Medanoke.com, Medan | Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA sederajat ternyata belum diketahui secara resmi DPRD Sumut, terkhusus Komisi E yang membidangi sektor itu.
Menurut anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, dirinya belum menerima informasi maupun pembahasan resmi terkait kebijakan tersebut dari Dinas Pendidikan Sumut.
“Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah. Yang saya tahu hanya soal sekolah rakyat gratis,” ujarnya menjawab konfirmasi wartawan, Kamis (19/6).
Saat ditanya apakah kebijakan itu sudah masuk dalam agenda pembahasan di Komisi E, Dameria menegaskan belum ada pemaparan atau penjelasan teknis dari pihak Dinas Pendidikan Sumut, terkhusus dari Alexander Sinulingga selaku kepala dinas.
“Kita belum ada pembahasan di dewan (terutama Komisi E) terkait kebijakan ini, dan belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya,” tegas politikus PDIP ini.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan menggulirkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sesuai arahan gubernur. Program ini ditujukan untuk menghapuskan kutipan uang sekolah (SPP) di seluruh SMA dan SMK negeri di wilayah Sumut.
“Ya memang sesuai arahan pak gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG),” katanya, Jumat (13/6/2025).
Ia mengakui saat ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP kepada siswa. Namun, jika program PUBG resmi berjalan, hal itu tidak diperbolehkan lagi.
“Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP. Nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi,” tegasnya.
Pihaknya tengah melakukan kajian teknis agar program ini bisa segera direalisasikan, dengan target pelaksanaan pada tahun ajaran 2025–2026.
“Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini,” pungkasnya. (Pujo)
Elin Syahputra dan Dedi Irawandi Lubis berjalan menuju Mapoldasu MEDAN, medanoke.com | Dua orang Jurnalis/Wartawan…
medanoke.com - Medan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 Melalui program Tanggung Jawab…
medanoke.com- MEDAN, Berbagai elemen perkumpulan hingga organisasi jurnalis di Kota Medan mendesak agar Kepolisian Daerah…
Medan, medanoke.com | Perkumpulan Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) mengecam keras aksi intimidasi dan penganiayaan terhadap…
Medan, medanoke.com | Puluhan wartawan akan datangi kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), demi mempertanyakan…
Ketua GNPF Ulama Sumut, H. Aidan Nazwir Panggabean Medan, medanoke.com | Gerakan Nasional Pengawal Fatwa…
This website uses cookies.