Aditia Warman Sampaikan Permasalahan Penitipan Tahanan ke Lapas Kepada Komisi III DPR RI

Untuk pemantauan Pilkada Serentak di 23 Kejari yang daerahnya melaksanakan Pilkada, lanjut Sesjam Pidum Kejagung RI ini tetap mengedepankan sikap netral dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

“Kita sudah melakukan pemantauan terkait persiapan masing-masing Kejari dalam mempersiapkan Posko Pilkada Serentak termasuk di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni beserta Anggota Komisi III lainnya seperti Marinus Gea, Bambang DH, HR Muhammad Safii, Bambang Haryadi, Dipo Nusantara, Asrul Sani, Mulfachri Harahap, Hinca IP Panjaitan XIII, Adde Rossi Khoerunnisa, Nazaruddin Dek Gam, Didik Mukrianto dan Ahmad Dimyati telah membuka acara secara resmi dan mempersilahkan masing-masing lembaga menyampaikan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin juga menyampaikan beberapa hal terkait kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Secara khusus, Anggota DPR RI Hinca IP Panjaitan, RM Safii dan Marinus Gea menyampaikan beberapa hal sebagai masukan kepada 3 lembaga penegak hukum di Sumatera Utara.

“Persoalan Rutan dan Lapas over capacity sudah menjadi permasalahan yang harus segera kita carikan jalan keluarnya. Terutama di masa pandemi Covid-19 ini, permasalahan tahanan semakin mengemuka karena Kemenkumham membuat aturan kepada tahanan yang akan dititipkan ke Rutan atau Lapas wajib mengikuti rapid test atau swab. Akibatnya, ruang tahanan di Polsek, Polres dan Polda semakin sesak dan menumpuk. Dalam waktu dekat, kita akan duduk bersama dengan Menkopolhukam untuk memikirkan solusinya,” demikian disampaikan Ketua Tim Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.