Usai Pergantian Pucuk Pimpinan Kantor BGN Digeledah Kejaksaan Agung

Jakarta, medanoke.com | Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026). Penggeledahan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul pergantian sejumlah pejabat puncaknya.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di kantor BGN. Namun, hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi penggeledahan maupun barang bukti yang sedang dicari penyidik.

Jeffry menyampaikan bahwa pihak JAM Pidsus dijadwalkan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers pada sore hari untuk menjelaskan perkembangan terkait langkah hukum tersebut.

Di tengah berlangsungnya penggeledahan, beredar informasi bahwa Kejaksaan Agung turut mengamankan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya. Menanggapi kabar tersebut, Jeffry belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan bahwa informasi resmi akan disampaikan dalam rilis Kejaksaan Agung.

“Nanti secara resmi dirilis,” ujar Jeffry kepada wartawan.

Penggeledahan ini terjadi tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian total terhadap jajaran pimpinan tertinggi BGN. Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN, sementara dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, juga digantikan.

Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Adapun posisi Wakil Kepala BGN kini ditempati Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari. Pergantian tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik, terutama terkait arah kebijakan dan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.

Langkah pergantian menyeluruh terhadap pucuk pimpinan BGN dinilai banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi serius terhadap kinerja lembaga tersebut. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir BGN berkali-kali menjadi sorotan akibat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG.

Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa penerima manfaat di berbagai daerah memicu kritik tajam dari masyarakat. Persoalan tersebut membuka perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan, kualitas bahan pangan yang disalurkan, hingga tata kelola rantai distribusi program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Karena itu, berbagai kalangan menilai evaluasi terhadap BGN tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat. Pemerintah juga didorong untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari mekanisme pengadaan, pengelolaan anggaran, pengawasan pelaksanaan di lapangan, hingga sistem akuntabilitas program.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas. Hingga Maret 2026, program tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 61,2 juta orang, termasuk sekitar 49 juta siswa di berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.

Dengan besarnya skala program dan anggaran yang terlibat, penggeledahan Kantor BGN oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Di tengah upaya pemerintah mempertahankan keberlangsungan Program MBG, perkembangan proses hukum ini dipandang akan menjadi salah satu ujian penting bagi komitmen pembenahan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.(KC/Ril)