wartawan

Medanoke.com- Jambi, Tidak terima wartawannya dipukul dan dikeroyok oleh sejumlah oknum security di lokasi PT LAJ, Pemimpin Redaksi BuserDirgantara7.com, Nasrudin AMF (Iqwan) langsung menghubungi Mapolres Tebo untuk melakukan laporan  atas adanya informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oknum petugas keamanan (Satpam/ Securty) terhadap Sairo, seorang wartawan BuserDirgantara7.com yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, Jumat (15/5/22).
 
Sebagai Pimpinan Media, Nasrudin AMF yang akrab disapa Iqwan mengaku kecewa atas tindakan Barbar dan tidak berperikemanusiaan yang ditemgarai dilakukan oleh oknum petugas keamanan
“Saya selaku Pemimpin Redaksi tidak terima atas perlakuan oknum Security PT LAJ yang melakukan pemukulan dan membuka baju menantang duel dengan berkata babi kepada awak media saya,” ungkapnya saat dikonfiasi via seluler.
 
Iqwan menyesalkan aksi brutal sekelompok orang ini terjadi hanya karena sang wartawan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin masuk yang diminta oleh oknum security tersebut. Sario langsung dikeroyok dan dipukuli saat hendak konfirmasi ke Pimpinan PT LAJ, setelah sebelumnya melakukan investigasi, terkait temuan di perusahaan perkebunan bidang kelapa sawit tersebut.
 
“Wartawan kami atau dari media manapun setelah diketahui dengan menunjukan identitasnya, tidak lagi membutuhkan izin masuk selama dia bisa masuk dan tidak dijaga di pintu masuk, kalaupun harus izin karena ada penjagaan itu cukup izin lisan dan tidak boleh dihalang-halangi karena keingintahuan wartawan itu merepresentasikan keingintahuan masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tidak boleh dihalang-halangi dan sangsinya penjara 2 tahun atau denda 500 juta itu jelas tertera dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers!,” unglap Iqwan geram.
 
Dikatakan Iqwan, dalam percakapan pihak scurity bersikeras meminta surat tugas, “Pemahaman oknum scurity nampak dangkal bahwasanya tugas pers itu tidak terbatas wilayah selagi masih dalam jangkauan NKRI atau dalam Jangkauan Pers Nasional, apalagi wilayah Jambi merupakan wilayah Sario sebagai Koordinator wilayah dan areal investigasi tersebut masih dalam jangkauan kerjanya” jelasnya lagi.
 
Dikatakan Iqwan, dalam istilah wilayah tugas jurnalis / wartawan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, karena pengertian jangkauan tugasnya adalah Nasional. Dimanapun wilayah Indonesia Pers dapat menjalankan fungsinya dan Pers diberikan kebebasan melakukan sosial kontrol, karena pers adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, setelah Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif.
 
“Adapun ruang lingkup tugas hanya diatur internal perusahaan Pers dengan menempatkan Biro-biro hanya untuk mendekatkan jangkauan wilayah kerja saja. Hal ini mestinya difahami oleh semua pihak dalam bermasyarakat dan Bernegara. Akibat dangkalnya pemahaman dapat mengakibatkan gagal paham menyebabkan benturan fisik,” imbuhnya.
 
Buntut peristiwa ini, Iqwan meminta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, “Selaku Pimpinan Redaksi, saya tidak terima kelakuan oknum security PT L AJ yang melakukan pemukulan kepada wartawan buserdirgantara7.com, pelaku harus ditindak dengan sanksi hukum dan dijebloskan ke penjara karena nyata sudah menghalang-halangi pelaksanan tugas Pers”.
 
“Dan kami sesalkan nampak oknum TNI tidak berbuat banyak dan terkesan hanya diam melihat adanya peristiwa anggota media buserdirgantara7 dipukul, setindak -tidaknya oknum TNI itu segera melerai dan mencegah terjadinya kontak fisik,” pungkasnya.
 
Sementara Pengamat hukum  Sabarudin Daulay, SE. SH. MH Menyampaikan kekesalannya terhadap penganiayaan wartawan yang semakin hari semakin meningkat, kita berharap pihak penegak hukum agar mengambil tindakan lebih tanggap lagi karna media atau wartawan di lindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam mengambil informasi di lapangan, dan kita berharap Bapak Kapolri memberikan atensi penuh dalam hal ini karena adanya tindakan sepihak yang telah memcederai Demokrasi.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan, Said Ilham Asegaf, SH mengucapkan terima kasih kepada DPW Pendawa Sumut dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Hardianto, SH MH. Ucapan itu disampaikan oleh Said Ilham saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Pendawa Sumut di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (26/4/22).

Rombongan wartawan yang dipimpin Said disambut langsung oleh Ketua DPW Pendawa Sumut, H Ruslan SE.
Said mengucapkan terimakasih atas sambutan dari Ketua Pandawa Sumut.

“Terimakasih atas sambutan dari abangda Ruslan Ketua Pandawa Sumut yang juga selaku penasehat/pembina Koordinator Wartawan DPRD Medan,” ucap Said.

Dimana ini merupakan kunjungan silaturahmi di bulan suci Ramadhan kepada para penasehat dan pembina koordinator Wartawan DPRD Medan.

Disebutkan Said, bahwa sosok bang Ruslan selain tokoh masyarakat juga orang yang dituakan dalam dunia jurnalis yang selalu memberikan saran, solusi dan memotivasi para insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Senada dengan H Ruslan atau akrab yang disapa Bang Rus menyampaikan terimakasih atas kedatangan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator DPRD Medan.

Diakhir pertemuan, H Ruslan menyerahkan bantuan paket sembako dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator Wartawan DPRD Medan, yang secara simbolis diterima Ketua Koordinator Said Ilham Aseggaf.

Dikatakannya bantuan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Masih pada kegiatan itu, Said mengucapkan terimkasih kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan kepada Pandawa Sumut yang telah menyerahkan kepada wartawan unit DPRD Medan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Pendawa Sumut yang telah menyerahkan paket sembako kepada wartawan unit DPRD Medan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan menjadi berkah bagi Kabareskrim dan Pendawa Sumut,” ujar Said.(aSp)​

Yudi Krismen  ; Ingat Ya, 5 Orang Saksi Palsu dapat di jerat Hukuman Berat

Medanoke.com – SUMUT, Menindaklanjuti kasus laporan oknum Aperatur Sipil Negara (ASN) DPRD Provinsi Riau, Ferry Sasriadi dibuktikan melalui proses hukum. Pasalnya laporan polisi di Polresta, Pekanbaru telah ditindaklanjuti oleh Jajaran Penyidik di Sat Reskrim.

Iptu Helder Situmorang , Petrus Situmorang selaku penyidik beserta Penyidik Pembantu Bripka Novriadi SH, benar benar dihadapkan dengan Kepastian hukum yang Berlaku sesuai dengan Prosedur Kepolisian  yakni PRESISI


 Dua bentuk rekaman  CCTV, yang merupakan Barang Bukti (BB) ,penyidik Sat Reskrim  Polresta Pekanbaru diminta untuk menelaah dan membuka, apakah tersebut telah memenuhi kreteria unsur atau malah sebaliknya berbalik arah, karena pada dasarnya kewajiban polisi sebagai Aparat Penegak Hukum (APH )menerima setiap Laporan,  meski Laporan Polisi  (LP ) lebih sulit diterima jika di bandingkan Laporan Pengaduan  Masyarakat  (LAPDUMAS ).
Larshen  Yunus, yang merupakan  salah satu pihak yang dilaporkan mengungkapkan “Hal itu wajar-wajar saja, meskipun kita semua tahu, bahwa Polisi memegang teguh prinsip.  Pelapor tidak selamanya  Benar  dan Terlapor tidak selamanya salah, tinggal bagaimana cara meng-implementasikannya dengan konsep PRESISI-nya “ ujarnya.

Meski hanya menganggap hal itu sebagai bentuk, Konsekuensi dalam berjuang  melawan Tindakan Pidana Korupsi melawan ketidakadilan serta melawan pejabat yang diketahui tidak amanah, sekalipun otak yang menyuruh melaporkan itu sudah ada dalam catatan Peneliti Senior FORMAPPI Riau itu , jelas Aktivis Anti Korupsi,  Larshen Yunus , selaku Terlapor .
Copot dan Nonjobkankan, Masyarakat rugi besar dengan kualitas Penyidik Polresta
 
Dugaan kesaksian  palsu 5 orang dalam kasus di Ruang BK DPRD RIAU dapat berpotensi Hukuman berat bagi yang Menghalangi kerja Wartawan pasalnya laporan tersebut sangat kental dengan adanya upaya Pembungkaman,  Diskriminasi  dan Kriminalisasi. “ Kami tantang Penyidik untuk Membuktikan Laporan tersebut. Jangan seenaknya Melimpahkan kasus yang tak memenuhi unsur ke pihak Kejaksaan, itu sama saja kalian Lempar Batu Sembunyi tangan! Kami minta  Kapolresta Pekanbaru untuk menertibkan anggota yang Memble seperti itu! Copot dan Nonjobkan, masyarakat rugi besar kalau kualitas penyidik di Polresta seperti itu” tegas Larshen Yunus, Aktivis yang dikenal Pro terhadap kepentingan rakyat.
 
Berdasarkan informasi,  Laporan Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi telah diterima Bidang PROPAM POLDA Riau dan Polresta Pekanbaru. Khusus untuk Polresta Pekanbaru, laporan itu ditujukan kepada Kasat Reskrim, Kompol Andrie Setiawan SH S.IK,  para penyidik tersebut yakni? Iptu Holder Situmorang SH, Petrus Situmorang dan Bripka Novriadi SH

Bagi Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi Yanto, bahwa terhadap para penyidik yang dilaporkan wajib ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian, baik itu di Polresta Pekanbaru, Polda Riau hingga ke Mabes Polri.

Adanya pasal yang disangkakan, yakni pasal 406 dan pasal 167 KHUPidana  dengan sangkaan Pengrusakan, Masuk tanpa hak,  terjadi pada Rabu, (15/12/2021), pukul 16.00 wib di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau Wajib di Buktikan dengan Rekaman CCTV tersebut. Jangan justru para Penyidik bermain ditataran Sandiwara, karena sudah sangat jelas, bahwa Hukum adalah Pembuktian.

Gelar perkara yang melibatkan Pelapor dan Terlapor dengan barang bukti rekaman CCTV belum juga dilakukan penyedik padahal barang bukti rekeman tersebut sudah diterima dari si pelapor. Namun, dengan percaya dirinya (PD-nya ) menunjukkan beberapa unit barang yang dikatakan rusak, tanpa dasar hukum yang jelas.

“Atas kasus ini, kami sangat bersyukur! Kami berterimakasih kepada TUHAN Yang Maha Kuasa. Karena dengan demikian, kami dan masyarakat banyak sudah lebih tahu dan diyakinkan, bahwa masih banyak Penyidik di Kepolisian yang bekerja Memble, Latah bahkan bertolak belakang dengan semangat Kapolri dengan Konsep PRESISI-nya. Sekali lagi kami tegaskan! bahwa Hukum itu adalah Pembuktian! Mana buktinya kami melakukan hal seperti itu? Kalau ternyata Laporan itu tidak mendasar bahkan sarat akan Fitnah yang sangat Keji, maka kalian tunggu Laporan Balik dari Kami!” ujar Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi Yanto, dengan nada tegas.


Sementara itu, Dr.Yudi Krismen US DH MH, Penasehat Hukum Aktivis Larshen dan Jurnalis  Rudi Yanto,  menantang  Para Penyidik,  Pelapor dan Tim Pengacara dari Lawfirm serta partner yang katanya siap jadi saksi.


“ Ingat ya! bagi 5 orang yang katanya siap jadi saksi, maka kami akan siap menunggu aksimu. Tapi ingat! Kesaksian Palsu juga akan dijerat dengan hukuman yang sangat berat” tegasnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) sekaligus Doktor Hukum Lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan juga Pensiunan Polisi itu me ngatakan, bahwa para penyidik mesti hati-hati dan cermat atas perkara ini. Jangan sampai dugaan adanya Tekanan dan Titipan dari oknum Pejabat DPRD Provinsi Riau jadi diketahui publik. Kalau ketahuan, bisa-bisa tiarap semuanya. Jangan kalian korbankan karir hanya untuk hal-hal yang melanggar Prosedural, lanjutnya.

“Kalau saya fahami, kenapa penyidik tidak patuh dengan Peraturan Kapolri tentang Keadilan Restoratif Justice? Kenapa seakan memaksa perkara ini untuk naik? Apakah kalian semua tak tau prosedur penanganan perkara? Mau kalian langgar Peraturan Kapolri itu?” ungkap Dr Yudi Krismen SH MH, dengan penuh tanda tanya. (chie)

Medanoke.com – Riau, Aneh tapi nyata tindakan abuse power ( menyalah gunakan jabatan) lagi-lagi menimpa nasib pekerja jurnalis yang hendak melakukan tugas peliputan seperti biasanya di ruang publik. Hal ini menimpa wartawan wartakontras.com Rudi Yanto ketika memasuki area gedung DPRD Riau yakni ruang BK, Ia yang memasuki ruangan untuk peliputan Channel Youtube Medianya, Rabu (15/12/2021), dituduh mengobrak abrik ruang publik tersebut.


Sekretaris Dewan DPRD Riau, Muflihun, dengan gamblangnya menuduh tugas peliputan yang dilakukan terkesan menjadi maling.  Bahkan dalam konfirmasinya ia mengaku jika masuk ke dalam ruang BK tersebut Ilegal jika tanpa izinnya. ” Apa cerita kau masuk ruang BK. Ada rekaman cctv disitu. Masalah apanya saya tidak tahu, tapi ada cctv kau bongkar-bongkar disitu. Itu dilaporkan oleh lembaga DPRD, disitu kau nampak mengobrak ngabrik. Aku gak bisa menahan DPRD Riau itu banyak orangnya, nggak bisa aku menahan untuk melapor dan ada juga barang-barang yang hilang,” Terang Muflihun ketika dikonfirmasi oleh korban melalui seluler. 


Meski tugas peliputan dilindungi pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Tampak Muflihun menguji hal tersebut dengan melaporkan Rudi ke Polisi setempat.


” Ada barang hilang, tapi udahlah itu sudah dilaporkan ke polisi terangkan saja di polisi,” katanya.


Padahal, kata Rudi, sudah 10 tahun menjalankan tugas peliputan di wilayah DPRD Riau, dirinya belum pernah mengalami penghalangan tugas jurnalistik seperti dilakukan Sekwan padanya. 


Dijelaskannya, tuduhan Sekwan tidak mendasar dimana saat itu ia tidak sendirian, namun bersama Aktivis Larshen Yunus melakukan liputan pembuatan video Channel Youtube Medianya, Rabu (15/12/2021) dan mereka sudah mengantongi izin sebelumnya dari Staf Tenaga Ahli Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau dengan Narasumber Aktivis Larshen Yunus selaku pelapor Anggota Dewan malas ngantor Sari Antoni.


Sekwan Muflihun pun ketika kembali di konfirmasi media medanoke.com atas peristiwa diatas masih menonaktifkan no selulernya. (red)

Medanoke.com – Medan, Said Ilham Assegaf, SH telah dilantik sebagai Ketua Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim SE di Hotel Madani, Senin (5/4/2021). Jurnalis I-News TV ini mengajak seluruh wartawan unit DPRD Medan untuk lebih solid dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hal itu dikatakan Said saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan. Meski tugas ke depan akan lebih berat, namun Said yakin semuanya bisa dilewati jika seluruh wartawan unit DPRD Medan tetap menjaga kekompakan.

Said juga berharap sinergitas antara wartawan dengan anggota DPRD Medan yang selama sudah berjalan dengan baik dapat lebih ditingkatkan. “Mari kita tingkatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik antara wartawan dengan anggota DPRD Medan. Caranya dengan memberikan masukan-masukan tentang kondisi di masyarakat, sehingga hal-hal yang dapat menghambat pembangunan di masyarakat dapat diatasi,” ujarnya.

Selain itu, Said juga berharap agar wartawan lebih giat untuk menginformasi kegiatan-kegiatan anggota DPRD Medan ke masyarakat luas.

“Itulah tugas kita selaku insan jurnalis yaitu menginformasikan setiap kegiatan-kegiatan DPRD Medan ke masyarakat. Selain itu, kita juga harus peka dengan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat dan menginformasikannya ke anggota dewan, baik melalui pemberitaan maupun diskusi-diskusi dengan anggota dewan. Sehingga akan dicapai jalan keluar yang menguntungkan masyarakat luas,” ujarnya.

Namun, Said berharap wartawan tidak kehilangan sikap kritis dan jiwa sosial kontrol, karena memang itulah tugas utama jurnalistik. “Tugas utama kita adalah melakukan fungsi sosial kontrol yang harus terus kita bangun melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif tanpa melupakan kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman bagi seluruh insan pers,” pungkasnya.

Melalui kesempatan tersebut, Said juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan unit DPRD Medan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selaku ketua. Ia berjanji akan menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.

Said juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, sehingga acara pengukuhan ini bisa berlangsung dengan lancar. (red)