Anggaran Air Mineral Walikota Rp1,1 Miliar : Haus atau Anggaran yang Terlalu Banyak Minum?

Medan, medanoke.com | Di tengah kondisi ekonomi yang masih membuat banyak warga Kota Medan harus menghitung ulang pengeluaran sebelum berbelanja, ada satu kabar yang cukup menyegarkan—setidaknya bagi mereka yang memasok air mineral.

Bagaimana tidak, anggaran air mineral untuk Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam APBD Kota Medan Tahun 2026 tercatat mencapai Rp1.179.825.000 atau hampir Rp1,2 miliar. Anggaran tersebut tercantum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan.

Jumlah itu sontak mengundang tanda tanya. Sebab, ketika masyarakat sedang berusaha bertahan dari tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, anggaran air mineral justru mengalir deras bak oasis yang tak pernah kering.

Ketua Gen Z Sumut, Rudi Hutabarat, menilai alokasi anggaran tersebut sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini.

“Kalau Rico Waas masih punya hati, seharusnya anggaran air mineral itu dibatalkan. Kalau tidak punya hati, ya silakan saja dilanjutkan,” sindir Rudi.

Menurutnya, dana sebesar Rp1,1 miliar akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Sebab, di tengah berbagai persoalan kota yang membutuhkan perhatian, air mineral tampaknya berhasil naik kasta menjadi salah satu kebutuhan paling strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Rudi bahkan melontarkan sindiran yang lebih pedas. Ia mempertanyakan berapa banyak botol air yang harus dikonsumsi hingga membutuhkan anggaran sebesar itu.

“Berapa banyak air mineral yang dibeli dengan uang Rp1,1 miliar? Jangan-jangan yang minum bukan cuma manusia, tetapi juga makhluk halus penghuni kantor. Kalau seluruh air mineral itu ditumpahkan sekaligus, mungkin halaman Kantor Wali Kota Medan bisa berubah jadi kolam dadakan,” cetusnya.

Pernyataan bernada satir tersebut menyiratkan kegelisahan publik terhadap prioritas penggunaan APBD. Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan pokok, angka Rp1,1 miliar bukanlah nominal kecil yang bisa dianggap sebagai biaya minum biasa.

Rudi berharap Wali Kota Medan dapat meninjau kembali pos anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kalau anggaran ini tetap dibiarkan tanpa penjelasan yang masuk akal, publik tentu berhak bertanya-tanya. Jangan sampai yang haus bukan pegawai di kantor, melainkan APBD itu sendiri yang terus diminum oleh pos-pos anggaran yang sulit dipahami rakyat,” tutupnya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal air mineral. Yang dipersoalkan publik adalah rasa keadilan. Sebab, ketika rakyat diminta berhemat, pemerintah semestinya memberi teladan yang sama. Jika tidak, maka yang terasa bukan lagi segarnya air mineral, melainkan pahitnya prioritas anggaran.

Terpisah Walikota Medan Rico Waas hingga berita ini diterbitkan belum memberikan komentar. (Pujo)