Desakan Warga Kian Menguat, Amir Mahmud Diminta Mundur dari Jabatan Kepala MTs GUPPI Malintang

Malintang, medanoke.com | Gelombang desakan dari warga dan wali murid agar terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI Malintang terus menguat. Amir Mahmud, yang saat ini menjabat sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang, diminta untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Sejumlah warga dan wali murid yang ditemui awak media pada 20 Mei 2026 mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Amir Mahmud. Mereka menilai sikap yang dianggap arogan dan ambisius telah memicu keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, warga mempertanyakan proses pengangkatan Amir Mahmud sebagai kepala madrasah yang disebut-sebut sarat dugaan rekayasa dan manipulasi prosedur.

Salah seorang wali murid berinisial A. Lubis memaparkan kronologi pasca wafatnya H. Azhari Hasibuan, Kepala MTs GUPPI Malintang yang juga menjabat Ketua Yayasan, pada Agustus 2025 lalu. Menurutnya, Amir Mahmud diduga mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala madrasah tanpa melalui mekanisme resmi dan musyawarah bersama unsur yayasan maupun masyarakat.

“Pengangkatan itu tidak pernah melalui rapat yayasan, dewan guru, komite madrasah, wali murid, BPD, maupun pemerintah desa. Cara seperti ini dinilai tidak mencerminkan etika dan akhlakul karimah dalam dunia pendidikan,” ujar sumber tersebut.

Kekecewaan warga disebut semakin memuncak setelah hampir satu tahun kepemimpinan Amir Mahmud dinilai tidak membawa perubahan berarti bagi madrasah. Seorang wali murid bermarga Batubara menyebut kondisi sekolah justru mengalami kemunduran, baik dari sisi fasilitas maupun kedisiplinan.

Menurutnya, Amir Mahmud disebut jarang hadir di sekolah dan lebih banyak disibukkan dengan aktivitas di luar madrasah. Bahkan, kegiatan rutin seperti upacara bendera pada hari Senin disebut jarang dilaksanakan.

Warga juga menyoroti minimnya perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah. Kondisi meja, kursi, asbes, hingga papan tulis disebut banyak yang rusak dan belum mendapatkan pembaruan. Selain itu, penggunaan papan tulis kapur dinilai menunjukkan minimnya peningkatan fasilitas belajar mengajar.

“Yang kami inginkan sebenarnya sederhana, madrasah ini maju dan kembali menjadi kebanggaan warga. Namun kenyataannya justru semakin memprihatinkan,” ungkap seorang warga.

Tak hanya itu, masyarakat juga menilai lemahnya kepemimpinan telah berdampak pada menurunnya kedisiplinan siswa, berkurangnya jumlah peserta didik baru, hingga lumpuhnya kegiatan ekstrakurikuler. Prestasi madrasah pun disebut mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu terakhir.

“Warga hanya ingin madrasah ini kembali hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang sudah tidak mampu memimpin, lebih baik mengundurkan diri demi masa depan peserta didik,” tegas seorang warga lainnya.

Sorotan warga juga mengarah pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebut tidak transparan. Seorang warga bermarga Hasibuan mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola dana BOS untuk sekitar 140 siswa di madrasah tersebut.

Menurutnya, warga telah mengumpulkan sejumlah data dan temuan yang akan dipelajari lebih lanjut sebelum kemungkinan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami melihat pengelolaan dana BOS diduga tidak transparan dan tidak melibatkan unsur dewan guru maupun komite madrasah. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami dorong untuk diusut secara hukum,” ujarnya.

Warga berharap pihak terkait, mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah kecamatan, BPD, pemerintah desa, dewan guru, komite madrasah, tokoh masyarakat, hingga wali murid segera duduk bersama mencari solusi terbaik atas polemik yang terjadi di MTs GUPPI Malintang.

Masyarakat juga mendorong pembentukan yayasan baru yang dinilai lebih mampu mengakomodasi aspirasi warga demi menyelamatkan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di madrasah tersebut.

Terpisah, hingga berita ini diterbitkan Amir Mahmud yang dikonfirmasi awak media masih enggan berkomentar. (**)