Koperasi Desa Naik Kelas: Dari Simpan Pinjam Menuju Pusat Ekonomi Warga

Medan, medanoke.com | Wajah koperasi desa perlahan berubah. Tak lagi sekadar tempat simpan pinjam atau usaha kecil-kecilan, pemerintah kini mendorong koperasi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa yang lebih modern, terintegrasi, dan berdaya saing.

Gagasan ini mengemuka dalam diskusi tematik bertajuk “Koperasi Masa Kini: Tantangan atau Peluang?” yang digelar Koperasi Keluarga Pers Indonesia di Aula PLUT UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, Medan, Kamis (16/4/2026) sore.

Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ambar Pertiwiningrum, yang menjadi pembicara utama, menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan tidak lagi menempatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi pinggiran.

Dalam forum yang juga menghadirkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara, Husaini, serta dimoderatori Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, sekitar 50 peserta dari berbagai unsur—mulai dari anggota koperasi, perwakilan BPJS, asosiasi pers, hingga mahasiswa—ikut terlibat dalam diskusi aktif.

Koperasi sebagai “Pusat Ekonomi Desa”
Prof. Ambar menjelaskan, konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dirancang melampaui fungsi tradisional koperasi. Ke depan, koperasi akan menjadi pusat layanan ekonomi warga yang mencakup berbagai sektor sekaligus.

Mulai dari penyediaan sembako, distribusi pupuk bagi petani, layanan kesehatan dasar, hingga membantu pemasaran produk UMKM desa—semuanya dapat dikelola dalam satu ekosistem koperasi.

“Yang dibangun bukan hanya koperasi sebagai lembaga, tetapi sebuah ekosistem ekonomi desa yang utuh,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan, dalam skema yang tengah disiapkan, kepala desa akan turut berperan sebagai pengawas guna memastikan koperasi tetap berpihak pada kepentingan warga.

Tantangan Klasik: Modal, SDM, dan Data
Di balik ambisi besar tersebut, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Prof. Ambar mengakui, setidaknya ada tiga tantangan utama yang kerap muncul di lapangan: keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus yang belum merata, serta lemahnya tata kelola data usaha.

Ia juga menyoroti masih adanya kesalahpahaman di masyarakat. Tidak sedikit yang mengira pengurus koperasi akan digaji oleh pemerintah, padahal sistem koperasi bertumpu pada hasil usaha yang dibagi melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

Selain itu, kerapian dan akurasi data menjadi kunci. Tanpa data potensi desa yang jelas, koperasi akan kesulitan menyusun rencana bisnis yang kredibel di hadapan perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Perlindungan Sosial Jadi Bagian Penting
Sementara itu, Husaini dari BPJS Ketenagakerjaan menekankan bahwa koperasi tidak hanya berbicara soal aktivitas ekonomi, tetapi juga perlindungan bagi para pelakunya.

Ia menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi—mulai dari pengurus, pekerja, hingga tenaga proyek konstruksi—perlu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Program yang tersedia meliputi jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, tabungan hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

“Intinya, ketika risiko kerja terjadi, keluarga tidak langsung jatuh secara ekonomi,” kata Husaini.

Ia menambahkan, pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan yang menjadi bagian dari koperasi juga dapat mengakses perlindungan tersebut.

Menuju Era Digital
Transformasi koperasi juga menyentuh aspek digitalisasi. Sistem digital dinilai mampu memperbaiki pengelolaan data anggota, pemetaan potensi desa, hingga perencanaan usaha secara lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah melihat digitalisasi sebagai langkah penting agar koperasi tidak lagi berjalan sekadar administratif, melainkan menjadi lembaga ekonomi profesional yang dipercaya oleh lembaga keuangan.

Dengan arah baru ini, koperasi desa diproyeksikan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berfungsi sebagai simpul perlindungan sosial bagi masyarakat desa.(**)