SAPMA PP Medan Apresiasi Presiden dan Kritik Ketua DPRD Sumut : Jangan Jadi Pemimpin Prematur

Medanoke.com, MEDAN | Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Medan mengapresiasi langkah bijak dan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menyelesaikan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau yang selama ini menjadi sengketa.

Ketua SAPMA PP Kota Medan, Ok Muhammad Iqbal Fahreza, SH, menyatakan bahwa keputusan presiden mencerminkan keberpihakan terhadap konstitusi, semangat persatuan, serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dari SAPMA PP Kota Medan sangat mengapresiasi kebijaksanaan Bapak Prabowo dalam meredam dan menyelesaikan persoalan ini secara konstitusional. Ini menunjukkan kepemimpinan nasional yang memprioritaskan stabilitas dan persatuan antar daerah,” ujarnya pada awak media, Selasa (17/6).

Iqbal juga mengimbau semua pihak, khususnya pejabat publik, untuk menahan diri dalam menyampaikan pernyataan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Ia secara khusus menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa empat pulau tersebut ‘harus dipertahankan’, tanpa mengacu pada proses hukum dan administrasi yang telah ditempuh pemerintah pusat.

“Saya menilai pernyataan tersebut sangat disayangkan dan cenderung provokatif. Alih-alih meredakan situasi, justru bisa memperkeruh suasana. Hal seperti ini tidak mencerminkan semangat mencari solusi dalam bingkai NKRI,” tegasnya.

Iqbal juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang bijak dan solutif di tengah masyarakat.

“Lain kali, kalau tidak bisa memberikan solusi yang konstruktif, lebih baik tidak mengeluarkan statement abal-abal. Jangan menjadi pimpinan yang prematur. Masyarakat butuh pemimpin yang menenangkan, bukan yang memancing emosi,” tegasnya.

SAPMA PP Kota Medan menegaskan komitmennya sebagai bagian dari elemen pemuda yang akan terus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Iqbal juga mengajak seluruh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk tidak terprovokasi serta tetap menjunjung tinggi semangat ukhuwah kebangsaan.

“Kita adalah saudara sebangsa. Jangan biarkan perbedaan administratif membuat kita terpecah. Mari kita rawat NKRI ini dengan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak,” pungkasnya.

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus sebelumnya menegaskan bahwa Sumut harus mempertahankan keempat pulau tersebut.

“Pak gubernur sudah ke Aceh, dan sikap beliau untuk meredakan ketegangan masyarakat Aceh patut diapresiasi,” ujarnya menjawab wartawan di gedung DPRD Sumut, Kamis (12/6).

Ia juga meminta semua pihak menghormati keputusan Kemendagri. Meski demikian, Kemendagri membuka peluang jika ada pihak yang ingin menggugat penetapan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi pak gubernur sudah menyampaikan sikapnya, dan Pak Mendagri Tito juga menyatakan bahwa jika ada gugatan ke PTUN, itu diperbolehkan,” jelasnya.

Erni menyebut pihaknya akan menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kunjungan balasan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) ke Sumut. Namun ia menegaskan bahwa Sumut harus tetap memperjuangkan agar empat pulau tersebut tidak kembali ke Provinsi Aceh.

“Kita harus mempertahankan wilayah ini. Kita tunggu hasil diskusi antara pemerintah pusat dan daerah,” ucap politisi Golkar tersebut. (Pujo)