Dugaan Intervensi Proyek dan Jabatan di Pemko Medan Mencuat, Publik Desak Transparansi

Medan, medanoke.com | Isu dugaan praktik percaloan proyek dan pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, disebut-sebut berada dalam pusaran dugaan intervensi politik yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD Sumatera Utara.

Informasi yang beredar di kalangan kontraktor dan pelaku jasa konstruksi di Kota Medan menyebutkan bahwa sejumlah proyek di OPD tersebut diduga dikendalikan oleh oknum tertentu yang memiliki pengaruh politik kuat. Bahkan, isu tersebut tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga dikabarkan berkaitan dengan penempatan jabatan di lingkungan birokrasi Pemko Medan.

Tokoh Muda Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut menerima informasi terkait dugaan tersebut. Menurutnya, kabar mengenai adanya campur tangan salah satu pimpinan DPRD Sumut dalam pengelolaan proyek di Dinas PU Kota Medan sudah menjadi pembicaraan luas.

“Informasi yang saya terima mengarah kepada seseorang berinisial RA. Kabar ini sudah beredar dan menjadi perbincangan di kalangan kontraktor maupun masyarakat yang mengikuti dinamika proyek pemerintah,” ujar Rudi Hutabarat kepada wartawan di kawasan Teladan, Medan, Kamis (25/6/2026).

Rudi menilai jika dugaan tersebut benar, maka kondisi itu menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menegaskan bahwa birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan aturan dan kepentingan publik, bukan menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu untuk menguasai anggaran dan proyek pemerintah.

Menurutnya, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, harus segera mengambil langkah tegas guna memastikan tidak ada praktik monopoli proyek maupun intervensi politik dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemko Medan.

“Jangan sampai birokrasi Kota Medan berubah menjadi ladang kepentingan bagi segelintir elite politik. Pemerintah harus memastikan seluruh proses pengadaan proyek berjalan secara transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha,” katanya.

Rudi juga menyoroti keluhan sejumlah kontraktor yang merasa sulit bersaing karena adanya dugaan pengondisian proyek yang menguntungkan kelompok tertentu.

“Kontraktor juga ingin mendapatkan kesempatan yang adil. Jangan sampai proyek-proyek yang bersumber dari uang rakyat hanya dikuasai oleh kelompok tertentu untuk memperkaya diri dan kroninya. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tergerus,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan akan terus mengawasi dan mengkritisi berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

“Kami tidak akan berhenti menyuarakan kritik selama praktik-praktik yang merusak tata kelola pemerintahan masih terjadi. Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas PKPCKTR menjadi sorotan karena berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) sebelumnya juga telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam aksinya, KAMAK mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pengondisian proyek dan praktik kolusi yang disebut-sebut terjadi di sejumlah OPD Pemko Medan.

KAMAK menilai, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Catatan Redaksi : Hingga berita ini ditulis, tudingan mengenai dugaan pengaturan proyek dan jabatan tersebut masih sebatas informasi serta pernyataan dari sejumlah pihak. Belum ada keterangan resmi maupun bukti yang dipublikasikan kepada publik yang dapat mengonfirmasi kebenaran tudingan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam isu ini tetap harus dihormati hak-haknya dan dianggap tidak bersalah sampai adanya fakta hukum yang berkekuatan tetap.(Pujo)