Skip to content
Juli 11, 2025
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy

www.medanoke.com

Informasi Terkini Jempolan

Primary Menu
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy
Live
  • Home
  • PERS
  • UKW & Cap Wartawan
  • PERS

UKW & Cap Wartawan

redaksi April 8, 2024

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru)Reddit
  • Lagi
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)Facebook
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)Cetak
  • Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru)Surat elektronik
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)LinkedIn
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)Pinterest
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)Telegram
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)WhatsApp

JAKARTA-medanoke com, Sedari dahulu, syarat seseorang untuk menyandang predikat (di Cap) sebagai wartawan adalah secara rutin berkarya dan mempublikasikan melalui media massa, namun diketahui bahwa profesi ini rentan terhadap penyalahgunaan. Lalu munculah UKW, yang dianggap menjadi stadarisasi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia.

Namun apakah UKW menjadi solusi terbaik? Ternyata UKW tidak serta merta menjadi jaminan seorang wartawan berkualitas. Seperti disadur dari sorotanpublik, secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan.
“Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas,” ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jakarta.

Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

“Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW,” ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna. (aSp/ist)

About Author

redaksi

jurnalistik yang jujur anti hoax & Fitnah, Berimbang & tepat sasaran menuju Era informasi damai dengan Solusi

See author's posts

    Menyukai ini:

    Suka Memuat...
    Tags: & Cap ukw wartawan

    Continue Reading

    Previous: Giliran PWI Pusat Tersandung Dugaan Korupsi UKW
    Next: DK PWI Pusat Beri Sanksi Pengurus PWI & Pejabat BUMN Terkait Dana CSR

    Related Stories

    DPD Gerindra Sumut Resmi bentuk kepengurusan MIRA (Media Indonesia Raya) yang Baru
    • PERS
    • Politics

    DPD Gerindra Sumut Resmi bentuk kepengurusan MIRA (Media Indonesia Raya) yang Baru

    Juni 12, 2025
    Irena Sinaga Serukan Kolaborasi Demi Iklim Pers Bebas dan Sehat
    • Diskusi
    • PERS

    Irena Sinaga Serukan Kolaborasi Demi Iklim Pers Bebas dan Sehat

    Mei 2, 2025
    Media Online Siap Perkuat Sinergitas dan Komitmen Anti Hoax
    • Deklarasi
    • Pemprovsu
    • PERS

    Media Online Siap Perkuat Sinergitas dan Komitmen Anti Hoax

    Maret 12, 2025

    Trending News

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima 1

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima

    Juli 10, 2025
    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih 2

    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih

    Juli 10, 2025
    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M 3

    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M

    Juli 10, 2025
    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK 4

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK

    Juli 10, 2025
    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD 5

    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD

    Juli 9, 2025

    You may have missed

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima
    • Pendidikan

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima

    Juli 10, 2025
    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih
    • Style
    • Technology
    • Teknologi

    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih

    Juli 10, 2025
    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M
    • Kejati Sumut

    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M

    Juli 10, 2025
    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK
    • Hukum

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK

    Juli 10, 2025
    PT MEDIA CAHAYA BANGSA | MoreNews by AF themes.
    %d