Medan, medanoke.com | Kisruh dan gonjang-ganjing birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus menuai kritikan publik. Kebijakan yang dibuat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam penonaktifan pejabat eselon, pergeseran APBD, dan tertangkapnya Topan Obaja Putra Ginting menjadi pemicunya.
Mengamati hal ini, tokoh masyarakat yaitu Antony Sinaga pun angkat bicara. Ia menilai kondisi ini terjadi karena kesalahan pimpinan tertinggi. Karena itu Antony meminta Presiden Prabowo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk tidak tinggal diam.
“Perbaiki segera. Ini tanggungjawab Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo harus lakukan intervensi kepada Gubsu Bobby Nasution agar kondisi ini tidak berkelanjutan,” tegas Antony Sinaga kepada wartawan, Sabtu 20 September 2025.
Menurut Antony, kisruh birokrasi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara bukan tanpa alasan, kebijakan yang dibuat Bobby Nasution setelah dilantik Gubernur Sumut yang menjadi penyebab semuanya.
Belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 menjadi korban kepentingannya. Ada yang nonaktif, ada pula yang turun pangkat. Sekitar 10 eselon 2, dan 7 eselon 3 dinonaktifkan.
Ditambah lagi pergeseran APBD 2025 yang terbongkar dan berujung pada OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting.
Padahal APBD Sumut 2025 sudah sangat baik disahkan oleh Pj Gubsu Agus Fatoni. Semisal untuk mengatasi defisit anggaran Rp. 1,5 triliun dan membayar hutang proyek mutiyears jalan dan jembatan Rp. 2,7 triliun.
“Pergeseran APBD dan penonaktifan pejabat eselon yang terjadi ini membuktikan Bobby Nasution tidak paham dengan sistem birokrasi,” tegas Antony Sinaga.
Mantan birokrat dan praktisi hukum ini juga menekankan agar Presiden Prabowo melalui Mendagri Tito Karnavian memberi atensi lebih pada kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang tidak baik baik saja. Karena jika kisruh birokrasi di Pemprovsu ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat, Anthony khawatir kepercayaan publik akan pudar kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Rakyat pun bisa menilai Presiden Prabowo tidak mampu membina Bobby Nasution yang merupakan menantu mantan Presiden ke 7 Joko Widodo.
“Jika ini dibiarkan terus, jelas masyarakat akan beranggapan demikian terhadap Presiden Prabowo. Apa istimewanya Bobby Nasution ini, sehingga dibiarkan membuat kebijakan yang tidak sesuai aturan. Terkesan ugal ugalan kebijakan yang dibuatnya, baik itu terkait pejabat eselon dan pergeseran APBD,” tegas Antony Sinaga.
Ketua LSM Kalibrasi inipun mengimbau masyarakat khususnya pejabat eselon dan DPRD Sumut untuk meluruskan situasi birokrasi yang kini tengah terjadi di Pemprovsu.
Ada kesan Provinsi Sumut ini jadi bahan percobaan belajar bagi Bobby Nasution untuk menjadi pemimpin naik kelas di tingkat nasional.
“Kisruh ini harus dilawan, jangan Sumut ini menjadi percobaan yang sangat meresahkan. Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian haris bertanggung jawab terhadap Bobby Nasution, dan juga Agus Fatoni yang merupakan dirjen keuangan daerah. Ayo kita perbaiki Sumut ini yang sudah porak poranda dibuat Bobby Nasution,” tandas Antony Sinaga.
Terkait OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting, lanjut Antony, Bobby Nasution seperti memiliki hak imunitas dan kekebalan hukum yang diberikan pemerintah pusat, karena sampai-sampai KPK pun tidak bernyali untuk memeriksanya.
Bahkan, kata Antony, circle Bobby Nasution yang bermasalah juga tidak tersentuh aparat penegak hukum (APH), dan Inspektur Provinsi berubah menjadi lembaga super power yang melebihi kewenangan penegak hukum.
“Kalau sudah ramai di publik seperti ini seharusnya dipanggil inspektorat itu karena ada dugaan korupsi, dan ini sudah menjadi rahasia publik,” katanya.
Masih menurut Antony, namun karena lingkaran Bobby Nasution termasuk tim pemenangan maka inspektorat pura pura nggak tahu, nggak dengar, nggak lihat dan sudah menyiapkan alasan untuk menangkis setiap pertanyaan.
“Padahal seorang pegawai yang hanya main hape dan ulang tahun bawak kado pun diberikan sanksi. Ini yang jelas jelas dari segi jumlah fantastik korupsinya dibiarkan dan inspektorat bungkam,” tutup Antony Sinaga.(Pujo)
About Author
