Latest

Medanoke.com- Medan, Pelayanan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Pemprovsu dinilai sangat buruk. Buktinya, pejabat dan pegawai di instansi ini, pada Rabu (29/6/22) hingga Jumat (1/7/22) kemarin, tidak ada yang beraktivitas. Ruangan kantor untuk pelayanan masyarakat, selama tiga hari berturut kosong melompong. Akibatnya, warga yang hendak mengurus surat menyurat, khususnya penyandang disabilitas, menelan rasa kecewa berat.
 
“Ini sangat mengecewakan. Se-Indonesia hanya ada di Sumatera Utara instansi pemerintahan yang absen melayani masyarakat selama tiga hari berturut-turut pada hari kerja. Sungguh luar biasa,” ucap Ketua LSM Gerakan Rakyat Azas Keadilan (Gerak), Drs Togar Sirait SH MH, kepada wartawan, Jumat 1 Juli 2022.
 
Togar mengaku berulang kali, mulai Rabu (29/6/2022) hingga Jumat (1/7/2022), menyambangi Dinas Sosial Provsu untuk suatu keperluan. Mirisnya, kantor pemerintahan itu kosong. Tidak ada aktivitas pelayanan publik.
 
“Informasi yang didapat, kantor kosong karena semua pegawai dan pejabat Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi selama tiga hari, Rabu sampai Jumat. Mungkin mereka ada kegiatan sambil pelesiran. Tapi, seharusnya kantor tidak boleh kosong dan pelayanan publik tidak boleh terhenti hanya karena mereka kegiatan di luar kota,” sebut Togar.
 
Pegiat sosial itu menilai bahwa absennya pelayanan publik selama tiga hari di Dinas Sosial Sumut merupakan bukti kepala dinas tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Sang Kepala Dinas telah memberikan contoh buruk dalam pelayanan masyarakat.
 
“Kosongnya Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya, banyak masyarakat maupun instansi yang ingin berurusan ke kantor tersebut mengalami kerugian, baik materi maupun waktu, apalagi mereka dari luar kota. Coba bayangkan berapa banyak kerugian yang mereka derita,” sesalnya.
 
Togar berharap Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeckshah dapat mengawasi kinerja bawahannya, khususnya Dinas Sosial yang memindahkan aktivitas kepegawaian ke Berastagi selama tiga hari. “Pak Gubsu dan Pak Wagubsu, punya tanggungjawab untuk mengawasi kinerja Dinas Sosial. Apa mungkin kosongnya pelayanan publik di Dinas Sosial selama 3 berturut-turut itu, atas perintah Gubsu atau Wagubsu? Toh, nyatanya kantor itu kosong dan membuat banyak pihak yang kecewa,” katanya.
Seharusnya, sebut Toga, Dinas Sosial sebelum mengosongkan kantor dari pelayanan public terlebih dahulu membuat pengumuman bahwa kantor tutup. “Seharusnya Dinas Sosial membuat pengumuman kantor tutup dari tanggal 29 Juni sampai 01 Juli 2022, supaya masyarakat tidak sia-sia atau kecewa datang ke Dinas Sosial untuk suatu keperluan,” ujarnya.
 
Togar menyesalkan pejabat dan pegawai Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi melakukan kegiatan Outbon di hari kerja. “Kegiatan seperti itu seharusnya di hari libur, supaya pelayanan kantor dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tukasnya.(aSp)

Medanoke.com–Medan, Komisi III DPRD Kota Medan melakukan Sidak & langsung menutip tempat hibira  malam Holywings  Rabu (29/6/22). Tempat hiburan malam ini dinilai tidak mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan Pemko Medan.
 
“Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi III DPRD Medan itu mengawasi seluruh tempat usaha yang ada di Kota Medan. Termasuk ke Holywings Merak Jingga malam ini, dan kita pastikan harus tutup. tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.
 
Holywings yang berada di Jalan Merak Jingga ini dipastikan melanggar belum memenuhi izin usaha. yang belum dipenuhi pemiliknya.
 
“Izin apa saja itu, biar Dinas PTSP yang menjelaskannya,” ucap Afif Abdillah yang didampingi Abdul Rahman Nasution dan Mulia Syahputra Nasution selaku anggota Komisi III kepada wartawan.
 
Komisi III, lanjut Afif, sangat mendukung tumbuh kembangnya berbagai bidang usaha di Kota Medan. “Ini sesuai dengan program dari Walikota Medan Bobby Nasution, untuk mempermudah para pemilik modal yang ingin membuka usahanya di kota Medan. Namun kami juga menghimbau, mereka harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.
 
Sementara itu, Muliia Syahputra juga menekankan, bahwa pengawasan yang dilakukan komisi III secara konsisten, dengan sidak ketempat tempat usaha dan hiburan yang dinilai menyalahi atau tidak memiliki izin operasional.
 
“Untuk itu sekali lagi kami minta, agar para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di kota Medan, untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan, dalam hal ini Dinas PTSP,” pungkasnya.
 
DPRD Kota Medan dan Pemko Medan mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha di Kota Medan. Namun sejalan dengan hal ini, pihak pengusaha harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku dan diterapka. oleh pemko Medan.(aSp)

Medanoke.com- Lhokseumawe, Untuk menyokong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana (Sarpras) yang dimiliki Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. di Ruang Rapat Direktur PNL, Lantai II Kantor Pusat Administrasi PNL, Selasa (28/6/22).
 
Kedepannya kerjasama ini dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki baik oleh PNL maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
 
Untuk ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 
Dir PNL Ir. Rizal Syahyadi, S.T. M.Eng.Sc dalam kata sambutannya menyatakan apresiasi dan terimakasih sebesar+besarnya kepada Kajari Lhokseumawe atas terciptanya kerjasama yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan harapan PNL Kejari Lhokseumawe dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program dari kedua lembaga ini.
 
Dalam kesempatan ini, Rizal Syahyadi menambahkan tentang perkembangan PNL dan Pendidikan Vokasi di Indonesia.
 
“PNL saat ini memiliki 27 Program Studi. Salah satunya Magister Terapan Prodi Keuangan Islam Terapan. Alhamdulillah, dengan dukungan mitra kerja dan stakeholder, PNL terus berkiprah di kancah nasional. Salah satunya selama 3 tahun belakangan ini, PNL selalu berada di peringkat teratas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia”, jelas pria yang akrab disapa Didi ini.
 
Sementara itu Kajari Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terealisasinya kerjasama antara Kejari Lhokseumawe dengan PNL.
 
Kajari menambahkan, dalam upaya mendukung peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, PNL membutuhkan adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya, salah satunya melalui kerjasama dengan Kejari Lhokseumawe.
 
Turut hadir, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lhokseumawe M Azril SH MH, serta para Jaksa Pengacara Negara Kejari Lhokseumawe.

Sementara itu dari PNL, hadir para Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Fungsional dan Koordinator Humas dan Kerjasama. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Secara spontan Drs Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan dari partai PDI Perjuangan Kota Medan, tiba tiba menyambangi ruang wartawan (Press Room) yang berada di basement (Lantai LG) Gedung DPRD Medan, Senin (27/6/22).
 
Kunjungan tanpa agenda wakil rakyat yang tidak di agendakan ini tentu membuat para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya ini terkejut.
 
Sejak diresmikan (ruang press room.red) terhitung baru dua orang anggota dewan yang datang meskipun hanya sekedar melihat-lihat yakni salahsatunya politisi dari Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos.
 
Diketahui kedua legislator asal Dapil 1 dan Dapil 3 ini sangat akrab dan dekat dengan semua insan pers. Bahkan dalam kesehariannya, wakil rakyat ini selalu menyertakan awak media di setiap kegiatannya tanpa pilih-pilih.
 
Bagi kedua wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 dan Komisi 2 DPRD Kota Medan ini, pers begitu penting dalam mempublikasikan semua kegiatan mereka sehingga dapat terpublikasikan dan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat Kota Medan.
 
“Sudah bagus ya press room kalian.Tapi sepertinya kurang dingin, AC nya sudah lemah, coba nanti saya kordinasikan ke bagian umum ya !. Selaku mitra kerja, wartawan tentunya harus diberi fasilitas yang nyaman sehingga dapat berkarya membuat berita dengan baik, “ujar Wong Chun Sen.(aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
 
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
 
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
 
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran  kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
 
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
 
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
 
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik. 
 
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
 
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
 
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan  margin keuntungan ke depan,” terangnya.
 
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi.  BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
 
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
 
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A H Nasution Medan. Kamis (23/5/22).

Dalam aksinya para demonstran menggelar spanduk didepan pintu gerbang gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan berorasi  menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh salah satu perusahaan plat merah.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo ini meminta kepada lembaga penegak hukum Kejati Sumut dan para petugasnya, untuk memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination yang di PT. Sarana Agro Nusantara yang dilaksanakan oleh PT. Ginstak Engineering dengan No. SAN/DIR/SP/15/V/2019 dengan anggaran sebesar Rp. 7.667.812.000 miliar.

” Dimana PT. Sarana Agro Nusantara sudah berubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. Patut diduga mesin yang sudah dibeli tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” teriak Ali M Siregar dalam orasinya.

Mereka juga membeberkan perihal dugaan penyimpangan dalam pelaksaan pekerjaan pembangunan eks kantor PT. Sarana Agro Nusantara tersebut dengan anggaran 1 miliar lebih,” kami meminta Kejati Sumut juga memeriksa proses pembangunan gedung kantor yang patut diduga terjadi KKN,” beber Ali.

Massa aksi meminta dengan tegas agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/ h combination.

Dugaan korupsi harus diusut dari pihak manapun, Baik itu Dirut PT.Sarana Agro Nusantara saudara TR, PPK, PPTK, Ketua Panitia Lelang saudara LS dan memeriksa rekanan pelaksana saudara MS,” segera periksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan tersebut,” tegas masaa aksi.

Setelah melakukan orasi massa langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Sumut Juliana Sinaga mewakili Penerangan Hukum, mengatakan tuntutan yang dinyatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan,” tuntutan mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan dan agar dibuat laporan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti lagi oleh Kejati Sumut,” jelasnya

Setelah melakukan aksi dan diterima oleh pihak Kejati Sumut massa kemudia membubarkan diri dengan tertib.(aSp)

Medanoke.com– Medan, Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) menyatakan berkas delapan (8) orang tersangka perkara kerangkeng (penjara) manusia di rumah pribadi eks Bupati Langkat nonaktif, TRP dinyatakan telah lengkap alias P21 dan akan berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk segera disidang.
 
Saat dikonfirmasi ke Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Selasa (21/6/2022) membenarkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut menyatakan berkas perkara tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG dinyatakan lengkap (P21). Namun untuk berkas perkara TRP dengan 9 orang tersangka belum dilimpahkan.

“Untuk tersangka SP,JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) jo Pasal 7 ayat (1), (2) UU TPPO atau Pasal 333 ayat (3) KUHP. Kemudian, tersangka HG dan IS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP, sementara DP dan HS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP,” papar Yos Arnold Tarigan dalam keterangan pers rilis Rabu (22/6/22).
 
Lebih lanjut Kasipenkum Kejatisu menyampaikan, untuk tersangka ke-9 atas nama TRP (mantan Bupati Langkat) belum dikirim berkas perkaranya.

“Menurut penyidik, setelah berkas perkara 8 tersangka ini selesai Tahap II, mereka akan kirim SPDP-nya. Selanjutnya, jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut untuk 8 tersangka yang sudah dinyatakan lengkap.” (aSp)

Medanoke.com-Medan,
Berbagai pertunjukan seni dan kreatifitas ditampilkan pada Beranda Kreatif yang digelar Pemko Medan di halaman depan kantor Wali Kota Medan mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan untuk menghadiri event tersebut.

Wali Kota Bobby Nasution menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan UMKM di Kota Medan. UMKM diketahui mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Selain menampilkan pertunjukan seni, warga yang hadir untuk menghabiskan malam akhir pekannya juga dapat menikmati berbagai olahan produk UMKM baik berupa makanan dan minuman, fashion maupun produk unggulan lainnya pada stand yang telah disediakan.

UMKM yang dibentuk LSM Strategi melalui pemberdayaan kader dari berbagai dewan pimpinan utamanya yang berdomisili di Kota Medan maupun Kab Deli Serdang dan sekitarnya ikut serta meramaikan event Beranda Kreatif seperti yang terlihat pada Sabtu (18/6) lalu.

Berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerhati Wanita dan Anak Tertindas (Perwati) LSM Strategi turut mempromosikan produk dagangan UMKM makanan dengan sebutan “Dapoer Strategi” di Beranda Kreatif Medan.

Nining Titi Sundawa, Ketua DPP LSM Strategi yang notabene nya merupakan Istri dari Alm Pendiri Kakanda M. Yusuf Siregar / Boy Siregar berharap agar pengembangan UMKM yang telah dibentuk LSM Strategi dapat menjadi kesempatan kerja bagi para kader untuk mencari nafkah dan menambah penghasilan, mengakhiri. (afm)

Medanoke.com-Medan, DPW Perindo Sumut mengelar ‘Pelatihan Juru Bicara” di Kartini Ballroom, Le Polonia Hotel, Medan, Rabu (15/6/22), untuk kepengurusan Partai Perindo di wilayah Sumut 
 
Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. Di antaranya Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mantan komisioner KPU Pusat dan Tama Satrya Langkun yang aktivis antikorupsi dan pekerja sosial.
 
Tama mengatakan, menjadi juru bicara tak sekadar menyampaikan tapi harus cerdas. “Cerdas bukan hanya untuk di produk juru bicara tapi harus mencerdaskan publik sebagai pembaca karena tanggung jawab mencerdaskan bangsa adalah bagian tugas juru bicara. Selain menyampaikan isi sebagai produk, ” tegasnya.
 
Mantan anggota LPSK itu membedah kekuatan media sebagai mitra juru bicara. “Media sosial, media mainstream serta akun pribadi, di medsos adalah bagian mitra,” tambahnya.
 
Terkait kepartaian, ia memastikan, juru bicara harus mampu menangkap isu di masyarakat, mengurai kepada publik yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya tentang penghapusan tenaga honorer 2023. “Apa sikap Partai Perindo dalam komimen membela publik? Honorer di Indonesia 400-an ribu. Bagaimana nasib mereka tatka peraturan pemerintah itu diberlakukan?,” jelasnya.(aSp)


Tepat pada hari ini (11/7/22), 7 tahun yang lalu (11 Juni 2015) Ir Rudi Zulham Hasibuan dilantik sebagai Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo Sumatera Utara. Moment berharga ini setiap tahunya dirayakan secara sederhana bersama anak yatim piatu di sekretariat DPW Partai Perindo Sumut, Jl Cut Nyak Dhien no 2, Medan, Sumatera Utara.
 
Para pengurus dan kader partai menggelar syukuran atas usia dan dinamika serta gelombang pasang surut yang semakin menguatkan partai, baik internal maupun eksternal.

Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham mengatakan sejak dilantik 2015 lalu, hingga saat ini mereka telah berhasil mengenalkan, membesarkan dan mengantarkan partai baru ini dengan sukses, terhormat dan diperhitungkan dikancah politik Sumatera Utara.

“Dalam kurun 7 tahun kami berterima kasih, berkat doa dari seluruh kalangan masyarakat khususnya anak-anak yatim maka capaian kami menunjukkan hal yang sangat positif.”
 
Uniknya, Partai Perindo secara nasional lahir pada tanggal 8 Oktober 2014, namun khusus di Sumut, partai yang dibidani oleh taipan nasional Hari Tanoesudibyo ini, lahir pada 11 Juni 2014.

“Kami sampaikan bahwa Perindo nasional lahir pada 8 Oktober 2014, namun pengurus DPW Sumut baru dilantik 11 Juni 2015,” katanya didampingi Sekretaris Donna Yulietta Siagian, Bendahara Januazir Chuwadi dan Budianta Tarigan serta jajaran pengurus dan kader lainnya.
 
Rudi memaparkan, sejauh ini Partai Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di kabupaten/kota. Capaian ini menurutnya layakndibanggakan mengingat hanya dicapai dalam kurun 7 tahun.
 
“Capaian ini membuat kita mengalahkan beberapa partai politik yang sudah puluhan tahun lebih dulu ada dari Perindo,” ujarnya.
 
Kedepan kata Rudi, masih banyak program dan kinerja yang akan terus mereka lakukan. Salah satunya yakni persiapan untuk menghadapi verifikasi Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Perindo Sumut sangat optimis lolos verifikasi mengingat saat ini kepengurusan mereka sudah terbentuk di 32 kabupaten/kota.
 
“Tinggal 1 yang belum yakni di Kota Tanjung Balai, dimana pengurusnya mengundurkan diri,” sebutnya.
 
Target kemenangan di Pemilu 2024 menurut Rudi merupakan pekerjaan besar yang masih harus mereka lakukan. Atas itu, ia meminta seluruh pengurus bekerja keras dan berharap doa dari masyarakat.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Fraksi Gabungan DPRD Medan (Hanura, PSI, PPP) menilai, realisasi penyerapan dana anggaran belanja pada program pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama masih sangat minim.

Untuk program pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) dialokasi anggaran sebesar Rp 102.704.638.346, ironisnya hanya 13 persen (Rp 13.842.300.155) dari seraapan dana yang mampu direalisasikan.
 
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan belanja untuk Pendidikan Menengah Pertama (SMP), alokasi belanjanya sebesar Rp 50.952.351.998, yang terealiasasi hanya sebesar Rp.9.172.315.445  (18 persen).

Masalah ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi, Renville Napitupulu ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksinya tentang  Pertanggungjabawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
 
Dikatakannya, realisasi belanja Bidang Pendidikan pada APBD 2021 mencapai 89,28 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp.945.186.368.583, terealiasasi sebesar Rp.843.865.393.240.

“Bila persentase capaian ini dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan, maka dapat dinilai baik,” ucapnya.
 
Sehingga kata dia, Fraksi Gabungan menilai, dengan data realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok dinas pendidikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama perlu lebih ditingkatkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan dari Wali Kota Medan, apa penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pada kedua program pengelolaan pendidikan  tersebut,” jelasnya.
 
Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjut Renville, dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.465.887.802.674, yang terserap hanya sebesar Rp.283.084.091.994 (60,76 persen).Jika dilihat realisasi program pembangunan kota, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase realisasi anggaran hanya sebesar 65,52 persen.
 
Sedangkan program pembangunan drainase kota sebut Renville terealisasi  53, 91 persen, program penyelenggaraan jalan terealisasi 54,40  persen, pembangunan jalan 54,02 persen, rehabilitasi jalan 20,11 persen, pemeliharaan berkala jalan  6,77 persen, pembangunan jembatan 0,00 persen, dan rehabilitasi jembatan 7,34 persen.
 
Denga pencapaian tersebut, fraksi ini menilai daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Hal  ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 belum sesuai target yang ditetapkan. Sehingga adanya indikasi perencanaan kurang matang atau tidak optimalnya pekerjaan pelaksanaan kontraktor di lapangan. Akibatnya, volume pekerjaan berkurang yang menimbulkan adendum kontrak juga bertambahnya SiLPA atau anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.
 
“Fakta menunjukkan, kondisi infrastruktur di Kota Medan masih belum baik. Untuk itu kami mohon penjelasan atas rendahnya daya serap anggaran program infrastruktur.  Ungkap Renville

Namun kami mengapresiasi Dinas PU  mulai  terlaksananya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di tahun 2022  dengan sistim kontrak payung atau kesepakatan sejumlah pihak melakukan pengadaan barang dan jasa yang outputnya dapat melaksanakan pekerjaan di lapanngan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya dan  mutu yang lebih baik,” ungkapnya. (aSp)

Medanoke.com-Medan ,Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Univa Medan, Ismail Pandapotan Siregar meng- Apresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Pol  Valentino Alfa Tatareda atas pelaksanaan tes urin kepada seluruh anggota dijajaran kepolisian Polrestabes Medan, (9/6/22).
 
Ismail menilai,  pelaksanaan kegiatan ini  adalah suatu bentuk keseriusan Kapolrestabes Medan dalam mewujudkan Wilayah Bersih Tanpa Narkoba di Kota Medan. Untuk itu “bersih bersih narkoba” ini dikhususkan dan dilaksanakan secara internal di jajaran anggota kepolisian Polrestabes Medan.
 

Ditambah lagi kegiatan tes urin ini di lakukan tanpa sepengetahuan jajarannya dan apabila ada salah satu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang positif menggunakan narkoba maka Kapolrestabes akan memberikan sangsi yang seberat-beratnya.
 
Atas dasar ini Ismail memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan, “MPM Univa Medan dan saya selaku Ketua mengacungkan dua jempol ke Pak Valentino Alfa Tatareda dan saya rasa hal ini tidak berlebihan, malah sangat bagus untuk terus di terapkan secara berkala,” ucap  Ismail Pandapotan Siregar.
 
Diketahui narkoba adalah musuh bersama negara dan setiap pemakai narkoba biasanya akan melakukan kegiatan yang negatif dan kecendrungan untuk berbuat krimin

Sebelumnya, anggota Kepolisian Polrestabes Medan yang berinisial WW, ditangkap terkait perkembangan kasus narkoba yang melibatkan oknum Hakim PN Rangkas Bitung, Banten.(aSp)

Medanoke.com -Medan, Kajati Sumut Idianto, SH, MH meresmikan atau lounching Rumah Restorative Justice (RJ) di Desa Subur Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Selasa (7/6/22), sebagaimana dalam siaran persnya.

Acara peluncuran Rumah RJ juga dihadiri Bupati Asahan Surya, BSc, unsur Forkopimda Asahan seperti Ketua PN Nelson Angkat, Ketua DPRD Asahan Baharudin Harahap, Wakapolres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar, Dandim 0208 Asahan Letkol Inf Frangki Susanto dan OPD Asahan.

Ada juga Aspidsus Anton Delianto, Asbin Sufari, Kajari Asahan Dedying Wibiyanto Atabay, SH, MH, Kabag TU Rahmad Isnaini, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kasi Pidum Kejari Asahan Aben Situmorang, Kasi Intel J Malau, serta para Kasi, Kepala Desa Subur Zailani, SH dan tokoh masyarakat Desa Subur.

Dalam sambutannya, Kajati Sumut Idianto menyampaikan dengan adanya Rumah RJ Desa Subur ini kiranya dapat menjadi contoh bagi desa lainnya untuk menjadi sarana dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum sehingga tidak semua berakhir di pengadilan. “Lahirnya Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum,” jelasnya.

Ada beberapah hal yang menjadi pertimbangan kenapa harus menerapkan keadilan restoratif, contohnya sudah banyak. Ada seorang nenek mencuri coklat karena tidak punya uang untuk makan, kekerasan dalam rumah tangga atau perkelahian antar sesama anggota keluarga karena kesalahpahaman.

Nilai-nilai kearifan lokal harus tetap kita lestarikan, saya yakin Desa Subur ini tanahnya sangat subur, warga masyarakatnya saling menghargai, saling menghormati. “Dengan adanya Rumah RJ ini masyarakat bisa mendapatkan pencerahan terkait masalah hukum dari Kejari Asahan,”tegasnya.

Akan tetapi, lanjut mantan Kajati Bali ini kalau hal-hal yang memang tidak bisa didamaikan lagi, mungkin akibatnya (ancaman hukumannya) sangat tinggi sekali itu yang sampai ke pengadilan. Itu pun, kalau sampai ke pengadilan kita upayakan tetap ada perdamaian.

Rumah Restorative Justice, lanjutnya merupakan salah satu program prioritas nasional. Rumah ini nantinya bisa digunakan untuk semua masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Bantuan ini tidak hanya berfokus pada hukum pidana semata, namun juga perdata dan konsultasi hukum.

Rumah RJ juga diharapkan menjadi suatu terobosan yang tepat dan menjadi sarana penyelesaian perkara di luar persidangan. Namun, ada 4 hal atau syarat yang harus diikuti jika masyarakat ingin mendapatkan layanan RJ ini.

Pertama, pelakunya bukan residivis (baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, acaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, kerugian secara materiil dari korban tidak lebih dari Rp 2,5 juta dan Keempat, masing-masing pihak bisa saling memaafkan.

Sebelumnya, Bupati Asahan H Surya, B.Sc menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan yang telah menginisiasi dibangunnya Rumah RJ di Desa Subur Kecamatan Air Joman. “Dengan diresmikannya Rumah RJ ini, kiranya menjadi percontohan bagi desa lainnya dan ke depan di setiap desa bisa membangun rumah RJ demi untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan masalah hukum,” tegasnya.

Disela kegiatan, Kajari Asahan Dedying Wibiyanto Atabay melalui Kasi Pidum Aben Situmorang menyampaikan bahwa lahirnya Rumah RJ di Desa Subur ini karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. “Apabila ada warga masyarakatnya yang melakukan tindak pidana, maka tokoh masyarakat akan berkumpul dan menyelesaikan masalah tersebut dengan perdamaian. Akan tetapi, kalau tidak dapat didamaikan lagi maka perkaranya akan dilanjutkan sampai ke Pengadilan,” kata Aben Situmorang.

Sementara Kepala Desa Subur Zailani menyampaikan terimakasih telah memilih Desanya sebagai desa percontohan dalam penerapan keadilan restoratif.

Usai kegiatan peresmian Rumah RJ, Kajati Sumut dan rombongan menuju kantor Kejari Asahan untuk melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Asahan (Bupati Asahan H Surya) dengan Kejaksaan Negeri Asahan (Kajari Asahan Dedying Wibiyanto Atabay) tentang Penyelamatan Aset Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan yang disaksikan Kajati Sumut Idianto serta unsur Forkopimda Asahan.(aSp)

Medanoke.com- Karo, Terkait aksi demo masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran (GEMUK) pada Rabu (02/03/2022) kemarin di Kejaksaan Negeri Karo, terkait tudingan adanya pemerasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Desa, serta Kepala Sekolah yang berada di Kabupaten Karo.
 
Atas adanya tudingan dugaan pemerasan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Karo Fajar Syahputra Lubis, menegaskan bahwasanya tidak ada kutipan atau pemerasan yang dilakukan seperti tudingan atau tuduhan yang disebutkan.
 
“Itu tidak benar, di Kejari Karo tidak ada pemerasan ataupun meminta uang kepada pihak pihak mana pun untuk mencapai kesepakatan suatu perkara atau kasus yang sedang ditangani,” tegasnya.
 
Dirinya menjelaskan saat ini pihaknya memang sedang melakukan pemeriksaan di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, diantaranya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kec. Tiga Panah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar 3 Miliar, dan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura tahun anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kab. Karo, serta ada kasus lainnya.
 
“Saat ini kita memang sedang melakukan pemeriksaan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemkab Karo. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan juga ada yang menunggu hasil kerugian negara dari BPK,” ungkapnya.
 
Untuk tudingan atau tuduhan pemerasan yang disebutkan atau ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Karo, dirinya menjelaskan jika ada masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemerasan, dapat melaporkannya.
 
“Jikalau ada yang merasa dirugikan atau merasa diperas, kita sarankan untuk membuat laporan. Jadi jangan membuat suatu tuduhan atau tudingan yang tidak benar atau hoax,” ungkapnya.
 
Bahkan dirinya menambahkan adanya oknum-oknum tertentu diluar Kejaksaan Negeri Karo yang membawa namanya untuk dijadikan alasan permintaan uang.
 
“Bahkan saya heran, kemarin saya sempat dengar ada yang jual nama saya di luar sana dan saya telusuri bukan dari anggota atau lingkungan Kejari Karo. Ada dari luar yang menjual nama saya, menakuti-nakuti dan meminta sejumlah uang untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
 
Dan dirinya juga sudah melayangkan surat  kepada Pemerintah Kabupaten Karo, untuk tidak memberikan apa pun baik berupa uang ataupun barang, pada hari besar keagaaman seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru, kepada Kejaksaan Negeri Karo. Dan jika ada kedapatan adanya pegawai atau oknum yang meminta sejumlah uang dapat langsung di laporkan ke Kejaksaan Negeri Karo.
 
“Kita kemarin juga udah sampaikan surat kepada Pemkab Karo, untuk tidak memberikan apa pun, baik itu uang ataupun barang pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru ataupun hari besar keagamaan lainnya kepada Kejari Karo. Udah kita kirimkan itu suratnya kemarin ke Pemkab. Dan jika ada yang kedapatan pegawai atau oknum yang meminta uang, segera laporkan, dan akan kita tindak,” tegasnya lagi.
 
Saat ditanyai seputaran tudingan “Anak Main” Kejaksaan Negeri Karo yang meminta sejumlah uang untuk memuluskan suatu perkara. Dirinya mengaku heran dan aneh akan tudingan tersebut, dikarenakan seluruh orang yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Karo tidak ada yang diistimewakan ataupun ditugaskan diluar tugas dan fungsinya. Menurutnya tudingan ini sangat tidak masuk akal, dan merupakan pencemaran nama baik pada Kejaksaan Negeri Karo.
 
“Saya heran ada tuduhan ” Anak main ” Kajari Karo. Ini kan bahasanya bercabang, apa ini maksudnya? Di Kejari Karo tidak ada yang istimewa, semua bekerja sesuai tupoksinya. Kalau ada memang seperti yang dituduhkan, langsung bilang namanya, siapa? Dan apa jabatannya? Jangan menyebar berita hoax, dan fitnah. Ini kan merupakan pencemaran nama baik Kejaksaan,” terangnya.
 
Begitu juga dengan adanya tudingan permintaan pengerjaan proyek oleh Kejaksaan Negeri Karo kepada Pemerintah Kabupaten Karo, dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada dan tidak pernah meminta kepada siapa pun atau Pemerintah Kabupaten Karo untuk melaksanakan pengerjaan proyek.
 
Menurutnya hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dimana peraturan yang ditetapkan adalah melarang keras kepada seluruh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri untuk meminta ataupun melakukan pengerjaan proyek, baik dari pihak swasta maupun pemerintahan.
 
“Saya juga kembali tegaskan, Kejari Karo tidak pernah meminta proyek pengerjaan pada pihak mana pun, baik pihak swasta maupun pihak Pemkab Karo. Karena Jaksa Agung sudah mengeluarkan perintah dan larangan keras kepada seluruh Kejaksaan jajaran untuk meminta dan mengerjakan proyek apapun itu bentuknya, baik fisik maupun apapun itu. Karena jika ada kedapatan, akan mendapat sanksi dan tindakan tegas, sehingga kita tidak akan melakukan hal itu,” jelasnya.
 
Saat ini dirinya kembali menegaskan Kejaksaan Negeri Karo bekerja secara profesional, dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hukum untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
 
“Saya selalu menegaskan kepada seluruh orang yang berada di lingkungan Kejari Karo bahwa kita harus bekerja secara profesional, transparan, dan penuh integritas. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kinerja kita, apa yang kita lakukan, dan semua itu dapat dilihat dari website maupun media sosial Kejaksaan Negeri Karo,” ujarnya.
 
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo IL Nardo Sitepu, bahwasanya tidak ada pemerasan ataupun permintaan sejumlah uang kepada pihak tertentu dalam memuluskan suatu perkara yang sedang ditangani.
 
Menurutnya sejauh ini Kejaksaan Negeri Karo sedang melakukan pemeriksaan atas beberapa dugaan adanya tindak pidana korupsi, yang seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.
 
“Kita tegaskan sekali lagi, tidak ada dan tidak benar tuduhan soal pemerasan ataupun permintaan sejumlah uang kepada pihak pihak mana pun. Karena saat ini kita fokus pada pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi, yang seharusnya kita mendapat dukungan. Bukan malah menjadi berita hoax yang tidak jelas,” tegasnya.
 
Dirinya menduga adanya oknum-oknum yang sengaja menghambat Kejaksaan Negeri Karo dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum.
 
“Kita menduga hal ini adanya kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu, yang dapat menghambat Kejari Karo dalam pelaksanaan tugasnya dalam pengungkapan suatu perkara,” ungkapnya. (aSp)