News

Medan – medanoke.com, Dpw Partai Perindo Sumut menerima kunjungan silaturahmi oengurus DPD Partai Demokrat Sumut, rabu (28/09/22). kunjungan bertajuk “Silaturahmi 360 (derajat) ini merupakan agenda resmi dari DPD Demokrat Sumut.
 
Atas kunjungan ke Jalan Cut Nyak Dhien no 2 C Medan (Kantor DPW Perindo Sumut) ini, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan menyatakan ” Kebersamaan dalam bingkai persatuan antar partai politik menjadi bagian penting untuk membawa Sumatera Utara yang sejahtera”.


Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengatakan kolaborasi partai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan politik bersama.
 
Dalam silaturahmi ini jajaran pengurus DPD Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution didampingi Sekretarisnya Yudha Johansyah, eks Walikota Medan Wakil Ketua Akhyar Nasution juga turut hadir bersama para pengurus Demokrat Sumut lainnya.

 
Pada sisi lain kata Rudi, komunikasi ditingkat pimpinan partai politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif.
 
“Komunikasi seperti ini penting dan saya kira harus dilakukan secara intensif. Ini demi menjaga kondusifitas di Sumatera Utara,” pungkasnya.
 

Dalam agenda silaturahmi ini, kedua partai politik saling memberikan cendramata berupa plakat. (aSp).

Medan — medanoke.com, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, nomor 1c, Kelurahan Pangkalan Masyhur, ,Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera, Senin, (26/09/22) kebanjiran dukungan dari elemen masyarakat dalam berbagai bentuk karangan bunga.terkait perkara celotehan Alvin Lim via Youtube yang menuduh institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Atas tudingan yang tak mendasar tersebut, masyarakat mendukung dan meminta Korps Adhyaksa untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Alvin Lim, yang diduga telah menuduh kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
“Pengiriman karangan bunga tersebut sebagai bentuk dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada institusinya untuk mengambil langkah hukum terhadap Alvin Lim yang menggugah konten di youtube, dimana narasi tuduhan yang disampaikan dianggap sangat merugikan para Jaksa dan Institusi Kejaksaan,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (26/09/2022).
 
Dijelaskan Yos, kasus ini berawal dari adanya video yang diunggah tanpa melalui klarifikasi dulu serta menyebut keseluruhan jaksa tanpa terkecuali.
 
“Kemudian Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memilih untuk langsung menempuh jalur hukum yakni melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, karena unggahan Alvin Lim bukan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers,” tegas mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.
 
Atas laporan Persaja Sumut yang mana diberitakan sejumlah media online maupun cetak, sambung Yos, sehingga masyarakat banyak mengirimkan karangan bunga ucapan untuk mendukung Kejaksaan.
 
“Terimakasih untuk semua ucapan dan dukungan yang spontan, seluruh Jaksa di Sumut berterima kasih atas dukungan masyarakat,” pungkasnya.
 
Diketahui sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian berupa ungkapan “Kejaksaan Sarang Mafia” dalam video yang diunggah di akun youtube Alvin Lim.
 
Diberitakan sebelumnya, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (23/9/2022).
 
Dalam laporannya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Ketua Persaja Sumut, I Made Sudarmawan SH MH didampingi para anggota Persaja Sumut Yos A Tarigan, SH MH, Syahron Hasibuan, SH MH dan Olan Pasaribu, SH MH menyampaikan bahwa Alvin Lim dinilai telah menuding Jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.
 
Laporan itu tertuang dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 23 September 2022.
 
Ketua Persaja Sumut I Made Sudarmawan mengatakan dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurutnya telah mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan.
 
“Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.
 
“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” sebutnya.
 
Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tendensius.
 
“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” sebutnya.
 
Dikatakan Asintel Kejati Sumut ini bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (aSp)
 

Medan – medanoke.com, Ketua Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, I Made Sudarmawan melaporkan Alvin Lim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Jumat (22/9/2022).

Ketua Persaja Sumatera Utara, I Made Sudarmawan, SH,MH, didampingi para Anggota Persaja Wilayah Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Syahron Hasibuan, SH,MH dan Olan Pasaribu, SH,MH menyampaikan, bahwa Alvin Lim dilaporkan dengan nomor laporan Nomor : STTLP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMUT karena menuding jaksa dan institusi Kejaksaan sebagai sarang mafia.

“Dalam akun media sosial YouTube, memang ada beberapa kalimat menurut saya mencemarkan nama baik jaksa dan institusi Kejaksaan. Saya secara pribadi sebagai jaksa dan Ketua Persaja Sumatera Utara tidak terima pernyataan tersebut, itu sebabnya kami melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim adalah seorang pengacara atau advokat yang sedang menangani suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, dikarenakan diduga tidak terima dengan proses yang sedang berjalan, dia diduga menyebarkan video berbau pencemaran nama baik.

“Konten video yang ada dalam akun YouTube tersebut didistribusikan atau disebarkan yang isinya diduga menyerang kehormatan dan nama baik jaksa maupun institusi Kejaksaan,” tandasnya.

Menurut I Made Sudarmawan, Avin Lim menyerang kehormatan jaksa maupun institusi Kejaksaan dengan tandesius.

“Misalnya, dalam video itu. Alvin Lim mengatakan tidak bermaksud menghina kejaksaan. Tapi kenyataannya, menyerang kehormatan. Kalau dia menganggap ada yang tidak baik dalam penanganan di Kejaksaan, kan bisa melapor ke Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), bisa juga ke DPR RI Komisi III, Kemenko Polhukam, kenapa harus menghina dan membuat video itu di media sosial,” tandasnya.

Ketua Persaja Wilayah Sumut I Made Sudarmawan menyampaikan bahwa Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan atau ujaran kebencian, dengan dugaan melanggar pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHPidana.

“Kami yakin Polri bisa menindaklanjuti laporan itu berdasarkan dengan adanya bukti yang dimiliki,” pungkasnya.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Ketua Koordinator 234 SC wilayah Sumatera Utara, Ibnu Akbar mengklarifikasi terkait pemberitaan anggota genk motor yang meresahkan masyarakat dengan membawa nama 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Kata dia, anggota genk motor itu bukan dari kelompok mereka.

“Saya ingin klarifikasi bahwa saya sebagai ketua 234 SC Sumatera Utara beserta teman-teman mengklarifikasi terkait pemberitaan 234 SC dan itu bukan bagian dari kami,” katanya kepada wartawan, Selasa (20/9).

Ibnu Akbar menuturkan, pada Sabtu (17/9), dirinya baru pulang dari Musyawarah Nasional (Munas) 234 SC di Jakarta. Di mana pada Munas itu mereka akan membuat Ormas dan penangkapan genk motor yang mengatasnamakan 234 SC bukan dari bagian mereka.
“Jadi, bahwasanya yang anggota genk motor yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat dan Medan Timur yang membawa 234 SC itu bukan bagian dari kami. Kami bukan genk motor, kami adalah organisasi massa berbasis pemuda,” tegasnya.

Ketua club motor binaan Pemuda Pancasila ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 234 SC lebih ke kegiatan sosial, olahraga dan otomotif.

Tidak hanya itu, mereka juga mendukung kegiatan pihak kepolisian dalam Kamtibmas, “Kami juga mendukung kegiatan dari kepolisian yang memberantas aksi-aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Ibnu Akbar juga menjelaskan, terkait dengan stiker yang terdapat di kendaraan yang digunakan untuk tindakan kriminal yang diamankan pihak kepolisian itu bukan dari tujuan mereka.

“Kami 234 SC tidak menghalalkan membuat stiker. Stiker itu bisa saja dibuat oleh oknum-oknum tertentu,” jelasnya.


“Kami tidak tahu siapa yang mengatasnamakan 234 SC yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari informasi yang kami dapat itu dari Deli Serdang daerah Seintis. Mereka membawa nama 234 SC untuk membuat kriminal,” sambung Ibnu Akbar. Atas permasalahan ini 234 SC Sumut akan segera beraudiensi kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan kriminal di jalanan.

“Setelah ini kami akan beraudiensi kepada pihak kepolisian dan kami juga membantu untuk memberantas narkoba dan tindakan kriminal di jalan yang meresahkan masyarakat. Di mana, harapan ke depan bahwa organisasi ini sudah besar jadi kami ke depannya lebih baik berguna bagi masyarakat,” tambahnya. (aSp)

Medan – medanoke.com, Muskerwil ke III (tiga) DPW Partai Perindo Sumut secara resmi dibuka hari ini. Pembukaannya dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Dewan pertimbangan DR Mahyudin, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo DR TGB Zainul Majdi, pengurus partai-partai politik lain di Sumatera Utara dan pengurus DPW serta DPD Partai Perindo se-Sumatera Utara.
 
Untuk para kader, kehadiran para unsur pimpinan dari pusat (DPP) Partai Perindo ini, menjadi motivasi besar bagi Partai Perindo Sumatera Utara untuk terus bergerak membesarkan partai demu capaian target sebagai pemenang Pemilu 2024 nanti.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III DPW Partai Perindo Sumut di Hotel JW Marriot, Medan, pada Jumat (9/9/22).
 
“Kami semakin termotivasi untuk bekerja membesarkan partai untuk memastikan kemenangan di Pemilu 2024,” ungkapnya.
 
Muskerwil III yang akan berlangsung selama tiga hari ini (09s/d 11 September 2022) ini akan menjadi bagian penting dalam rangka konsolidasi untuk pemenangan partai. Saran dan masukan dari para pengurus yang notabene merupakan sosok-sosok yang sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan akan menjadi bagian penting dalam meramu strategi dan bekerja jelang Pemilu 2024.
 
“Karena itu, saya meminta agar kita semua benar-benar memanfaatkan momen Muskerwil ini untuk menambah wawasan dan kapasitas diri untuk menang di daerah masing-masing,” ungkap orang kepercayaam Hari Tanoe, Ketua Umum Partai Perindo di Sumatera Utara ini.
 
Mengakhiri pidatonya, Rudi Zulham berpesan bahwa para peserta tidak hanya sekedar menggelar rapat. Namun juga memanfaatkannya untuk semakin mengedepankan persatuan sebagaimana tagline partai ‘Kita Solid Kita Pasti Bisa”.
 
“Artinya kita sudah mempunyai semboyan yang luar biasa maka kita hasil dari kinerja kita juga harus luar biasa,” tegasnya.
.(aSp)
 

Medan – Medanoke.com, DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara akan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III tahun 2022. Rencananya Muskerwil tersebut akan dilaksanakan di Hotel JW Marriott Medan, besok Jumat 9 samapai 11 September 2022.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan. beliau mengatakan Muskerwil III ini akan menjadi ajang penguatan internal Partai Perindo di Sumatera Utara. Khususnya untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat.
 
“Muskerwil ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyusun strategi secara internal, bagaimana menguatkan barisan, terutama dalam menghadapi verifikasi faktual. Saat ini kita sedang menyelesaikan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU,” kata Rudi, Kamis (8/9/2022).
 
Untuk penguatan itu, kata Rudi, nanti sejumlah narasumber akan dihadirkan. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo serta Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo.
 
“Nanti kita semua akan mendapatkan arahan-arahan dari Ketua Harian, DPP, dan Bapilu. Arahan tentang strategi-strategi lolos verifikasi, pencalegan dan juga strategi pemenanga pemilu,” terangnya.
 
Target dari pelaksanakan Muskerwil III ini, kata Rudi, adalah terciptanya program-program yang dapat dilaksanakan jajaran penguru Perindo di Sumatera Utara dalam rangka verifikasi faktual dan pemenangan pemilu tersebut.
 
“Nanti programnya kita (DPP, DPW dan DPD Perindo) susun bersama,” ungkap Rudi.
 
Muskerwil III ini kata Rudi akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). HT akan hadir secara virtual karena saat ini masih berada di Amerika Serikat.
 
Acara pembukaan Muskerwil III ini akan pula dihadiri oleh Ketua Harian Nasional Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dewan Pertimbangan Partai Perindo, Mahyudin. Perindo juga mengundang Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta pengurus provinsi masing-masing partai politik sahabat di Sumatera Utara.
 
“Kita sengaja menghadirkan Ketua Harian Nasional untuk menjadi sumber semangat baru bagi kader Perindo di Sumatera Utara. Kami ingin lebih menggaungkan Partai Perindo agar lebih besar lagi ke depan. Agar masyarakat dapat melihat bagaimana seriusnya kami untuk membangun struktur dan kekuatan partai untuk mendapatkan satu fraksi di setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) di Sumatera Utara,” tandas Rudi. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH mengambil sumpah, melantik dan serahterimakan jabatan Wakajati, Aspidmil, Kajari dan Koordinator di Aula Sasana Cipta Kerta Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Jumat (26/8/2022).
 
Dalam kesempatan ini, Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang wajar di setiap organisasi dalam rangka evaluasi, meningkatkan kinerja dan meregenerasi sumber daya manusia, tongkat estafet kepemimpinan akan selalu berjalan dan berputar.
 
“Berkenaan dengan hal tersebut, kepada pejabat yang baru dilantik tunjukkan kerja dan karya nyata kepada institusi dan masyarakat. Saya yakin, dengan kapabilitas dan kecakapan yang saudara miliki akan memberikan dedikasi dan prestasi yang terbaik dalam menjadikan Kejaksaan semakin cerdas, berintegritas, profesional, modern, berhati nurani serta berjiwa melayani,” paparnya.
 
Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini kepada Kejaksaan sangat baik. Untuk itu, tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat atau paling tidak bisa bertahan dengan keberadaan Kejaksaan yang semakin baik seperti saat ini.
 
“Pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu program prioritas Jaksa Agung, untuk itu lakukan penegakan hukum, berupa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di daerah Anda masing-masing,” tandasnya.
 
Idianto menegaskan, bekerjalah dengan profesional dan proporsional serta jaga integritas diri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah dibebankan.
 
Selanjutnya, Kajati Sumut mengambil sumpah, melantik dan serah terimakan jabatan pejabat di Kejati Sumut. Berikut daftar nama pejabat yang dilantik :
 
1. Asnawi, SH,MH dilantik jadi Wakajati Sumut menggantikan Edyward Kaban, SH,MH (Kajati Maluku). Asnawi, SH,MH sebelumnya menjabat Wakajati Lampung.
 
2. Kolonel Makmur Surbakti dilantik dalam jabatan baru sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Militer (Aspidmil).
 
3. Wahyu Sabrudin dilantik jadi Kajari Medan menggantikan Teuku Rahmatsyah (Asdatun Kejati DKI Jakarta). Wahyu Sabrudin sebelumnya Aspidsus Kejati Kalbar.
 
4. Rabani Meryanto Halawa,SH,MH dilantik jadi Kajari Nias Selatan menggantikan Mukharom (Kajari Batang). Rabani sebelumnya Koordinator di Kejati Sulbar.
 
5. Tri Sutrisno dilantik jadi Kajari Karo menggantikan Fajar Syah Putra SH, MH (Kajari Cirebon). Tri Sutrisno, SH,MH yang sebelumnya Koordinator di Kejati Jatim.
 
6. Samsul Kasim, SH,MH dilantik jadi Kajari Toba Samosir menggantikan Baringin, SH,MH (Aswas Kejati Kalteng). Samsul Kasim sebelumnya Kajari Sidenrengrappang.
 
7. Furkon Syah Lubis, SH,MH dilantik jadi Kajari Labuhan Batu menggantikan Jefri Penanging Makapedua (Aspidum Kejati Banten). Furkon sebelumnya Kajari Indragiri Hulu.
 
8. Nanang Dwi Priharyadi, SH,MH dilantik jadi Koordinator pada Asintel Kejati Sumut menggantikan Hendra Jaya Atmaja, SH, MH (Kajari Lamandau di Nanga Bulik Kalimantan Tengah). Nanang Dwi Priharyadi sebelumnya Kasi Perdata pada Asdatun Kejati DIY.
 
Pelantikan dihadiri Aspidsus Anton Delianto, SH,MH, Asbin Sufari, SH,MH, Asdatun Dr Prima Idwan Mariza, Aswas RM Ari Priyoagung, SH,MH, para Kajari se-Sumut, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH,MH, Cabjari dan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH,MH serta Kasi lainnya di Kejati Sumut.
 
Setelah acara pelantikan dan serahterima jabatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Korban penyelewengan dan penggelapan tanah, So Huan, kembali menyurati Karo Wassidik Mabes Polri, untuk menindaklanjuti surat sebelumnya yang belum mendapat tanggapan.
 
“Pada tanggal 22 Desember 2021, kami sudah mengirimkan surat ke Mabes Polri, untuk meminta jawaban apakah kasus yang sudah dihentikan Polda Sumut bisa dibuka kembali,” kata Johansen Simanihuruk SH MH, kuasa hukum. perwakilan dari So Huan di kantornya, Rabu (24/2022).
 
Johansen mengatakan, karena belum ada tanggapan, pihaknya telah mengirimkan surat kembali ke Mapolres Wassidik Karo dengan nomor: 35/JOS/VIII/22 tanggal 23 Agustus 2022, guna mendapatkan kepastian hukum bagi kliennya.
 
“Harus ada jawaban atau kepastian. Tapi karena belum ada jawaban sampai sekarang, kami akan menindaklanjuti surat pertama kami. Selain itu, kami juga telah menyurati Komisi III DPR RI dan Kompolnas, dan kami telah mendapat tanggapan dari mereka,” katanya.
 
Menurut dia, tanpa adanya tanggapan atas surat dari Mabes Polri, kasus kliennya ditangguhkan tanpa kepastian. “Setiap masyarakat berhak tahu, kalau tidak dikabulkan, wasiat jawabannya. Tidak dibungkam. Kalau nanti tidak ada jawaban, kami akan laporkan langsung ke Kapolri dan Presiden,” ujarnya.
 
Hingga saat ini, lanjutnya, kliennya sangat keberatan dengan penghentian penyidikan atas Laporan Polis Nomor LP/B 1160/VIl/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 Juli 2021, terhadap pasangan suami istri berinisial WA. dan LL.
 
Menurutnya, penerapan judul perkara tersebut sangat wajar bila melihat kembali analisis hukum atas perbuatan yang telah dilakukan suami istri tersebut, telah memenuhi unsur penipuan dan penggelapan.
 
“Berdasarkan analisis hukum kami, kami melihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilaporkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan, karena unsur bujukan dan janji palsu telah terpenuhi,” katanya.
 
Johansen menegaskan, demi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, pihaknya sangat berharap Karo Wassidik Mabes Polri tetap menyandang gelar kasus tersebut.
 
“Agar kegiatan penelitian bisa ditingkatkan ke level penyidikan sekaligus pemanggilan (presentasi) pihak-pihak terkait dalam hal ini,” pungkasnya.
 
Awalnya pasangan suami istri WA dan LL menawarkan untuk menjual dua bidang tanah di Tanjungbalai, namun kemudian hanya menyerahkan satu bidang tanah SHM No 74, sedangkan satu bidang tanah SHM No 75 akan diserahterimakan pada akhir tahun 2019. .
 
Namun hingga saat ini terlapor tidak menyerahkan tanah SHM No 75 kepada So Huan, begitu juga uang tunai Rp 50 juta yang diserahkan oleh pelapor kepada terlapor sesuai dengan bukti kuitansi hingga saat ini masih berada di tangan. dari yang dilaporkan.
 
Sebelumnya, tim penyidik Polda Sumut sudah ke Tanjungbalai untuk mengecek lokasi sengketa dan memeriksa sejumlah saksi, menindaklanjuti laporan So Huan.
 
Pasutri WA dan LL dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan akibat pelanggaran perjanjian jual beli dua bidang tanah/tanah dengan sertifikat status hak (SHM) di Tanjungbalai pada tahun 2019.
 
Sebelum dilaporkan ke polisi, kuasa hukum korban juga telah mengeluarkan dua surat panggilan, yakni 29 Juni 2021 dan 9 Juli 2021.
 
Dalam surat panggilan disebutkan bahwa pada awalnya korban
dan WA dan LL telah sepakat untuk menjual dan menyerahkan dua bidang tanah yang berdekatan sesuai SHM No 74 dengan luas 17.187m² senilai Rp 530 juta, dan SHM No 75 dengan seluas 22.812 m² senilai Rp 720 juta, terletak di Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, masing-masing atas nama WA.
 
Untuk pembelian dua bidang tanah tersebut, korban menyerahkan Rp 50 juta sesuai kwitansi tertanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh WA yang akrab disapa Kepala Desa Asahan Mati.
 
Dan sejak menerima uang panjar, WA mengizinkan para korban untuk melakukan pekerjaan fisik di dua bidang tanah tersebut, seperti pembukaan lahan dan pembangunan jalan yang
menelan biaya Rp428.530.000.
 
Namun baru-baru ini, perjanjian jual beli dua bidang tanah tidak dilakukan, karena terlapor hanya menyerahkan dan ingin menjual satu bidang tanah.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Kontingen Kecamatan Medan Deli, meraih sukses dan berhasil meraih peringkat sembilan (9) perolehan medali porkot Kota Medan-XII Tahun 2022.

Dengan raihan lima mendali emas Cabang Olahraga (Cabor) renang, anggar, dayung, arung jeram, softball serta enam mendali perak didapat dari Cabor, Penahan, Gateball, catur, takraw, renang dan arung jeram.

Sementara untuk medali perunggu, Kecamatan Medan Deli mendapat empat medali dari Cabor Anggar, Baseball, Gateball dan Catur.

Hal ini dikatakan Wahyu Permana selaku Ketua Koni Kecamatan Medan Deli didampingi Sekjend Koni Kecamatan Medan Deli, M Yadi S.Pd. usai melakukan pertemuan para atlet di aula kantor Camat Medan Deli, Jumat (19/8/2022) siang.

Wahyu mengatakan prestasi ini dicapai berkat kerjasama dari semua pihak, baik Camat Medan Deli, KONI Kecamatan hingga pelatih dan atlet.

“Semoga dengan hasil ini atlet tidak merasa puas diri dengan hasil sekarang dan terus tingkatkan latihan,” pesan Wahyu.

Selain memberikan tali asih kepada atlit di Kecamatan Medan Deli, Wahyu juga berpesan agar atlit pemula bisa mengejar senior dengan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Turut hadir dalam pemberian Tali Asih Camat Medan Deli yang diwakili oleh Sekretaris Camat (Sekcam) M Idris, SH.

Lurah Tj Mulia Hilir, Hendra Syahputra, ST, MAP. Lurah Mabar Hilir, Jufri Simanjuntak, S.IP, M.Si. Lurah Tj Mulia Huli, Normalina Tiodora. Lurah Kota Bangun, Rachmad Arfiansyah Pohan. Babinsa Kelurahan Mabar dan Serda Nanang Kosim.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 pada hari ini harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan memperkuat persatuan. sesuai dengan tema HUT yakni “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.”
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dalam pidato usai menjadi inspektur upacara HUT RI di Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien no 2, Medan, Rabu (17/8/2022).
 
“Thema ini menginspirasi kita semua, bahwa Indonesia merdeka setelah seluruh elemen bangsa bersatu,” katanya.
 
Secara khusus bagi kader Perindo di Sumatera Utara, momen HUT RI 77 ini menurutnya juga menjadi bagian penting dalam rangka memperkuat persatuan menyongsong Pemilu 2024. Rudi menyebutkan, kekompakan kader Perindo di Sumatera Utara harus terus terjaga untuk memastikan partai mereka lolos dan memenangkan ajang politik lima tahunan tersebut.
 
“Seperti tagline kita ‘Kita Solid Kita Pasti Bisa’ ini penting. Kita tau bahwa Perindo sudah mendaftar di KPU RI, secara administrasi kita sudah lolos, akan tetapi kita masih akan melewati verifikasi faktual dimana seluruh kader dan pengurus harus membuka pintu,” ujarnya.
 
Pelaksanaan upacara HUT RI ke 77 di Kantor DPW Perindo Sumut dihadiri oleh seluruh pengurus. Tidak hanya jajaran pengurus DPW Sumut, namun pengurus dari DPD Perindo Kota Medan dan DPD Perindo Deli Serdang juga hadir dalam upacara tersebut.(aSp)
 

Dianggap Tidak Taat Hukum, Karena Pernah Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Medan – Medanoke.com, Pengamat Hukum dari Pusat Studi Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Sumut Muslim Muis SH, meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Mujianto, selaku Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) terkait kasus dugaan pencucian uang senilai Rp39,5 miliar.

Menurut Muslim, jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak ditahan, maka tidak ada namanya keadilan bagi terdakwa yang lain. Apalagi ini kasus yang merugikan negara hingga miliaran.

“Maling kecil, langsung ditahan, dari kepolisian hingga, proses pengadilan. Nah ini, kasus yang besar, bahkan kerugian negara sampai miliaran, enggak ditahan, aneh lah,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Minggu (14/8).

Muslim menerangkan, salah satu alasan hukum dibuat untuk dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku yang melanggar hukum. Apalagi, tindak pidana korupsi yang merugikan banyak orang.

“Kita sudah sepakat, bahwa korupsi menjadi musuh kita bersama, jadi hakim harus ingat itu. Jadi saya berharap agar hakim tolak permohonan Terdakwa Mujianto,” tegasnya.

Pengamat hukum itu juga mengingatkan agar majelis hakim tidak sembarang mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan. Hakim juga harus betul-betul melihat alasan dan jaminan dari penangguhan tahanan tersebut.

“Kita tau terdakwa ini salah satu orang besar. Jadi, jangan sampai masyarakat berfikir. Iya lah dikabulkan, namanya juga orang kaya. Nah, saya gak mau itu terjadi. Dan ingat, apa risiko dari penangguhan. Kalau misalnya, hal yang tidak diinginkan terjadi, siapa yang mau bertanggungjawab,” tuturnya.

Selain itu, Muslim juga menegaskan, penangguhan penahanan terdakwa juga tidak layak dikabulkan karena rekam jejaknya yang sebelumnya, yang dinilai buruk di mata hukum.

“Gak cocok. Karena kan dia pelaku yang sudah pernah lari (DPO), rekam jejaknya kan sudah gak bagus. Makanya hakim jangan memberikan itu, gak layak ditangguhkan,” pungkasnya.

Karena itu, Muslim Muis kembali meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Medan, Setyanto Hermawan, terkhusus Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Immanuel Tarigan, untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan tahanan Mujianto.

Selain itu, Muslim Muis menyayangkan sikap majelis hakim yang sudah mengabulkan permohonan penahanan Notaris Elvira yang juga terdakwa dalam kasus ini.

“Apa efek jerah yang didapat jika seperti itu. Ditakutin ini dapat menambah citra buruk bagi penegak hukum,” tandasnya.

Jadi, Muslim Muis meminta agar Majelis Hakim dapat menahan kembali Notaris Elvira agar dapat mencerminkan hukum yang adil bagi terdakwa yang lain.

“Harus segera ditahan, gak boleh ni dibiyari. Walaupun itu hak hakim, tapi jangan suka-suka membuat keputusan. Ini yang rugi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, Penasihat Hukum terdakwa Mujianto, Surepto Sarpan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk terdakwa Mujianto. Namun, Majelis Hakim yang diketuai Immanuel Tarigan belum mengabulkan permohonan, dengan alasan syarat yang diajukan masih ada yang kurang.

Sementara dalam dakwaan jaksa, terdakwa Mujianto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menurut Jaksa , pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur dan penggunaan kredit KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya yang menyebabkan negara rugi senilai Rp39,5 miliar.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumatera Utara menyindir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan peribahasa ‘ikan busuk mulai dari kepala’. Sindiran itu sebagai kiasan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai gagal menjadi teladan bagi bawahan dalam menjaga citra baik kepolisian.

Pepatah sindiran tersebut diutarakan Ketua PW IPA Sumut, Muhammad Amril Harahap, Sabtu (13/8/2022), ketika ditanya wartawan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang melibatkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo.

“Kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo, dapat ditengarai bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah gagal menjadi teladan di tubuh institusi Polri, dan gagal mengawasi bawahan dalam menjaga citra baik kepolisian,” sebut Ketua PW IPA Sumut Muhammad Amril Harahap didampingi wakil ketua Muhammad Khoir dan Muhammad Nur Hidayat, sekretaris Hairul Hanafi Purba serta bendahara Safty Alawiyah.

Amril pun meminjam pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ yang pernah diutarakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat penutupan Pendidikan Sespimti, Sespimen dan Sespimma Polri di Lembang, Jawa Barat, 27 Oktober 2021 silam.

“Ada pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Artinya, permasalahan di internal kepolisian bisa terjadi jika pemimpinnya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu silam seperti dilansir beberapa media mainstream.

Amril berharap pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ atau istilah ‘ekor bermasalah potong kepala’ tersebut tidak hanya sekadar jargon. Ia pun meminta Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar merealisasikan dan mempertanggungjawabkan pernyataan itu dengan menghadap Presiden Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Kapolri.

“Saya kagum dengan pepatah ‘ikan busuk mulai dari kepala’ dan istilah ‘membersihkan ekor potong kepala’. Hanya saja, apakah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap merealisasikan pepatah itu terkait kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang diduga didalangi Irjen Ferdi Sambo dan ditengarai melebar hingga melibatkan beberapa perwira polisi lainnya. Apalagi posisi Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri jelas berkedudukan langsung di bawah Kapolri,” papar Amril diamini rekan-rekannya.

Terkait hal itu, ujar Amril, PW IPA Sumut meminta dengan tegas, Presiden Republik Indonesia, Ir Jokowi Dodo segera mengevaluasi dan mengambil langkah cepat untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. “Akan lebih elegan lagi jika mengundurkan diri,” tegasnya.

Menurut Amril, peristiwa pembunuhan Brigadir Yoshua sangat memilukan dan telah merusak nama baik institusi Polri. Kasus ini bila tidak cepat diungkap secara tuntas, tentu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. “Walaupun kini Irjen Fredy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus diduga dalang dibalik pembunuhan berencana itu, namun kejadian tersebut masih menyisakan misteri dan menyimpan luka yang mendalam, bukan hanya pada keluarga Brigadir Yoshua, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas Amril.

PW IPA Sumut, kata Amril, mengharapkan seluruh masyarakat untuk mengawal peristiwa ini hingga tuntas, dan para tersangka khususnya dalang pembunuhan berencana tersebut, dihukum seberat-beratnya. “Peristiwa tersebut telah jelas ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi penerus bangsa. Kita berharap kejadian ini tidak boleh terjadi lagi, karena Polri adalah garda terdepan bangsa ini,” pungkas Amril seraya kembali meminta Presiden RI segera mengganti Jenderal Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri. (aSp)

Medan – Medanoke com, Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi (KAPK-SU) Kembali Melaksanakan Demostrasi yang ke 4 Kalinya Di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut,Medan 12/8/2022.

Dalam Aksi ini Mahasiswa yang tergabung dalam Wadah KAPK-SU Mempertanyakan Kejatisu, Apakah :
Abdul Muin Pulungan (Salah Satu Unsur Pengurus PKB)
Ir, Loso anggota DPRD Sumut dan Salah Satu Unsur Pengurus Fraksi PKB Sumut,
Harianto Butar-Butar SE,M.SI (Mantan Kepala Disnaker Sumut ) Sudah Di panggil,dan sudah di Lakukan Pemeriksaan Terkait Program Pemberdayaan Ekonomi Kewirausahaan Covid 19 TA 2020 di tubuh Dinas Ketenagakerjaan Sumut Melalui UMKM SE Sumut Yang Di Duga Bermasalah dan adanya Dugaan Pemotongan

Setelah 1 Jam Lebih Mahasiswa KAPK -SU Menyampaikan Aspirasi di depan Kejatisu Kemudian Pihak Kejatisu Menanggapi Aspirasinya Melalui Jajaran Kasipenhum, Juliana Sinaga. Juliana mengatakan, Dalam Minggu ini Akan di Lakukan Pemanggilan dan pemeriksaan Kepada Abdul Muin Pulungan, kami mohon Abang Mahasiswa bersabar Sembari mengucapkan terimakasih kepada Mahasiswa KAPK- SU yang Sudah ikut andil Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Sumater Utara

Setelah Mendengar Jawaban dari Pihak Kejatisu, Mahasiswa KAPK -SU Mengatakan Akan datang kembali Mempertanyakan Hal ini sembari Membubarkan diri dan beranjak Pulang.(aSp)

Minta Kejati Sumut Segera Periksa Abdul Muin Pulungan

Medan – Medanoke.com, Mahasiswa yang tergabub dalam Kesatuan aktivis peduli korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ke tiga kali di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut.

Mereka meminta Kejatisu memeriksa dan mempertanyakan terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui kegiatan peningkatan wirausaha dalam rangka penanganan covid 19 di bidang ketenaga kerjaan TA.2020 Sebesar Rp. 40.000.000 per UMKM se Sumatera Utara. Diduga sebanyak 141 UMKM menjadi korban pungli yang dilakukan olnum pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam aksinya para mahasiswa mengelar spanduk demo yang meminta Kejatisu memeriksa Oknum yang disebut berinisi AMP (Abdul Muin Pulungan) salah seorang oknum yang termasuk dalam unsur pengurus PKB dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Direktorat Jendral Pembina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian RI, serta PPK terkait.

Dalam orasinya, Abdul G Hasibuan selaku Kordinator Aksi dan Ismail Pandapotan Siregar selaku Kordinator Lapangan, mengutarakan bahwa pihak Kejatisu, terkhusus Kepala Kejatisu, Idianto SH MH harus serius melakukan Penyelidikan,Penyidikan dan tangkap aktor intelektual yang di duga di perankan oleh Abdul Muin pulungan (Oknum ,Unsur Pengurus PKB) dan kuasa pengguna anggaran Direktorat jendral pembina penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kementerian RI serta PPK.

Setelah satu Jam lebih menyampaikan aspirasi pihak Kejatisu akhirnya menanggapi aspirasi mahasiswa dari KAPK-SU melalui staf Kasi Penhum, Juliana Sinaga.

Juliana mengatakan bahwa kasus Ini sudah di Proses dan sudah disampai dan langsung ke di Meja Kajatisu, “Kepada adek adek Mahasiswa mohon menunggu waktu dan sabar, kasus ini akan kita selesaikan secepatnya.” Ujar staf Penkum Kejatisu tersebut.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo damai yamg tergabung dalam wadah Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumut akhirnya membubarkan diri secara tertib dan berjanji akan datang kembali mempertanyakan sudah sejauh mana kasus ini. (aSP)

Medan – Medanoke.com, Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Partai Kebangkita Bangsa ( PKB Sumut, Jl Walikota No.3, Medan, 5/8/22/, terkait adanya dugaan pungli (pungutan liar) atas bantuan Program Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha dalam rangka penanganan Covid 19, dibidang ketenaga kerjaan tahun anggaran.2020, dengan variasi nilai pungutan sejumlah Rp 10 juta sampai Rp 40 juta per UMKM se Sumatera Utara.
 
Dalam orasinya, Ismail Pandapotan Siregar selaku  Kordinator Lapangan  menyatakan “tangkap aktor intelektual yang diduga diperankan oleh Abdul Muin Pulungan dan KPA (kuasa pengguna anggaran) Dirjen Pembina Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian R.I serta PPK.”

Sebagai kader idiologis yang secara politik merasa sangat kecewa terhadap perlakuan salah satu oknum dan unsur DPP PKB sahabat Abdul Muin Pulungan.
 
Abdul Gani mengutarakan ” kami akan  melaporan secara resmi ke pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ” Tutup Gani. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Majelis Amal Sosial Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara menggelar kunjungan muhibbah guna merajut tali kasih ke sejumlah panti asuhan di Medan. Selain untuk mempererat silaturrahmi, anjangsana muhibbah itu juga disertai dengan penyerahan bantuan.

“Anjangsana muhibbah ini merupakan program rutin Majelis Amal Sosial Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara. Program ini akan terus berlanjut untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, juga untuk mempererat silaturrahmi,” ucap Ustadz Erwinsyah Putra SPdI, Ketua Majelis Amal Sosial PW Al Washliyah Sumatera Utara, di sela-sela kunjungannya, Sabtu 6 Agustus 2022.

Menurut Ustadz Erwin, kunjungan muhibbah dilakukan sebagai bentuk realisasi penjabaran dari Khittah, Sibghoh dan Wijhah Al Jam’iyatul Washliyah, dan merupakan bahagian dari pelaksanaan Panca Amal Al Washliyah.

“Sesuai namanya, Al Jam’iyatul Washliyah memiliki arti yakni perkumpulan yang menghubungkan. Maksud dari nama ini adalah menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan manusia dengan manusia lainnya agar bersatu, serta menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Dan, cara yang paling efektif memperkuat hubungan antar sesama manusia itu adalah dengan mempererat silaturrahmi melalui kunjungan-kunjungan muhibbah,” papar ustadz yang dikenal berjiwa entrepreneur tersebut.

Sebagai perkumpulan yang menghubungkan manusia dengan manusia, tutur Ustadz Erwin, Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara dalam pelaksanaan kunjungan muhibbah tidak memandang adanya perbedaan isme (paham) antar organisasi. Karena itulah, Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara tidak hanya menyambangi panti-panti asuhan yang dikelolah Al Washliyah saja, tetapi juga panti asuhan pihak lainnya.

“Ada lima panti asuhan yang kami kunjungi dalam rangka muhibbah untuk mempererat silaturrahmi. Yakni Panti Asuhan Al Washliyah di Jalan Ismailiyah Medan, Panti Asuhan Daarul Aitam, Panti Asuhan Mamiyai, Panti Asuhan Muhammadiyah Jalan Amaliun Gg. Umanat, dan Panti Asuhan Zending Islam Medan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara, ustadz Dr H Dedi Iskandar Batubara SSos SH MAP. “Kunjungan muhibbah ini merupakan jembatan untuk mempererat silaturrahmi. Dengan seringnya melakukan kunjungan seperti ini, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat,” ujar senator DPD RI asal Sumut ini.

Melalui kunjungan muhibbah yang digelar Majelis Amal Sosial, tutur ustadz Dedi, akan tercipta hubungan yang harmonis antara Al Washliyah Sumatera Utara dengan masyarakat, khususnya umat Islam. “Hubungan selama ini memang sudah sangat harmonis, tapi tentu dengan seringnya melakukan kunjungan akan semakin lebih harmonis lagi,” katanya.

Dalam setiap kunjungan muhibbah ke panti asuhan tersebut, pengurus Majelis Amal Sosial Al Washliyah Sumatera Utara menyerahkan bantuan sebagai tali kasih. “Jangan dilihat nilainya, namun ketulusan untuk menerima dan berbagi adalah tujuan utama, sebagai tali kasih mempererat silaturrahmi,” tukas ustadz Erwinsyah diamini pengurus lainnya. (aSp)

Medan – Medanoke.com,
KTV Electra penuh kisah kriminalitas. Selain bos dibui setelah sempat buron karena Narkoba, lokasi ajeb-ajeb di Kompleks CBD Polonia, Medan itu diduga menjadi ajang keributan dan perkelahian (tawuran) antar kelompok) pengunjung, yang kebayakan anak anak baru gede, seperti Sabtu (30/7) dinihari hari. selain itu Yekyong alias YY (59) ownerñya juga diperiksa di Poldasu karena perkara penipuan & penggelapan.
 
Paska ditangkap di KTV Electra pada Agustus 2019, Direktur KTV Electra, Sugianto alias Aliang (33) pun disidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Warga Jalan Sutrisno Nomor 78 C Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota itu didakwa menyimpan beragam jenis Narkoba.
Mulai dari 14 butir pil ekstasi logo Mahkota, 9 butir pil Happy Five (H5), hingga serbuk Ketamin seberat 1,36 Gram. Pada November 2019, Aliang dituntut  melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun untuk menghindari hukuman kurungan badan, terpidana melarikan diri dan baru berhasil diamankan Tim Tabur (tangkap buronan) Kejagung pada 18 Juli 2022 lalu.
 
Nah, seiring sang bos berkasus Narkoba, KTV Electra pun dilaporkan kerap menuai peristiwa kerusuhan. Saking sering rusuh, sepasukan dari Polisi Militer bahkan merazia tempat hiburan itu. Itu terjadi Juli 2021. Pun dirazia tentara, tempat hiburan itu seperti menyimpan bara. Kerusuhan demi kerusuhan acap terjadi di sana.
 
Laporan kerusuhan teranyar terjadi pada Sabtu dini hari 30 Juli 2022. Malam buta 3 hari lalu itu tawuran kembali dilaporkan pecah di Electra. Dua kelompok pemuda dari Starban dan Sarirejo bentrok di lokasi ajojing malam itu. Dua kelompok pemuda itu sebelumnya diketahui berstatus tamu di Electra. Lalu kok bentrok?
 
 
Belum diketahui soal motif keributan. Tapi info belum terkonfirmasi menyebut, seorang warga bernama  Fahmi (20), warga Jalan Teratai, Gang Mulia, Medan, dilaporkan menjadi korban bentrok tersebut. Dia yang mengalami luka bacok, dini hari itu dilarikan ke RS Mitra Sejati, tak jauh dari lokasi KTV Electra. Kabar dari lokasi peristiwa menyebut, belakangan ini tamu KTV Electra bebas membawa senjata tajam. Atas laporan indikasi kerusuhan sering terjadi di KTV Electra, hingga kemarin (1/8) Kepala Seksi Hiburan Dinas Pariwisata Medan, Baginda Uno, belum menjawab konfirmasi wartawan Anda. Pertanyaan yang diajukan lewat pesan WhatsApp belum juga dibacanya. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Lintas Sumut (PALU) kembali gelar unjuk rasa di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendesak agar segera menaikkan laporan PALU Sumut ke tahap penyidikan terkait Dugaan Korupsi Pada Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,jumat,22/7/22.

Aksi mahasiswa yang tergabunv di PALU Sumut ini untuk ke 3 (tiga) kalinya mereka gelar di depan kantor Kejati Sumut. Dengan isu yang sama yaitu mndesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk meyikapi Dugaan Korupsi Makan Minum dan Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Tapsel.

Dalam aksinya, Jul Ilham Kordinator aksi menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah memberikan Laporan resmi di PTSP Kejati Sumut Pada tanggal 06 Juli 2022 dengan Nomor : 1st/B.PALU.SUMUT/VII/2022 Perihal Laporan Awal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

“Kita kembali gelar unjuk rasa di pintu gerbang Kejatisu Mempertanyakan kepastian hukum kasus dugaan korupsi
anggaran Belanja Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 diduga menghabiskan anggaran Miliyaran Rupiah pada situasi gencar-gencarnya masa Pandemi Covid19.” Ungkap Jul Ilham dalam Orasinya.

Menurut Jul Ilham, mereka mencurigai Ketua DPRD Tapsel, Sekwan, Kabag, Kasubbag, Memanfaatkan situasi Pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemerintah yang begitu longgar pada masa pandemi tersebut.

Menyambung orasi dari Jul selaku kordinator aksi, A.Gani Hsb selaku kordinator lapangan dalamLaporan Awal Dugaan Korupsi menyatakan bahwa laporan yang mereka berikan pihak Kejati Sumut hingga saat ini hasilnya masih belum ada. Massa aksi merasa pihak Kejaksaan tidak menanggapi laporan mereka, karena dalam setiap aksi, yang menanggapi aspirasi Palu Sumut selalu berbeda beda orangnya dari pihak Kejati Sumut.

“jika tidak di proses dan/atau tidak ditanggapi kami akan terus melaksanakan Unjuk Rasa secara Marathon tiap minggunya untuk mengawal proses tindak lanjut dari KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA.” Tegas Abdul Gani.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menanggapi melalui Salah satu Kasintel Kejati Sumut Budi “Menyampaikan kepada mahasiswa bahwa, laporan resmi yang di buat Palu Sumut ke PTSP Kejati Sumut Sudah ditangani Bidang PIDSUS.

Sebelumbya, salah seorang anggota bagian intelijen Kejatisu, berjanji kepada PALU SUMUT memanggil serta memfasilitasi perkembangan laporan PALU SUMUT pada hari Senin 25 Juli 2022 lalu.

Mereka (Kejatisu.red) mengaku sudah bentuk tim untuk menangani laporan Palu Sumut, terkait Laporan awal dugaan korupsi tersebut dan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut pekerjaan gampang. pelaku korupsi saya sangat jijik pungkas anggota intel tersebut.

Menanggapi jawaban dari pihak Kejatisu, Abdul Gani mengutarakan bahwa mereka akan tetap memantau hasil laporan yang telah mereka berikan.

” Kami akan menunggu pihak Kejati sumut mengkomunikasikan kepada kami untuk memberikan jawaban terkait laporan secara resmi yang kami buat dari PALU SUMUT,” tutup Gani.

Setelah aksi demo damai tersebut, para mahasiswa yang tergabung di Palu Sumut berangsur angsur membubarkan diri secara tertib. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Puluhan Massa yang tergabung dalam Wadah Kesatuan Aktivis Peduli Korupsi Sumatera Utara (KAPK-SU) Melakukan Aksi Demostrasi di Depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sumut ( BPK Sumut ) Dan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) 21/7/22.

Agus Sallim Selaku Kordinator Aksi mengatakan dalam orasinya , Sesuai Surat Mentri Keuangan dengan Nomor : 157/ MK 2 / 220 Pada Tanggal 21 Juli 2020 ,Perihal Penetapan Satuan Anggaran / Bagian Anggaran 999.08 ( Saba 999.08 ) BA ,BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ( BA 999.08 ) Bagian Anggaran Ketenagakerjaan (026) untuk Penanganan Covid 19 di Bidang Ketenagakerjaan Atas Perubahan yang berdasarkan SK .No.3/32663/PK.03/X/2020 Pertanggal 14 Oktober 2020 tentang Penerima Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha dalam rangka Penanganan Covid 19 di di bidang ketenaga Kerjaan

Berdasarkan Info yang di peroleh dan sesuai Tim Investigasi Kami di Lapangan dalam melanjutkan Surat Kementerian yang kami sebutkan di atas Bahwa Salah satu dari Unsur Pengurus PKB Sumut Atas Nama Abdul Muin Pulungan telah mengatasnamakan dirinya Sebagai Tenaga Ahli Stafsus Kemenker RI dan diduga telah melakukan pemungutan uang sejumlah Rp. 10.000,000 Sampai RP. 40.000,000 TA 2020 kepada ketua UMKM SE Sumatera Utara dengan jumlah 141 UMKM, dengan Alibi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha.

Lebih lanjut, alibi tersebut bertujuan untuk Penanganan Covid 19 di Bidang Ketenaga Kerjaan
Padahal Pemungutan yang di Lakukan oleh Abdul Muin Pulungan Sama Sekali Kami ketahui tanpa Sepengetahuan Ibu Dr. H. Ida Fauziah , M.SI Sebagai Mentri Ketenaga Kerjaan RI.

Atas Dasar itulah, Kami datang Kedepan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara ( BPK SUMUT ) ini Meminta Kepada Bapak Kepala BPK Sumut agar Memeriksa Keuangan Covid 19 di tubuh Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara karna kami melihat banyak Kejanggalan” di sana ucap Agus Sallim

Setelah sejam lebih menyampaikan Aspirasi Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Sumut menanggapi Aspirasi dari Pendemo dari wadah KAPK – SU Melalui Bapak Nekson Pangaribuan yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat BPK Sumut , dalam tanggapannya Nekson Mengatakan Kepada Pendemo Terimakasih Adek” dari Mahasiswa telah menyampaikan informasi ini Kepada Kami dan ini akan segera kami Pelajari dan kami telusuri.

Selepas itu Mahasiswa yang tergabung dalam Wadah KAPK- SU membubarkan barisan dan Beranjak Kedepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Agus Sallim mengatakan dalam orasinya meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil, memeriksa, serta melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Kepada Seluruh Penerima Bantuan Program Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Peningkatan Wirausaha Dalam Rangka Penanganan Covid 19 di Bidang ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. 10.000,000 Sampai Rp. 40.000,000 Perkelompok UMKM SE Sumut yang di duga ada yang fiktif ,dan tidak sesuai dengan Juknis, dengan alasan banyak kelompok UMKM hanya Ketua dan Bendahara yang mengetahui Selebihnya hanya diminta KTP Syarat administrasi.

Atas dasar itulah kami datang Kedepan Kejaksaan Tinggi Sumut ini, Karna kami melihat banyak Kejanggalan” Di tubuh Dinas Ketenagakerjaan terutama di bidang Peningkatan Wirausaha dalam rangka Penanganan Covid 19. dan kami minta Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang turun Langsung menanggapi Aspirasi Kami ini , Ujar Agus Sallim

Setelah satu Jam Lebih menyampaikan orasi Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut menanggapi Aspirasinya melalui staf Kasipenhum Juliana.

Dalam tanggapan aspirasinya Juliana mengatakan Kami akan Segera Mempelajari Kasus ini, dan kami akan melakukan penyelidikan kepada oknum yang bersangkutan ( Abdul Muin Pulungan )

Setelah Mendengar Jawaban dari Kesipenhum melalui Juliana massa membubarkan barisan dan pulang ke rumah masing” dan berjanji akan turun kembali Kedepan Kejatisu mempertanyakan Kasus ini.(aSp)

Medan – Medanoke.com, Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara menggelar tahtim, tahlil dan doa bersama dalam rangka dimulainya pembangunan Gedung Training Centre Al Washliyah Sumatera Utara, Asrama
Pelajar Al Washliyah Nias Selatan dan Perbaikan Kantor PW Al Washliyah
Sumatera Utara, Rabu (20/7/22)

Tahtim, Tahlil dan doa munajat bersama dilaksanakan di gedung lama bekas Musala yang berada di komplek Sekretariat Al Washliyah Sumut. Di lahan gedung lama itu nantinya akan dibangun Training Centre Al Washliyah Sumut.

“Puing-puing bangunan ini tidak dibuang, namun dijadikan untuk timbunan dan pondasi Gedung Training Centre nanti,” ujar Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara saat menyampaikan sambutannya di hadapan Pengurus PB Al Washliyah Dr Ismail Efendi, ulama Al Washliyah, pengurus Wilayah dan Organ Bagian Al Washliyah Sumut dan PD Al Washliyah.

Dedi Iskandar menambahkan, traning center Al Washliyah Sumut dibangun 3 lantai yang meliputi asrama dan aula.

Selanjutnya pembangunan yang bersumber dari dana hibah Pemprovsu sebesar Rp3 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk rehab kantor, kamar mandi PW Al Washliyah Sumut. Selanjutnya juga dilaksanakan pembangunan rumah singgah atau asrama pelajar di Nias Selatan.

“Dengan nawaitu kita segera mulai pembangunannya. Saya sedih dengan Musala ini, sejarahbga panjang, tahun 1997 masih ada ustad Abdul Halim,” kenangnya.

Senator asal Sumut ini juga menjelaskan, pelaksanaan Tahtim, Tahlil dan doa bersama untuk mengenang ulama, tokoh dan kader Al Washliyah yang telah meninggal dan berjasa berdirinya kantor PW Al Washliyah Sumut.

“Untuk itu saya juga mengajak majelis amal sosial, dakwah melanjutkan wirid ini untuk mendoakan para ulama, tokoh dan kader Al Washliyah yang telah meninggal dan menjadikan ini sebagai tradisi baru kita, saya berharap kita mulai 1 Agustus mendatang,” harapnya.

Sementara itu PB Al Washliyah yang diwakili Dr Ismail Efendi mengaku bersyukur bisa menyaksikan bangunan lama bekas Musala sebelum dirobohkan untuk dibangun Training Centre Al Washliyah Sumut.

Untuk itu, dia berharap agar semangat dan persatuan kader Al Washliyah untuk berjuang menjaga Al Washliyah.

“Semangat persatuan Mark kita jaga dan yakinlah Al Washliyah tempat kita bersatu dan berjuang dan Allah akan membantu kita,” kata Ismail Efendi.

Acara Tahtim yang dipimpin Al Ustaz Tuah Sirait, Tahlil H Muhammad Rinaldi dan Doa H Sibawaihi diakhiri dengan kumandang azan masuknya waktu salat isya. (aSp)

Medan – Medanoke.com, Pemuda Mahasiswa Lintas Sumatera Utara ( Palu ) Sumut kembali lagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk memastikan sudah sejauh mana perkembangan laporan mereka dan informasi penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan ketua DPRD,Sekwan DPRD Kabag,Kasubbag Tapsel dan seluruh pihak terkait.

Sebelumnya, pada 6 Juli 2022, melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu,red) Kejati Sumut, Palu Sumut telah melaporkan adanya indikasi korupsi tersebut secara resmi.

Abdul Ghani selaku kordinator lapangan menyampaikan dalam orasinya Meminta Kejatisu segera sidik Dugaan Korupsi anggaran Makan Minum & Pejalanan Dinas Sekretariat DPRD TAPSEL T. A 2020/2021 dan Segera Panggil Dan Periksa Ketua DPRD Tapsel dan Sekretaris DPRD.

Setelah beberapa jam melakukan orasi, pihak demonstran disambut oleh staf Penkum Kejatisu, Lamria Sianturi untuk menanggapi aspirasi mahasiswa dan mengatakan sudah membentuk satu tim khusus untuk menangani Laporan Dugaan Korupsi yang terjadi di sekretarian DPRD Tapsel Tahun Anggaran 2020-2021

Setelah mendengarkan tanggapan dari pihak Penkum Kejati Sumut, massa aksi daei Palu Sumut menyatakan secara tegas bahwa mereka sangat kecewa kepada pihak Kejaksaan, karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum terkait laporan yang mereka berikan.(yati)

Medanoke.com-Medan, Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (BPM) Sumut, Selasa,(12/8/22) mendatangi kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan melakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran lingkungan hidup dan meminta Kapolda Sumut untuk mengambil langkah tegas dan segera melakukan proses hukum terhadap Direktur Utama PT Sumber Sawit Nusantara (PT SSN) terkait pembuangan limbah di badan sungai Barumun yang berlokasi di Desa Sionggoton, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Sumatera Utara.

Abdul Ghani Hasibuan selaku koordinator lapangan mengatakan dalam orasinya bahwa PT Sumber Sawit Nusantar melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan membuang limbah pabrik di badan Sungai Barumun. Hal ini di amini Dinas Lingkungan Hidup Paluta yang juga menyampakan bahwa betul adanya kegiatan PT SSN telah melakukan pembuangan limbah ke badan sungai Barumun.

“Sesuai hasil investigasi kami dilapangan bahwa pembuangan limbah di sungai Barumun mengakibatkan sungai Barumun keruh dan ikan mati,” pungkas Abdul Ghani Hasibuan.

Setelah beberapa jam melakukan aksi orasi, kasiaga SPKT Polda Sumut menanggapi aspirasi mahasiswa dan mengatakan akan di lakukan penyelidikan terkait Pembuangan Limbah di badan Sungai Barumun.

Setelah mendengarkan tanggapan BPM Sumut memberikan laporan secara resmi kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan harapan agar Kapolda bisa lebih mudah melakukan pemanggilan kepada Dirut PT Sumber Sawit Nusantara.

Medanoke.com -Medan, Salah satu ciri warga negara Indonesia yang baik adalah patuh terhadap aturan/ peraturan juga taat terhadap hukum yang berlaku. hal inilah yang mendasari Jong NamLiong untuk terus berupaya dalam mendapatkan keadilan dan kebenaran yang hakiki, karena menurutnya, hingga saat ini hukum adalah (masih) panglima tertinggi di Republik ini.

Dengan didampingi kuasa hukumnya, Dr. Longser Sihombing, SH,MH dari Kantor Hukum Hadi Yanto dan Rekan, Jong meminta semua aparat berwenang bersikap profesional dalam penanganan kasus yang dilaporkannya dengan Nomor LP/877/IV/2020/Restabes Medan dengan terlapor Fujiyanto Ngariawan CS.

Tuntutan keadilan itu mutlak muncul dari kliennya Jong NamLiong, saat terbitnya surat Ketetapan Penghentian penyidikan Nomor : S.TAP/1337-b/IV/RES.1.9/2022/Reskrim tertanggal 21 April 2022, terhadap tersangka Fujiyanto Ngariawan terkait kasus dugaan akta palsu yang  ditandatangani oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Valentino Alfa Tatareda, yang dianggap mencederai rasa keadilan.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (9/7) di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan di Jalan. Prof. HM Yamin, Longser mengatakan, pihaknya telah melakukan pengaduan ke Mabes Polri atas keberatan kliennya yang merasa didiskriminasi dalam pelayanan hukum dan mereka menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim hingga penyidik yang memproses kasus dugaan Akta Palsu yang dilakukan Fujianto Ngariwan.

“Dalam SP3 Polrestabes Medan, alasannya karena tidak cukup bukti dan restorative justice. Yang kita tau restorative justice itu pemulihan keadaan kepada semua pihak baik korban dan tersangka dengan mendamaikan mereka, supaya damai dan sejuk. Akan tetapi hal itu tidak ada dilakukan. Sehingga, kami terkejut dengan pernyataan Kapolrestabes Medan bahwa persoalan itu restorative justice,” ujar Longser.

Ia menambahkan, unsur diskriminasi dan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut terlihat dari berbagai proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atas perkara tersebut selama ini. Pihak Polrestabes Medan sudah melakukan penjemputan paksa terhadap notaris Fujiyanto Ngariawan pada 11 september 2020 lalu karena tidak memenuhi 2 panggilan dan dianggap tidak koperatif.

Lalu pada 11 September 2020, kliennya juga telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polrestabes Medan yang menjelaskan telah ditetapkan 3 orang tersangka berdasarkan 2 kali gelar perkara yakni pada 2 september 2020 dan 24 September 2022. Masing masing 3 tersangka dimakdud adalah, David Putranegoro, Pujianto Ngariawan dan Lim Soen Liong alias Edi,” ujarnya.

Di lain sisi,, Polrestabes Medan pada 20 Oktober 2021 telah mengirimkan surat nomor Nomor : B/14113/X/RES.1.9/2021 kepada Kapolda Sumut dalam hal mengirimkan Daftar Pencarian Orang terhadap Lim Soen Liong alias Edi nomor: DPO/285/IX/RES.1.9/2021/Reskrim tgl 23 Oktober 2021.

Menurut Longser, pemanggilan paksa dan penetapan tersangkan hingga penetapan DPO terhadap lawan dari kliennya tersebut merupakan bagian dari pembuktian jika kasus yang diadukan oleh kliennya sudah memenuhi bukti yang cukup yang berkualitas.

“Atas hal tersebut, kami telah melayangkan dan menyurati bapak Kapolri agar dilakukan investigasi audit secara transparan sesuai dengan visi misi Kapolri tentang Presisi yang berkeadilan dan mohon maaf jika proses perkara ini tidak dilakukan secara transparan, maka sesuai permintaan pihak-pihak korban akan melakukan hak-hak hukumnya mencari penegahan hukum dengan cara unjuk rasa damai di Mabes Polri dan ke Istana Negara,” pungkasnya.

Selain dari unsur Polri, dugaan penyalahgunaan wewenang juga ada daril unsur Kejaksaan yang saat ini sedang naik daun dengan kebijaksanaan RJ (Restoraktif Justice). Namun kali ini RJ tersebut dinilai kebablasan dan melanggar norma hukum yang berlaku dan diduga sarat unsur penyelewengan dari nilai-nilai RJ tersebut. Pasalnya, jelang sidang tuntutan pada 15 November 2021, dilakukan eksaminasi khusus di gedung Pidum Kejagung dengan tujuan tuntutan Onshlag (Perbuatan yang tidak melanggar hukum) dan divonis Vrijs Praak (Bebas). “Kenapa JPU dari Kejari Medan tidak melakukan Kasasi? ini kan menjadi satu hal yang aneh dalam peradilan di Indonesia,” tegas Longser.

Untuk itu, Jong Nam Liong memohon agar Jaksa Agung RI dan pejabat terkait serta Komisi Kejaksaan memeriksa Jampidum, Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah, mantan Kasi Pidum Kejari Medan, Richard Sihombing serta JPU Chandra Naibaho.

“Bukan cuma itu, kami juga memohon dilakukan kembali eksaminasi atas kasus yang menimpa klien kami,” tegasnya.

Dijelaskan Longser Sihombing, saat ini pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk mencari keadilan dengan menyurati DPR RI, Kompolnas dan Presiden RI. “Di DPR sendiri sudah ada disposisi dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani agar masalah ini ditindaklanjuti, namun sampai sekarang belum ada juga perkembangan dan belum ada digelar RDP,” keluhnya.

Diketahui, perkara yang terjadi antara klien Longser Sihombing dengan pihak lawan merupakan perkara terkait dugaan akta palsu yang menyebabkan penguasaan warisan almarhum Jong Tjin Boen berupa sejumlah sertifikat. Kasus ini juga sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri Medan dengan putusan Onslag.(Tim/red)

Medanoke.com-Medan, Rayakan Idul Adha 1443 Hijriah, Pengurus DPW Perindo Sumatera Utara melaksanakan penyembelihan hewan qurban. sebayak 3 ekor lembu dan 1 ekor kambing disebembelih sesuai syariat Islam di halaman Kantor sekretariat DPW Perindo Sumatera Utara, Jalan Cut Nyak Dhien, No 2 Medan, Senin (11/7/22).
 
Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan melaksanakan penyembelihan ini langsung dan mengatakan bahwa hewan kurban yang disembelih tersebut terdiri dari 1 hewan kurban berupa lembu dari keluarga Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan beberapa lainnya dari pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara.
 
“Kami berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang tahun ini menyumbangkan hewan kurban ke DPW Perindo Sumut,” kata Rudi Zulham Hasibuan.
 
Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dihadiri oleh sejumlah pengurus DPW Perindo Sumatera Utara, seperti sekretaris DPW Donna Yulietta Siagian dan Bendahara Januazir Chuwadi serta jajaran pengurus lainnya seperti Budianta Tarigan, Iskandar, Syamsul Bahri, Joko Sukardi Lelono dan lainnya.
 
“Daging kurban ini nantinya akan kami salurkan nanti kepada masyarakat,” demikian Rudi Zulham Hasibuan.(aSp)

Medanoke,com-Medan, Anggota DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M,Pd.B kembali mengecek kondisi bayi Alfiah dan Tuk Maida Br. Dalimunthe yang berusia 2 tahunan. Kedua bayi yang mengalami stunting itu tinggal di Jalan Bersama dan Gang Sembada di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
 
Dihadapan sejumlah awak media, Wong Chun Sen, politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini merasa senang melihat adanya perubahan pada bayi stunting yang tak luput dari pantauannya.
 
“Saya sangat bangga dan bersyukur dengan perubahan kedua bayi yang mengalami stunting itu. Seperti biasa, pertama kali saya melihat Alfiah, anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya, selanjutnya saya melihat Tukmaida ditempat yang berbeda. Dilihat dari perbedaan pada bulan sebelumnya, kondisi pada saat ini lebih baik lagi, ” jelasnya, Senin (4/7/2022) sore.
 
Pada kesempatan ini, dihadapan nenek Alfiah dan orangtua Tukmaida, sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan ini berpesan agar memperhatikan kebersihan bayi yang sedang dalam proses pertumbuhan.
 
“Tadi saya pesankan kepada mereka yang merawat kedua bayi itu agar memperhatikan kesehatannya. Bukan hanya itu saja, kebersihan bayi juga harus dijaga. Jangan sampai bayi main-main dilantai, tangannya kotor kemudian dia pegang makanan dan dimakanlah apa yang dipegangnya itu,” ucap Wong.
 
Kemudian, dihadapan orangtua bayi Tukmaida, Wong juga merasa senang dengan pertumbuhan bayi stunting kedua yang dikunjunginya. “Si adik Tukmaida ini sudah sangat bagus kondisinya kita lihat dilokasi. Kemarin belum bisa jalan  kemudia  beberapa bulan kedepannya sudah mulai bisa berdiri dan sekarang susah bisa jalan dan berbicara. Artinya ini ada progrea yang lebih bagus,” sebut Wong.
 
 
Pantauan awak media dilokasi, pada kunjungan kedelapan ini, selain memberikan susu dan vitamin untuk bayi penderita stunting, Wong juga tak lupa memberikan sembako berupa beras, gula dan minyak goreng.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 H/ tahun 2022. Sekretaris IPK kota Medan, Wahyu Permana SH, sembelih dua lembu dan satu kambing hewan kurban Minggu (10/7) pagi di Jalan Inpres Gang Pinang Mabar, Kecamatan Medan Deli.
 
Wahyu Permana SH mengatakan, semoga qurban tahun ini bisa meningkatkan iman dan taqwa serta juga sebagai karya nyata IPK dalam membantu masyarakat khusunya di Kecamatan Medan Deli.
 
Pria yang dikenal ramah kepada masyarakat ini menyebutkan Hari Raya Idul Adha 1443H/ tahun 2022, telah membagikan ratusan kupon kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.
 
“Alhamduliah tahun ini bertambah jumlah qurban, selain qurban mengatas namakan IPK, keluarga saya juga ikut berqurban. Semoga tahun depan lebih banyak lagi” Ucap Wahyu.
 
Wahyu berharap semoga qurban tahun ini, IPK dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta bisa mendapat ridho  dari Allah SWT. Serta daging yang dibagikan bisa menjadi berkah dan manfaat.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pelayanan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Pemprovsu dinilai sangat buruk. Buktinya, pejabat dan pegawai di instansi ini, pada Rabu (29/6/22) hingga Jumat (1/7/22) kemarin, tidak ada yang beraktivitas. Ruangan kantor untuk pelayanan masyarakat, selama tiga hari berturut kosong melompong. Akibatnya, warga yang hendak mengurus surat menyurat, khususnya penyandang disabilitas, menelan rasa kecewa berat.
 
“Ini sangat mengecewakan. Se-Indonesia hanya ada di Sumatera Utara instansi pemerintahan yang absen melayani masyarakat selama tiga hari berturut-turut pada hari kerja. Sungguh luar biasa,” ucap Ketua LSM Gerakan Rakyat Azas Keadilan (Gerak), Drs Togar Sirait SH MH, kepada wartawan, Jumat 1 Juli 2022.
 
Togar mengaku berulang kali, mulai Rabu (29/6/2022) hingga Jumat (1/7/2022), menyambangi Dinas Sosial Provsu untuk suatu keperluan. Mirisnya, kantor pemerintahan itu kosong. Tidak ada aktivitas pelayanan publik.
 
“Informasi yang didapat, kantor kosong karena semua pegawai dan pejabat Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi selama tiga hari, Rabu sampai Jumat. Mungkin mereka ada kegiatan sambil pelesiran. Tapi, seharusnya kantor tidak boleh kosong dan pelayanan publik tidak boleh terhenti hanya karena mereka kegiatan di luar kota,” sebut Togar.
 
Pegiat sosial itu menilai bahwa absennya pelayanan publik selama tiga hari di Dinas Sosial Sumut merupakan bukti kepala dinas tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Sang Kepala Dinas telah memberikan contoh buruk dalam pelayanan masyarakat.
 
“Kosongnya Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya, banyak masyarakat maupun instansi yang ingin berurusan ke kantor tersebut mengalami kerugian, baik materi maupun waktu, apalagi mereka dari luar kota. Coba bayangkan berapa banyak kerugian yang mereka derita,” sesalnya.
 
Togar berharap Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeckshah dapat mengawasi kinerja bawahannya, khususnya Dinas Sosial yang memindahkan aktivitas kepegawaian ke Berastagi selama tiga hari. “Pak Gubsu dan Pak Wagubsu, punya tanggungjawab untuk mengawasi kinerja Dinas Sosial. Apa mungkin kosongnya pelayanan publik di Dinas Sosial selama 3 berturut-turut itu, atas perintah Gubsu atau Wagubsu? Toh, nyatanya kantor itu kosong dan membuat banyak pihak yang kecewa,” katanya.
Seharusnya, sebut Toga, Dinas Sosial sebelum mengosongkan kantor dari pelayanan public terlebih dahulu membuat pengumuman bahwa kantor tutup. “Seharusnya Dinas Sosial membuat pengumuman kantor tutup dari tanggal 29 Juni sampai 01 Juli 2022, supaya masyarakat tidak sia-sia atau kecewa datang ke Dinas Sosial untuk suatu keperluan,” ujarnya.
 
Togar menyesalkan pejabat dan pegawai Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi melakukan kegiatan Outbon di hari kerja. “Kegiatan seperti itu seharusnya di hari libur, supaya pelayanan kantor dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tukasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Dalam rangka menyambut hari jadi kota Medan ke 432,  DPRD Medan menggelar Rapat Paripurna Istimewa kamis (30/6/22).
 
Sidang yang diawali dengan tarian Marmean, tari multi etnis yang telah mengantarkan Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima nominasi dalam HUT Bhayangkari ke 76 ini menambah meriah suasana.
 
Sidang Istimewa yang diipimpin oleh ketua DPRD Medan, Hasyim SE dan dihadiri oleh para anggota dewan, serta Walikota Medan Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Walikota Aulia Rachman. para pimpinan OPD juga turut hadir dalam kesempatan ini.
 
Dalam sidang ni, DPRD Kota Medan mengapresiasi kinerja dari rezim Bobby Nasution dalam merealisasikan lima program prioritas yang diusungnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE. Dirinya menyoroti bidang pendidikan yang menurutnya telah cukup baik. Salah satunya adalah anggaran beasiswa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurutnya hal ini merupakan semangat untuk menempa generasi penerus bangsa terdidik dan mantap dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.
 
“Kita lihat ada anggaran yang dikucurkan, beasiswa bagi anak-anak SD dan SMP, itu membantu para siswa bersemangat lagi menempah pendidikan di sekolah masing-masing,* ujarnya.
 
Tak hanya itu, wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini juga  memaparkan bahwa, anggaran kesehatan dikucurkan oleh pemerintah cukup besar bagi peserta Badan Pelayanan Jasa Kesehatan (BPJS).
 
“Dari sisi kesehatan, untuk tahun 2022 ini sudah ada anggaran cukup besar untuk kepesertaan BPJS, dan sudah ada apa yang disampaikan pak wali tadi; rencana 2023 program Universal Health Coverage (UHC) menjadi andalan di pelayanan kesehatan,” sambungnya.
 
Saat ini, warga Kota Medan dapat berobat dan layanan kesehatan secara graris, dengan hanya memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.
 
“Ini merupakan terobosan diprioritas pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

HUT Kota Medan Ke 432

Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam pemaparanya pada rapat paripurna siap menyambut hari ulang tahun Kota Medan ke 432 tahun yang jatuh tepat pada tanggal 01 Juli setiap tahunnya.
 
Selain itu, Bobby juga memaparkan berbagai upaya dalam menanggulangi banjir di Kota Medan dan juga telah bekerja secara optimal dalam pencegahan banyaknya air tergenang.
 
“Ada pun upaya pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi banjir telah melakukan ratusan pembangunan drainase,” paparnya.
 
Berbagai pembenahan pada fasilitas umum juga telah dilaksanakan secara maksimal selama ia menjadi Wali Kota Medan sejak tahun 2021. Saat ini tercatat bahwa Pemko Medan telah melaksanakan perbaikan perbaikan jalan yang berlubang dan mengaspalnya sepanjang ribuan kilometer. Selain itu pegecoran dan pembuatan jalan beton untuk gang ataupun lorong lorong di kota Medan.
 
“Alhamdulillah pada tahun 2022 ini sebanyak 89 ruas dengan total panjang 20.125,5 m telah dilakukan perbaikan,” ucapnya bersyukur.
 
Selain itu terkait permasalahan kebersihan di Kota Medan, pemerintah akan memprioritaskan program kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
 
“Adapun kebijakan untuk menangani kebersihan antara lain; pengelolaan sampah yang sebelumnya ditangani dinas kebersihan Kota Medan, kini diserahkan pada kecamatan,” pungkasnya.

Medanoke.com- Lhokseumawe, Untuk menyokong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana (Sarpras) yang dimiliki Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. di Ruang Rapat Direktur PNL, Lantai II Kantor Pusat Administrasi PNL, Selasa (28/6/22).
 
Kedepannya kerjasama ini dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki baik oleh PNL maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
 
Untuk ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 
Dir PNL Ir. Rizal Syahyadi, S.T. M.Eng.Sc dalam kata sambutannya menyatakan apresiasi dan terimakasih sebesar+besarnya kepada Kajari Lhokseumawe atas terciptanya kerjasama yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan harapan PNL Kejari Lhokseumawe dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program dari kedua lembaga ini.
 
Dalam kesempatan ini, Rizal Syahyadi menambahkan tentang perkembangan PNL dan Pendidikan Vokasi di Indonesia.
 
“PNL saat ini memiliki 27 Program Studi. Salah satunya Magister Terapan Prodi Keuangan Islam Terapan. Alhamdulillah, dengan dukungan mitra kerja dan stakeholder, PNL terus berkiprah di kancah nasional. Salah satunya selama 3 tahun belakangan ini, PNL selalu berada di peringkat teratas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia”, jelas pria yang akrab disapa Didi ini.
 
Sementara itu Kajari Lhokseumawe Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terealisasinya kerjasama antara Kejari Lhokseumawe dengan PNL.
 
Kajari menambahkan, dalam upaya mendukung peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, PNL membutuhkan adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya, salah satunya melalui kerjasama dengan Kejari Lhokseumawe.
 
Turut hadir, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lhokseumawe M Azril SH MH, serta para Jaksa Pengacara Negara Kejari Lhokseumawe.

Sementara itu dari PNL, hadir para Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Fungsional dan Koordinator Humas dan Kerjasama. (aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
 
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
 
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
 
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran  kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
 
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
 
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
 
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik. 
 
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
 
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
 
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan  margin keuntungan ke depan,” terangnya.
 
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi.  BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
 
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
 
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan A H Nasution Medan. Kamis (23/5/22).

Dalam aksinya para demonstran menggelar spanduk didepan pintu gerbang gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan berorasi  menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh salah satu perusahaan plat merah.

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo ini meminta kepada lembaga penegak hukum Kejati Sumut dan para petugasnya, untuk memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/h combination yang di PT. Sarana Agro Nusantara yang dilaksanakan oleh PT. Ginstak Engineering dengan No. SAN/DIR/SP/15/V/2019 dengan anggaran sebesar Rp. 7.667.812.000 miliar.

” Dimana PT. Sarana Agro Nusantara sudah berubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. Patut diduga mesin yang sudah dibeli tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” teriak Ali M Siregar dalam orasinya.

Mereka juga membeberkan perihal dugaan penyimpangan dalam pelaksaan pekerjaan pembangunan eks kantor PT. Sarana Agro Nusantara tersebut dengan anggaran 1 miliar lebih,” kami meminta Kejati Sumut juga memeriksa proses pembangunan gedung kantor yang patut diduga terjadi KKN,” beber Ali.

Massa aksi meminta dengan tegas agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 1 unit boiler berbahan bakar cangkang kapasitas 6000kg/ h combination.

Dugaan korupsi harus diusut dari pihak manapun, Baik itu Dirut PT.Sarana Agro Nusantara saudara TR, PPK, PPTK, Ketua Panitia Lelang saudara LS dan memeriksa rekanan pelaksana saudara MS,” segera periksa siapa saja yang terlibat dalam pelaksaan pekerjaan tersebut,” tegas masaa aksi.

Setelah melakukan orasi massa langsung ditanggapi oleh pihak Kejati Sumut Juliana Sinaga mewakili Penerangan Hukum, mengatakan tuntutan yang dinyatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pimpinan,” tuntutan mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan dan agar dibuat laporan resmi agar bisa segera ditindaklanjuti lagi oleh Kejati Sumut,” jelasnya

Setelah melakukan aksi dan diterima oleh pihak Kejati Sumut massa kemudia membubarkan diri dengan tertib.(aSp)

Medanoke.com– Medan, Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) menyatakan berkas delapan (8) orang tersangka perkara kerangkeng (penjara) manusia di rumah pribadi eks Bupati Langkat nonaktif, TRP dinyatakan telah lengkap alias P21 dan akan berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk segera disidang.
 
Saat dikonfirmasi ke Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Selasa (21/6/2022) membenarkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut menyatakan berkas perkara tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG dinyatakan lengkap (P21). Namun untuk berkas perkara TRP dengan 9 orang tersangka belum dilimpahkan.

“Untuk tersangka SP,JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) jo Pasal 7 ayat (1), (2) UU TPPO atau Pasal 333 ayat (3) KUHP. Kemudian, tersangka HG dan IS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP, sementara DP dan HS dipersangkakan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 KUHP,” papar Yos Arnold Tarigan dalam keterangan pers rilis Rabu (22/6/22).
 
Lebih lanjut Kasipenkum Kejatisu menyampaikan, untuk tersangka ke-9 atas nama TRP (mantan Bupati Langkat) belum dikirim berkas perkaranya.

“Menurut penyidik, setelah berkas perkara 8 tersangka ini selesai Tahap II, mereka akan kirim SPDP-nya. Selanjutnya, jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut untuk 8 tersangka yang sudah dinyatakan lengkap.” (aSp)

Medanoke.com-Medan,
Berbagai pertunjukan seni dan kreatifitas ditampilkan pada Beranda Kreatif yang digelar Pemko Medan di halaman depan kantor Wali Kota Medan mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan untuk menghadiri event tersebut.

Wali Kota Bobby Nasution menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan UMKM di Kota Medan. UMKM diketahui mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Selain menampilkan pertunjukan seni, warga yang hadir untuk menghabiskan malam akhir pekannya juga dapat menikmati berbagai olahan produk UMKM baik berupa makanan dan minuman, fashion maupun produk unggulan lainnya pada stand yang telah disediakan.

UMKM yang dibentuk LSM Strategi melalui pemberdayaan kader dari berbagai dewan pimpinan utamanya yang berdomisili di Kota Medan maupun Kab Deli Serdang dan sekitarnya ikut serta meramaikan event Beranda Kreatif seperti yang terlihat pada Sabtu (18/6) lalu.

Berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerhati Wanita dan Anak Tertindas (Perwati) LSM Strategi turut mempromosikan produk dagangan UMKM makanan dengan sebutan “Dapoer Strategi” di Beranda Kreatif Medan.

Nining Titi Sundawa, Ketua DPP LSM Strategi yang notabene nya merupakan Istri dari Alm Pendiri Kakanda M. Yusuf Siregar / Boy Siregar berharap agar pengembangan UMKM yang telah dibentuk LSM Strategi dapat menjadi kesempatan kerja bagi para kader untuk mencari nafkah dan menambah penghasilan, mengakhiri. (afm)

Medanoke.com-Medan, Mahasiswa yang tergabung Pemuda Mahasiswa Lintas Sumut (PALU SUMUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pada Rabu (15/6/22).
 
Pantauan media, massa membentangkan spanduk di pintu pagar gerbang Gedung Kejatisu, bertuliskan;
 
1. Panggil dan Periksa Ketua DPRD Tapsel Dugaan Persengkolkolan Penyelewengan Anggaran Makan Minum dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020/2021
 
2. Panggil dan Periksa Sekretaris DPRD TAPSEL, KABAG, KASUBBAG serta oknum yang terkait Dugaan Korupsi Makan Minum dan Perjalanan Dinas DPRD Tahun Anggaran 2020/2021.
 
Koordinator PALU, Abdul Hrp menjelaskan dalam orasinya,  ada yang kami curigai dugaan tindak pidana korupsi  pada sekretariat DPRD Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
 
“Pertama Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan senilai Rp. 1.456.773.000,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Rp.3.546.750.000,- perbedaan anggaran Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.2.089.997.000, peningkatan hampir 55 % dari tahun 2020, padahal pada tahun 2021 situasi masih pandemi covid19”.
 
“Kedua Pada Tahun 2020 Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah  di Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan diduga menghabiskan anggaran senilai Rp. 7.832.815.000,- pada situasi gencar-gencarnya masa Pandemi Covid19. “
 
Lanjut Abdul, Patut kami curigai, diduga Ketua DPRD Tapsel dan Sekretaris Dewan sebagai Pengguna Anggaran memanfaatkan anggaran tersebut di masa pandemi covid,  karena pada saat itu kebijakan pemerintah yang begitu longgar pada masa pandemi tersebut. Ungkapnya
 
Dalam hal yang sama Gani Hsb korlap PALU juga mengatakan dalam orasinya, meminta Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Tapsel, Sekretaris DPRD, KABAG, KASUBBAG yang terlibat pada dugaan korupsi tersebut.
 
“Bapak Kejatisu berserta jajaran kami juga meminta nantinya segera melakukan perhitungan Keuangan Negara Dugaan Korupsi pada Sektretariat DPRD Tapanuli Selatan dengan pihak lembaga independen yang mempunyai kemampuan menghitung kerugian negara.”
 
Karena  Informasi yang kami dapatkan, Diduga pada  Tahun 2022  Penyelidikan Dugaan Korupsi Makan dan Minuman pada Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 diduga Mandek di Mapolres Tapanuli Selatan, namun hingga sekarang diduga dugaan korupsi tersebut pada proses APIP terkesan formalitas saja untuk mengelabuhi siapa saja yang ingin mengungkitnya.
 
Lebih lanjut, Gani menyebut akan mengawal terus sampai tuntas dugaan korupsi ini dan kita yang tergabung di Pemuda Mahasiswa Lintas Sumut  akan berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada minggu depan. Ucap Gani dalam orasinya
 
Setelah mahasiswa berorasi, Kejatisu melalui staf Kasi Penkum Juliana Sinaga mendatangi massa, “Terimakasih kepada adik-adik Mahasiswa yang tergabung dari PALU SUMUT, akan kita sampaikan kepada pimpinan dan beri kami waktu untuk melakukan penyelidikan terkait Dugaan Tindak Lidana Korupsi yang ada di Sekretariat DPRD TAPSEL” Tutup Juliana.
(aSp)


Tepat pada hari ini (11/7/22), 7 tahun yang lalu (11 Juni 2015) Ir Rudi Zulham Hasibuan dilantik sebagai Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Perindo Sumatera Utara. Moment berharga ini setiap tahunya dirayakan secara sederhana bersama anak yatim piatu di sekretariat DPW Partai Perindo Sumut, Jl Cut Nyak Dhien no 2, Medan, Sumatera Utara.
 
Para pengurus dan kader partai menggelar syukuran atas usia dan dinamika serta gelombang pasang surut yang semakin menguatkan partai, baik internal maupun eksternal.

Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham mengatakan sejak dilantik 2015 lalu, hingga saat ini mereka telah berhasil mengenalkan, membesarkan dan mengantarkan partai baru ini dengan sukses, terhormat dan diperhitungkan dikancah politik Sumatera Utara.

“Dalam kurun 7 tahun kami berterima kasih, berkat doa dari seluruh kalangan masyarakat khususnya anak-anak yatim maka capaian kami menunjukkan hal yang sangat positif.”
 
Uniknya, Partai Perindo secara nasional lahir pada tanggal 8 Oktober 2014, namun khusus di Sumut, partai yang dibidani oleh taipan nasional Hari Tanoesudibyo ini, lahir pada 11 Juni 2014.

“Kami sampaikan bahwa Perindo nasional lahir pada 8 Oktober 2014, namun pengurus DPW Sumut baru dilantik 11 Juni 2015,” katanya didampingi Sekretaris Donna Yulietta Siagian, Bendahara Januazir Chuwadi dan Budianta Tarigan serta jajaran pengurus dan kader lainnya.
 
Rudi memaparkan, sejauh ini Partai Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di kabupaten/kota. Capaian ini menurutnya layakndibanggakan mengingat hanya dicapai dalam kurun 7 tahun.
 
“Capaian ini membuat kita mengalahkan beberapa partai politik yang sudah puluhan tahun lebih dulu ada dari Perindo,” ujarnya.
 
Kedepan kata Rudi, masih banyak program dan kinerja yang akan terus mereka lakukan. Salah satunya yakni persiapan untuk menghadapi verifikasi Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Perindo Sumut sangat optimis lolos verifikasi mengingat saat ini kepengurusan mereka sudah terbentuk di 32 kabupaten/kota.
 
“Tinggal 1 yang belum yakni di Kota Tanjung Balai, dimana pengurusnya mengundurkan diri,” sebutnya.
 
Target kemenangan di Pemilu 2024 menurut Rudi merupakan pekerjaan besar yang masih harus mereka lakukan. Atas itu, ia meminta seluruh pengurus bekerja keras dan berharap doa dari masyarakat.(aSp)

Medanoke.com-Medan ,Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Univa Medan, Ismail Pandapotan Siregar meng- Apresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Pol  Valentino Alfa Tatareda atas pelaksanaan tes urin kepada seluruh anggota dijajaran kepolisian Polrestabes Medan, (9/6/22).
 
Ismail menilai,  pelaksanaan kegiatan ini  adalah suatu bentuk keseriusan Kapolrestabes Medan dalam mewujudkan Wilayah Bersih Tanpa Narkoba di Kota Medan. Untuk itu “bersih bersih narkoba” ini dikhususkan dan dilaksanakan secara internal di jajaran anggota kepolisian Polrestabes Medan.
 

Ditambah lagi kegiatan tes urin ini di lakukan tanpa sepengetahuan jajarannya dan apabila ada salah satu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang positif menggunakan narkoba maka Kapolrestabes akan memberikan sangsi yang seberat-beratnya.
 
Atas dasar ini Ismail memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan, “MPM Univa Medan dan saya selaku Ketua mengacungkan dua jempol ke Pak Valentino Alfa Tatareda dan saya rasa hal ini tidak berlebihan, malah sangat bagus untuk terus di terapkan secara berkala,” ucap  Ismail Pandapotan Siregar.
 
Diketahui narkoba adalah musuh bersama negara dan setiap pemakai narkoba biasanya akan melakukan kegiatan yang negatif dan kecendrungan untuk berbuat krimin

Sebelumnya, anggota Kepolisian Polrestabes Medan yang berinisial WW, ditangkap terkait perkembangan kasus narkoba yang melibatkan oknum Hakim PN Rangkas Bitung, Banten.(aSp)

Medanoke.com- Karo, Terkait aksi demo masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kemakmuran (GEMUK) pada Rabu (02/03/2022) kemarin di Kejaksaan Negeri Karo, terkait tudingan adanya pemerasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Desa, serta Kepala Sekolah yang berada di Kabupaten Karo.
 
Atas adanya tudingan dugaan pemerasan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Karo Fajar Syahputra Lubis, menegaskan bahwasanya tidak ada kutipan atau pemerasan yang dilakukan seperti tudingan atau tuduhan yang disebutkan.
 
“Itu tidak benar, di Kejari Karo tidak ada pemerasan ataupun meminta uang kepada pihak pihak mana pun untuk mencapai kesepakatan suatu perkara atau kasus yang sedang ditangani,” tegasnya.
 
Dirinya menjelaskan saat ini pihaknya memang sedang melakukan pemeriksaan di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, diantaranya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kec. Tiga Panah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar 3 Miliar, dan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga di Stadion Samura tahun anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kab. Karo, serta ada kasus lainnya.
 
“Saat ini kita memang sedang melakukan pemeriksaan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemkab Karo. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan juga ada yang menunggu hasil kerugian negara dari BPK,” ungkapnya.
 
Untuk tudingan atau tuduhan pemerasan yang disebutkan atau ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Karo, dirinya menjelaskan jika ada masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemerasan, dapat melaporkannya.
 
“Jikalau ada yang merasa dirugikan atau merasa diperas, kita sarankan untuk membuat laporan. Jadi jangan membuat suatu tuduhan atau tudingan yang tidak benar atau hoax,” ungkapnya.
 
Bahkan dirinya menambahkan adanya oknum-oknum tertentu diluar Kejaksaan Negeri Karo yang membawa namanya untuk dijadikan alasan permintaan uang.
 
“Bahkan saya heran, kemarin saya sempat dengar ada yang jual nama saya di luar sana dan saya telusuri bukan dari anggota atau lingkungan Kejari Karo. Ada dari luar yang menjual nama saya, menakuti-nakuti dan meminta sejumlah uang untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
 
Dan dirinya juga sudah melayangkan surat  kepada Pemerintah Kabupaten Karo, untuk tidak memberikan apa pun baik berupa uang ataupun barang, pada hari besar keagaaman seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru, kepada Kejaksaan Negeri Karo. Dan jika ada kedapatan adanya pegawai atau oknum yang meminta sejumlah uang dapat langsung di laporkan ke Kejaksaan Negeri Karo.
 
“Kita kemarin juga udah sampaikan surat kepada Pemkab Karo, untuk tidak memberikan apa pun, baik itu uang ataupun barang pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru ataupun hari besar keagamaan lainnya kepada Kejari Karo. Udah kita kirimkan itu suratnya kemarin ke Pemkab. Dan jika ada yang kedapatan pegawai atau oknum yang meminta uang, segera laporkan, dan akan kita tindak,” tegasnya lagi.
 
Saat ditanyai seputaran tudingan “Anak Main” Kejaksaan Negeri Karo yang meminta sejumlah uang untuk memuluskan suatu perkara. Dirinya mengaku heran dan aneh akan tudingan tersebut, dikarenakan seluruh orang yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Karo tidak ada yang diistimewakan ataupun ditugaskan diluar tugas dan fungsinya. Menurutnya tudingan ini sangat tidak masuk akal, dan merupakan pencemaran nama baik pada Kejaksaan Negeri Karo.
 
“Saya heran ada tuduhan ” Anak main ” Kajari Karo. Ini kan bahasanya bercabang, apa ini maksudnya? Di Kejari Karo tidak ada yang istimewa, semua bekerja sesuai tupoksinya. Kalau ada memang seperti yang dituduhkan, langsung bilang namanya, siapa? Dan apa jabatannya? Jangan menyebar berita hoax, dan fitnah. Ini kan merupakan pencemaran nama baik Kejaksaan,” terangnya.
 
Begitu juga dengan adanya tudingan permintaan pengerjaan proyek oleh Kejaksaan Negeri Karo kepada Pemerintah Kabupaten Karo, dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada dan tidak pernah meminta kepada siapa pun atau Pemerintah Kabupaten Karo untuk melaksanakan pengerjaan proyek.
 
Menurutnya hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dimana peraturan yang ditetapkan adalah melarang keras kepada seluruh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri untuk meminta ataupun melakukan pengerjaan proyek, baik dari pihak swasta maupun pemerintahan.
 
“Saya juga kembali tegaskan, Kejari Karo tidak pernah meminta proyek pengerjaan pada pihak mana pun, baik pihak swasta maupun pihak Pemkab Karo. Karena Jaksa Agung sudah mengeluarkan perintah dan larangan keras kepada seluruh Kejaksaan jajaran untuk meminta dan mengerjakan proyek apapun itu bentuknya, baik fisik maupun apapun itu. Karena jika ada kedapatan, akan mendapat sanksi dan tindakan tegas, sehingga kita tidak akan melakukan hal itu,” jelasnya.
 
Saat ini dirinya kembali menegaskan Kejaksaan Negeri Karo bekerja secara profesional, dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hukum untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
 
“Saya selalu menegaskan kepada seluruh orang yang berada di lingkungan Kejari Karo bahwa kita harus bekerja secara profesional, transparan, dan penuh integritas. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kinerja kita, apa yang kita lakukan, dan semua itu dapat dilihat dari website maupun media sosial Kejaksaan Negeri Karo,” ujarnya.
 
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo IL Nardo Sitepu, bahwasanya tidak ada pemerasan ataupun permintaan sejumlah uang kepada pihak tertentu dalam memuluskan suatu perkara yang sedang ditangani.
 
Menurutnya sejauh ini Kejaksaan Negeri Karo sedang melakukan pemeriksaan atas beberapa dugaan adanya tindak pidana korupsi, yang seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.
 
“Kita tegaskan sekali lagi, tidak ada dan tidak benar tuduhan soal pemerasan ataupun permintaan sejumlah uang kepada pihak pihak mana pun. Karena saat ini kita fokus pada pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi, yang seharusnya kita mendapat dukungan. Bukan malah menjadi berita hoax yang tidak jelas,” tegasnya.
 
Dirinya menduga adanya oknum-oknum yang sengaja menghambat Kejaksaan Negeri Karo dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum.
 
“Kita menduga hal ini adanya kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu, yang dapat menghambat Kejari Karo dalam pelaksanaan tugasnya dalam pengungkapan suatu perkara,” ungkapnya. (aSp)

Medanoke.com–Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meneliti berkas perkara 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada praktik kerangkeng manusia di rumah mantan Bupati Langkat TRP.
 
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum nya, Yos A Tarigan,SH,MH saat dikonfirmasi melalui via whatsapp, Jumat (3/6/22) menyampaikan bahwa berkas perkara 8 tersangka saat ini sedang diteliti berkasnya oleh jaksa yang telah ditunjuk menangani perkaranya.
 
Berkas perkara 8 tersangka adalah SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG. Sementara mantan Bupati Langkat TRP yang menjadi tersangka kesembilan dalam kasus ini, kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi. Untuk tersangka TRP kita baru menerima SPDP-nya.
 
“Kita telah terima berkas pelimpahan tahap 1 untuk diteliti kelengkapannya baik formil dan materil.Kalau belum lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik Polda Sumut untuk dilengkapi,” kata Kasi Penkum.
 
Lebih lanjut Yos menyebutkan bahwa ketajaman seorang JPU sebagai pengendali kebijakan penuntutan (dominus litis) akan menuntun penyidik bila kurang lengkap dalam menyusun berkas dan memberikan petunjuk baik formil maupun materilnya.
 
“Setelah dilakukan penelitian oleh Tim Jaksa Bidang Pidum Kejatisu, apabila berkas lengkap formil dan materil, selanjutnya jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut,” tandasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH launching aplikasi Sistem Pelaporan Lapinsus dan Lapinhar secara online yang kemudian dinamakan SIPELA di Aula Lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Selasa (31/5/22).

Peluncuran aplikasi SIPELA Mobile dan SIPELA Web App juga diikuti Wakajati Sumut Edyward Kaban,SH,MH sekaligus sebagai mentor Hendra Jaya Atmaja. Asintel I Made Sudarmawan, SH,MH, Aspidsus Anton Delianto, SH,MH, Aspidum Arip Zahrulyani, SH,MH, Asbin Sufari,SH,MH, Asdatun Dr Prima Idwan Mariza, Aswas RM Ari Priyoagung, SH,MH, Kajari Karo Fajar Syahputra, SH,MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, Kasi di Bidang Intelijen dan Kasi Penkum Yos A Tarigan,SH,MH. Peluncuran aplikasi juga diikuti secara daring (zoom) para Kajari, Kacabjari serta para Kasi di wilayah hukum Kejati Sumut.

Kajati Sumut Idianto saat meluncurkan aplikasi ini memberikan apresiasi serta dukungan dalam menyelesaikan aksi perubahan yang diprakarsai oleh Hendra jaya Atmaja SH, MH  selaku  koordinator pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Adapun judul dari perencanaan dan pembuatan aplikasi ini adalah “PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN LAPINHAR DAN LAPINSUS PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA” dalam aplikasi perubahan yang dilakukan, selanjutnya disebut dengan SIPELA.

“Sistem pelaporan lapinhar dan lapinsus  yang berbasis aplikasi mobile pada bidang intelijen, diharapkan bisa menjadi penunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum serta sebagai mata dan telinga pimpinan yang tajam,akurat dan rahasia. Sehingga dapat memberikan dukungan dan mengamankan kebijakan penyelesaian pidana umum, pidana khusus serta perdata & tata usaha negara dapat terwujud. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mengembalikan public trust atau kepercayaan masyarakat,” papar Idianto.
 
Aksi perubahan SIPELA, lanjut Idianto akan menjadi salah satu program pendukung dalam upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendapatkan predikat WBK tahun 2022.

“Semoga dengan adanya aplikasi SIPELA ini dapat memberikan percepatan dalam memberikan informasi dan pelaporan guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif. Dan, semoga aplikasi ini bisa digunakan Kejari di wilayah hukum Kejati Sumut,” tandasnya.

Sebelumnya, Hendra Jaya Atmaja mempresentasikan asal muasal dibuatnya aplikasi SIPELA Mobile ini. Hendra menyampaikan, yang paling penting dari aplikasi ini adalah manfaatnya, dimana laporan yang disampaikan bisa cepat dan akurat.

“Latar belakang munculnya ide dan gagasan untuk membuat aplikasi SIPELA ini adalah karena dibutuhkan kecepatan dan percepatan dalam memberikan pelaporan lapinsus dan lapinhar pada pimpinan, contoh kasusnya adalah di bidang Intelijen Kejati Sumut,” paparnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Hendra Jaya Atmaja maka digagas ‘Aksi Perubahan’ dengan membuat sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang diharapkan bisa mewujudkan percepatan dan akurasi data Lapinsus dan Lapinhar, khususnya pada Bidang Intelijen Kejati Sumut.

“Aplikasi ini sangat mudah digunakan, karena berbasis Android dan PC. Pengguna bisa dengan cepat mengirimkan Lapinsus dan Lapinhar yang dilengkapi lampiran foto atau video. Dengan kecepatan menyampaikan laporan, maka pimpinan akan dengan cepat juga mengambil keputusan yang tujuannya adalah untuk mengembalikan public trust terhadap Kejaksaan,” tegasnya.

Hendra menambahkan, penerapan aplikasi SIPELA Mobile ini dimulai di Kejati Sumut dan akan digunakan secara Nasional oleh Kejaksaan RI.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali mengusulkan 2 perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan disetujui Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana, Selasa (31/5/22).

Perkara yang diusulkan secara online oleh Kajati Sumut Idianto SH MH didampingi Aspidum Arip Zahrulyani SH MH, Kajari Gunungsitoli Damha SH MH, Koordinator Bidang Pidum Gunawan Wisnu Murdiyanto SH MH, Kasi Oharda Zainal SH MH, Kasi Penkum Yos A Tarigan SH MH, juga diikuti secara zoom oleh Kajari Deli Serdang Dr Jabal Nur SH MH, serta Kasi Pidum Kejari Deli Serdang dan Kejari Gunungsitoli.

Menurut Kajati Sumut Idianto SH MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, dua perkara yang disusulkan dan dihentikan penuntutannya adalah dari Kejari Deli Serdang dan Kejari Gunungsitoli. Perkara pertama adalah tersangka Yudi Ramadani (34 tahun) melanggar pasal 367 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Kejati Sumut dalam zoom meeting mengusulkan dua perkara diselesaikan secara restoratif justice
“Yudi Ramadani melakukan pencurian dalam keluarga dengan korban orang tuanya sendiri Wagimin (58 tahun). Antara pelaku dan korban sudah berdamai dengan saling memaafkan dan korban telah mencabut laporannya pada Polsek Beringin,” kata Yos.

Kemudian, tersangka Yanto Firman Laoli alias Ama Andes dengan korban Femina Yerni Zebua alias Ina Andes melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

“Tersangka Yanto Firman Laoli melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan dua tangan sampai korban terjatuh kemudian meninju bibir sebelah kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan. Korban telah memaafkan tersangka dan dilakukan perdamaian tanpa syarat serta disaksikan penyidik Polres Nias, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan keluarga,” papar Yos A Tarigan.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan penerapan restorative jusctice, kata Yos A Tarigan, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian dibawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga.

“Kemudian, antara tersangka dan korban masih mempunyai hubungan keluarga dan ada kesepakatan berdamai. Tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” tandasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH menjadi Pemateri pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota, Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Santika Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (31/5/22).
 
Kegiatan Rakor dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Kepala BPKP Provinsi Sumut, Forkopimda Sumut, para Bupati/Walikota, Kapolres, Kajari, Dandim, OPD serta undangan lainnya.
 
Kajati Sumut Idianto SH membawakan materi dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran”.
 
Kejaksaan memiliki dua bidang strategis dalam pencegahan yang akan mensuport penyerapan angaran, fungsi untuk melakukan pengamanan Proyek Strategis Nasional (Bidang Intelijen) dan Bidang Datun yang memiliki fungsi memberikan Legal Opinion  (Pendapat Hukum) dan Legal Asistance (Pendampingan Hukum) terhadap APBN, APBD tentunya juga BUMN dan BUMD.
 
“Yang paling penting adalah ada niat baik dari Kepala Daerah untuk meminta pengamanan dan pengawalan terhadap sebuah pembangunan. Kemudian menjadi kunci untuk percepatan penyerapan anggaran, ada tiga hal yang sangat penting dijalankan. Yaitu tertib Yuridis, tertib Administrasi dan tertib Phisik. Kalau tigal hal ini benar dijalankan, maka pembangunan akan berjalan sesuai harapan dan terhindar dari potensi penyimpangan, ” kata Idianto.
 
Kajatisu Idianto SH MH memaparkan tiga hal yang dapat menghindari perbuatan korupsi
Selain Kajati, Kapolda Sumut, Gubsu, Pangdam I/BB, Kepala BPK dan Kepala BPKP Provinsi Sumut juga menyampaikan materi terkait dengan penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur
 
Pada kesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa saat ini angka pertumbuhan ekonomi sudah sebesar 3,90%. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi terganggu bahkan sempat berada pada posisi minus. Pandemi juga mengakibatkan berkurangnya investasi yang masuk ke daerah ini. Maka salah satu cara meningkatkannya adalah dengan mempercepat serapan anggaran.
 
Hingga Mei 2022, serapan anggaran daerah seluruh kabupaten/kota di Sumut sekitar 19,06%. Kabupaten/kota tertinggi penyerapan anggaran belanjanya antara lain Kota Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Serdangbedagai. Edy juga menyayangkan masih ada kabupaten/kota yang anggaran belanjanya baru 10%.
 
“Harusnya ini sudah 50%, ini masih ada yang 10%,” tandasnya.
(aSp)

Medanoke.com. DELISERDANG | Al Jam’iyatul Washliyah bertekad membangun konsolidasi organisasi secara buttom up. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Sumatera Utara dan Aceh ini, seakan ingin napak tilas para pendiri yang berdakwah mulai dari pelosok-pelosok desa.

“Bukan menghilangkan tradisi formalistik yang bersifat lazim dilakukan selama ini, namun kedepan Al Washliyah Sumut akan membangun konsolidasi dari bawah yaitu dimulai dari madrasah dan sekolah-sekolah yang dimiliki,” ucap Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Dr H Dedi Iskandar Batubara SH SSoS MSP pada pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di halaman MTs Al Washliyah 22 Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/5/2022).

Hadir Ketua Umum PB Al Washliyah Dr KH Masyhuril Khamis MM, Asisten I Pemkab Deliserdang Citra Efendi Capah, Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH, Forkopimda, alim ulama, MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan, Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah Sumut dan Organ Bagian serta Ormas Islam dan OKP.

“Ternyata gak harus di Medan buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini ramai hadir pada pengurus dan warga Al Washliyah, padahal tempatnya jauh. Tradisi ini harus diteruskan. Kita hadir dan melihat langsung sekolah kita dan kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al Washliyah,” tegasnya.

Kata senator asal Sumatera Utara ini, Al Washliyah Sumut harus membangun organisasi dari bawah. Buktinya teori Presiden Jokowi dengan konsep membangun negara ini dari desa atau pinggiran berhasil dilakukan.

“Kita lupa bahwa Al Washliyah Sumut paling banyak warganya di pinggiran. Kita jujur sepanjang pesisir dimulai dari Langkat yakni Pematang Jaya yang diujung berbatas dengan Aceh Tamiang. Kita harus mutar dan ada madrasah Tsanawiyah Al Washliyah disitu. Begitu juga di Pangkalan Susu, Secanggang sampai ke Tanjungbalai. Inilah cara kita hari ini untuk mengkonsolidasikan organisasi. Kita ingin hadir di semua madrasah dan sekolah Al Washliyah,” ujarnya seraya menyebutkan bukan sekadar organisasi mengintruksikan supaya datang ketika Milad Al Washliyah dan kedepan kita akan gilir sekolah sekolah untuk didatangi.

Dedi Iskandar juga mengatakan konsolidasi selanjutnya adalah organisasi juga bisa menjadi tempat pengaduan bagi semua lembaga pendidikan Al Washliyah sekaligus menjadi tempat solusi. “Kita ucapkan kepada Sekretaris PW Al Washliyah Sumut yang telah membangun relasi dan insya Alloh tahun ini ada 30 sekolah kita yang akan dibangun dari APBN dan bulan Juni mudah-mudahan bisa dieksekusi. Pemrovsu juga akan memberikan bantuan lagi untuk 100 sekolah Al Washliyah kita di PAPBD 2022,” ungkapnya seraya mengatakan dari sekolah Al Washliyah seperti MTs Al Washliyah Galang banyak menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Alim Nur Nasution dan AKBP (Purn) Enjang Bahri, Ketua paguyuban Masyarakat Banten Sumut.

Menurut Dedi, hal itu wajar diberikan kepada Al Washliyah yang nyata melalui programnya mencerdaskan anak bangsa.
“Saya bilang sebenarnya bukan meminta, tapi hak kita untuk memerolehnya. Negara ini belum ada tetapi Al Washliyah sudah menjalankan programnya mencerdaskan anak bangsa kita. Sebenarnya urusan menyekolahkan anak bangsa ini menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Tapi negara tidak mampu, kemudian masyarakat pun dilibatkan yakni Al Jam’iyatul Washliyah,” katanya sembari mengungkapkan tahun 1931 Al Washliyah Tebingtinggi sudah membangun sekolah.

“Pekerjaan Al Washliyah dari pertama berdiri, dan kami sudah pakarnya mengurusi sekolah, kami ahlinya. Tapi yang kami urus adalah masyarakat proretal (masyarakat kelas bawah), dan memang itu bagian kami dan kalau ada panca amal dan salah satu isinya mengurus fakir miskin, makanya ada panti asuhan Al Washliyah. Karena kita dari dahulu mengurusi orang miskin,” jelasnya lagi.

Dedi kembali menegaskan bahwa Al Washliyah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurusi ummat dan mencerdaskannya.
“Dan itu yang kita lakukan dan konsisten hingga hari ini. Alhamdulillah, kita juga mendapat bantuan dari Bu menteri tenaga kerja yang datang beberapa waktu lalu memberikan bantuan Rp2 miliar dalam bentuk BLK komunitas yang kita bangun sebanyak 2 unit dengan perunitnya Rp1 miliar, Alhamdulillah. Kita akan bangun di Seirampah dan Medan,” ungkapnya.

Selanjutnya konsolidasi yang dilakukan yakni membangun komunikasi yang baik dengan jajaran dan struktur.
“Cukup banyak tokoh yang datang ke Sumut dan semuanya minta agar diterima oleh PW Al Washliyah Sumut. Saya bilang konsep moderasi beragama digaungkan hari ini, kami sejak lahir sudah moderat. Dimana moderatnya Al Washliyah, namanya Al Jam’iyyah Al Washliyah, itu sudah moderat perkumpulan yang menghubungkan. Artinya gak boleh ada yang merasa tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan organisasi apapun. Bahkan dengan binatang pun kita ketika belajar ke Al Washliyahan. Artinya siapapun yang datang ke Al Washliyah silakan, mau yang seakidah dengan kita atau tidak. Supaya orang tau bahwa saudara-saudara yang tidak seakidah ingin bertemu dengan Al Washliyah Sumut,” kata Dedi.

Al Washliyah komitmen independen. Kalaupun datang calon presiden atau ketua Umum parpol, tujuan tersebut agar yang datang menjadi bagian dari Washliyah, karena rumah Washliyah merupakan perkumpulan yang menghubungkan. “Tapi ingat, kedatangan tokoh-tokoh itu tidak akan menggoyangkan aqidah kami, Shibghah kami, dan mengguncangkan khittah, perjuangan kami, Wijhah kami tidak bergeser dari Shibghah kami, Al Washliyah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum PB Al Washliyah KH Dr Masyhuril Khamis MM menyebutkan bahwa pendiri organisasi Islam dalam mengembangkan organisasi datang dari pintu ke pintu dan sekolah. “Makanya tidak heran jika Al Washliyah berada di pinggiran Sumatera Utara dimulai Langkat hingga ke pesisir Sibolga dengan kondisinya yang sangat memprihatikan,” katanya.

Masyhuril Khamis juga menegaskan bahwa apa yang diperoleh Al Washliyah saat ini merupakan hak yang harus diberikan. “Ketika hak itu diberikan, Insha Allah kewajiban itu akan kami tunaikan,” ujarnya.
Bahkan, katanya, apa yang terjadi pada saat ini yakni kepincangan, kebodohan dan perpecahan, Al Washliyah tetap komit dan bersatu dengan kepentingan serta progres pemerintah saat ini.

Tiga Hal yang Dikembangkan

Sejak memimpin PB Al Washliyah, Masyhuri Khamis mengatakan ada tiga hal yang harus dikembangkan dan diberikan solusinya. Pertama, percepatan konsolidasi yang harus dimatangkan di dalam rapat kerja.
Selanjutnya, penertiban aset . Dia berharap pada Rakerwil I. Secara regulasi, PB Al Washliyah sudah mendaftarkan organisasi Islam ini di Kemenkumham serta hak paten nama Al Washliyah.

“Pada saatnya kita akan menertibkan siapapun yang memakai nama, logo dan simbol Al Washliyah. Kita berharap dengan sertifikasi semua aset Al Washliyah serta prosesnya satu pintu, maka kalau di Sumut ada 600 lebih lembar sertifikat, maka 80 persen aset Al Washliyah ada di Sumut,” jelasnya.

Sebab, aset itu merupakan wakaf yang tidak boleh diwariskan, diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. “Sudah saya hitung total aset Al Washliyah sebesar Rp2 Trlilun. Jadi hidup kita ini yang dilihat orang adalah kontribusinya bukan durasinya. Salat itu 24 jam hanya 1 jam kita diajarkan untuk salat. Salat wajib, Sunnah, qiyamullail, setelah kita kumpul-kumpul hanya 1 jam dari 24 jam. Dengan kita salat dan kumpulkan waktu satu jam itu, kontribusinya sehari semalam kita selamat dari perbuatan mungkar. Artinya kontribusi kita bukan durasi,” jelasnya.

Dan yang ketiga adalah kaderisasi. Menurutnya, di Al Washliyah ada dua organ bagian yang konsen pada kaderisasi yakni Ikatan Pelajar Al Washliyah dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah. “Saya juga dikatakan kepada Ketua Pimpinan pusat IPA dan HIMMAH untuk membuat kaderisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya, seperti di pulau Jawa,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag, mengatakan pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di Galang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan di pinggiran Kota Medan.

Selanjutnya 28 Mei 2022, Rakerwil I dilaksanakan di Fave Hotel di Jalan S Parman Medan dengan peserta pengurus daerah dari 29 kabupaten, majelis, lembaga dan badan dan pengurus PW Al Washliyah, organ bagian.

Minggu 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB, penutupan dilaksnakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu. Penutupan Rakerwil I sekaligus halalbihalal.

Pada kesempatan itu, rombongan PB Al Washliyah dan PW Al Washliyah Sumut dan PD Al Washliyah yang hadir meninjau pembangunan kantor PD Al Washliyah Deliserdang.(aSp)

Kota Medan. Dari pinggiran kota terbesar di Pulau Sumatera, Indonesia, itulah laki asing ini mendapatkan tiga nikmat cinta dalam hidupnya : Islam, istri solehah, dan anak si jantung hati.
 
Nama lengkapnya, Thomas Lemme bin Kuhn. Umurnya 53, akrab disapa Thomas atau kalau orang seputaran domisilinya sapa dia “Mister”. Dua puluh tahun lalu, atas nama cinta, dia meninggalkan negerinya, Jerman. Atas nama cinta pula, 4 bulan sebelum hengkang dari negeri Panzer, Thomas mulai mempelajari Islam.
 
Cinta mengantar hidayah bagi bule ini berasal dari sesosok gadis sederhana. Dialah Liliana boru Nasution, warga Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batangkuis, Deliserdang, yang umurnya terpaut 15 tahun dengan Thomas. Batangkuis adalah salah satu kota kecamatan Deli Serdang yang berbatas dengan Medan.
 
Tak diketahui persis di mana pasangan lintas benua itu bertemu kali pertama.
“Allah yang mempertemukan (kami),” kata Thomas, lima tahun lalu. Saat itu, lima belas tahun sudah dia menghirup udara Batangkuis.
 
Itu pula masa yang membuatnya mahir berbahasa Indonesia -meski tetap dengan dialeg Wllingholzhausen, kampung kelahirannya yang bersuhu super dingin, berjarak sekira 400 Km dari Berlin, ibu kota Jerman.
 
Informasi ini didapat wartawan Anda selama 2 tahun bergaul dengan Thomas, bahkan tinggal berdekatan di Batangkuis. Ini lanjutan pengelanaan Anda mengenal sosoknya yang alim tak nampak alim.
 
Per 2002, Thomas resmi memeluk Islam dan bermukim di Batangkuis. Beberapa bulan sejak mualaf, laki tambun brewok ini pun menikahi Liliana. Sejak menjadi istri bule, para tetangga di sana kompak menyapa Liliana dengan sebutan Lili Jerman.
 
Demi Islam dan takdir jodoh, Thomas tampak mantap meninggalkan semua jejak kiprahnya selama di Jerman. Di Batangkuis, penggiat pedagogi jebolan WH Duesseldorf itu mulai mewujudkan mimpi-mimpinya bersama Lili Jerman. Rumah, salah satunya.
 
Di areal hampir 1 Rante pas seberang masjid, tahun itu juga Thomas mulai membangun istana barunya. Hasilnya? Bentuk rumahnya kontras dengan permukiman sekitar. Bukan karena megah. Tapi karena rumah itu rada bergaya arsitektur Jerman.
 
Rumah 3 kamar penuh dekoratif batu alam warna tenang beratap genteng plus rumput Jepang dan tanaman hias di teras hingga pagar itu sekilas mengingatkan rumah di negeri dongeng.
Rumah ‘bule masuk kampung’ ini persis terletak depan Masjid Al Ikhlas, Jalan Masjid, Dusun II Bintang Meriah, Batangkuis.
 
Kelar soal rumah, Thomas mulai membangun usaha. Belasan unit rumah kontrak dibangunnya di sejumlah lokasi di Batangkuis. Dia juga membuka bisnis Warnet yang kala itu baru booming. Berjarak 100 meter dari rumahnya, di Warnet itulah Thomas menghabiskan hari-harinya sejak pagi sampai jelang dini hari.
 
Bercelana ponggol, kaos oblong, dan menenggak Coca-Cola berliter-liter, Thomas tak jenuh duduk seharian di depan komputer. Tentu itu minus waktu solat 5 waktu tiba. Juga malam Jumat ba’da Isya ketika dia mengikuti pengajian rutin bergilir di lingkungan tempat tinggalnya. “Islam agama yang hebat. Tapi penganutnya banyak yang nyimpang,” katanya, sekali tempo selepas kegiatan wirid.
 
Saban kelar menjalankan ‘urusan langit’, Thomas pun kembali ke rumah keduanya, Warnet. Internet membuatnya harus tetap terkoneksi dengan para sahabat di Jerman atau Eropa.
 
Komunikasi rutin itulah yang kemudian membuat satu dua bule saban tiga bulan datang, menginap di rumah Thomas. Kalau sudah begitu, barulah Thomas absen dari Warnet. Menyetir Gran Max MB hitam sambil telanjang dada, tamu itu dibawa Thomas ke lokasi wisata favorit di Sumatera Utara. Lili Jerman sesekali turut serta.
 
Sampai di sini, Thomas menyebut Allah telah melimpahkan banyak anugerah padanya. Ajaran Islam yang bikin hatinya teduh, layanan istri solehah, rezeki selalu lancar, kesehatan tetap terjaga menjadi bagian dari rahmat tak terkira itu. Tapi manusia acap tetap merasa kurang.
 
Masih ada mimpi terindah Thomas yang masih indah dalam angan semata. Ini sebangun dengan mimpi Liliana sang istri. Doa sekuat hati terus mereka panjatkan siang malam, tapi takdir soal satu itu belum juga berwujud nyata. Padahal hasrat tentang itu sangat manusiawi. What the hell, man?
 
Ini terkait dua kamar di rumah Thomas – Liliana yang belum punya penghuni tetap. Dua kamar desain klasik itu amat didamba menjadi hunian untuk dua buah cinta pasangan beda kultur ini. Alih-alih dua, pun lebih lima tahun nikah pasangan ini belum juga dikaruniai seorang anak.
 
Pun begitu, Gusti Allah ora sare. Thomas yakin itu. Guna menguatkan sabar, keyakinan soal itu bahkan diselaminya lewat kisah Nabi Zakaria AS. Termasuk doa ampuh sang nabi uzur yang akhirnya dikaruniai anak, Yahya AS, yang menjadi nabi Allah sejak usia kanak.
 
Rabbi hab lî mil ladungka dzurriyyatan thayyibah, innaka samî‘ud-du‘â’. Lantunan doa Nabi Zakaria AS menginginkan anak yang diabadikan dalam Al Qur’an Surah Ali ‘Imran: 38 itu sering dipanjatkan Thomas dan Lili Jerman.
 
Dan surah itu memang lagi-lagi membuktikan keajaibannya. Ujian kesabaran untuk pasangan ini berakhir di usia 10 tahun pernikahan. Hari bahagia lama dinanti itu datang pada 2 Februari 2012. Thomas dan Lili Jerman dikaruniai anak laki bertampang bule habis.
 
Bertubuh kecil seperti Liliana, si ganteng itu diberi nama Attila Konstantin. Lalu persis 10 bulan paska kelahiran Attila, anak kedua idaman pasangan ini pun lahir. Dialah si cantik Kayla Laeticia.
 
Karunia Allah telah memberikan sepasang anak sehat dan pintar langsung kontan membuat rumah tangga Thomas dan keluarga besarnya riang tak terkira. Bersama Liliana, Thomas pulang kampung memboyong Attila dan Kayla. Keluarga bahagia ini menghabiskan waktu sebulan di Jerman.
 
Balik Medan dan bertahun kemudian,  sebuah takdir pun seketika menghentak
Thomas. 29 Agustus 2017… Allah memanggil Liliana. Ibu dua anak tercinta Thomas itu wafat akibat serangan ginjal akut. Dia terpukul. Begitu juga dua jantung hatinya yang masih kecil. Dan, takdir maut istri tercinta pun segera mengubah jalan hidup Thomas.
 
Per 2019, Thomas memutuskan kembali ke Jerman. Tentu dengan turut membawa Attila dan Kayla. Kepergian anak beranak ini terjadi setelah semua urusan dengan keluarga besar Liliana  kelar, termasuk soal ahli waris. Penjelasan tentang masalah terakhir tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Lubuk Pakam No. 161/Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 10 Oktober 2017.
 
Sejak itulah, saban Ramadhan atau Idul Fitri datang,  Thomas pun merasakan rindu yang mendalam. Rindu tentang kenangan kemeriahan bulan suci dan hari fitri kala dia, istri dan dua anak mereka bermukim di Batangkuis. Dua momen perayaan suci umat Islam itu dijalani Thomas di Medan atau Deliserdang selama 17 tahun. Sebuah masa lumayan panjang.
 
Karena itulah, kerinduan religi bercampur bayangan wajah almarhumah istri itu saat ini amat dirasa Thomas karena Islam di Jerman adalah agama kaum minoritas. Alih-alih mendengar gema takbir Idul Fitri atau lantunan ayat suci dari ibadah tarawih saban malam Ramadhan yang kuat mengalun dari sepiker masjid depan rumahnya di Batangkuis, Thomas dan dua anaknya kini bahkan tak lagi bisa mendengar azan tanda solat lima waktu sehari tiba.
 
Itu karena masjid satu-satunya di wilayah tinggal mereka  berjarak puluhan kilometer dari rumah. Thomas dan dua anaknya kini tinggal di Melle, kota kecil bersuhu dingin. Jarak Melle dengan Berlin, ibu kota Jerman, setara perjalanan Medan – Padang Sidimpuan.
 
“Ya teringat mama, teringat ketupat (lebaran),” celoteh Attila lewat sambungan video WhatsApp dengan Fahri Ahmad (12), temannya di Medan, pada hari ketiga lebaran 1443 Hijriah,
Rabu (04/05/2022) malam. Terdengar sedih. Saat ngobrol, bahasa Indonesia gaya Medan anak umur 10 tahun itu terdengar telah bercampur logat Jerman.
 
Meski tak lagi akrab dengan lantunan indah azan dari sepiker masjid, Attila mengaku papanya mewajibkannya  menjalankan solat lima waktu. Alhamdulillah.

Ditulis oleh :
Ahmad FM,
Jurnalis Medanoke.com
 

Medanoke.com-Medan,  Senasib sepenagungan, para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputra 1912, secara serempak menggelar aksi demo di setiap kantor Kejaksaan Tinggi masing masing provinsi se-Indonesia seperti Aceh, Sumut, Lampung, Jogjayarta dan kota kota lainya di Tanah Air
 
Di Sumatera Utara, mereka tergabung dalam Koordinator Daerah Sumut-Aceh Persatuan Korban Bumiputera 1912 Indonesia (PKBI) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kejati Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, pada Rabu (25/05/22).
 
Dalam orasinya, Ketua PKBI Ahmad Suriadi menduking Kejaksaan untuk membongkar Mafia penyalahgunaan dan salah kelola AJB Bumiputra 1912 dan meminta tanggung jawab Pengelola Statuter (PS) tahun 2016-2018, serta eprtanggungjawaban pernyataan sdr Riswinandi, pejabat OJK kepada PEMPOL atas statement-nya di Tempo.co dan CNBC pada 02 Februari 2022 dan di tanggal 3 nya di Investor Daily, yang meresahkan dan membuat gaduh. bila tidak dipenuhi maka ybs akan dilaporkan ke Kepolisian karena dugaan HOAX.

 
Selain itu, para demonstran berharap kepada Dewan Komisioner OJK yang baru untuk segera menyelesaikan carut marutnya AJB Bumiputera 1912 khususnya pembayaran klaim pempol.Meningkatkan kinerja OJK khususnya departement IKNB.
 
Ketua PKBI Ahmad Suriadi meminta Kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum atas tindakan pembiaran dan dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi yang dilakukan oknum pimpinan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) baik secara bersama-sama maupun perorangan.
 
“Untuk itulah kita meminta Ketua Dewan Komisioner OJK RI, WS, Deputi Komisioner Pengawas IKAN II, MI, dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, R agar segera dipanggil dan diperiksa,” ungkap Ahmad.
 
Diketauhi bahwa pada tahun 2018 hingga saat ini, upaya penyelesaian “gagal bayar” klaim pemegang polis (nasabah) AJB Bumiputera, telah merugikan para nasabah diseluruh Indonesia dan telah merugikan keuangan negara hingga triliuyan Rupiah.
 
Menyambut aksi damai para korban AJB  Bumiputra 1912, Jaksa dari Bidang Penerangan Hukum Kejati Sumut yang diwakili oleh Juliana PC Sinaga, Erna dan Dame, memperkenankan perwakilan masa aksi, untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntuta nya di PTSP Kejati Sumut.
 

Ketika diwawancarai medanoke.com, Ahmad menyampaikan “Kita akan mengikuti perkembangan lanjutan dari laporan serta permohonan perlindungan hukum!” ujar Ahmad.
 
“Kepada 11 BPA terpilih agar amanah dan dapat menyelesaikan permasalahan AJB Bumiputera dan segera membayaran klaim pempol dan kelangsungan operasional kembali, AJB Bbbumiputera 1912”.
 
Masalah ibi berawal saat pihak Manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tidak mampu membayar klaim para pemegang polisnya. akibatnya 3 juta orang pemegang polis terancam tidak dibayar.
 
Berdasarkan Data Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912  , sebanyak Rp 9 Triliun dana pemegang polis belum dimanfaatkan oleh pengelolaan atau manajemen perusahaan.

ironisnya, OJK yang seharusnya menjadi dewa penyelamat, malah dianggap semakin memperburuk situasi dan keadaan oleh pihak pemegang polis/ nasabah. mereka memandang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lalai serta melakukan pembiaran terhadap kondisi AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami permasalahan dan berdampak kerugian pada konsumen, dan kelalaian OJK ini ini termasuk kategori maladministrasi.
 

Aksi damai yang berlangsung ditengah hujan gerimis di kota Medan ini pun mengundurkan diri dengan harapan pihak kejaksaan responsif terhadap tuntutan mereka dan mengusut tuntas perkara ini. para pengunjukrasa akhirnyaa membubarkan diri dengan didampingi petugas kepolisian dan keamana gedung Kejati Sumut.(aSp)

Medanoke.com-Medan,Jaksa Agung RI Burhanuddin memberikan apresiasi atas kerja keras 5 (lima) Kejaksaan Tinggi (Kejati) peraih penghargaan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Anggaran Terbaik Tahun 2021.

Penghargaan ini diberikan lantaran para Kejati memberikan tata cara pelaporan yang disajikan telah memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan.

“Untuk itu saya minta agar laporan tersebut menjadi standar bagi Kejaksaan Tinggi lain, dan segera melakukan studi tiru sehingga terdapat kesamaan kualitas pelaporan,” ujar Jaksa Agung RI.

Adapun 5 (lima) Kejaksaan Tinggi peraih penghargaan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Anggaran Terbaik Tahun 2021 yaitu Juara I : Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Juara II : Kejaksaan Tinggi Lampung, Juara III: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Juara IV: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Juara V: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Di samping itu, Jaksa Agung RI juga turut mengapresiasi langkah modernisasi yang dilakukan oleh jajaran bidang Pembinaan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran atau SICANA, yaitu aplikasi yang memudahkan perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, sehingga bermuara pada reformasi birokrasi.

Begitu juga dengan langkah modernisasi yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan meluncurkan Halo JPN dan CMS Datun.

Jaksa Agung RI berharap semuanya dapat semakin menunjang pelaksanaan tugas, dan dipergunakan secara konsisten, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.
Penghargaan dan apresiasi disampaikan oleh Jaksa Agung RI pada saat Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang telah berlangsung sejak Senin 23 Mei 2022 s/d Rabu 25 Mei 2022. (aSp)​

Medanoke.com-Medan, Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I berlangsung selama tiga hari, 27 hingga 29 Mei 2022, dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Program Kerja Panca Amal Al Washliyah’.

Di hari pertama, Jumat 27 Mei 2022 Rakerwil I akan berlangsung di MTs Al Washliyah 22 Galang, Kabupaten Deliserdang dan dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara. Kemudian, di hari Kedua, Sabtu 28 Mei 2022. Rakerwil berlangsung di Fave Hotel di Jalan S Parman, Kota Medan.

Selanjutnya, hari ketiga, Minggu 29 Mei 2022. Pada hari ini penutupan Rakerwil Al Washliyah direncanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut dan dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi.

Sekretaris PW Al Washliyah Sumatera Utara, Alim Nur Nasution SE MM menjelaskan selama pengurusan PW Al Washliyah Sumatera Utara dipimpin Dedi Iskandar Batubara, baru kali digelar Rakerwil. Hal ini terkendala dengan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut ini.

“Ini merupakan rapat kerja kami pertama selama dua tahun periodesasi kami PW Al Washliyah Sumatera Utara berhubung dua bulan setelah terpilih. Kita mendapatkan ujian. Terpilih di bulan Februari tepatnya April Mei sampai Juni sudah dimulai Covid-19 se Indonesia. Akhirnya memang, tahun 2022 ini suasana kita mudah-mudahan sudah normal kembali,” ucap Alim dalam jumpa pers di Kantor PW AL Washliyah di Jalan SM Raja, Kota Medan, Selasa (24/5/2022) petang.

Dalam jumpa pers tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag, MM, Sekretaris Panitia Gusliadi Ritonga S.Ag dan Ketua Steering Commite, Drs Anshoruddin MH.

Alim berharap Rakerwil kali ini, tentu akan membangun sebuah kerja-kerja organisasi yang sesungguhnya Al Washliyah ini tidak keluar dari Panca Amalnya. Ia mengatakan, fokus Rakerwil ini bertitik berat kepada persoalan pendidikan dan juga persoalan dakwah di tengah-tengah masyarakat.

“Ini menjadi sebuah prioritas bagaimana ini menjadi prioritas dalam rapat kerja pertama kami ini. Selanjutnya, rapat kerja ini membahas tentang saatnya Al Washliyah juga ikut bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan keummatan, terutama pengembangan dan pemberdayaan ekonomi keummatan. Ini menjadi juga bahasan dari seluruh pengurus wilayah yang juga akan menjadi agenda kami nanti dalam raker wilayah ini,” jelas Alim.

Alim mengatakan PW Al Washliyah dibawah kepemimpinan Dedi Iskandar telah melaksanakan sensus anggota dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota.

“Kenapa kita yang sudah 91 tahun kok ini data keanggotaan Al Jam’iyatul Washliyah belum terdata dengan baik. Makanya, lebih kurang 4 bulan yang lalu, Al Washliyah meluncurkan program sensus Warga Al Washliyah. Yang nantinya kami berharap dengan sensus itu lahir lah kepemimpinan pengurus Al Washliyah di tingkat desa dan Kelurahan se Sumatera Utara,” kata Alim.

Alim mengatakan tujuan sensus anggota ini, diharapkan dapat terbangunnya ranting Al Washliyah atau berdirinya struktur Al Washliyah ditingkat desa. Sehingga, ia mengungkapkan bertambah solidnya seluruh pengurus dan kader Al Washliyah.

Alim mengungkapkan Al Washliyah merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang memiliki 619 sekolah, 5 Perguruan Tinggi, 1 BPRS dan 6 ribuan dai dan ustazd.

“Kita kan pingin Al Washliyah itu lahir dengan kebermanfaatan. Kemudian, juga menjadi solusi probelematika keummatan,” sebut Alim.

Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag,  mengatakan untuk persiapan Rakerwil I Al Washliyah sudah mencapai 75 persen.

“Rapat kerja wilayah ini, hasil-hasil dilahirkan ini merupakan keputusan Rakerwil secara hukum dam secara teknis menuju Rakernas pada bulan Juni 2022 mendatang. Dengan dinamika yang tinggi dapat memberikan masukan kepada Pengurus Besar Al Washliyah,” kata Junaedi.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut menggelar sosialisasi sistem OSS – RBA (Online Single Submission – Risk Base Approach). Tentu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut. OSS – RBA adalah perizinan berusaha (terintegrasi secara elektronik) berbasis risiko yang dibuat untuk menghapus jalur birokrasi ribet.

Digelar di Radisson Hotel, Medan, Senin (23/5/22), gawe sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumut, Arief S Trinugroho, dan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Denny S Wardhana. Juga Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Sumut, Desni Saragih, Sekretaris PHR Sumut Dewi Juita Purba, tim Dinas Perizinan, serta 50 pengusaha hotel member PHRI.

OSS RBA sejatinya dibangun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Prinsipnya, menurut Arief, BPKM siap membantu semua anggota PHRI Sumut dalam memproses perizinan berbasis manajemen risiko. Dia mengatakan, saat ini semua proses perizinan lebih dimudahkan.

Lalu mengapa OSS RBA dibutuhkan? Arief mengatakan, semua bisnis pasti butuh investasi. “Namun prakteknya, semua investasi harus mengikuti perizinan berlaku. Kita tidak perlu membahas fenonemena di lapangan, tapi biasanya timbul kesan mengurus izin itu butuh waktu lama dan mahal,” jelasnya.

“Bahkan dulu, mengurus izin harus berpindah-pindah dinas dan kantor. Namun dengan OSS, semua layanan jadi satu pintu. Bahkan di kantor kita pun ada yang namanya SIAP (sistem informasi aplikasi perizinan) untuk mendukung OSS.”sambung Arief,

Desni Saragih turut menimpali. Dia mengatakan OSS RBA merupakan lanjutan dari versi sebelumnya. Pada OSS terbaru ini, kata dia, dibuat skala berdasarkan risiko rendah, menengah dan tinggi. “Untuk usaha berisiko rendah cukup dengan memenuhi NIB (Nomor Induk Berusaha), sedangkan skala menengah harus ada NIB dan sertifikat standar, sedangkan berisiko tinggi harus ada NIB dan izin,” tuturnya.

Desni mengatakan, walaupun investasi tinggi tapi jika risikonya rendah bisa saja cukup dengan NIB. Khusus untuk hotel dan restoran, kata dia, kriterianya pada level menengah rendah dan menengah tinggi dengan ditandai 26 jenis serifikat standar. “Bukan izin ya. Tapi sertifikat standar. Semua sertifikat standar dan terverifikasi dengan  kewenangan dari provinsi ada 26. Di tingkat provinsi sertifikat standar terverifikasi untuk sektor pariwisata ada 26 yang tadinya ini adalah TDUP (tanda daftar usaha pariwisata),” jelas Desni.

“Nah kehadiran kita di hadapan bapak ibu tentu membantu pengusaha hotel dan restoran menerapkan OSS berbasis risiko,” sambungnya. Desni mengimbau bagi yang pernah mendaftar di OSS versi sebelumnya, kini tinggal meng-up-grade ke versi terbaru.

Sementara, Ketua PHRI Sumut, Denny S Wardhana, menyebut sosialisasi ini digelar guna merespon aspirasi para member PHRI. “Saya kira ini akan menjadi salah satu topik penting bagi kita dalam industri pariwisata. Sosialisasi tentang OSS berbasis risiko ini untuk meng-up-date semua yang berkaitan dengan perizinan,” kata  Denny.

Denny, yang Ketua PHRI Sumut dua periode, juga mengungkap perkembangan industri hotel dan restoran di propinsi ini. “Saya kira dengan momen paska pandemi sekarang, bisnis hotel dan restoran mulai terbuka, jadi akan banyak (kegiatan) yang bisa kita lakukan,” tuturnya seraya mengaku akan terus menyerap aspirasi member PHRI.

“Ya, sekarang kita mengajak anggota  memberi masukan. Melibatkan mereka dalam banyak kegiatan. Karena bagaimana pun, organisasi (PHRI) ini hadir untuk menyahuti perkembangan bisnis pariwisata di Sumatera Utara,” imbuh Denny.

“Sama-sama bergerak membesarkan organisasi ini dan merasakan kehadiran PHRI di tengah-tengah kita semua. Karena konsep ini merupakan bagian dari visi misi yang sudah digaungkan saat terpilih tahun lalu,” tandasnya.
Dalam acara, sejumlah member PHRI tampak antusias bertanya soal OSS RBA. Saking antusias, Desni, salah satu pemateri, jadi grogi. “Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, baru kali ini saya agak grogi memberi paparan. Padahal saya biasa menjadi narasumber,” ujar Desni. Pengakuannya kontan bikin suasana acara jadi ger-geran. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Suparji Ahmad, Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus berupaya membongkar skandal minyak goreng. Terbaru, jajaran yang digawangi Jaksa Agung ST Burhanuddin itu berhasil meringkus pria berinisial LCW.
 
Suparji menilai penangkapan ini langkah progresif karena yang bersangkutan dikenal sebagai pengamat ekonomi dan juga dikabarkan konsultan perusahaan eksportir. Yang mana di antara oknumnya sudah ditetapkan seabagai tersangka.
 
“Kita mengapresiasi jajaran kejaksaan yang terus berupaya mengusut tuntas kasus yang sudah membuat masyarakat susah ini. Penetapan LCW juga merupakan langkah progresif dari kejaksaan,” kata Suparji dalam keterangan persnya.
 
Pria yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ini menduga kuat tersangka LCW mempunyai kepentingan bisnis dalam tata niaga minyak goreng. Terlebih perannya yang kemungkinan besar sangat sentral di lingkaran tersebut.
 
“Terlebih dalam waktu yang sama LCW sebagai orang swasta tanpa jabatan struktural diberikan peran di Kemendag untuk mengatur tata niaga minyak goreng bersama tsk IWW (dirjen daglu). Maka Kejaksaan perlu mendalami lebih jauh soal LCW itu,” tuturnya.
 
“Dalam pengambilan kebijakan itu, ternyata pemberian ijin eksport dilakukan secara melawan hukum karena syarat 20 % distribusi dimanipulasi seoalah-olah telah memenuhi syarat tanpa cek and ricek di lapangan,” sambungnya.
 
Supari berharap, tim penyidik tetap fokus terhadap penyelesaian perkara atas 5 tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik, kata dia, dalam penyelesaian perkara perlu fokus dan tidak bias dalam penanganan perkara.
 
“Artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yg tidak terkait dengan substansi perkara. Dan penyidik sampai saat ini tetap fokus dan belum mendapat keterangan dan fakta terkait pihak lain dan perusahaan pengekspor minyak lainnya,” tuturnya.
 
Di sisi lain, ia tetap mengimbau masyarakat terus mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan secara profesional berjalan sesuai temuan alat bukti. Yang terpenting, Suparji menekankan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan yang beradab dan tidak berlaku zalim terhadap hak asasi setiap warga negara.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah dan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Polonia Medan Yan Wely Wiguna melakukan pakta kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) terkait penanganan penyelesaian terkait permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Penandatanganan pakta kerjasama tersebut terkait bantuan penyelesaian hukum dibidang Datun yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan.
 
“Secara teknis kesepakatan tersebut memiliki muatan Datun di mana Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) untuk imigrasi,” jelas Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH.
 
Pakta kerjasama dinilai penting kedepannya, mengingat pesatnya arus kemajuan teknologi semakin canggih dan kejahatan pun semakin merajalela.
 
“MoU ini di­harap­kan kerjasama serta koo­rdinasi an­tara JPN Kejari Medan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan dapat terjalin dengan baik dan bisa ditingkatkan serta ditindaklanjuti,” ungkap mantan pejabat Aspidaus Kejati NAD ini. beliau menegaskan bahwa sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat harus bersama-sama menghadapi perdagangan bebas. Sehingga masalah Datun dapat diselesaikan secara profesional.
 
“Kami (Kejari Medan) terus mendukung sepenuhnya dalam membantu menyelesaikan masalah hukum hingga masalah penguasaan aset yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia,” pungkas Teuku Rahmatsyah.
 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Yan Wely Wiguna memberikan mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kejaksan Negeri Medan atas bantuan hukum Bidang Datun kedepannya, maupun yang tengah dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan.
 
“Kami sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Medan dan mengucapkan terima kasih, telah berkenan mengasistensi problem hukum yang akan dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Yan Wely Wiguna.
 
Kegiatan ini dihadiri Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Medan Ricardo Baringin Marpaung, Kabid Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Belawan, perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan serta para pejabat struktural, JFT dan JFU pada Kantor Imigrasi Polonia. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara kembali mengusulkan 3 perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dan disetujui Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana, Jumat (20/5/22).
 
Tiga perkara yang diusulkan secara online oleh Kajati Sumut Idianto, SH, MH, didampingi Wakajati Edyward Kaban, SH, MH, Aspidum Arip Zahrulyani, SH, MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf Hasibuan, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kajari Humbahas, Kajari Sibolga dan Kacabjari Karo di Tiga Binanga.
 
Menurut Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan 3 perkara yang disusulkan adalah tersangka Ranto Sihombing dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  wa
Kemudian, tersangka Joko Aminoto Zebua alias Joko Zebua alias Pak Iqbal dari Kejaksaan Negeri Sibolga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tersangka Marlena Br Tarigan dari Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tiga Binanga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tiga perkara ini, lanjut Yos sudah disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
 
“Adapun alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan penerapan restorative jusctice, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian dibawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga,” katanya.
 
Yang pasti, tambah Yos antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Proses pelaksanaan perdamaian juga disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta difasilitasi oleh Kajari, Kacabjari dan jaksa yang menangani perkaranya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan diri mendatangi kantor PW Al Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (20/5/22) diselasela lawatan simgkatnya di Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi dan temu ramah dengan keluarga besar Al Washliyah, Menteri yang telah melakukan gebrakan pembersihan di perusahaan “plat merah” ini berharap dapat membantu merajut pondasi ekonomi keummatan dan kerakyatan.
 
Di sambut oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Eric Thohir mengajak ormas terbesar di Sumut menjadikan keseimbangan ekonomi menjadi sebuah keharusan dan jangan sampai masyarakat muslim terbesar di Indonesia hanya menjadi buih bukan menjadi ombak yang memiliki dorongan yang besar secara bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri alias tercerai berai.
 
“Insya Allah kehadiran saya hari ini di PW Al Washliyah Sumut dengan kerendahan hati kami ingin membantu merajut pondasi ekonomi kerakyatan dan tidak kalah pentingnya keummatan,” ucapnya dihadapan Alim Ulama dan para tokoh Al Washliyah seperti Rektor UMN Al Washliyah Hardi Mulyono, Rektor Univa Medan HM Jamil, pengurus Al Washliyah Sumut, PD Al Washliyah se-Sumut dan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya hari ini terus mengawal bagaimana keseimbangan ekonomi umat harus menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri harus sama-sama, BUMN nya bekerja, masyarakatnya juga, kita merajut untuk membangun kesejahteraan bersama,” harapnya.
 
Dia juga menyebutkan, Kementerian BUMN saat ini hadir di pondok pesantren dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN nya turut membantu ekonomi keummatan.
 
“Alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana kita sudah menggabungkan bank syariah milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah berdiri sendiri, tapi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita punya bank syariah yang masuk dalam 10 besar di Indonesia yaitu nomor 7 besar denga total aset Rp360 Triliun,” kata dia
 
Karena itu, Erick Thohir menugaskan BSI untuk membangun ekonomi keummatan bagian menciptakan muslim preuner bekerja sama dengan pondok pesantren dan pendidikan keislaman untuk menjadi Mercu suar peradaban yang harus dibangun serta bagaimana industri halal harus menjadi keseimbangan untuk ekonomi Indonesia.
 
“Nanti pak Dedi saya kenalkan dengan BSI, karena ditugaskan untuk memastikan industri halal, kita bisa bangkit dan menjadi kebutuhan nasional tidak mengimport barang dari negara lain, yang kata nya sebagai negara muslim terbesar di dunia,” katanya.
 
Untuk UMKM, Erick Thohir juga dorong bagaimana ibu-ibu mekar di desa-desa menjadi prioritas ekonomi  rumah tangga. Bahkan saat Covid-19, nasabah mekar tumbuh 7,1 juta dan sekarang nasabahnya 12,7 juta dan kita dorong lagi menjadi 14,9 juta.
 
“Artinya kalau UMKM kita kuat di desa-desa dan membuka lapangan kerja di desa. Dan di Sumut perputaran uang Mekar Rp3,3 triliun dengan 844 ribu nasabah. Ini bisa ditingkatkan paling tidak 500 ribu ini luar biasa menjadi ekonomi ummat,” jelasnya.
 
Sementara Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar mengatakan kehadiran Menteri BUMN  di Al Washliyah Sumut pertanda bahwa Erick Thohir merupakan keluarga besar Al Washliyah.
 
“Kalau saudara dan keluarga itu sama seperti bersahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Dalam riwayat hadis Tirmizi menyebutkan, Aku (Rasulullah) pergi bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, Aku masuk juga bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa persahabatan Rasulullah dengan sahabatnya termasuk juga kita bersahabat dengan bapak Erick Thohir,” harapnya.
 
Dedi Iskandar juga menyampaikan bahwa PW Al Washliyah Sumut telah mengusulkan gelar pahlawan Tuan Arsyad Thalib Lubis.
 
“Ini tahun kedua kami mengusulkan. Saya titip atas nama menteri, jika nantinpak Erick bertemu dengan menteri sosial dan pak presiden, izin kami. Pak gubernur dan wagub sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi dan insya Allah secara administratif tidak ada masalah. Kiranya negara berkenan memberikan apresiasi kepada Almukarram Tuan Arsyad Thalib Lubis, salah satu pendiri Al Washliyah,” ujarnya.
 
 
Al Washliyah adalah ormas Islam terbesar di Sumatera Utara dan ibadahnya Ahlussunah Waljamaah dengan Mazhab Syafii. Saat ini aset BPRS Al Washliyahencapai Rp15 miliar yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan membantu sekolah dan madrasah Al Washliyah yang merupakan cikal bakal pendidikan bagi pribumi pertama kali di Sumatera Utara pra kemerdekaan, 1930, saat kolonialisme masih mencengkram bumi pertiwi.
 

Sementara itu, Ijeck, panggilan akrab Wagubsu berharap kehadiran Menteri BUMN ini membawa angim sejuk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumut, “Semoga kehadiran Bapak dalam beberapa rangkaian acara di Sumut ini membawa satu harapan bagi warga Sumut. Kami berharap Bapak bisa sering datang kemari untuk pembangunan dan kemajuan di Sumut,” ungkap Ijeck.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH jadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang 114 di halaman kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Jumat (20/5/2022).

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) juga diikuti para Asisten, Koordinator, para Kasi, Jaksa dan pegawai di lingkungan kantor Kejati Sumut.

Pada Kesempatan itu Kajati Sumut Idianto didampingi Kasi Penkum menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema ‘Ayo Bangkit Bersama’ menjadi momentum yang sangat tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk bangkit.

“Pemilihan tema Ayo Bangkit Bersama adalah momentum bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 2 tahun menyerang dan turut memberi dampak di segala sendi kehidupan,” katanya.

Tahun ini, kita memperingati Hari kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada masanya, Dr Sutomo beserta para pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa-bangsa lain.

“Mengingat perjuangan Dr Sutomo ini, kita pun harus memiliki semangat juang yang sama untuk membebaskan
diri dari pandemi yang diakibatkan Covid-19. Kita harus mendukung pemerintah Indonesia agar mampu beradaptasi dengan cepat dan melewati masa-masa krisis. Jangan biarkan keadaan membelenggu kita dalam masa-masa sulit. Kita tidak akan pernah bergerak dan berubah bila hanya saling menyalahkan,” tandasnya.

Peringatan 114 tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2022, adalah momentum dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong-rotong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, untuk mempercepat pulihnya bangsa kita dari pandemi Covid-19.

“Ayo bangkit bersama memulihkan perekonomian bangsa, pandemi Covid-19 telah membentuk kita dan bisa bertahan melewatinya. Disiplin menjalankan protokol kesehatan adalah salah satu upaya kita dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19, walaupun sudah diperbolehkan melepas masker, kita harus tetap waspada, ” katanya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan tengah menyusun dakwaan terhadap Elviera, seorang oknum notaris/ PPAT yang diduga terlibat dalam  perkara dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Medan, umtuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan segera disidangkan (17/5/22).
 
“Saat ini tim tengah membuatkan dakwaan dan segera melimpahkan berkas dakwaan tersangka ke Pengadilan Tipikor di PN Medan,” ungkap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra SH MH, kepada awak media.
 
Selain itu, untuk memudahkan proses pengusutan dan menghindari tersangka melarikan diri ataupun memghilangkan barang bukti perkara tersebut, tersangka Elviera dititipkan di Rutan Perempuan Klas II A Tanjunggusta Medan.
 
Sebelumnya, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), telah menetapkan oknum Notaris/ PPATK tersebut, terkait posisinya dan peranannnya, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh PT BTN Kantor Cabang Medan kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (PT KAYA) yang merugikan negara hingga Rp 39,5 Milyar.
 
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut (Kasi Penkum) Yos A Tarigan menyebutkan bahwa, penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi perbankan di Bank Pelat Merah tersebut. Kelimanya adalah CS sebagai Direktur PT KAYA, selaku pihak penerima kredit. FS sebagai Pimpinan  Cabang Bank BTN periode 2013-2016. AF selaku Wakil Pimcab Komersial pada tahun 2012-2014. RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial di tahun 2013-2016 dan AN selaku Analis Komersial tahun 2012-2015. diantara kelima tersangka tersebut, hanya CS yang ditahan, namun penahanan tersebut terkait perkara berbeda. Ironisnya, keempat tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini tidak ditahan.
 
Terkait tidak ditahannya para tersangka dalam perkara ini, Kasi Penkum Kejatisu menyatakan, “Penyidik menilai ke 5 tersangka itu koperatif, serta tidak dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan,” sebut Yos A Tarigan SH MH.
 
Dalam dugaan kejahatan perbankan ini, BTN Medan menyalurkan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) ke PT KAYA selaku debitur tahun 2014, diperuntukkan pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Namun, dalam pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit tersebut, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kredit PT KAYA sebesar Rp 39,5 Miliar. padahal perusahaan tersebut berada dalam status kredit macet dan jelas  berpotensi merugikan keuangan negara.
 
Para tersangka diancam telah melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Kejagung RI kembali menetapkan seorang tersangka ke 5 “Mafia Migor” perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Tersebut LCW (Lin Che Wei) pihak swasta yang diperbantukan di Kementriaan Perdaganggan RI, yang ditenggarai memiliki andil besar dalam mengatur kebijakan di Kemendag.
 
“Pada hari ini setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus berdasarkan hasil ekspose yang dilaksanakan hari ini telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang yaitu saudara LCW atau WH sebagai tersangka,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam video yang dirilis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Rabu (18/5/2022).
 
Penetapan LCW mengacu pada keterangan Kejagung, yang dengan gamblang menyatakan LCW adalah pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI. “Tetapi dalam pelaksanaannya dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng,” sebutnya lugas.
 
Kajagung RI, Burhanuddin juga menegaskan, bahwa Kekaksaa punya bukti-bukti digital yang kuat keterlibatan dan keikutsertaan Lin Che Wei dalam mengambil keputusan soal izin ekspor. Menurut Burhanuddin, posisi Lin Che Wei yang tidak memiliki kontrak jelas itu sangat berbahaya.
 
Penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.
 
“Selanjutnya untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022 di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” kata Burhanuddin.
 
Menurut dia, LCW dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan tersangka IWW alias Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya secara melawan hukum.
 
“Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan wajib memenuhi DMO (domestic market obligation) 20%,” tegasnya.
 
Lebih lanjut, dia mengatakan, perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (aSp)

Medanoke.com- Jambi, Tidak terima wartawannya dipukul dan dikeroyok oleh sejumlah oknum security di lokasi PT LAJ, Pemimpin Redaksi BuserDirgantara7.com, Nasrudin AMF (Iqwan) langsung menghubungi Mapolres Tebo untuk melakukan laporan  atas adanya informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oknum petugas keamanan (Satpam/ Securty) terhadap Sairo, seorang wartawan BuserDirgantara7.com yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik, Jumat (15/5/22).
 
Sebagai Pimpinan Media, Nasrudin AMF yang akrab disapa Iqwan mengaku kecewa atas tindakan Barbar dan tidak berperikemanusiaan yang ditemgarai dilakukan oleh oknum petugas keamanan
“Saya selaku Pemimpin Redaksi tidak terima atas perlakuan oknum Security PT LAJ yang melakukan pemukulan dan membuka baju menantang duel dengan berkata babi kepada awak media saya,” ungkapnya saat dikonfiasi via seluler.
 
Iqwan menyesalkan aksi brutal sekelompok orang ini terjadi hanya karena sang wartawan tidak dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin masuk yang diminta oleh oknum security tersebut. Sario langsung dikeroyok dan dipukuli saat hendak konfirmasi ke Pimpinan PT LAJ, setelah sebelumnya melakukan investigasi, terkait temuan di perusahaan perkebunan bidang kelapa sawit tersebut.
 
“Wartawan kami atau dari media manapun setelah diketahui dengan menunjukan identitasnya, tidak lagi membutuhkan izin masuk selama dia bisa masuk dan tidak dijaga di pintu masuk, kalaupun harus izin karena ada penjagaan itu cukup izin lisan dan tidak boleh dihalang-halangi karena keingintahuan wartawan itu merepresentasikan keingintahuan masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tidak boleh dihalang-halangi dan sangsinya penjara 2 tahun atau denda 500 juta itu jelas tertera dalam undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers!,” unglap Iqwan geram.
 
Dikatakan Iqwan, dalam percakapan pihak scurity bersikeras meminta surat tugas, “Pemahaman oknum scurity nampak dangkal bahwasanya tugas pers itu tidak terbatas wilayah selagi masih dalam jangkauan NKRI atau dalam Jangkauan Pers Nasional, apalagi wilayah Jambi merupakan wilayah Sario sebagai Koordinator wilayah dan areal investigasi tersebut masih dalam jangkauan kerjanya” jelasnya lagi.
 
Dikatakan Iqwan, dalam istilah wilayah tugas jurnalis / wartawan tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, karena pengertian jangkauan tugasnya adalah Nasional. Dimanapun wilayah Indonesia Pers dapat menjalankan fungsinya dan Pers diberikan kebebasan melakukan sosial kontrol, karena pers adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, setelah Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif.
 
“Adapun ruang lingkup tugas hanya diatur internal perusahaan Pers dengan menempatkan Biro-biro hanya untuk mendekatkan jangkauan wilayah kerja saja. Hal ini mestinya difahami oleh semua pihak dalam bermasyarakat dan Bernegara. Akibat dangkalnya pemahaman dapat mengakibatkan gagal paham menyebabkan benturan fisik,” imbuhnya.
 
Buntut peristiwa ini, Iqwan meminta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, “Selaku Pimpinan Redaksi, saya tidak terima kelakuan oknum security PT L AJ yang melakukan pemukulan kepada wartawan buserdirgantara7.com, pelaku harus ditindak dengan sanksi hukum dan dijebloskan ke penjara karena nyata sudah menghalang-halangi pelaksanan tugas Pers”.
 
“Dan kami sesalkan nampak oknum TNI tidak berbuat banyak dan terkesan hanya diam melihat adanya peristiwa anggota media buserdirgantara7 dipukul, setindak -tidaknya oknum TNI itu segera melerai dan mencegah terjadinya kontak fisik,” pungkasnya.
 
Sementara Pengamat hukum  Sabarudin Daulay, SE. SH. MH Menyampaikan kekesalannya terhadap penganiayaan wartawan yang semakin hari semakin meningkat, kita berharap pihak penegak hukum agar mengambil tindakan lebih tanggap lagi karna media atau wartawan di lindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Publik dalam mengambil informasi di lapangan, dan kita berharap Bapak Kapolri memberikan atensi penuh dalam hal ini karena adanya tindakan sepihak yang telah memcederai Demokrasi.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang sistem penanggulangan kemiskinan, Senin (16/05/2022).
 
Kegiatan itu dilaksanakan di kawasan Daerah Pinggiran Rel (DPR) kereta api di Jalan Asrama Gang Rel Lingkungan XII, Kel Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 
Di sela-sela sosialisasi, tampak kereta api   lalu lalang dengan mengeluarkan klakson yang memekikkan telinga. Ngeri.
 
Menurut Antonius, sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api agar mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya berkaitan dengan program pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, bantuan sosial dan persoalan administrasi kependudukan.
 
“Mungkin selama ini mereka luput dari perhatian pemerintah. Mereka merupakan masyarakat marginal (terpinggirkan) yang merupakan warga Medan juga,” ujar Antonius Tumanggor.
 
Menurut politisi dari partai NasDem ini, banyak program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang belum menyentuh masyarakat marginal pinggiran rel kereta api.
 
“Kita mendorong pemerintah agar hak-hak warga miskin dapat di realisasikan sesuai peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2021 tentang fakir miskin dan warga tidak mampu,” ungkapnya.
 
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede yang hadir pada sosialisasi perda itu meminta warga untuk mendaftarkan diri agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
 
“Ini menjadi syarat agar warga mendapatkan bantuan atas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” katanya.
 
Sebagaimana diketahui, DTKS adalah layanan sistem data yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini, kata Irwanto, merupakan data kependudukan yang dijadikan acuan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
 
“Jika belum terdaftar, warga miskin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun itu,” terangnya.
 
DTKS Kemensos, kata dia, tidak muncul secara tiba-tiba karena memang ada dasar hukumnya. Berikut beberapa udang-undang yang menjadi dasar hukum dari DTKS  yakni UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH,MH, Kamis (12/05/2022) memimpin kegiatan rapat yang diikuti para Asisten, para Kajari, Koordinator, Kabag TU, Kacabjari dan para Kasi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,  di Aula Lantai 3 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Kajati Sumut Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan SH MH, menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti arahan dari Jaksa Agung. Sebelumnya, Kajati Sumut pada bulan Maret 2022 lalu, juga telah menyampaikan ke Satker untuk memaksimalkan kinerja jajaranya.

“Untuk meningkatkan kinerja di masing-masing Satker, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja,” jelas Kasi Penkum Kejatisu

Rapat ini diikuti oleh para Kajari, Kacabjari dan para Kasi yang ada di wilayah hukum Kejati Sumut secara daring (zoom), Kajati Sumut Idianto menyampaikan arahan terkait pencapaian kinerja masing-masing Satker agar tetap fokus dan menjalankan apa yang sudah diprogramkan.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan paparan terkait capaian kinerja pada bidang masing-masing serta hambatan, kendala dan rencana kinerja tahun 2022

“Dalam rapat tersebut, Kajati juga berdialog langsung dengan para Kajari dan menampung usulan-usulannya. Para Asisten juga menyampaikan pencapaian kinerja dan berdialog dengan para Kajari serta Kacabjari,” jelas Yos A Tarigan SH MH dalam siaran persnya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Ketua Majelis Permusywaratan Mahasiswa Kampus UNIVA (MPM Univa) Medan, Ismail Pandapotan Siregar Meng-apresiasi kinerja dan mengucapkan terima kasih kepada  Kapolda Sumut, Irjen Pol, Drs, R, Z Panca Putra S, M,S,I atas cipta kondis lancar, aman dan tertibnya arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H- 2022 di Sumatera Utara.
 
Berdasarkan pantauan Tim MPM Univa dilapangan, arus mudik Lebaran pada tahun 2022 ini sangat padat dan ramai, dikarenakan pada libur Lebaran 2022 kali ini, Pemerintah sedikit melonggarkan aturan dan kebijakan terkait Covid-19. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan domestik yang tidak perlu menjalani tes Covid-19.
 
Pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif. Aturan terbaru itu nantinya akan berlaku bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
 
Hal ini memancig animo masyarakat yang telah memendam kerinduan untuk pulang kampung (terutama bagi perantau) untuk bertemu dengan sanak family,  orang tua dan teman kecil sekampung kurang lebih selama 3 tahun.

Akibat kelonggaran ini, arus transportasi membludak. Berbagai jenis kendaraan roda dua dan roda empat, bus patas maupun AKAP (antarkota  antarprovinsi), kendaraan pribadi maupun umum, dipenuhi oleh penumpang yang ingin mudik pada lebaran 1443 Hijriah/ 2022.
Akan tetapi arus lalu lintas dan situasi kondisi tetap aman dan kondusif, tidak ada kasus pelanggaran lalulintas, keamanan dan ketertiban yang menonjol.

“Artinya tidak berlebihan kita mengucapkan rasa terima kasih dan mengapresiasi kinerja Kapolda Sumut, Bapak Irjen Pol, Drs, R, Z Panca Putra S, M,S,I  dan seluruh personil/ jajaran,  karena telah bekerja ekstra keras untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan memberikan rasa aman kepada kita”. Ucap Ismail Pandapotan Siregar. Acungan dua jempol juga diberikan oleh Ketua MPM Univa ini, atas suksesnya Operasi Ketupat Toba tahun 2022,  yang berjalan lancar.

Disamping itu, penerapan kebijakan Sistem One Way yang diberlakukan oleh Polda Sumut di salah satu jalan Lintas Sumut – Riau , Sumut – Aceh saat arus Mudik Lebaran 1443 H, dinilai sangat berhasil dan sukses karena dalam mengurai arus kemacetan yang kerap terjadi saat mudik Lebaran.

(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Hari pertama kerja usai cuti bersama hari Lebaran 1443 H, pelayanan publik di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jl AH Nasution, Medan, kembali berjalan seperti biasa, Senin (9/5/22).
 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH, MH menyatakan bahwa pelayanan publik yang dimaksud adalah menerima surat masuk, menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), melayani administrasi Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus, melayani tamu dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.
 
“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut sudah beroperasi secara normal sejak pukul 07.30 WIB, ” ungkap Yos A Tarigan.
 
Dari pantauan wartawan di setiap ruangan, terlihat para pegawai dan jaksa antusias masuk kerja pasca libur Lebaran satu minggu lebih. Lapangan parkir gedung Kejati Sumut juga terlihat padat seperti biasa. kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi area parkir.
 
Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, agar seluruh satker memberikan pelayanan publik dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan yang lebih responsif, tidak diskriminasi, lebih adil, lebih nyaman dan memiliki kepastian hukum yang berbasis Informasi Teknologi (IT).
 
“Harapan kita tentunya, pelayanan publik harus berjalan maksimal seperti biasanya. Persidangan, koordinasi berkas dan yang lainnya dengan penyidik di bidang Pidum serta bidang lainnya bisa berjalan sesuai harapan, ” jelas Kasipenkum Kejatisu.
(aSp)

Medanoke.com-Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI,  Dr Ketut Sumedana, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran, baik pegawai maupun jaksa di lingkungan Kejaksaan RI untuk kembali bekerja usai libur Lebaran pada Senin 9 Mei 2022 mendatang.
 
Jaksa Agung Burhanuddin ST juga menegaskan bahwa pegawai dan jaksa yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi.
 
“Burhanuddin ST mengingatkan agar Kejaksaan Agung dan jajarannya di Kejati, Kejari dan Cabjari buka kantor untuk melakukan pelayanan publik pada hari Senin 9 Mei 2022, dimulai pada pukul 07:30 sampai pukul 16.00 di seluruh Indonesia,”
 
Dikatakannya lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengingatkan para pegawai dan jaksa di jajarannya agar memanfaatkan dengan cuti bersama selama libur Lebaran tahun ini. Sidak pun akan digelar, untuk memastikan semua pegawai dan jaksa berada di tempat kerja masing-masing.
 
Jaksa Agung berharap, para pegawai dan jaksa dapat menggunakan waktu cuti bersama tersebut secara maksimal untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarganya.“Tapi harus diingat, hari Senin 9 Mei 2022 harus sudah masuk kerja. Kalau Senin besok ada yang tidak masuk hati-hati, bisa kena sanksi,” kata Ketut Sumedana, Kamis (5/5/22).
 
Dan Pada hari Senin 9 Mei mendatang, jam 09.00 wib akan dilaksanakan Halal Bihalal secara virtual di seluruh jajaran , dan diingatkan untuk hadir dalam acara dimaksud.
 
Dan Pimpinan Kejaksaan sudah menyampaikan  kepada anggotanya untuk hadir di hari pertama masuk kantor dan membuka pelayanan publik.
 
“Tidak ada alasan untuk tidak masuk terlambat atau tidak masuk kerja, bagi yang tidak masuk kerja akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang akan dikenakan, dan seluruh bidang pengawasan mulai dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi untuk mengecek kehadiran anggotanya,” tegasnya.(aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Jaksa Agung RI Burhanuddin beserta jajaran mengikuti Shalat Idul Fitri yang dipimpin oleh Dr. KH. Fuad Thohari M.A. bertempat di lapangan Kantor Kejaksaan Agung Jalan Hasanudin Nomor 1(satu) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (2/5/22)

Dalam khotbahnya, Dr. KH. Fuad Thohari M.A menyampaikan bahwa setelah menjalani puasa Ramadhan selama 1 (satu) bulan, diharapkan setiap orang kembali mendapatkan fitrah (kesucian) laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya, serta kesucian dan fitrah diri ini diharapkan dapat memancarkan aura positif, perasaan, pikiran, sikap dan tindakan yang bersih dalam berbagai segi kehidupan.

Selama 2 (dua) tahun, seluruh warga Indonesia tidak dapat melaksanakan silaturahmi, shalat berjamaah akibat pandemi Covid-19. Selain itu pula, warga Indonesia telah terdampak krisis multi dimensi mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial dan politik.

Namun semua hal tersebut dapat dilalui secara damai hingga akhirnya pada hari ini, seluruh umat Muslim dapat melangsungkan Shalat Idul Fitri bersama-sama, dan tentunya berharap agar pandemi ini segera menjadi endemi serta kondisi dapat kembali seperti sediakala.

Salah satu misi utama diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu Allah di bumi dan untuk menyebarkan rasa kasih sayang, kerukunan dan kedamaian bagi seluruh umat di dunia.

Suasana damai itu tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap ciptaan Allah lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi dan sebagainya.

Misi perdamaian ajaran Islam juga tercermin dari kata Islam secara harfiah (literasi) berarti selamat, sejahtera, aman, dan damai.

Dalam perayaan Idul Fitri guna mendapatkan fitrah dan kesucian, hendaknya seluruh umat dapat saling memaafkan dimana jangan sampai mendiamkan seseorang lebih dari 3 (tiga) hari, menjalin silaturahmi dengan keluarga, guru, kerabat kerja, dan kerabat dekat, serta janganlah merayakan Idul Fitri dengan cara haram dan dimurka oleh Allah.

Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah Kejaksaan Agung ini berlangsung secara khusyuk dan khidma, setelah menerapkan protokol kesehatan. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Suwarno, Dirut PUD Pasar Medan, memilih melaksanakan sholat Idulfitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Senin (2/5/22).

Selain Suwarno, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, juga sholat I’d ditempat ini. beliau tiba sekitar pukul 06.40 WIB.  Menyusul Walikota Medan M Bobby Afif Nasution kemudian datang sekitar pukul 06.50 WIB. Selepas itu disusul kedatangan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto.

Sekitar puiul 07.01 WIB, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi datang berbarengan didampingi Wagub Sumut Musa Rajeckshah. Terlihat pula Wakil Walikota Medan Aulia Rahman yang datang sekitar pukul 07.05 WIB.

Sholat Idulfitri di Lapangan Merdeka ini diikuti pula oleh kepala organisasi pimpinan daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Bertindak sebagai khatib pada Sholat Idulfitri ini yakni Ketua Umum MUI Medan Hasan Matsum, dan sebagai imam yakni Jakfar Hasibuan yang merupakan qori internasional

Dalam khutbahnya, Ketua MUI Medan Hasan Matsum menyebut bulan Ramadan sebagai bulan transformasi.  Ketua MUI menuturkan ada banyak label yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan, diantaranya bulan yang diberkahi, bulan sabar, bulan pelatihan, dan juga bulan transformasi diri (perubahan diri).

“Agaknya cukup menarik dalam kesempatan khutbah idul fitri pada hari ini kita mengulas makna dari label yang terakhir, yaitu transformasi diri,” ungkap Hasan.

Disebutkannya transformasi itu meliputi transformasi jasmani atau fisik, transformasi rohani (spiritual) dan transofrmasi sosial.

Oleh karena itu, Hasan mengajak dengan semangat Ramadhan membangun kebersamaan. Karena hanya dengan modal kebersamaan atau kolaborasi akan kuat dan dapat membangun kota Medan dengan baik guna tercapainya cita-cita bersama terwujudnya kota medan yang berkah, maju, dan kondusif serta sumut yang bermartabat atau baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara membagikan makanan berbuka puasa atau takjil di Kota Medan, Jumat (29/4/22).
 
Pembagian takjil ini mereka lakukan di persimpangan di kawasan Lapangan Merdeka Medan yang menjadi titik 0 (nol) kilometer, tepatnya persimpangan Jalan Balai Kota – Raden Saleh, Medan.
 
“Ada 1000 takjil yang kita bagikan hari ini bersama DPC Perindo Medan dan DPW Pemuda Perindo Sumatera Utara,” kata Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan didampingi para pengurus lainnya.
 
Rudi Zulham menjelaskan, bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan kegiatan yang selalu mereka lakukan setiap Bulan Ramadhan. Hal ini menjadi salah satu program oeduli masyarakat selain berbagai program lainnya seperti dukungan UMKM dan kegiatan sosial lainnya.
 
“Dalam kesempatan ini, Perindo Sumut juga mengucapkan selamat merayakan Idil Fitri 1443 H yang akan kita rayakan dua hari lagi,” ungkapnya.
 
Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, Ketus DPW Perindo Sumut secara khusus menyampaikan imbauan agar seluruh masyarakat yang mudik, mentaati protokol kesehatan (prokes) yang telah diterapkan pemerintah, meski telah diberi sefikit kelonggaran untuk pars pelaku transportasi.
 
Momen mudik Lebaran 2022 harus dilakukan dengan tetap menaati prokes agar terhindar dari penularan covid-19.
 
“Kami imbau mudik agar hati-hati dan menjaga prokes,” pungkasnya.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) gelar kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kejati Sumut lantai 3, kantor Kejati Sumut Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Rabu (27/4/22).

Pra Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH,MH dan seluruh Asisten seperti Asintel I Made Sudarmawan, Aspidsus Anton Delianto, Aspidum Arip Zahrulyani, Asdatun Dr. Prima Idwan Mariza, Asbin Sufari dan Aswas RM Ari Priyoagung.

Hadir juga Kabag TU Rahmad Isnaini, Kasi Penkum Yos A Tarigan serta para Kasi lainnya. Para Kajari dan Kasi di daerah mengikuti secara daring.

Pra Musrenbang ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI untuk kemudian hasil perencanaan terkait pembangunan Kejaksaan akan dibahas dalam Musrenbang secara Nasional di Kejaksaan Agung RI.

Seperti disampaikan Kajati Sumut Idianto, perencanaan yang dibahas tentunya akan menjadi wujud nyata di 2023. Apa yang diajukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

P wasada kesempatan itu, Kajati Sumut memberikan kesempatan kepada setiap Asisten untuk memaparkan perencanaanya di 2023, kemudian para Satker di wilayah hukum Kejati Sumut juga diberi kesempatan untuk menyampaikan paparannya terkait perencanaan pembangunan di Kejari masing-masing di tahun 2023 mendatang.

Di akhir kegiatan, Kajati Sumut Idianto membuka sesi diskusi terhadap setiap hal yang ada terkait perencanaan dan inisiatif dari setiap Satuan Kerja di daerah.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan, Said Ilham Asegaf, SH mengucapkan terima kasih kepada DPW Pendawa Sumut dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Hardianto, SH MH. Ucapan itu disampaikan oleh Said Ilham saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Pendawa Sumut di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (26/4/22).

Rombongan wartawan yang dipimpin Said disambut langsung oleh Ketua DPW Pendawa Sumut, H Ruslan SE.
Said mengucapkan terimakasih atas sambutan dari Ketua Pandawa Sumut.

“Terimakasih atas sambutan dari abangda Ruslan Ketua Pandawa Sumut yang juga selaku penasehat/pembina Koordinator Wartawan DPRD Medan,” ucap Said.

Dimana ini merupakan kunjungan silaturahmi di bulan suci Ramadhan kepada para penasehat dan pembina koordinator Wartawan DPRD Medan.

Disebutkan Said, bahwa sosok bang Ruslan selain tokoh masyarakat juga orang yang dituakan dalam dunia jurnalis yang selalu memberikan saran, solusi dan memotivasi para insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Senada dengan H Ruslan atau akrab yang disapa Bang Rus menyampaikan terimakasih atas kedatangan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator DPRD Medan.

Diakhir pertemuan, H Ruslan menyerahkan bantuan paket sembako dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator Wartawan DPRD Medan, yang secara simbolis diterima Ketua Koordinator Said Ilham Aseggaf.

Dikatakannya bantuan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Masih pada kegiatan itu, Said mengucapkan terimkasih kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan kepada Pandawa Sumut yang telah menyerahkan kepada wartawan unit DPRD Medan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Pendawa Sumut yang telah menyerahkan paket sembako kepada wartawan unit DPRD Medan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan menjadi berkah bagi Kabareskrim dan Pendawa Sumut,” ujar Said.(aSp)​

Medanoke.com- Medan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) Farianda Putra Sinik menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sumut Idianto, SH,MH dengan 28 Kejari dan 9 Cabjari di Sumatera Utara berhasil menerapkan Restorative Justice sebanyak 59 perkara hingga April 2022.

“Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restorative seperti diamanatkan dalam Perja No.15 tahun 2021 diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, karena rasa keadilan itu ada di hati nurani kita,” kata Farianda Putra Sinik, Senin (25/4/2022).

Tidak hanya penghentian perkara lewat Restorative Justice, lanjut Farianda. Keseriusan Kajati Sumut dan jajaran dalam memberantas mafia tanah juga patut diapresiasi. PWI Sumut juga mengapresiasi program dan langkah-langkah Kejati Sumut dalam pelayanan ke masyarakat serta penegakan hukum baik pencegahan dan penindakan.

“Kita harus dukung upaya penegakan hukum di Sumut bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua,” tandasnya.

Selain menyampaikan apresiasinya atas prestasi penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restorative, Farianda Putra Sinik juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kajati Sumut dan seluruh jajarannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk pegawai dan seluruh jajaran di Kejati Sumut.

Langkah cepat Kajatisu Idianto, lanjut Farianda dibuktikan dengan penahanan pelaku dugaan korupsi. Seperti diberitakan beberapa media, baru beberapa hari menjabat Kajati Sumut, Idianto langsung gerak cepat dan tegas dalam mengambil keputusan untuk segera menahan pelaku dugaan korupsi.

“Kita sangat mendukung upaya Kejati Sumut dalam memperbaiki citranya lewat berbagai hal dan terobosan, terutama terkait pelayanan. PWI Sumut siap mendukung upaya Kejati Sumut lewat pemberitaan-pemberitaan positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Kejati Sumut dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bisa tercapai dan terealisasi,” pungkasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Bentuk kepedulian Altic Houseware bersama karyawan membagikan ratusan takjil dan nasi kotak dibeberapa titik kota medan, salah satunya pengguna jalan yang melintas di depan Swalayan Altic Houseware tepat nya di jalan HM. Joni, Minggu (24/04/22).

Halim Junus salah satu Owner Altic Houseware sangat mendukung kegiatan pembagian takjil dan nasi kotak kepada pengguna jalan dan anak jalanan untuk berbuka puasa.

“Kegiatan ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu, dan kebetulan para karyawan Altic Houseware ingin merencanakan kegiatan tersebut ya saya langsung respon agar kegiatan itu cepat terlaksana mengingat Ramadhan tinggal beberapa hari lagi,” Ujar Halim.

Lanjut, pembagian takjil dan nasi kotak dilaksanakan di seputaran simpang lampu merah jalan Juanda dan titik terakhir dikawasan Merdeka Walk.

Sasaran utama pembagian takjil dan nasi kotak ini terutama anak jalanan, tukang becak, dan ojek online.

“Kami bagikan takjil dan nasi kotak ini bentuk rasa peduli kami terhadap orang yang membutuhkan pada saat waktu berbuka puasa,” Ujar Fenny salah satu leader Altic Houseware yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Lanjut Fenny mengatakan bahwa kegiatan ini baru perdana kami lakukan dalam bulan suci Ramadhan.

Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan banyak mengucapkan terima kasih kepada karyawan Altic Houseware yang membagikannya.

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan prokes yang di atur oleh pemerintah dan tidak menyebabkan kerumunan saat membagikan takjil dan nasi kotak tersebut.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi membantu ratusan sembako mendukung program sosial Bantuan Sembako Langsung (BSL) yang digagas Tim Safari Ramadhan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut, Jumat (22/4/22).
 
Bantuan ini diterima Ketua Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar di Sekretariat Forwaka Sumut Jalan AH Nasution Medan.
 
 
Zainul Arifin Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih nya pada Gubsu H Edy Rahmayadi atas program sosial membantu masyarakat kurang mampu.
 
 
Didampingi pengurus, Zainul Arifin menjelaskan, Tim Safari Ramadhan memprogramkan penyaluran Bantuan Sembako Langsung, bantuan ke anak anak Panti Asuhan, bantuan masyarakat Disabilitas, anak yatim dan kaum duafa.
“Kami melaksanakan program bhakti sosial yang sasarannya warga tak mampu. Sejak awal Ramadhan Tim Safari Ramadhan telah menyalurkan BSL dan secara simbolis,” ujarnya.
Selain itu, Tim Safari Ramadhan Forwaka membagikan takjil ke pengguna jalan AH Nasution.
 
 
Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut sebelumnya juga memberikan bantuan dan berbuka puasa bersama dengan Panti Asuhan Al Wasliyah Medan Johor.
Masyarakat mengapresiasi kegiatan Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut bersama Kejati Sumut yang memang dilaksanakan saat menjelang Idul Fitri dan saat kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid 19. (aSp)

Medanoke.com- Medan, DPW Partai Perindo Sumut  dan DPD Perindo Medan membagikan ribuan takjil ke para pengendara (pelaku transportasi) di depan Masjid Raya Al Mashun, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sabtu (23/4/22).

Selain pengendara, para Pengurus dan kader Dpw Partai Perindo Sumut dan Dpd Medan juga membagi takjil kepada masyarakat disekitar masjid yang menjadi ikon kota Medan ini

Ketua DPW Perindo Sumut, Ir Rudi Zulham Hasibuan mengatakan bahwa, berbagi takjil ini merupakan bagian dari kegiatan rutin safari ramadhan yang selalu digelar Partai Perindo Sumut setiap bulan puasa.

“Ini kita lakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terpaksa berbuka di perjalanan. Total hari ini ada 1000 paket takjil yang kita bagikan,” ujar Rudi Zulham

Kegiatan  pembagian takjil di bulan suci Ramadhan ini,  akan terus dilakukan hingga mendekati akhir Ramadan nanti.

“Masih ada dua kali lagi kegiatan kita ini. Untuk tahun ini safari ramadan kita hanya pembagian takjil,” tukasnya.

Turut hadir dalam pembagian takjil itu, anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo, Jonius Taripar Hutabarat, jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, dan jajaran pengurus DPD Perindo Medan yang dipimpin, Dolli Sinaga.

Mendekati  azan magrib, Usai membagi bagikan takjil, para kader dan pengurus partai Perindo Sumut dan Medan            melaksanakan buka puasa bersama diselitar Masjid Raya Almansun Medan.           (aSp)

Medanoke.com-Medan, Komunitas Satu Hati bersama Wartawan Unit DPRD Medan melaksanakan peringatan Nuzul Qur’an yang berlangsung di Komplek Asia Megamas, Jumat (22/04/22), malam.
 
Hadir dalam peringatan tersebut, Ketum Satu Hati, Sartijpto King, Ketua Panitia Gebyar Satu Hati, Said Ilham Assegaf, Ketua Satu Hati Medan, Acuan, Tokoh masyarakat Tionghoa Jono Ngatimin, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut Syafii Sitorus SH, Lurah Sukaramai II, Taufik Rambe, Perwakilan Forwaka Sumut, Zainul Arifin dan Wartawan Unit DPRD Medan.
 
Dalam sambutannya, Ketum Satu Hati Sartijpto King yang diwakilkan Wakil Ketua Umum Satu Hati, Susilo menyebutkan bahwa peringatan Nuzul Qur’an bertepatan dengan terbentuknya Komunitas Satu Hati pada 2018 atau tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan.
 
Lebih lanjut, Susilo mengatakan makna memperingati Nuzul Qur’an dimana sebagai introspeksi sebagai bahan perenungan sudah sejauh mana kita membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al Qur’an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.
 
Senada dengan Ketua Panitia Gebyar Ramadhan Safari Ramadhan, Said Ilham Assegaf SH, bahwa malam nuzulul qur’an menjadi momentum berharga bagi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan.
 
Dikatakannya, bahwa Nuzulul qur’an dimana malam diturunkannya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tepatnya Jumat 22 April 2022/ 1443 Hijriah.
 
“Acara ini diharapkan bukan hanya sekedar menjadi seremonial saja tetapi seluruh nilai-nilai aqidah didalamnya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ujarnya sembari pada bulan yang penuh Berkah ini untuk saling berbagi.
 
Sementara itu dalam ceramahnya, Ustad Fuad Akbar menyampaikan di bulan yang penuh anugerah ini semakin meningkatkan ketaqwaan. Artinya setelah selesai Ramadhan semakin taat dalam melaksanakan dan amalan lain seperti sedekah, tidak mudah Marah atau penyabar.
 
Dikatakannya, kita diharapkan lebih dekat lagi dengan Qur’an, karena puasa seharusnya selalu dirangkai dengan bacaan Al Qur’an. “Karena di bulan suci inilah turunnya Al-Qur’an, dan kita sebagai umat muslim di harapkan bisa lebih dekat lagi kepada Al Qur’an, sebagai firman tuhan, sebagai petunjuk dan sebagai pedoman hidup,” ujarnya.
 
Fuad menuturkan, bulan suci Ramadan sebagai pengingat kita untuk lebih dekat dengan kegiatan kegiatan keagamaan.”Jadi kami berharap untuk semua pejabat dan aparatur negara, walaupun puasa, tentu harus bisa terus berkinerja dengan baik, tidak harus jadi alasan kalau sedang puasa, justeru dengan berpuasa itu, harus banyak ibadah, dan niatkan bekerja itu sebagai ibadah,” pungkasnya.
 
Sebelum pelaksanaan peringatan Nuzul Qur’an, dilaksanakan berbuka bersama para Komunitas Satu Hati dengan para insan media yang berpos di DPRD Medan, acara ini dimeriahkan dengan Musisi Jalanan, Akustik Nobank and Friends yang menghibur warga dengan tembang religius saat berbuka.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Hermawati Warga jalan paku, Lingkungan III,  Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, kota Medan. Bersama Anaknya, Kamis (21/04/2022) Kemarin.

Hermawati, mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian terlapor bernama Sofyan Hasibuan (48) di Jalan Durung III Gg. Keluarga, Medan Marelan, Klumpang KB, Hamparan Perak, Deli Serdang.

Sofyan Hasibuan, dilaporkan oleh almarhum Muhammad Nur Hairullah, suami Hermawati atas penipuan jual beli tanah dengan surat palsu senilai Rp 200 juta rupiah. 

Kasus penipuan tersebut dilaporkan pada masa Muhammad Nur Hairullah semasa masih hidup dengan laporan polisi LP/ 29/ III/ 2020/ SPK Terpadu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 18 Maret 2020.

” Sudah jalan 2 tahun kasus ini bang, cuma tidak ada prosesnya, sampe sekarang terlapor berkeliaran dengan bebas,” terang Hermawati dengan mata berkaca-kaca yang mengingat amanah almarhum suaminya.

Saat ditemui Awak Media, Hermawati sedang berada disebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian terlapor Sofyan Hasibuan. Namun telapor tidak sedang berada dirumah tersebut.

” Kami datang kesini ingin bertemu dengan sofyan dan meminta pertanggung jawabannya bang, tapi dia tidak ada, istrinya yang ada,” Kata Hermawati.

Saat ditemui, Hermawati menceritakan, Istri terlapor Sofyan bernama Dewi yang juga turut ikut menanda tangani surat tanah palsu tersebut berkelit-kelit tentang keberadaan sang suaminya, Sofyan.

” Dia sempat mengatakan telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu dan setelah dibawa bukti-bukti surat, dia mulai mengakui ikut menanda tangani surat tanah palsu itu,” bebernya.

Hermawati yang datang bersama anaknya, meminta pertanggung jawaban kepada Dewi atas perbuatan Sofyan yang merupakan suaminya, tetapi Dewi tidak bisa menjawab.

” Seharusnya pihak kepolisian dapat bisa bertindak tegas sesuai prosedur, keberadaan rumah Sofyan dan Dewi pun sudah kami beritahu, tapi sudah 2 tahun laporan kami hanya berjalan ditempat,” cetusnya.

Kini Hermawati bersama keluarga mengaku sudah pasrah dan lelah tidak tahu mau kemana lagi melapor kasus tersebut kepada siapa.

” Saya tidak tahu lagi mau kemana bang, semogalah Kapolda Sumut mendengarkan keluhan saya ini. Karena Kasus ini sudah 2 tahun berjalan,” tutupnya.

Diketahui, Alm. Muhammad Nur Hairullah membeli sebidang tanah berukuran lebih kurang 100 meter x 61 meter senilai Rp 200 juta rupiah dari Sofyan Hasibuan pada 10 Maret 2020 dan terletak di Jalan Danau Makalona, Lingkungan X, Kekurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara. (aSp)​

Medanoke.com-Medan, Warga Katolik dari sejumlah gereja bagi-bagi Easter Egg setelah ibadah Paskah di Medan, Minggu (17/4). Hal itu terlihat di seputar kompleks Gereja Katolik Santo Petrus Medan Timur, Medan. Seluruh warga yang melintas, diberi telur yang sudah direbus. Sebelumnya, gereja juga memberi bantuan bahan makanan yang di dalamnya ada telur.

Pengurus Dewan Pastoral Paroki (DPP) Gereja Katolik Santo Petrus Medan Timur, Donna Yulietta Siagian, mengatakan telur rebus diidentikkan dengan Paskah. “Yang dibagi-bagi pada publik, tidak dihias sebagaimana lazimnya Easter Egg yang diperuntukkan bagi anak-anak dalam perayaan Paskah tradisi Katolik,” paparnya.

Didampingi sejumlah tokoh seperti Silvester Gultom dan anggota Putra/i Altar (Pakral) yang bertugas dalam rangkaian ibadah Paskah, Donna Siagian mengatakan membagi Easter Egg pada Paskah 2022 juga sebagai bentuk kebahagiaan karena kebaktian kali ini tidak lagi diikuti peraturan ketat protokol kesehatan serta dilakukan tatap muka. “Tapi di sini, sesuai anjuran Uskup Keuskupan Agung Medan Mgr Kornelius Sipayaung OFMCap dan Pastor Paroki Gereja Katolik St Petrus, tetap membatasi jumlah peserta ibadah. Caranya dengan menambah frekuensi kebaktian,” jelasnya.

Di gereja tersebut, kebatian dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah dan Paskah dengan tambahan gelombang ibadah. Kebaktian dilayani Ps Thomas Saragi OFMCap, RP Poliaman Purba OFMCap dan RP Hugolinus Malau OFMCap.

Hal serupa dilakukan di Gereja Katolik St Paulus Paroki Pangkalanbrandan yang dilayani Pastor Beno Ola Tage OFMCap dari Keusupan Agung Medan.

Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatra Utara dari Majelis Keuskupan Agung tersebut melayani mulai Kamis Putih dan Jumat Agung. “Kita bersyukur, pandemi sudah dapat diatas hingga lebih leluasa beribadah.

Tapi tetap taat protkes,” ujar Pastor Beno Ola Tage OFMCap. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan PMH yang diajukan Alamsyah, advokat di Deliserdang, terhadap perubahan Anggaran Dasar (AD) tentang pengangkatan kepengurusan Tiga Periode Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang dilakukan tanpa Munas.

Dengan putusan tersebut, maka masa kepemimpinan tiga periode Ketua Umum DPN Peradi yang dijabat Otto Hasibuan dinilai tidak sah.

Dalam temu pers seusai berbuka bersama, Alamsyah menyatakan bahwa gugatannya dikabulkan MA baru diketahuinya setelah ia melihat di SIPP Mahkamah Agung, namun ia belum menerima petikan dan putusannya. “Saya belum ada menerima putusannya. Setelah nanti saya terima, tentu akan dipelajari dulu. Apakah akan mengajukan eksekusi atau tidak, itu tergantung nanti,” tegasnya.

Dikatakannya, gugatan yang diajukannya itu terkait perubahan AD tanpa mekanisme organisasi. Perubahan tersebut dilakukan hanya melalui pleno dan bukan melalui Musyawarah Nasional (Munas).

Alamsyah sendiri mengaku ikut dalam Munas III DPN Peradi di Bogor pada 2020 lalu yang digelar secara zoom meting. Ia pun menyampaikan bahwa permasalahan perubahan AD melalui pleno ini dalam Munas Peradi tersebut.

“Saya dan kita semua sayang dengan Peradi. Kita ingin Peradi berjalan sesuai mekanisme aturan organisasi,” katanya.

Menyinggung isu bahwa dirinya sudah berdamai dengan pihak Otto, dengan tegas Alamsyah membantahnya. “Sampai saat ini belum ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk itu. Semua anggota Peradi itu bersaudara dan bersatu. Tidak ada perpecahan. Saya dan kawan-kawan melakukan gugatan, hanya untuk menegakkan aturan. Itu semua dilakukan untuk eksistensi organisasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah advokat yang tergabung dalam Peradi mengajukan gugatan atas perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Ketua Umum DPN Peradi. Sesuai AD hasil Munas, masa seseorang menjabat ketua umum hanya dibolehkan dua periode. Namun, DPN Peradi dibawa kepemimpinan Otto Hasibuan merubah AD itu melalui rapat pleno, dengan membolehkan masa jabatan tiga periode.

Perubahan AD tanpa mekanisme Munas itu membuat Alamsyah dan sejumlah advokat lain mengajukan gugatan. Alamsyah sendiri.menggugat melalui PN Lubuk Pakam. Sementara rekannya,Patar Silalahi ke Pengadilan Negeri Simalungun, Zulkifli ke PN Kisaran, Ronald Sitepu ke PN Karo dan Andreas Sinambela ke PN Jakarta Barat.

Dari semua gugatan itu, gugatan Alamsyah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 997/K/PDT tanggal 18 April 2022.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH didamping Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH, MH apresiasi Kajari Toba Samosir Baringin, SH, MH resmikan Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja, Rabu (20/4/2022) di Kantor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba.
 
Kajati Sumut Idianto memberikan apresiasinya secara virtual kepada Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Baringin SH, MH yang diikuti Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Toba.
 
“Semoga Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja ini dapat dijadikan tempat bagi masyarakat Toba dalam pelaksanan RJ, dimana dalam penerapan RJ seluruh elemen terutama JPU melihat esensinya dan berpedoman pada Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, ” kata Kajati Sumut Idianto.
 
Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, dengan kampung Restorative Justice ini, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dan juga karakter budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya di Toba.
 
Peresmian Rumah RJ di Sigumpar juga mendapat apresiasi dari Bupati Toba Poltak Sitorus dan langsung mengimbau kepada setiap kepala desa maupun BPD untuk segera membuat Peraturan Desa (PerDes) tentang Restorative Justice, karena program tersebut dinilai sangat baik dan berguna untuk masyarakat.
 
Pada acara peresmian Rumah Restorative Justice di Kecamatan Sigumpar juga dihadiri Pj. Sekda Kabupaten Toba Augus Sitorus, Ketua PN Balige, Dandim 0210/TU, Kepala Rutan Balige, Ephorus HKBP, Kepala Kantor Kementrtian Agama, Tokoh Adat Desa Sigumpar Barat, Tokoh Masyarakat Desa Sigumpar Barat, Tokoh Agama Desa Sigumpar Barat serta undangan lainnya.
 
Peresmian Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja telah tertuang dalam Perdes Desa Sigumpar Barat Kabupaten Toba yakni Perdes No 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice Desa Sigumpar Barat Kecamatan Sigumpar Tahun 2022.
 
Kegiatan peresmian Rumah RJ Sopo Adhyaksa Batak Naraja di Kecamatan Sigumpar juga diikuti secara virtual oleh Aspidum Arip Zahrulyani, SH, MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, SH, MH dan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH. Acara peresmian tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan acara berlangsung dengan sukses.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Adanya kegiatan Pemko Medan melakukan Mudik Gratis untuk semua masyarakat yang berada di kota Medan. Baik itu Buruh, Pekerja, Mahasiswa dan Pelajar sangat membantu dan bisa diapresiasi.

Ketua DPRD kota Medan, Hasyim SE mengatakan, Kegiatan mudik gratis yang dilaksanakan oleh Pemko Medan sangat kita apresiasi. “Karena sangat membantu masyarakat yang berada di Kota Medan. Dan hendak pulang kampung (alias mudik) jelang lebaran tahun ini” kata Hasyim. Saat dikonfirmasi Via selular Rabu (20/04/2022).

Dikatakannya, Mudik Gratis yang pertama kali dilaksanakan Pemko Medan sangat membantu sekali dari segi finansial. Dimana saat ini kita masih krisis ekonomi dampak dari pandemic. “Selain itu juga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Sebagaimana yang kita tahu, di saat mudik mobilitas kendaraan cukup tinggi. Tentunya dengan mudik gratis ini kemacetan lalu lintas sedikitnya berkurang”terang Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

Dihimbaunya, Kepada para pemudik alangkah baiknya tetap Protokol Kesehatan (Prokes). Alangkah baiknya nya kita mencegah sebelum terjadi. “Karena kita tahu, dampak dari Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sangat berbahaya sekali. Dapat menyebabkan kematian dan merusak perekonomian suatu negara yang terkena Covid-19” jelasnya.

Untuk itu, ujarnya mari kita tetap gunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Semua itu dilakukan agar terhindar dari covid-19. “Dan kepada para pemudik, kiranya bisa bertemu dengan keluarga, sanak saudara dihari Raya Idul Fitri 1443 H. Bisa saling bermaaf-maafan dihari yang fitri” kata Hasyim.

Ketua DPRD Medan yang juga Ketua DPC kota Medan Hasyim SE mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama warga kota Medan dimanapun berada. “Semoga dihari yang fitri ini semua dosa kita dihilangkan. Amin” harapnya.

Sebelumnya, Kadis Perhubungan kota Medan mengatakan, siapa saja masyarakat yang ingin mudik lebaran. Kami menyiapkan fasilitas armadanya. “Layanan ini khusus untuk warga, buruh, mahasiswa dan pelajar yang pekerja kota Medan hendak pulang kekampung halaman diwilayah Sumatera Utara” terangnya.

Dikatakannya, bagi warga yang hendak mudik gratis tidak dibatasi armadanya. Pendaftaran mulai dibuka pada 20-25 April 2022 dari pukul 10.00 Wib s/d 16.00 Wib. “Tempat pendaftarannya ada diPosko Dishub kota Medan sisi jalan Pulau Pinang Lapangan Merdeka. Bisa juga mendaftarkan online lewat-mudik bareng.pemkomedan.go.id” jelasnya.

Lanjutnya, Keberangkatan dimulai 29,30 April dan 1 Mei 2022. Titik kumpul keberangkatan dilapangan Merdeka Medan.

Ditambahkannya, Adapun rute perjalanan mudik gratis antara lain. 1. Medan-Rantau Prapat-Kota Pinang-Gunung Tua-Palas-Sibuhuan. 2. Medan-Prapat-Sipirok-Sidempuan-Penyambungan-Natal. 3 Medan-Tarutung-Sibolga. 4. Medan-Sidikalang-Pakpak Bharat.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Musyawarah daerah luar biasa (Musydalub) pimpinan daerah ikatan pelajar al washliyah kota medan digelar pada minggu semalam 17/03/2022 di Universitas Al Washliyah Kota medan dan di hadiri oleh unsur pimpinan kecamatan Ikatan pelajar al Washliyah se kota medan serta kader Ikatan pelajar al washliyah se kota medan.

Musyawarah daerah luar biasa (Musydalub) ini berlangsung Aman dan Kondusif setelah di buka langsung oleh ketua pimpinan wilayah Ikatan pelajar Al washliyah provinsi Sumatera Utara, Mhd Amril Harahap dalam sambutanya Amril mengatakan, “Sudah saatnya ikatan pelajar Al washliyah kota medan mampu menjadi barometer ya IPA di Sumatera Utara karena posisi Kota medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara maka jabatan sebagai PD IPA Kota Medan ini adalah jabatan seksi yang harus dijalankan dengan baik serta bergandengan tangan dengan PW IPA Sumut yg juga berdomisili di medan segala apa pun itu kalau PW dan PD berjalan dengan baik insya allah IPA kita ini akan terukur di sumatera utara ,” Ujar Amril

Kemudian dilanjutkan dengan agenda sidang Musdalub PD IPA Kota Medan dan terpilihlah Ahmad Irham Tajhi sebagai ketua setelah di tetapkan dan di sepakati oleh peserta Musydalub PD IPA Kota Medan. saat di konfirmasi Irham mengatakan bahwa ini adalah amanah dari seluruh kader IPA di kota Medan. “Saya akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini sesuai amanah organisasi dengan baik dan benar serta selalu berpegang teguh dan kordinasi yang baik dengan pimpinan di atas saya, karena kita menyadari IPA kota Medan ini akan kembali ke masa emasnya apabila di bangun komunikasi ke seluruh aspek baik dari luar maupun dari dalam. “pungkas Irham..

Irham juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan konsolidasi organisasi dan perbaikan ke bawah sampai ke tingkat ranting hal ini di anggap sangat serius untuk elektabilitas organisasi kedepan, saya dan kawan kawan IPA kota Medan akan menindak tegas apabila masih ada oknum yang mengaku ngaku sebagai Pengurus PD IPA Kota Medan kami bersama PW IPA Sumut telah sepakat akan melaporkan ke pihak yang berwajib apabila terjadi hal demikian ” tutup Irham dengan tegas.(red)

Medanoke.com– Medan, Forum Wartawan Keaksaan Tinggi Sumatra Utara,dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan berbuka bersama dengan anak anak panti asuhan Al-Jam,yatul Washliyah yang berada di jalan Karya Medan jumat (15/4/22)

Kegiatan berbuka puasa juga di barengi dengan pembagian sembako serta santunan uang yang di serahkan langsung Ketua Panitia safari ramadhan Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar Kepada Martoni Manik selaku pengurus Panti Asuhan.

Dalam sambutannya ketua panitia safari ramadhan Zainul menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap anak anak panti asuhan.engucapkan terimakasih kepada Bapak Kajatisu Idianto SH,MH,Wakajatisu H,Edyward Kaban,Asintel Kejatisu I,Made Sudarmawan SH,Kejari Medan Teuku Rahmatsyah SH,dan Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan SH atas dukungan bakti sosial Safarai Ramadhan 1443 H.

Harapanya bantuan sembako dan uang santunan dapat bermanfaat kepada anak anak panti asuhan,ujar Zainul Arifin.

Di kesempatan itu Martoni juga mengucapakan terimakasih kepada Forwaka Sumut yang telah berbagi kepada Panti Asuhan Al Washliyah.

Terimakasih kepada ketua panitia Safari Ramadhan Forwaka Sumut Zainul Arifin ,Ketua Forwaka Sumut Martohap serta para pebgurus Forwaka Sumut.

Ia menyebutkan sampai saat ini jumlah penghuni panti asuhan sevanyak 85 orang di mana 35 orang diantaranya wanita.kegiatan tersebut juga di Isi dengan Tausiyah yang di sampaikan Ketua Majelis Dakwah Muhyidin Nasution dalam tausyahnya mengatakan bahwa peran Media sat ini di perlukan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Saat ini peran jurnalis benar benar nyata dalam menegaskan Supremasi Hukum ucapnya sembRi kalau jurnalis terlaksana maka surga menanti.

Beliau juga mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak sombong dalam mengemban amanah dan bermabfaat kepada umat sehingga dapat meningkatkan kesejateraan dalam kegiaran tersebut juga di hadiri Ketua dan bendahara Forwakum Sumut Aris Rinaldi dan Reza Daeng.

Sebelumnya rangkaian safari ramadhan telah di laksanakan pembagian sembako dan santunan uang kepada Fakir Miskin,Penyandang Disabilitas,dan anak yatim Piatu yang di serahkan secara simbolis Kejati Sumatera Utara Idianto SH MH, yang di wakili Wakajatisu H,Edyward Kaban SH MH,bersama Ketua Tim Safari Ranadhan Forwaka Sumut Zaibul Arifin Siregar yang berlangsung di pelataran masjid Al Qisth kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.(aSp)

Medanoke.com- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Kamis (14/4/2022).

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu:
I selaku Anggota Verifikator pada Kementerian Perdagangan RI, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022;

EJ selaku Anggota Verifikator pada Kementerian Perdagangan RI, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022;

FO selaku Anggota Verifikator pada Kementerian Perdagangan RI, diperiksa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022; S selaku Anggota Verifikator pada Kementerian Perdagangan RI, diperiksa terkait

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Safari Ramadhan 1443 Hijriah Forwaka Sumut (Forum Wartawan Kejaksaan Timggi Sumatera Utara) bersama Kejati Sumut, dimulai dengan penyerahan bingkisan & santunan secara simbolis ke peyandang disabilitas, dhuafa dan anak yatim, oleh Kajati Sumut yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Kejaksaa Tinggi Sumut, Edyward Kaban SH MH di depan Masjid Al Qisth, kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Jln AH Nasution, Medan, dengan memenuhi standar prokes, rabu (13/4/22)
 
Didampingi Kasi Penkum Kejatisu, Yos A Tarigan SH MH, Kasi E Bidang Intel Kejatisu, Donel Simanjuntak dan Kasi D Bidang Intel Kejatisu, Olan Pasaribu, Wakajatisu, Edyward Kaban menyatakan bahwa kejaksaan mendukung penuh kegiatan positif & berguna bagi sesama.
 
Kegiatan sosial yang diketuai oleh Ketua Panitia Zainul Arifin Siregar ini, bantuan & santunan ini diberikan langsung ke masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak oleh covid 19, setelah melalui proses seleksi & pendataan.
 
Senada, Ketua Forwaka Sumut, Martohap Simarsoit SH dan ketua Panitia Safari Ramadhan Forwaka Sumut 2022, mengucapkan rasa terimakasih yang sebesarnya kepada Kajati Sumut, Idianto SH MH, atas bantuanya dan rasa keperdulianya terhadap sesama dan ucapan terimakasih kepada para Jurnalis yang tergabung di Forwaka Sumut yang  turut serta membantu pelaksanaan kegiatan, tanpa memandang unsur SARA sebagai wujud solidaritas.
 
Penyerahan secara simbolis ini pun menjadi momentum dimulainya rangkaian kegiatan Safari Ramadhan  yang bertema “Merajut Tali Silaturahmi Dibulan Suci Ramadhan Yang Penuh Berkah Dengan Ibadah & Sedekah.”
 
Rencananya Safari Ramadhan ini akan digelar selama 3 hari, dengan rangkaian kegiatan seperti menyalurkan bantuan sembako langsumg ke masyarakat yamg terdampak oleh pandemi,  penyerahan santunan ke panti panti asuhan dan ditutup dengan pembagian takjil kepada pengemudi/ penumpang kenderaan yang tidak sempat atau tidak dapat berbuka puasa tepat waktu dirumahnya.(aSp)
 

Medanoke.com- Jakarta, Pada Selasa 12 April 2022 bertempat di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Keramat Raya 104 Jakarta, Jaksa Agung RI Burhanuddin didampingi Kepala Biro Umum Ponco Hartanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto dan Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi melakukan kunjungan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf beserta jajaran Pengurus Besar NU Pusat.

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung RI menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026, sekaligus memohon dukungan dalam rangka penegakan hukum terutama saat ini sedang melakukan penindakan kasus-kasus korupsi.
“Saya juga berharap NU dapat berperan dalam penerapan nilai-nilai lokal di berbagai Rumah Restoratif yang dibentuk seluruh Indonesia sebagai program yang saat ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” ujar Jaksa Agung RI.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa kunjungan Jaksa Agung RI sangat memiliki makna yang luar biasa dalam rangka menjalin kerjasama antara NU dengan Kejaksaan RI terutama pembinaan di bidang hukum bagi sekitar 20.000 pesantren-pesantren dan madrasah yang dimiliki oleh NU di seluruh Indonesia, dimana membutuhkan pencerahan di bidang hukum dengan menggalakkan program Jaksa Masuk Pesantren.
Selanjutnya Jaksa Agung RI dengan Ketua Umum PBNU bersepakat untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) sehingga terjalin kerjasama yang erat dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum di masyarakat.
 
Kunjungan silaturahmi antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Umum PBNU dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus Covid-19.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu 06/4/22 kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana kredit senilai Rp1,3 Milyar di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pematangsiantar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum diruang sidang Cakra VII Senin kemarin.
 
Dalam persidangan terungkap modus operandi terdakwa yaitu melakukan penyaluran dana kredit ke Perusahaan Daerah Pembangunan & Aneka Usaha (PD PAUS) Kota Pematangsiantar. Pinjaman tersebut diajukan oleh direksi maupun pegawai PD Paus terungkap dalam persidangan,
 
 
Saksi Herowhin Tumpal Fernando Sinaga dan Pintalius yang menjabat Direktur Umum dan Keuangan PD Paus pada saat 2014-2015, membenarkan kalau PD PAUS ada melakukan pengajuan peminjaman dana kredit untuk pembelian lahan sawit di Labuhan Batu Selatan dan mengarahkan agar para direksi maupun pegawai untuk membeli lahan tersebut.
 
Namun dalam perjalanan lahan sawit yang dibayarkan melalui dana kredit para karyawan itu tidak pernah menjadi asset PD Paus. “Usulan peminjaman dana kredit ke BTN Cabang Pematangsiantar itu disampaikan dalam rapat direks.i Akan tetapi tidak pernah menjadi asset PD PAUS,” ucap Pintalius Waruhu dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Mohammad Yusafrihadi Girsang tersebut.
 
Setelah pencairan dana kredit sekira Desember 2014, tampak keganjilan diantaranya, Februari 2015 saksi diminta untuk datang ke Kantor PD PAUS yang berada di Gedung Juang Kota Pematang Siantar oleh terdakwa untuk menandatangi sejumlah perjanjian peminjaman dana kredit dengan pihak Bank Plat Merah tersebut (BTN)
 
 
Saksi mengsku dirinya ditelepon oleh terdakwa agar kembali ke Siantar, sementara saat itu saksi sedang berada di Jakarta untuk mengantarkan orangtuanya berobat.
 
“Keesokan harinya saksi didatangi Eduwater Purba selaku Pimpinan Cabang BTN Pematang Siantar, agar meneken sejumlah perjanjian termasuk jaminan PD Paus. Hal itu untuk dijelaskan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran,” ujarnya saksi.
 
 
Dalam persidangan terungkap juga dalam persidangan, Sebut Pintalius lagi, meski pembayaran bersifat perorangan akan tetapi karyawan yang meminjam tidak pernah dipotong gajinya termasuk anggaran dari PD Paus pun tidak berkurang.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Viktor, salah seorang staff keuangan di PAUS. ia membenarkan bahwa dirinya merupakan satu dari puluhan karyawan yang diperintah secara sistematis untuk melakukan pinjaman ke BTN, akan tetapi semua pinjaman senilai Rp43 juta langsung diserahkan kepada Pintalius.
 
Dia juga menerangkan bahwa pembayaran cicilan selama empat tahun, untuk perbulan satu juta lebih. “Jadi setelah uang cair diserahkan kepada saksi Pintalius karena itu perintah terdakwa,” Ujarnya.
 
Bahkan ketika dia berhenti bekerja dari PD PAUS sekitar 2015, saksi pun meminta pihak perusahaan melunasi agar tidak ada permasalahan kepada dirinya terkait peminjaman atas nama karyawan tersebut. Terlebih lagi peminjaman tersebut atas perintah bukan inisiatif para karyawan PD PAUS.
 
Kemudian menyikapi itu, Anggota majelis hakim Eliwarti mempertanyakan kebenaran kepada Pintalius tentang kesaksian Viktor tersebut, dibenarkan Pintalius.
 
Dikatakan Pintalius uang pengajuan peminjaman total Rp1,3 Milyar lebih ini pun terkumpul dari sembilan penarikan karyawan karena cair tidak serentak. Dan uang itu setiap pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa.
 
Kemudian terdakwa memerintahkan saksi melakukan transfer kepada Pandapotan Pulungan sebesar Rp 1 Milyar 50 juta, sedangkan sisa untuk terdakwa.Saksi juga diperintahkan terdakwa untuk menyetorkan uang kepada Paian dan Cyrus Sinaga sebesar Rp100 juta.
 
Namun sekitar 2015, Pintalius mengundurkan diri karena tak tahan lagi rumahnya terus diteror. Dan dikuatkan nya lahan dari hasil tersebut tidak diketahui lagi nasibnya. Saksi menuturkan tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut, Dirut dan para direksi lainnya.
 
Meski terdakwa menyangkal keterangan para saksi, namun saksi tetap pada keterangan yang disampaikannya dibawah sumpah.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Medan, Jumat (1/4/22) meresmikan gedung kantor baru di Jalan Pelangi No.23, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.
 
Sebelumnya, DPD Partai Perindo Kota Medan bersekretariat di gedung yang sama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kecamatan Medan Polonia, Medan.
 
Ketua DPD Perindo Medan, Dolli Sinaga, mengatakan peresmian kantor baru ini merupakan wujud soliditas sekaligus komitmen mereka untuk terus hadir secara dekat dan memberikan manfaat pada masyarakat.
 
Dihadiri oleh Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dan jajaran pengurus DPW serta jajaran pengurus Perindo se-Kota Medan, secara resmi mengaktifkan kantor tersebut.
 
Dengan kantor baru ini, dia berharap kerja-kerja politik Perindo di Medan bisa semakin intensif. Khususnya untuk memenuhi target 1 fraksi di DPRD Kota Medan hasil pemilu legislatif 2024 mendatang.
 
“Ini adalah kantor yang sederhana. Tapi ini lah bentuk soliditas kami,” ujar Doli yag didampingi oleh Sekretaris DPD Partai Perindo Medan, Marwan SH dan Bendahara DPD Perindo Medan, Robin Yip Ho.
 
Hadir mewakili Ketua DPC Perindo se-Kota Medan, Ketua DPC Perindo Medan Deli, Hendra Sandi Siagian, memberi ucapan selamat kepada DPD Perindo Medan atas peresmian kantor baru ini. Hendra berharap, kantor ini dapat menjadi pusat gerakan politik Partai Perindo di Kota Medan.
 
“Kita siap merapatkan barisan untuk memajukan Perindo di Kota Medan. Untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera,” ujar Hendra.
 
Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, memberikan apresiasi keberadaan kantor baru yang bisa dibuka sekira 1 bukan setelah Perindo Medan ditetapkan. Rudi berharap dengan kantor baru dan pengurus baru, maka ada semangat baru, kinerja baru dan target baru yang lebih besar.
 
Rudi juga mengingatkan agar kantor baru ini dapat semakin memacu soliditas para kader Perindo di Kota Medan untuk mencapai target mulai Partai Perindo, yakni mewujudkan Indonesia Sejahtera, Sumatera Utara Sejahtera dan Kota Medan sejahtera.
 
“Bersama belum tentu solid. Bersama belum tentu satu tujuan. Makanya kita sejak awal ingin membangun soliditas dengan semuanya. Hanya dengan solidiuats target-target kita bisa tercapai,” pungkasnya mengakhiri pidatonya.(aSp)

Medanoke.com- Deli Serdang, Polresta Deli Serdang kembali melaksanakan kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Jln. Sei Mencirim Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Wakapolda Sumut Brigjen. Pol. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. dan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol. Joas Feriko Panjaitan, SIK didampingi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, diawali dengan kegiatan Zoom meeting Pemantauan Vaksinasi Massal Serentak Seluruh Indonesia Oleh Bapak Wakapolri dari SMK Negeri 1 Sukalarang Sukabumi Polda Jabar. Kamis (31/03/2022).

Dalam keterangannya Wakapolda Sumut Brigjen. Pol. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, Kegiatan Vaksinasi yang kita laksanakan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dan untuk hari ini kita laksanakan di Sei Mencirim Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

” Kita langsung turun melakukan Pemantauan dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi berjalan aman dan baik “ Tutur Wakapolda.

“ Untuk pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 hari ini kita laksanakan di Sei Mencirim Desa Payageli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Kita bekerjasama dengan Pemerintahan Kab. Deli Serdang dan Kita juga menurunkan Tim Vaksinator dari Seksi Dokkes Polresta Deli Serdang dalam rangka menindak lanjuti arahan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar kewilayahan meningkatkan dan memperkuat percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya laju Pertumbuhan Virus Covid-19 menjelang Bulan Suci Ramadhan “, Ungkap Wakapolda Sumut.

“ Kita pastikan masyarakat betul-betul sudah melaksanakan Vaksinasi Covid-19, baik Dosis I, II dan III (Booster) dengan baik. Harapan kita Warga masyarakat dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk mendapatkan Vaksinasi sehingga kita dapat terus memacu percepatan Pelaksanaan Vaksinasi di Kab. Deli Serdang dalam upaya mencegah laju penyebaran Virus Covid-19 “, tambahnya.

Saat ditemui oleh awak media ini, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH Juga menambahkan, bagi warga masyarakat yang telah mendapatkan Vaksinasi, Kita himbau agar jangan melalaikan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan, hal tersebut agar dibiasakan dan jadikan disiplin dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari.

“Walaupun telah mendapatkan Vaksinasi, Kita himbau agar jangan melalaikan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan seperti, selalu pakai masker, selalu Cuci tangan, hindari kerumunan, gunakan cairan disinfektan dan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan tersebut kita jadiakan sebagai kebiasaan dan Disiplin dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari demi keselamatan kita bersama “, harap Kombes Pol Irsan.(aSp)

.

Medanoke.com- Medan, Diusia senjanya yang beranjak hampir se-abad, Gandaria Siringo-ringo, nenek umur 96 tahun ini nyaris merasakan dinginnya jeruji besi penjara, karena dilaporkan ke pihak berwenang dengan tuduhan sebagai pelaku pengerusakan. Namun kini ia akhirnya bisa bernafas lega setelah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI menyetujui usulan Kejaksaan Negeri Samosir melakukan penghentian penuntutan dengan penerapan restorative justice atau keadilan restoratif.
 
Menindaklanjuti hal ini, Kamis (24/3/2022) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir Andi Adikawira Putera, SH, MH memimpin langsung kegiatan penghentian penuntutan terhadap Gandaria Siringo-ringo di Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.
 
Kajari Samosir melakukan penghentian penuntutan langsung di rumah tersangka dan korban yang melaporkan tersangka ikut menyaksikan.
 
 
“Ini adalah penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif yang kedua dalam tahun ini,” kata Kajari Samosir didampingi Kasi Intel Tulus Yunus Abdi.
 
Lebih lanjut Andi Adikawira Putera menyampaikan, bahwa perkara ini berawal pada Jumat (24/5/2019) Mei 2019, dimana saksi korban Leonardo Sitanggang pergi menuju lokasi ladang di Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Sekitar pukul 10.50 wib, tiba di lokasi kejadian, saksi korban melihat tanaman coklat miliknya tengah ditebangi dan melihat tersangka II Dedi Lumbanraja bersama Salomo Lumbanraja sedang menebangi tanaman pisang dan kemiri dengan menggunakan parang sedangkan tersangka I Gandaria Siringoringo (96 tahun) menyuruh untuk menebangi tanaman pisang dan kemiri agar nanti dapat ditanami jagung dan duduk sambil melihat-lihat penebangan tersebut, melihat hal tersebut saksi korban beradu mulut dengan tersangka mengenai tanaman yang ditebang dan kepemilikan tanah yang ada.
Setelah beradu mulut saksi korban lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi, sebelum saksi korban meninggalkan lokasi kejadian saksi korban terlebih dahulu mengambil foto tersangka menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) kali.
 
 
Dalam perkara ini, lanjut Kajari tersangka Gandaria Siringo-ringo melanggar pasal 406 ayat (1) j.o pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (pengrusakan tanaman).
 
“Tahapan pelaksanaan RJ ini sudah sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020, setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, Kajari Samosir mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan No.2544/L.2/Eoh.1/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022, sekaligus sebagai pertanda status tersangka dipulihkan,” tandas Andi Adikawira Putera.
 
Sementara Kasi Intel Tulus Yunus Abdi menyampaikan bahwa alasan penghentian penuntutan ini, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, pasal yang disangkakan hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, korban dan Keluarganya merespon positif keinginan tersangka untuk meminta maaf atau berdamai dengan korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
 
“Selain kepentingan korban, juga dipertimbangkan kepentingan pihak lain yaitu tersangka sudah berusia 96 tahun,” tandasnya. 
 
Dengan adanya perdamaian ini, lanjut Tulus Yunus keadaan diharapkan dapat menjadi pulih seperti semula dan tidak ada dendam antara tersangka kepada korban, dan korban memaafkan tersangka dengan ikhlas.
 
Di akhir kegiatan penghentian penuntutan kepada Gandaria Siringo-ringo, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putera memberikan bantuan sembako kepada tersangka dan korban.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UNIVA Medan, Ismail Siregar berharap kepada perwakilan mahasiswa pengurus organisasi yang di panggil ke Istana Negara tetap kritis.(24/4/22).
 
Sebelumnya, beberapa orang pengurus organisasi mahasiswa yang  di panggil ke Istana Negara pada hari Rabu, 23 Maret 2022 kemarin. “Hal ini patut kita apresiasi yang di mana para pengurus organisasi Mahasiswa sampai saat ini masi bisa  memberikan Sumbangsi Pemikiran kepada pemerintahan yang bertujuan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia [ NKRI ] demi terjaganya kedaulatan Bangsa dan Negara, ” ujar Ismail Siregar, selaku Ketua MPM Univa Medan.
 
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Presiden dan para ketua organisasi mahasiswa membahas sejumlah hal, mulai dari program Rumah Kebangsaan, ibu kota negara , hingga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
 
Selain itu, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus yaitu
Rumah Rumah Kebangsaan, “Kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama, dalam keterangannya usai pertemuan.
 
Raihan Ariatama menuturkan, Rumah Kebangsaan juga merupakan salah satu bentuk upaya Kelompok Cipayung Plus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi ke depan. “Harapannya muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,” ungkap Raihan.
 
 
Terkait pemindahan ibu kota negara (IKN), Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen untuk mendukung program tersebut agar bisa berjalan dengan baik.
Program tersebut juga diharapkan dapat menjadi prestasi dan wibawa dari Presiden Jokowi di mata dunia ke depannya.
 
Turut hadir dalam audensi tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
 
 
Sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi selalu berpesan agar kaum muda bisa terus berkreasi dan berinovasi. “Pesan presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif tapi tidak meninggalkan daya kritisnya dan pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,” ujar Raihan menambahkan.
 
Mereka yang hadir dalam audiensi dengan Presiden yaitu:
1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI);
2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI);
3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Maha esa zsiswa Islam Indonesia (PB PMII);
4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI);
5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI)
6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM)
7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI);
8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII)
10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS)
11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI)
12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).
 
Selepas pertemuan, berbagai komentar  masyrakat muncul  di media sosial. Masyrakat berharap mahasiswa tetap kritis dan memberikan sumbangsi pemikiran yang bersifat membangun kebaikan terhadap pemerintahan kedepannya.
 

Atas dasar itu Ismail juga berharap kepada seluruh Mahasiswa/I di seluruh tana air Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar tetap menjaga nama baik korps mahasiswa., tetap Kritis dan menyumbangkan pemikiran- pemikiran yang membangun pemerintahan sesuai dengan SUMPAH MAHASISWA INDONESIA.(aSp)

Medanoke.com- Sidimpuan, Gelombang desakan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi belanja tidak terduga (BTT) pada kegiatan Operasional Monitoring Covid-19 TA 2020 di Dinas Kesehatan Padangsidimpuan, terus bergulir.
 
Kejari Padangsidimpuan yang notabene menyidik kasus tersebut, terkesan “senyap” menginformasikan perkembangan penyidikannya.
“Kita merasa heran, pasca usai mutasi Kajari yang lama, Bapak Hendry Silitonga, perkembangan kasus dugaan korupsi BTT itu seakan ‘jalan di tempat’. Ada apa dengan Kejari Padangsidimpuan,” ujar Mardan Eriansyah Siregar, SSos, Ketua DPD JPKP Kota Padangsidimpuan ke awak media, Selasa (22/3/2022) siang.
Padahal, kata Mardan, sewaktu Kajari yang lama, Hendry Silitonga, menjabat, Kejari Padangsidimpuan sempat mengutarakan ke publik kalau kepastian hukum akan diambil terkait kasus tersebut, seusai mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga independen.
 
Namun, sebut Mardan, mengapa hingga kini tak kunjung ada perkembangannya. Untuk itu, mardan mendesak pihak Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan untuk segera menetapkan tersangka dari kasus tersebut.
“Soal siapa tersangkanya tanya wartawan, ,tanya penyidiknyalah, bang, Itu kan Hak penyidik , Kita tidak tahu. Dan kalau pun di SP3-kan, “maunya diumumkan dong, ke publik. Seharusnya Kejari terbuka dalam permasalahan ini, ” Jangan diam”, Ada apa ini ?, berani tidak Kajari yang baru, Bapak Jasmin Manullang, mengungkap kasus tersebut?,” Ungkap Mardan dengan nada heran.
Menurut Mardan, kasus tersebut layak untuk diusut tuntas. Apalagi, Mardan dapat informasi, bahwa Kajari yang lama telah melakukan pemaparan terkait kasus itu di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), pada kegiatan supervisi, sebelum dirinya dimutasi. Dan informasinya, Kajari yang lama, mendapat apresiasi dan kasus itu jadi atensi.
“Maka dari itu, ini harus diusut tuntas. Kajari yang baru harus segera bekerja bersama jajarannya.
 
Perintah Bapak Jaksa Agung RI jelas, agar berlaku profesional dalam menangani berbagai kasus, apalagi terkait dugaan korupsi dana Covid-19,” tegas Mardan.
Sementara, Julianto Sihombing selaku Ketua Transparansi Pengawal Pengguna Anggaran menanggapi tentang masih “senyap” nya perkembangan kasus dugaan korupsi belanja tidak terduga (BTT) pada kegiatan Operasional Monitoring Covid-19 TA 2020 di Dinas Kesehatan Padangsidimpuan, “sudah selayaknya pihak Kejaksaan Tinggi mengambil alih kasus tersebut, jangan sampai publik menjadi bertanya-tanya tentang tindaklanjut persoalan perkembangan kasus dugaan korupsi. Itupun kalau Kajari Padangsidimpuan yang baru tidak mampu meneruskan perkembangan kasus itu, “tuturnya.
 
Dalam perkembangan kasus tersebut diharapkan, “para Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas sehingga menjadi terang-benderang terhadap kasus dugaan Korupsi yang berada di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan,”pungkasnya.(aSp)

Medanoke.com- Medsn, Kejati Sumut buka Hotline laporan/ aduan masyarakat, jika menjadi korban maafia tanah atau setidaknya mengetahui adanya mafia tanah.
 
Hal ini merupakan kebijakan Jaksa Agung ST Burhanuddin, untuk kemudian diteruskan ke setiap  Kejaksaan Tinggi ditingkat provinsk se-Indonesia.
 
ST Burhanuddin menyampaikan bajwa, upaya memberantas mafia tanah merupakan hal krusial. Hal ini mengingat sepak terjang para mafia tanah sangat meresahkan masyarakat. Selain me wanghambat proses pembangunan nasional, mafia tanah juga dapat memicu terjadinya konflik sosial yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.
 
Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan selur wauh jajaran kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
 
Sejak awal Desember 2021, seluruh Kejaksaan telah mengumpulkan seluruh jajaran dan demikian pula Kejati Sumut telah bergerak cepat, terukur, strategis dan profesional menindak lanjuti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 16 tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 tentang pemberantasan mafia tanah.
 
Menindak lanjuti hal itu, Kejati Sumut telah membuka Hotline Aduan 0812-7790-0910 untuk menerima laporan jika masyarakat mengetahui atau menjadi korban. Terkait dengan adanya pemberitaan di salah satu media online bahwa oknum Jaksa Sumut jadi kaki tangan mafia merampas tanah rakyat.
 
Saat dikonfirmasi kepada Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan, Selasa (22/3/2022) menyampaikan agar jurnalis atau LSM yang menuliskan berita tersebut melaporkannya secara tertulis dengan data-data yang lengkap dan akurat.
 
“Apabila benar ada dugaan jaksa melakukan hal yang menyimpang terkait tanah segera melaporkan ke Kejati Sumut, Pimpinan akan jamin, dan merahasiakan identitas pelapor dengan bukti awal yang kuat,” katanya.
 
Dalam pemberitaan di media online tersebut juga disebutkan Kejaksaan Tinggi Sumut menerima gratifikasi atas lahan eks HGU PTPN II secara tidak sah seluas 10 hektare yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Yos A Tarigan menegaskan bahwa tanah tersebut telah melalui proses pemberian hak sesuai peraturan perundang-undangan.
 
“Tanah tersebut sudah masuk dalam Penetapan Nominatif sebagai penerima hak berikutnya dan tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, secara peraturan perundang-undangan, Kejati Sumut akan menyelesaikan proses penyertifikatan,” tandasnya.
 
Terkait tanah, tentunya tidak hanya masyarakat umum dapat melapor atau meminta pendapat hukum, namun Pemerintah/Negara, BUMN seperti PTPN di Sumut dalam permasalahan aset tanah negara dapat meminta kajian hukum kepada bidang Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejatisu berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan.
 
“Dalam upaya penyelamatan aset PTPN, Kejati Sumut selaku jaksa pengacara negara (JPN) sebelumnya telah membentuk Adhyaksa Estate di perkebunan dan Adhyaksa Corner di Kantor Gubsu. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan JPN memberikan pelayanan hukum dalam upaya penyelamatan aset negara, ” tandasnya.
 
Harapan kita, lanjut Yos setiap laporan yang disampaikan ke Kejati Sumut agar didukung data dan fakta yang kuat. Kita akan proses setiap pengaduan yang berkaitan dengan mafia tanah. Apabila laporan yang diberikan tidak terbukti akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melaporkan.
 
Lebih lanjut Yos menyampaikan Kejati Sumut sangat atensi terhadap permasalahan hukum, khususnya mafia tanah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah.
 
“Pimpinan kita pak Kajati juga telah bertindak cepat dalam menangani pengaduan mafia tanah yang telah ditelusuri dan ditindaklanjuti bidang Intelijen dan Pidsus, bahkan sudah ada yang ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, yaitu kasus Suaka Margasatwa Langkat ya.
(aSp)

Medanoke.com- Medan, Rudiawan Sitorus, Anggota DPRD Kota Medan, mendorong pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng (migor) dan memstabilkan harga pasar menjelang bulan suci Ramadan, yamg biasanya mengalami lonjakan kenaikan.
 
Selama ini, menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru dipastikan pasar mengalami lonjalan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah harus punya andil besar untuk mengendalikan setiap harga kebutuhan pokok. Terlebih harga minyak goreng menjelang bulan puasa tahun ini,” ujar Rudiawan Sitorus saat ditemui diruang kerjanya (23/03/22).
 
Kebijakan pemerintah mencabut penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pekan lalu, mengakibatkan harga komoditas tersebut semakin mahal.
 
Berdasarkan pantauannya di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumatera Utara, harga minyak goreng curah menyentuh Rp14 ribu per liter. Minyak goreng kemasan sederhana dan premium berkisar Rp18 ribuan hingga Rp20 ribuan lebih/ liter.
 
Sementara Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06/2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng.
 
“Ekonomi rakyat itu sangat tergantung ke UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sementara pelaku UMKM di Indonesia, khususnya Kota Medan sangat bergantung minyak goreng,” kata dia.
 
Penggunaan minyak goreng bagi pelaku UMKM di Kota Medan, kata dia, berdampak besar terhadap biaya produksi sehingga memengaruhi daya beli masyarakat setempat.
 
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, jumlah pelaku UMKM yang dibina Pemko Medan sekitar 27.000 unit dari total 70.000 unit yang terdata.
 
“Ini akan bernasib tidak baik bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Saya mengusulkan agar diberlakukan kembali HET minyak goreng,” kata Rudiawan.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) resmi dikukuhkan pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jumat (18/3/2022).
Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi, SH usai dikukuhkan dalam sambutannya mengatakan, Forwakum Sumut merupakan sarana untuk bersosial, berdiskusi, berdialog, dan mewujudkan kreatifitas berbakti terhadap bangsa, negara dan agama.
 
“Atas berbagai pertimbangan inilah maka dibentuk wadah Forwakum Sumut untuk menghimpun wartawan. Telah disepakati dengan musyawarah untuk mufakat, lalu diresmikan berdasarkan kepentingan bersama,” ungkapnya.
 
Kajati Sumut Idianto diwakili Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan selamat kepada Forwakum Sumut atas acara yang telah berlangsung.
 
“Saya cukup bangga dan senang bagiamana keinginan teman-teman Forwakum Sumut semangat membentuk organisasi, ditengah-tengah kesibukan profesi dapat membangun organisasi semoga Ketua Forwakum Sumut dapat mengayomi anggotanya,” ucap Yos mantan Kasi Pidum Kejari Deliserdang.
 
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah mengharapkan Forwakum Sumut
semakin sinergi dan menjalankan kontrol sosial.
 
“Saya lihat sejauh ini wartawan di Forwakum sudah profesional mentaati kode etik dan Undang-Undang Pers. Semoga semakin sinergi, semakin kompak memberitakan yang edukasi, yang ada manfaatnya dan juga bisa menjadi sarana kontrol bagi penegak hukum,” kata Kajari.
 
Dirinya juga menyebut, event-event yang telah berjalan juga kedepan bukan hanya Bansos.
 
“Meski itu tetap, di bulan puasa nanti bergabung lagi kita melakukan kegiatan sosial,” ujar Rahmatsyah yang gemar bermain sepak bola.
 
Begitu juga Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik melalui Wakil Ketua Bidang Advokasi Amrizal mengutarkan ucapan selamat dan mengingatkan wartawan Forwakum Sumut untuk profesional dalam menjalan tugas jurnalistik.
 
“Kami berharap dengan peresmian Forwakum ini bisa bersinegri dengan PWI Sumatera Sumatera Utara. Kami sangat mendukung adanya Forwakum, diharapkan sehingga bisa bekerjasama agar terjalin dengan baik sosial kontrol dalam pemberitaan yang bagus, untuk disebarkan ke masyarakat. Karena wartawan yang tidak profesional dapat menciptakan citra buruk di masyarakat,” jelas Amrizal.
 
Senada Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Sony Adi menyampaikan
rasa bangga atas semangat Forwakum Sumut menjalin kemitraan dan sukses melaksanakan kegiatan peresmian pengukuhan.
 
“Pers mitra dalam masalah penegakan hukum, bapak-bapak juga mitra dalam menyampaikan pemberitaan dengan kode etik. Sebagai insan profesi dengan adanya wadah ini akan menambah langkah baik bagi profesi. Mudah -mudahan kita doakan peresmian ini memberi kepastian, semoga forum ini tidak hanya satu periode,” jelasnya.
 
Mengakhiri Ketua Forwaka Sumut Martohap Simarsoit juga merasa bangga dan merasa terharu.
 
“Semoga Forwakum yang sudah dideklarasikan hari ini yang di pimpin Aris Rinaldi, semoga sukses kedepan,” pungkasnya.
 
Sekadar diketahui, pertama sekali Forwakum Sumut dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2021, tepat hari ini, 223 hari lalu, pada 18 Maret 2022 Forwakum Sumut diresmikan.(aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghadiri persidangan atas nama Terdakwa DIDIT WIJAYANTO WIJAYA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pemeriksaan Saksi, dalam Tindak Pidana Merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan atau menganjurkan untuk tidak Memberikan Keterangan Atau Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019, Senin (21/03/22).
 
Adapun saksi yang dihadirkan oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yaitu SAMSUL BAHRI SIREGAR selaku Ketua Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yang menangani perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019.
 
Dalam keterangannya saat persidangan, saksi SAMSUL BAHRI SIREGAR membenarkan bahwa Terdakwa DIDIT WIJAYANTO WIJAYA selaku Kuasa Hukum telah mempengaruhi dan mengajari 7 (tujuh) orang saksi tersebut diatas untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019 yang masih ditangani oleh Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sedangkan keterangan para saksi tersebut dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.
 
Persidangan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan serta berjalan dengan lancar dan tertib.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Baru menjabat sepekan lebih, Kajati Sumut Idianto SH MH, telah menahan 4 (empat) orang terdakwa kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ditahan, Kamis (17/3/2022).
 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Idianto SH MH, melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan SH MH, menyampaikan bahwa Tim JPU dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir telah melakukan lenahanan atas 4 (empat) terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pada Penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat 2020 di Kabupaten Samosir, SES (selaku rekanan), MT (selaku PPK Kegiatan), SS (PPK Kegiatan) dan JS (Sekda Samosir).
 
“Tiga terdakwa SES, MT dan SS ditahan lebih awal pada sore hari, kemudian JS selaku Sekda Samosir ditahan malam” kata Yos Tarigan.
 
Keempat terdakwa, lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.
 
Namun demikian, kata Yos dalam waktu dekat berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Medan untuk segera disidangkan.
 
Alasan dilakukan penahanan, lanjut Yos Tarigan, keempat terdakwa dikhawatirkan tidak kooperatif, melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
“Para terdakwa juga segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan,” tandasnya.
 
Dalam perkara tindak pidana korupsi pada Belanja Tak Terduga Penaggulangan Bencana Non Alam dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tahun 2020 ini, anggaran yang digelontorkan Pemerintah senilai Rp1.880.621.425. Dari hasil audit akuntan publik menyebutkan keempat terdalwa mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp944.050.768.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Hendra DS Anggota DPRD Medan  mengusulkan agar rapat dan sidang paripurna dewan sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka, atau dihadiri langsung oleh para wakil rakyat, dengan pertimbangan agar lebih efektif.
 
Selama ini sebahagian besar kegiatan di DPRD Medan dilakukan secara virtual. Hal ini dianggap Hendra DS  tidak efektif.
“Jadi pimpinan, mohon dipertimbangkan untuk rapat dan sidang paripurna berikutnya sudah bisa dihadiri langsung para anggota dewan” ujar Politisi Partai Hanura ini ,Rabu(16/3/22).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan akan mempertimbangkannya.
 
“Terimakasih masukannya dan akan kita pertimbangkan”ujar Ihwan.
 
Sebagaimana diketahui,dampak pandemi Covid-19,berbagai aktivitas pun terbatas penerapan Prokes termasuk rapat dan paripurna dewan.
 
Untuk mematuhi Prokes,rapat dan sidang paripurna dewan dilaksanakan secara virtual walau bisa saja hadir langsung tetapi dibatasi.Para anggota dewan kebanyakan memilih virtual mengikuti rapat dan sidang paripurna.
 
Saat ini Pemerintah udah melonggarkan persyaratan perjalanan tidak perlu lagi swab dan PCR, bila sudah vaksin 1,2 dan booster.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Pengurus DPD Partai Perindo, Mandailing Natal (Madina) optimis mampu menambah perolehan kursi di DPRD Madina pada Pemilu yang akan digelar pada tahun 2024.
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Perindo Mandailing Natal Ali Makmur Nasution, saat menjemput SK DPD Perindo Mandailing Natal di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, nomor 2 Medan, Sumatera Utara, Rabu (16/3/22)
 
 
Target 7 kursi atau naik tiga kali lipat dari jumlah kursi yang mereka peroleh saat t dan Pileg 20119 lalu. 
 
“Kami optimis dapat 7 kursi untuk Mandailing Natal,” kata Ketua DPD Partai Perindo Madina, Ali Makmur Nasution saat menerima SK Kepengurusan DPD Partai Perindo Madina.
 
Ali juga yakin dapat berkontribusi aktif dalam mendorong perolehan kursi DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (dapil) VII yang meliputi Wilayah Tapanuli Selatan, waMandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Padang Sidempuan.
 
Menurutnya target tersebut dapat diperolehi dengan sinergitas yang lebih optimal dan intensif, diantara para caleg tingkat provinsi dengan para pengurus DPD Perindo di dapil tersebut. “Pemilu yang lalu sinergi itu tidak kami dapat. Kita berdiri sendiri-sendiri, ada kelemahan disitu,” ungkapnya.
 
Ali juga berharap agar Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan memberi himbauan bagi seluruh caleg dari Partai Perindo se-Sumut, untuk saling bersinergi antar tingkatan, baik caleg DPRD kabupaten/kota, maupun caleg DPRD provinsi dan caleg DPR RI.
 
“Kami mohon arahan Ketua DPW Perindo nanti ada arahan-arahan, untuk caleg agar semestinya koordinasi dengan ketua-ketua DPD Perindo disana,” terangnya.
 
SK DPD Perindo Madina diserahkan langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan yang didampingi oleh Sekretaris Donna Yulietta Siagian dan jajaran pengurus DPW lainnya.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Ikatan Pemuda Karya Rating Khusus Mabar, Kecamatan Medan Deli dibawah komando Ketua Evan Triawan SH, menerima sertifikat dan kartu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Selasa (15/3/2022).

Pemberian sertifikat dan kartu kartu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, diserahkan langsung oleh Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Sheihan Ramadhana dan Kepala Kantor Perisai, Wahyu Permana, SH.

“Diharap dengan terdaftarnya anggota IPK dalam program JKK dan JKM membuat seluruh anggota merasa aman dan nyaman dalam melalukan aktifitas kerja dan turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Seihan.

Sementara Kepala kantor Perisai Wahyu Permana, SH dan juga selaku Sekjend DPD IPK Kota Medan, usai acara penyerahan berharap kepada IPK Ransus Mabar, menjelaskan, pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus beragam manfaat yang diberikan seluruh profesi menurutnya memiliki risiko, sehingga BPJS Ketenagakerjaan hadir melindungi pekerja melalui programnya.

“Saya sangat apresiasi kepada IPK Ransus Mabar yang telah mendaftarkan para pengurusnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, semoga dapat bermanfaat terus melakukan kebaikan,” ujar wahyu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Ikatan Pemuda Karya Rating Khusus Mabar, Kecamatan Medan Deli, Evan Triawan, SH didampingi Sekretaris Supriono (Evi) dan Bendaharanya Rony mengungkapkan rasa terimakasih kepada Sheihan Ramadhana Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, dan kepala Kantor Perisai, Wahyu Permana yang juga selaku Sekjend DPD IPK Kota Medan yang telah hadir di kantor Ransus Mabar untuk memberikan sertifikat dan kartu kartu BPJS Ketenagakerjaan.

“Semoga kedepannya para pengurus IPK Ransus Mabar dapat merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini,” bilangnya. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH melantik eselon III dilingkungan kerja Kejati Sumut dan berpesan kepada jajarannya agar menghindari perbuatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
 
Acara pelantikan dan serah terima jabatan digelar di Adhyaksa Hall Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Senin (14/3/2022) dan dipimpin langsung Kajati Sumut Idianto serta diikuti Wakajati Sumut Edyward Kaban, Aswas RM Ari Prioagung, Asdatun Dr Prima Idwan Mariza, Kajari Medan Teuku Rahmatsyah serta Asisten, Kajari dan Koordinator yang dilantik dan serah terima jabatan.
 
Dalam arahannya, Kajati Sumut Idianto menyampaikan agar para Kajari yang baru dilantik segera pelajari, identifikasi dan evaluasi kondisi serta situasi wilayah saudara, kendalikan dan monitor setiap perkembangan yang berpotensi menimbulkan ancaman, hambatan dan gangguan dalam pelaksanaan tugas.
 
“Jaga soliditas dan lakukan pembinaan seluruh jajaran di wilayah hukum saudara serta pastikan pelaksanaan penegakan hukum tidak menimbulkan kegaduhan. Pastikan juga seluruh personil di wilayah hukum saudara memiliki sensitifitas tinggi terhadap isu-isu penegakan hukum, khususnya yang menyangkut rakyat kecil, oleh karena itu tunjukan bahwa Kejaksaan hadir untuk melindungi masyarakat,” tandasnya.
 
Kajati juga mengingatkan agar mengawal penerapan pelaksanaan kebijakan Restorative Justice yang disandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal sehingga terbentuk iklim harmonis dan saling melengkapi antara hukum nasional dan hukum adat.
 
“Seperti yang ditegaskan Jaksa Agung RI agar seluruh jajaran insan Adhyaksa menjaga amanah dan menghindari perbuatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
 
Dalam rangka meningkatkan kinerja yang optimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di daerah lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mantan Direktur Terorisme dan Lintas Negara Jampidum Kejagung RI ini meminta kepada jajarannya agar selalu kompak, ikhlas, profesional, berintegritas dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta menjadi contoh yang baik bagi jajaran dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
 
Eselon III yang dilantik dan serah terima jabatan adalah Asintel Kejati Sumut Dr Dwi Setyo Budi Utomo dapat promosi jadi Koordinator pada Bidang Jampidum Kejagung RI jabatan Asintel Kejati Sumut diisi oleh I Made Sudarmawan, SH,MH sebelumnya Kajari Jakarta Utara.
 
Aspidsus Kejati Sumut M Syarifuddin, SH,MH dapat promosi jadi Koordinator pada Bidang Jampidsus Kejagung RI. Jabatan Aspidsus diisi oleh Anton Delianto, SH,MH sebelumnya Kajari Surabaya.
 
Aspidum Kejati Sumut Dr Sugeng Riyanta dapat promosi jadi Kabag Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan Jambin Kejagung RI dan digantikan oleh Arip Zahrulyani,SH,MH yang sebelumnya Kejari Sidoarjo.
 
Asbin yang selama ini dijabat oleh Plt sekarang dijabat oleh Sufari, SH,M.Hum yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jamintel Kejagung.
 
Kajari Humbahas Martinus Hasibuan, SH dapat promosi jadi Aspidum Kejati Riau, jabatan Kajari diisi oleh Anthony,SH yang sebelumnya menjabai Kajari di Gunung Mas di Kuala Kurun.
 
Kajari Langkat Muttaqin Harahap, SH,MH dapat promosi jadi Asintel Kejati Banten dan digantikan oleh Mei Abeto Harahap sebelumnya Kajari Dompu.
 
Kajari Pematangsiantar yang belakangan ini kosong dijabat oleh Jurist Precisely, SH,MH sebelumnya Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi pada Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Jamintel Kejagung.
 
Kajari Padang Lawas Utara Andri Kurniawan, SH,MH dapat promosi jadi Kajari Demak, jabatan Kajari Paluta diisi oleh Hartam Edyanto,SH,M,Hum sebelumnya Kajari Bulukumba.
 
Kajari Padangsidimpuan Hendry Silitong, SH,MH jadi Kabag Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Sesjam Datun Kejagung RI digantikan oleh Jasmin Simanullang, SH, MH sebelumnya Aswas di Kejati Kepri.
 
Kabag TU Kejati Sumut Raden Sudaryono, SH,MH jadi Kajari Bone Bolango di Suwawa dan digantikan oleh Rahmad Isnaini SH, MH sebelumnya Kasi Ipolhankam pada Asisten Bidan Intelijen Kejati Kalimantan Tengah.
 
Kajari Asahan Aluwi, SH dapat promosi jadi Asdatun Kejati Banten digantikan oleh Dedyng Wibiyanto Atabay, SH, MH yang sebelumnya Kajari Bantaeng
 
Kajari Tanjung Balai Muhammad Amin, SH,MH dapat promosi jadi Kajari Serdang Bedagai, penggantinya Rufina Br Ginting, SH,MH sebelumnya Koordinator pada Kejati Bengkulu.
 
Kajari Serdang Bedagai Donny Haryono Setyawan, SH dapat promosi jadi Aspidsus Kejati Jambi dan jabatan Donny digantikan oleh Muhammad Amin yang sebelumnya menjabat Kajari Tanjung Balai.
 
Kajari Gunung Sitoli Futin Helena Laoli, SH,MH dapat promosi jadi Kajari Bangka di Sungai Liat dan digantikan oleh Damha, SH,MH Koordinator pada Kejati Kalbar.
 
Kajari Mandailing Natal Taufiq Djalal, SH,MH dapat promosi jadi Kejari Barru, jabatan Kajari Madina digantikan oleh Novan Hadian, SH,MH yang sebelumnya Kajari Hulu Sungai Utara di Amuntai.
 
Koordinator Kejati Sumut Salman dapat promosi jadi Kajari Jayawijaya di Wamena dan penggantinya adalah Gunawan Wisnu Murdiyanto,SH,MH sebelumnya Kasidik pada Asisten Bidang Pidsus Kejati DI Yogyakarta.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Para Pedagang Pasar Induk Laucih, Kecanatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara mengapresiasi kinerja PUD Pasar Kota Medan yang terus berbenah secara rutin dan telah melakukan aksi kebersihan (14/3/22)
 
Seorang pedagang Boru Ginting menyatakan, “Pedagang mengucapkan terimakasih kepada Pemko Medan melalui PD Pasar yang secara rutin melakukan aksi kebersihan dan membenahi fasilitas lainnya seperti pemasangan kabel listrik baru mengganti kabel yang sudah rusak sehingga suasana malam hari menjadi terang, ” ujar pedagang buah di Pasar Laucih, Pasar Induk terbesar di Kota Medan.
 
 
Menurut pedagang aksi gotong royong dan pengorekan parit yang dilaksanakan secara bertahap, telah melancarkan drainase sehingga tidak ada genangan air lagi dikala hujan. Hal ini dibenarkan oleh pedagang lainnya.
 
Selain menormalisasikan drainase, PUD Pasar Medan juga memereskan kabel kabel listrik dan memperbaiki lampu sehingga pencahayaan semakin terang. 
 
Berbagai perbaikan dan pembersihan ini dilakukan atas Instruksi Suwarno, Direksi PUD Pasar Medan dan Kepala Cabang II, W Zaki yang membawahi  beberapa pasar termasuk Pasar Induk Laucih.
 
” Pekerjaan dan perbaikan dilakukan secara bertahap karena areal Pasar Induk yang terbilang cukup luas. Sedang pengorekan parit terlebih dahulu menggeser bantalan parit sehingga lebih mudah mengangkat dan mengorek sampahnya ,” ungkap W Zaki
 
Seorang pengunjung, Bungaria mengaku, saat ini berbelanja di Pasar Induk lebih aman dan nyaman, serta terang benderang, kalau hujan tidak becek,” ungkap Bungaria yang sehari hari mengelola kantin dikawasan Medan Johor.
 
Berbagai perbaikan dan pembenahan fasilitas ini berdampak dengan semakin ramainya para pengujung yang berbelanja di Pasar Induk Laucih Tuntungan Medan.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Ketua DPD Perindo Kota Sibolga, Maykel Fuater kembali menerima SK Kepengurusan, kamis (10/3/22) di kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, nomor 2 Medan, Sumatera Utara. 
 
Sebelumnya, dengan diketuai olehnya pada Pileg & Pilpres tahun 2019, Partai Perindo Kota Sibolga sukses mendulang suara terbanyak ke 3 (tiga) setelah Nasdem & Golkar, yang secara otomatis mendudukan kadernya sebagai pimpinan di legislatif dengan perolehan 3 kursi.
 
Namun sejarah sukses pads pemilu 2019, tidak serta merta membuat mereka berpuas diri, menjelang Pemilu 2024 mendatang, Perindo Kota Sibolga menargetkan penambahan jumlah kursi dengan memaksimalkan dan menambah kinerja  mesin partai.
 
 
“4 kursi di DPRD sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah sendiri,” ujar Ketua DPD Perindo Sibolga Maykel Fuater, saat menerima SK dari Ketua DPW Perindi Sumut, Rudi Zulham Hasibuan yang didampingii oleh segenap ajaran pengurus DPW Perindo Sumut, di antaranya Donna Julietta Siagian, Budianta Tarigan, Iskandar, Djoko Sukardi.
 
“Ini target yang harus dapat diraih lewat kerja keras bersama dan penguatan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan ranting,” tegasnya lagi.
 
Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Sibolga hanya cukup menambah 1 (satu) kursi agar dapat mengusung kepala daerah tanpa berkoalisi degan partai partai lain. (aSp)

Medanoke.com – Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Idianto SH MH, mengusulkan pembentukan Kampung Restorative Justice (RJ) di wilayah hukumnya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana lewat vicon, Selasa (8/3/2022).

Pengusulan disampaikan langsung secara vicon oleh Kajari Simalungun Bobbi Sandri, Kajari Karo diwakili Kasi Pidum dan Kajari Padang Lawas Utara diwakili Kasi Pidum dan diikuti oleh Kajati Sumut Idianto  yang diwakili oleh Wakajati Sumut Edyward Kaban, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Yuliyati Ningsih serta para Kasi Kejati Sumut Selasa (8/3/2022) di Aula Kejati Sumut.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto melalui Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan ada tiga usulan pembentukan Kampung RJ yang disampaikan dari Kejati Sumut.

“Usulan itu adalah dari Kejaksaan Negeri Simalungun, Desa Sidotani, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan nama Kampung RJ Desa Keluarga Damai. Kemudian dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di Desa Purba Sinomba, Kecamatan padang Bolak Paluta dengan nama Kampung RJ Huta Pardamean Adhyaksa dan dari Kejaksaan Negeri Karo di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Karo dengan nama Kampung RJ Pur Pur Sage,” ucap Yos A Tarigan.

Pengusulan 3 Desa ini lanjut Yos menjadi wujud dari upaya penegakan hukum dengan mengedepankan hati nurani. Program Kampung RJ yang dikembangkan Kejaksaan Agung diyakini akan membumikan hukum dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

“Sebab, hukum adat sebagai perwujudan kearifan lokal digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Karena ada penyelesaian-penyelesaian yang langsung menyangkut pihak korban, pihak pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, atau masyarakat lain,” pungkas Yos.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni memberikan apresiasi secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dengan terobosannya melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).
 
Apresiasi itu disampaikan Ahmad Sahroni pada acara Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumut Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Hotel JW Marriot Jalan Yos Sudarso, Medan, Selasa (8/3/2022).
 
Kajati Sumut Idianto, SH,MH dalam paparannya menyampaikan keberhasilan Kejati Sumut dalam penyelamatan, pengembalian dan pemulihan aset keuangan negara. Penyelamatan aset Pemprovsu (Intel) senilai Rp 152 M pengembalian keuangan negara Pemko Medan (Intel) Rp, 9.083.566.525. Walpam Rp. 210.620.599.683.
 
Lebih lanjut disampaikan, penyelamatan keuangan negara (Pidsus) Rp. 76.766.677.378, pemulihan keuangan negara (Datun) Rp. 359.647.283.540, penyelamatan keuangan negara (Datun) Rp.1.592.922.040.908. Sepanjang tahun 2021 telah mengamankan 18 orang DPO dan telah melaksanakan vaksin kepada 24.037 orang.
 
“Untuk penanganan perkara tindak pidana umum, perkara narkotika masih mendominasi, kemudian untuk pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 ada 72 perkara dan sepanjang Januari-Februari 2022 sudah ada 25 perkara,” jelasnya.
 
Sementara untuk penanganan perkara bidang tindak pidana khusus, kata Idianto di tingkat penyelidikan ada 177 kegiatan, penyidikan 125 kegiatan, prapenuntutan/penuntutan 83 perkara dan eksekusi 42 perkara.
 
Pada kesempatan itu, mantan Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Jampidum Kejagung RI ini menyampaikan beberapa perkara yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Kejati Sumut. Seperti, perkara narkotika di Tanjungbalai Asahan yang melibatkan 15 orang yang terdiri dari 11 anggota Polri, 1 TNI dan 3 sipil. Perkara pembunuhan berenana terhadap wartawan di Simalungun, tindak pidana menyimpan dan memelihara satwa dilindungi serta perkara vaksin kosong.
 
Setelah Kajati Sumut menyampaikan paparannya, beberapa Anggota DPR RI mengajukan pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum di wilayah kerja Kejati Sumut.
 
Pertanyaan dari anggota dewan lainnya juga disampaikan seperti dari Taufik Basari yang menyoroti beban kerja yang tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Terutama dalam upaya Kejaksaan melakukan pencegahan lewat penyuluhan hukum dan penangkapan DPO.
 
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan menyampaikan agar satker yang ada saat ini benar-benar dimaksimalkan. Sama halnya dengan Hinca Pandjaitan dari Fraksi Demokrat yang menyarankan Kajati Sumut segera memetakan kinerja 100 hari ke depan.
 
“Secara khusus, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut yang telah berinovasi dalam melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Usulan Kampung Restoratif Justice yang disampaikan ke Kejagung diharapkan akan menjadi role model dalam penegakan hukum yang berkeadilan,” tandas Hinca Pandjaitan.
 
Sementara Romo H. R. Muhammad Syafi’i dan Arteria Dahlan menyoroti penanganan perkara pidana umum yang ada saat ini didominasi tindak pidana narkotika. Dalam proses penegakan hukumnya tentunya arif dan bijaksana.
 
Selain dihadiri Kajati Sumut, acara reses dan kunker Komisi III DPR RI juga dihadiri para Asisten, para Kajari dan beberapa Kasi di Kejati Sumut.
 
Sementara dari Komisi III DPR RI dengan Ketua Tim H. Ahmad Sahroni, Anggota Trimedya Panjaitan, H. Arteria Dahlan, H. Kahar Muzakir. Romo H. R. Muhammad Syafi’i, Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, Ir. Hj. Sari Yuliati, Habuburokhman, Muhammad Rahul, Eva Yuliana, Taufik Basari, Heru Widodo, N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Dr. Didik Mukrianto, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, H. M. Nasir Djamil, dan H. Mulfachri Harahap.
 
Diakhir kegiatan, Kajati Sumut Idianto memberikan cenderamata kepada Ketua Tim Ahmad Sahroni dan foto bersama.(aSp)

Medanoke.com – Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (7/3/22) menyatakan bahwa pemerintah akan mencabut syarat tes PCR dan Swab Antigen untuk calon penumpang transportasi yang akan melakukan perjalanan dalam wilayah Indoneaia (Domestik).
 
Perihal pencabutan syarat tes PCR & Swab Antigen untuk perjalanan ini, akan diberlakukan dan disahkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan dalam beberapa waktu kedepan.
 
Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyatakan penghapusan kewajiban bagi pelaku perjalanan yang menunjukkan hasil tes Covid-19 negatif.
 
“Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti test antigen maupun pcr negatif. Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat,” ungkap LBP saat konferensi pers virtual.
 
Luhut juga menyebutkan langkah pelonggaran syarat perjalanan ini merupakan  transisi menuju aktivitas normal. kebijalan ini juga diambil berdasarkan kondisi pandemi yang terus menurun. disamping itu, Luhut juga mendorong tingkat kekebalan masyarakat dengan mengakselerasi capaian vaksinasi dosis kedua yang diutamakan bagi manula.
 
Berdasarkan pantauan pemerintah sepekan terakhir, saat ini mobilitas masyarakat juga meningkat drastisi. Karenanya, untuk menekan angka penyebaran virus corona di tengah tingginya mobilitas dan pelonggaran pembatasan,
 
LBP menyatakan “Saat ini capaian dosis vaksinasi untuk lansia sudah berada di angka 62 persen untuk seluruh wilayah Jawa Bali. Tetapi kami akan terus kejar untuk dapat lebih tinggi lagi,”
 
Untuk lebih lanjut LBP mengungkapkan bahwa, “Selain itu, semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan yakni bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan,” paparnya. (S)
 

Medanoke.com- Medan, DPW Partai Perindo Sumut menyerahan SK kepengurusan DPD Partai Perindo Gunung Sitoli, Senin (07/03/22) di sekretariat Partai Perindo Sumut, Jl Cut Nya Dhien no 2, Medan, Sumatera Utara.
 
Dihadiri oleh 27 pengurus dan kader dari DPD Perindo Gunung Sitoli dan dihadiri pengurus teras DPW Perindo Sumut seperti, Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris Donna Yulietta Siagian, pengurus lainnya Budianta Tarigan, Anafoli Lase, Joko Lelono dan Syamsul Bahri.
 
Dalam pemamparan menjelang Pemilu 2024 mendatang, pengurus DPD Partai Perindo Kota Gunung Sitoli menargetkan penambahan jumlah kursi di DPRD Kota Gunung Sitoli.
 
Target ini disampaikan oleh Ketua DPD Perindo Kota Gunung Sitoli, Elifati Telaumbanua saat menerima SK Kepengurusan DPD Partai Perindo Kota Gunung Sitoli, di Kantor DPW Partai P waserindo Sumatera Utara, Jalan Cut Nyak Dhoen, Medan, Senin (7/3/2022).
 
“Saat ini kami mempunyai 2 kursi di DPRD Gunung Sitoli. Di pemu 2024 kami optimis raih minimal 3 kursi atau 1 fraksi,” ungkapnya.
 
Rasa optimisme tersebut didasarkan pada komponen kader yang kini mereka miliki. Selain dua kader yang saat ini berstatus anggota dewan, beberapa kader potensial untuk mendulang suara yang ada saat ini.
 
“Ada beberapa kepala desa yang masuk dalam struktur kita. Masa jabatan mereka akan berakhir pada 2023 dan langsung bertarung di Pemilu 2024. Gunung Sitoli ada 3 dapil, setidaknya 1 kursi per dapil,” papar Elifati Telambanua.(aSp)
 
 

Medanoke.com- Medan, Warga Kelurahan Komat II Lingkungan 14 Kecamatan Medan Area Jalan Halat Gang Sari merasa ketakutan kalau hujan turun. Karena jika hujan turun sering banjir, disebabkan parit melintang didalam gang dangkal. Apalagi waktu hujan  27-28 Februari 2022 banjir sampai diatas lutut.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE meminta kepada Muhammad Bobby Afif Nasution Walikota Medan untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengorek parit yang dangkal di Kelurahan Komat II Lingkungan 14 Kecamatan Medan Area Jalan Halat Gang Sari. Hal ini dikatakannya saat dikonfirmasi via handphone. Kamis (03/03/2022).

Dikatakannya, Walikota Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution sangat peduli dengan keluhan warga masyarakat. “Kita lihat sendiri bagaimana responnya saat banjir melanda Kota  Medan pada hari Minggu dan Senin 27-28 Februari 2022 beberapa waktu lalu. Bobby  dengan Gerak Cepat (Gercep) langsung turun ditengah hujan melanda didampingi Topan Obaja Ginting Kadis PU Kota Medan” terangnya.

Lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Walikota Medan dan Kadis PU langsung bereaksi secepatnya untuk mengurangi kebanjiran. Dan saat ini saja terus berupaya mengantisipasi banjir jika hujan turun.

Sementara itu, Kepling Lingkungan 14 Indra Kelurahan Komat 2 Kecamatan Medan Area menerangkan masalah banjir dilingkungannya saat menghadiri Rapat Pleno Ranting dan Anak Ranting Lingkungan 14 Komat II PDI Perjuangan Kecamatan Medan Area. “Kami Warga dilingkungan ini merasa ketakutan jika hujan turun. Karena pada umumnya jika hujan lebat dan agak lama. Maka dapat dipastikan gang kami ini, akan banjir” terangnya.

Dijelaskannya, Penyebab banjir ini dikarenakan parit yang dangkal. Dulu pernah dikorek oleh team P3SU (Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum) tapi dikorek sampahnya aja dan tidak dalam. Maka, diperlukan pengorekkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, biar dikorek lebih dalam lagi.

Ditambahkannya, dilingkungan 13 komat II ada rumah diatas parit yang masih satu aliran dari parit Lingkungan 14. “Itu juga bisa berdampak penyebab banjir” ungkapnya.

Kadis PU Kota Medan Topan Obaja Ginting melalui Whatshapnya menjawab, Besok akan saya turunkan anggota kelokasi.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Wakil ketua Fraksi NasDem Antonius Tumanggor S.Sos mengapresiasi gerak cepat walikota Medan Bobby Afif Nasution yang langsung turun kelapangan bersama jajaran OPD  meninjau dan berusaha mengatasi banjir di kota Medan.
 
“Untuk mengatasi banjir bukan hanya drainase yang harus diperbaiki oleh Pemko Medan. Tetapi, juga harus menormalisasikan sungai-sungai yang ada. Seperti sungai Deli, sungai Babura, sungai Denai, sungai sei Putih, yang selama ini sudah semakin dangkal dan banyak di penuhi sampah. Jadi jangan salahkan siapa, tapi cari solusinya.” ujar Antonius Tumanggor, Rabu (02/03/22).
 
Terkait banjir di kota Medan, tambah Antonius, juga meminta semua pihak agar jangan saling salah menyalahkan. Sebab, masalah banjir ini sudah menjadi persoalan klasik, tidak tahu ujung pangkalnya di mana, harus ada kolaborasi antara Pemko Medan dengan pemerintah ProvSu.
 
“Karena ini juga menyangkut beberapa daerah yang berbatasan dengan kota Medan, seperti Deli Serdang dan kabupaten Karo. Gubsu jangan jangan tutup mata untuk menangani banjir di kota Medan, peran pemerintah provinsi Sumut di sini juga cukup besar,” jelas Sekjen IPK Sumut ini.
 
Beliau juga berharap pemerintah Provinsi dan Pemko Medan serta BWS (Badan Wilayah Sungai) dapat berkolaborasi dengan memanfaatkan lahan ruang terbuka hijau, untuk menanam pohon agar menjadi serapan air dikala intensitas hujan tinggi.
 
“Mari kita galakkan menanam pohon di sepanjang sungai, agar ada serapan air di saat hujan lebat mengguyur kota Medan,” ajaknya.
 
Dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan juga menyarankan, kalau bisa pohon bambu yang ditanam di bantaran sungai. “Selain akarnya kuat menahan terjangan banjir, pohonya juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan tangan. sehingga ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya menjadi sumber PAD bagi Kota Medan,” pungkasnya.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri Medan melaui JPU nya   melimpahkan berkas dugaan korupsi pengadaan HT (Handy Talky) di Kantor Sandi Daerah Kota Medan, tahun anggaran 2014, ke Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (1/3/2022),
 
Diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teuku Rahmatsyah melalui Kepala Seksi Intelijen Bondan Subrata, “Tim JPU tinggal menunggu informasi lanjutan dari pengadilan mengenai jadwal sidangnya,” ujar Bondan Subrata.
 
Untuk sementara, A Guntur Siregar, mantan Kepala Kantor (Kakan) Sandi Daerah Kota Medan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (Plt PPK) dan Asber Silitonga, Direktur PT Asrijes sebagai rekanan pengadaan ‘handy talky’ (HT) merek Motorola Tipe GP328 sebanyak 2001 unit, akan diseret ke meja hijau untuk dimintai pertangung jawabanya.
 
Perkara ini berawal saat kantor Sandi Daerah Kota Medan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.163.580.000, untuk pengadaan HT yang dimaksud.
Asber Silitonga selaku peyedia barang dan jasa pads tertanggal 13 November 2014 mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada A Guntur Siregar selaku pengguna anggaran dan kemudian mengajukan pembayaran uang muka ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Medan. disetujui pencairan dana sebesar Rp1.423.561.400. (20%  nilai kontrak).
 
Ternyata barang yang disediakan (HT) tidak sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertera dalam perjanjian kontrak.
 
Akibat perbuatan kedua calon terdakwa,  negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp1.274.734.526 (berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) & Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provsu.
Keduanya diancam telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Usai dilanda banjir akibat tingginya intensitas hujan di kota Medan sejak kemarin, warga mulai disibukan dengan berbenah, terutama membersihkan lumpur kotoran sisa air banjir.

Terlihat warga di Jalan Bajak III, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, Selasa (01/03/2022), mulai membersihkan sisa endapan lumpur yang tergerus air banjir.

Banjir yang merendam sedikitnya 9 kecamatan kota Medan terjadi pada Minggu malam, (27/02) Kemarin.

Warga bernama Iwan mengatakan Sebelumnya, rumah yang dihuninya terendam banjir mencapai sepingang orang dewasa atau 1 Meter lebih.

” Hari ini kami sudah bisa membersihkan rumah dan menyusun perabotan rumah kembali setelah berantakan kena banjir bang”, katanya.

Sementara itu, dilokasi yang berbeda, di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, warga terlihat mengepel lantai rumah yang kotor terendam air banjir.

Warga Lorong 20, Lingkungan 15, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Bella, menuturkan air banjir mulai surut total Selasa Pagi.

” Ini sudah mulai bisa kami membersikan perabotan yang terkena banjir bang. Baru tadi pagi surut banjirnya bang”, ungkapnya.

Bela menerangkan, akibat banjir merendam rumah yang dihuninya, dirinya harus mengiklaskan barang perabotan rumah terendam banjir.

” Springbad aja yang terendam bang, soalnya besar, gak tau mau dipindahkan kemana. Perabotan lainya yang kecil-kecil bisa diatas meja”, terangnya.

Ia merasa berayukur, rumah yang dihuninya berlantai 2. Saat banjir merendam rumahnya, ia bersama keluarganya mengungsi ke langai 2.

” Untung rumahnya tingkat, bisa mengungsi keatas bang. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter bang”, jelasnya.

Bela menyebutkan, lorong 20 pernah terjadi banjir, namun banjir yang terjadi pada tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

” Ini udah yang kedua kalinya bang. Ini banjir yang paling besar. Tidak biasanya air sampai ke tangga rumah bang”, bebernya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan kembali meraih penghargaan atas perannya dalam membantu pemerintah. Kejaksaan Negeri yang di nahkodai Teuku Rahmatsyah ini terus melakukan berbagai terobosan dan menunjukan kiprah yang luar biasa, sehingga berulang kali meraih penghargaan atas prestasinya.
 
Sejarah mengukir bahwa untuk pertama kalinya diwilayah Sumatera Utara, dengan komando Teuku Rahmatsyah, Kejari Medan telah menyerahkan denda perkara tindak pidana narkoba sebesar Rp 2 miliar ke pemerintah kota Medan, dari terpidana, Yusuf Sulaiman alias Agung.
 
Kali ini, Kejari Medan mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution atas keseriusan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan pendampingan dan penagihan tunggakan pajak daerah melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
 
Atas berbagai upaya untuk membantu pemerintah kota Medan, Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mengucapkan rasa terima kasih sebesarbesarnya dan memberikan penghargaan kepada Teuku Rahmatsyah, selaku Kepala Kekaksaan Negeri Medan.

“Syukur Alhamdulilah, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Wali Kota Medan, bahwa kinerja yang kami lakukan tentunya pihak lain yang menilainya. Dan ini menjadi motivasi kami agar menjadi lebih baik. Prestasi ini jangan membuat lengah, tapi harus memacu diri untuk terus bergerak dan berkarya meningkatkan capaian kerja,” ucap Teuku Rahmatsyah, yang pernah memimpin Kejari Aceh Utara ini, Jumat (25/2/2022).

Tahun lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memberikan penghargaan kepada Kejari Medan sebagai harapan I (Pertama) terbaik dalam penanganan Korupsi. Penilai itu Khusus Kejari Tipe A di Seluruh Indonesia saat momentum ulang tahun ke-39 Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) perihal Penilaian Kinerja Tahun 2021 Kejaksaan Tinggi, Kejari Negeri tipe A, Kejaksaan Negeri tipe B, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
 
Kejari Medan juga memdapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), untuk kategori perkara kerugian negara terbesar berdasarkan hasil laporan auditor (2021).
 
Selain berbagai penghargaan tersebut, dalam komando Teuku Rahmatsyah, Kejari Medan sukses mengeksekusi 13 terpidana Korupsi, 5 diantaranya pernah menyandang status DPO,  salah satunya adalah Adelin Lis. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provsu), Thomas Dachi SH menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) yang gerak cepat atasi kelangkaan minyak goreng (migor) di masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumut asal pemilihan Sumut VIII (meliputi kepulauan Nias) kepada wartawan, Jumat (25/2).

Menurut Thomas, gerak cepat yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur akan menjawab keresahan masyarakat selama ini. Serta membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat dalam melayani dan menyahuti kepentingan masyarakat secara utuh.

“Atas nama masyarakat, saya Thomas Dachi menyampaikan terimakasi kepada Gubsu dan Wagubsu yang akan melakukan kegiatan operasi pasar di 33 kabupaten kota. Saya harap, antisipasi kelangkaan migor dapat terjawab,”ungkap politisi Gerindra tersebut.

Thomas menerangkan, dalam rapat koordinasi antisipasi kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara, pihak Pemerintah Sumut, Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu) telah bekerjasama dengan produsen minyak goreng. Nantinya, operasi pasar akan berlangsung di 33 Kab/Kota dengan melibatkan bupati maupun walikota.

“Kegiatan operasi pasar akan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 1 hingga 5 meret 2022, dengan total kuantiti 1.520.000 liter atau 40.000 liter per Kab/Kota,”ungkap komisi A ini.

Selain itu, Thomas juga menerangkan, untuk pembelian minyak goreng dibatasi 2 liter per orang dan khusus bagi UMKM 12 liter atau 1 dus. Dengan aturan, menyertai surat rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan setempat.

Khusus untuk masyarakat Nias, lanjut Thomas, masing-masing daerah mendapatkan kuantiti sebanyak 40.000 liter, seperti Kabupaten Nias, Nias Barat, Selatan dan Nias Utara. Dengan pendistribusian 8.000 liter perhari.

Namun, dalam kuantiti pendistribusiannya, dirinya tegas meminta agar PTPN Grub dan CP Disperindagsu tidak main-main dalam mendistribusikannya. Karena, kebutuhan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

“DPRD Sumut, khusunya saya akan mengawasi ketat operasi pasar dalam pendistribusian kuantiti migor ke masyarakat Nias. Dan ini saya ingatkan,  jangan main main terhadap pelaksanaannya nanti,”tegas Thomas.(aFm)

Medanoke.com- Medan, Struktur kepengurusan partai Perindo di Sumatera Utara sejauh ini berjalan dengan sempurna, baik untuk DPW provinsi maupun DPD kabupaten/kota.

Solidnya kepungurusan partai Perindo di Sumatera Utara ini merupakan modal utama DPW Perindo Sumut, untuk menyusun strategi partai untuk unggul menuju agenda politik 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dalam pertemuan dengan jajaran pengurus di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Medan, Kamis (17/2/2022).

“Dengan komposisi kepengurusan saat ini saya optimis kita masuk 5 besar. Sebelumnya dari nol kita masuk 10 besar, dan di 2024 saya optimis akan meningkat dan masuk di 5 besar,” kata Rudi Zulham didampingi sekretaris Donna Yulietta Siagian dan Bendahara Januazir Chuardi.

Rudi Zulham menjelaskan, saat ini Perindo memiliki amunisi besar menatap Pemilu 2024. Saat ini Partai Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di DPRD kabupaten/kota se-Sumut.

“Ditambah lagi beberapa tokoh-tokoh potensial yang bergabung dengan Partai Perindo. Ini yang menbuat saya sangat optimis,” ujar Rudi Zulham.

Rudi juga menegaskan bahwa pekerjaan besar dan kerja keras masih harus mereka lakukan berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU. Ia sangat yakin verifikasi tersebut akan mampu mereka lewati dengan komposisi yang ada saat ini.

“Hasil dari rapat kerja nasional (rakernas) kemarin, terungkap bahwa Perindo sudah kembali aktif 100 persen secara nasional. Dan dalam kesempatan tersebut SK Kepengurusan DPW se-Indonesia sudah diserahkan, termasuk Sumatera Utara,” pungkasnya.

Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian membacakan struktur pengurusan DPW Partai Perindo Sumut yang terbaru, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan struktur tersebut.

Dalam kesempatan yang sama,  DPW Perindo Sumut juga terus menjalin tali silaturahmi bersama insan pers kota Medan, dengan program khusus bertajuk “Kamis Optimis Bersama Jurnalis”. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Almarhum Zailani alias Zai (47) ternyata tak sendiri saat ditangkap secara brutal oleh oknum petugas kepolisian unit Reskrim Poleskta Medan Kota pada senin malam, 11 Oktober 2021. Di malam naas tersebut Alm Zai tengah berbincang dengan Wak Angkot alias Yulferi (48) yang turut dibekuk di TKP, Jl. Multatuli lorong 2 (Lingkungan II), Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara.

Dengan ceplas ceplos Wak Angkot bercerita soal awal mula peristiwa tragis yang harus dialami alm Zailani, hingga menyebabkan ayah dari 4 orang anak ini harus meregang maut secara tak wajar di ruang Instansi Gawat Darurat (IGD) RS Bhayangkara Medan.

“Tiba tiba masuk orang itu (Oknum Polsi, Red) ngebut, 2 kereta (Sepeda motor, Red) 4 orang, belum mati kereta udah langsung dijatuhkan, ya awak terkejut, jarak ku cuma 5 meter dari mendiang,” ungkap warga Namorambe ini. ia juga menambahkan, karena terkejut almarhum sempat melawan, “Karena mau dipegang kami melawan lah, uangku pun habis 200 ratus lebih diambil,” kesalnya. Mengakhiri perlawanan, mereka berdua akhirnya terpaksa menurut saja saat digelandang ke Mapolsekta Medan Kota.

Namun, berselang 3 hari kemudian, Wak Angkot pun  dilepas karena terbukti tidak memiliki dan menyimpan narkoba. demikian hal nya dengan Wak Angkot, alm Zai juga ditangkap tanpa temuan Narkoba pada dirinya seperti yang dituduhkan oleh petugas. tetapi tiba di Polsek, sebuah dompet dan narkoba jenis sabusabu dialamatkan ke almarhum Zai. “Sebuah dompet dan barbut 1 paket diadakan,”

Setidaknya itu lah kesaksian yang diceritakan Wak Angkot yang kemudian dituliskan kedalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Propam Polda Sumut, saat Wak Angkot hadir di rumah duka keluarga Zai (alm) sebagai bentuk simpati dan solidaritasnya terhadap pertemanan.

Kesaksian yang mengalir dari Wak Angkot ini seketika menjadi petunjuk penting bagi pengamanan internal di tubuh Polri, untuk menguak kasus dugaan kriminalisasi dan penangkapan, serta penahanan mal-administrasi yang kemudian diramu dengan aksi brutal petugas penegak hukum ala Cowboy ini. (Sp)​

‌Medanoke.com-Medan, Tim Subdit Paminal (Pengamanan Internal) Bid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sumut tampak gerak cepat dalam menyelidiki penyebab kematian Zailani alias Zai (47), tahanan Polsekta Medan Kota yang tersiksa dan jelang ajalnya dipindah ke RTP (Rumah Tahanan Polisi) Polrestabes Medan. Sehari paska mengontak Ny. Feni Emilia Rosa (45), istri Zai (alm), hari ini (Jumat 31/12/2021) tim penjaga citra Polri itu langsung ‘jemput bola’. Mereka mendatangi TKP dan rumah duka.     

                                                 Rumah duka almarhum Zai di Jalan Multatuli, Lk III Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimon, Kota Medan, adalah kawasan TKP (Tempat Kejadian Perkara) laki nahas itu ditangkap empat personil Polsekta Medan Kota pada Senin malam 11 Oktober 2021. Pantauan Medanoke.com, tim terdiri tiga penyidik itu tiba di rumah duka sekira pukul 10.20 WIB. Di rumah kecil tengah pemukiman padat tersebut, kedatangan trio penyidik dipimpin Kanit IV Subdit Paminal Bid Propam Polda Sumut, Ipda (Pol) Ricky PS, itu disambut Ny. Feni. Juga 4 anaknya yang kini yatim, serta tim (LBH PAHAM) kuasa hukum mereka. Semuanya lalu duduk secara lesehan di ruang tamu. Usai mengucap belasungkawa, suasana ruang tamu ukuran 5 x 3 meter itu kontan berubah layaknya ruang penyidik di kantor polisi. Membawa dua laptop plus mesin printer, tim penyidik langsung ‘tat tit tut’ mengisi BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Warga sekitar tampak antusias mengetahui kasus janggal kematian Zai mulai diselidiki polisi.

Guna mengklarifikasi peristiwa yang sepekan ini menjadi konsumsi sejumlah media nasional itu, Feni –dibantu kuasa hukumnya– kembali bercerita soal kasus suaminya.

Pada tim penyidik yang bertanya, dia jelaskan semua kronologi. Mulai proses penangkapan, siapa saja sang penangkap, juga penahanan, pembantaran ke RS Bhayangkara, dan hingga semua itu mengantar kisah maut suami tercinta. Juga soal temuan-temuan janggal. Mulai nihilnya surat penangkapan, barang bukti sabu-sabu yang disyaki hasil rekayasa, lokasi penahanan berpindah, cerita penyiksaan, permintaan ‘uang damai’ senilai puluhan juta rupiah, fasilitas medis yang minim, temuan luka-luka lebam – tusuk di jasad cungkring Zai, sampai warning kasus berakhir maut itu jangan diperkarakan. Pemeriksaan tak jauh beda juga dilontar penyidik pada Yulferi alias Wak Angkot (48), saksi penting lain di kasus ini (baca berita : Tanpa Barbut, Dipukuli, Begini Kronologi Penangkapan Zai Tahanan Tewas di Medan, red). “Khusus untuk saya, semua ada tujuh pertanyaan,” tukas Feni. Digelar mulai siang hingga sore, proses pemeriksaan kesaksian Feni dan Wak Angkot berlangsung hampir selama enam jam. Tak ada ketegangan. Semua berlangsung secara humanis. “Oke, terima kasih Bapak, Ibu, atas semua keterangannya. Kami langsung bekerja untuk kasus ini,” kata Ipda (Pol) Ricky PS, pamit bersama timnya.

Lalu dari segala kesaksian  itu, siapa saja kiranya oknum ‘yang bermain’ dalam kasus dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ini? Guna menguak lebar motif penyebab kematiannya, adakah makam Zai akan dibongkar, dan jenasahnya diotopsi? Wartawan Medanoke.com akan terus mengupas kasus ‘aib’ oknum polisi Medan akhir tahun 2021 ini. (afm)

Medanoke.com-Medan, Kasus kematian tragis Zailani alias Zai (47), tahanan Polrestabes Medan, memasuki babak baru. Pihak Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sumut mengaku tengah mendalami kasus itu.          

Demikian laporan Ny. Feni Emilia Rosa (45), istri Zai (alm),  pada Medanoke.com, Kamis (30/12/2021). Ibu 4 anak itu bercerita. Kabar soal pihak Propam Polda Sumut siap ‘turun gunung’ pada kasus keji suaminya, didapatnya Rabu (29/12/2021) Itu bermula saat ponselnya dihubungi nomor tak dikenal. Setelah diangkat, ternyata si penelepon menyatakan diri sebagai seorang perwira Polda Sumut.

“Dia dari Subdit Paminal (Pengamanan Internal) Bid Propam Polda Sumut,” kata Feni, enggan menyebut nama atau pangkat sang penelpon. “Karena penanganan kasus ini telah saya kuasakan pada LBH Paham, ya dia saya minta menghubungi ke teman teman Paham,” sambungnya.

Sejak Selasa (28/12/2021) atau 3 hari pasca kematian Zai, Feni resmi memberi kuasa penanganan kasus suaminya pada pihak LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PAHAM (Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia). Nah, atas petunjuk Feni, perwira Polri penelponnya kemudian mengontak pihak LBH PAHAM. Setelah itu, untuk menegaskan maksud dan tujuannya, melalui Whatsapp (WA) yang isinya seperti ini :

“Ass wr wb, mohon izin Bu

Saya IPDA RICKY PS/Kanit IV Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut

Atas perintah Pimpinan, kami melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Polsek Medan Kota Polrestabes Medan sesuai isi pemberitaan.

Dimohon kiranya berkenan, kami hendak klarifikasi kepada Ibu. Terima kasih,”

Sekadar mengingatkan, Zai, yang jelang ajal meringkuk di sel Polrestabes Medan, awalnya ditangkap polisi Polsekta Medan Kota. Penangkapan terjadi di kawasan Jalan Multatuli, Medan, Senin Malam 11 Oktober 2021. Sekira sebulan kemudian, penahanannya digeser. Dari sel Mapolsekta Medan Kota, Zai digelandang ke sel  Mapolrestabes Medan. Di sini pula peristiwa aneh bin ajaib terjadi. Ceritanya, selama total 76 hari ditahan –sejak ditangkap dan akhirnya Minggu 26 Desember 2021 Zai tewas mengenaskan di RS Bhayangkara Polda Sumut– pihak keluarganya tak pernah menerima sepotong pun surat resmi dari Polsekta Medan Kota atau Polrestabes Medan.

Pria malang itu tewas dengan kondisi jasad penuh luka lebam dan bekas tusukan benda tumpul. Sampai berita ini diterbitkan belum diketahui soal jadwal pertemuan pihak Propam Polda Sumut dengan Feni dan tim kuasa hukumnya. Media online ini masih terus menelusuri kasus ini. (afm)

Medanoke.com – Medan, Temuan terbaru kasus kematian seorang tahanan Polrestabes Medan kembali mengusik rasa keadilan kalangan praktisi hukum. PAHAM (Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) salah satunya. Investigasi soal itu pun mulai digelar. Setidaknya itu yang ditemukan di rumah duka Zailani (alm), tahanan malang itu, Jalan Multatuli, Lk III Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimon, Medan, Selasa (28/12/2021).

Mengucapkan turut berduka, dua praktisi PAHAM, Khairul Anwar Hasibuan, SH, M.H, Dodi Candra, SH, M.H, menemui Femi Emalia, istri Zailani (alm). Di situ pula, sambil mendalami kronologi penangkapan hingga proses pemindahan penahanan dari sel Polsekta Medan Kota ke sel Polrestabes Medan dan pasca lebih 2 bulan penahanan Zailani akhirnya meninggal versi cerita keluarga, Feni resmi memberi kuasa pada PAHAM guna meraih keadilan atas kematian ayah 4 anak itu.

Tim Lbh Paham dirumah duka

“Memang kita menemukan kejanggalan dari mulai proses penangkapan, penahanan hingga korban meninggal, pihak keluarga tidak pernah mendapatkan sepotong surat dari kepolisian. Kita akan mempertanyakan semua ini nanti,” tandas Khairul Anwar Hasibuan seusai pamit dari rumah duka. (afm/fren)

Medanoke.com-Medan, Cerita maut kembali menyeruak dari sel Polrestabes Medan. Setelah kematian tragis Hendra Syahputra, tahanan kasus cabul pada akhir November lalu, petaka yang sama dialami Zailani (47) yang baru meringkuk di sel Polrestabes Medan. Ini kisahnya.

Zailani alias Zai ditangkap pada Senin malam 11 Oktober 2021 dengan sangkaan kasus sabu-sabu. Laki 4 anak ini ditangkap di Lingkungan 1 Jalan Multatuli, Kecamatan Medan Maimun. Dari sini, tanpa surat penangkapan, Zai digelandang ke sel Polsek Medan Kota. Setidaknya, demikian pengakuan Ny. Veni (45). istri Zai.                                           

Nah, sampai penahanan Zailani kemudian dipindah ke sel Polrestabes Medan, Veni juga mengaku tak mendapat sepotong surat pemberitahuan pun dari polisi soal itu. Di sinilah lelaki ini disyaki  mengalami peristiwa sadis. “Waktu di (Polsek) Medan Kota, saya ada menemui dia dan dia mengaku sakit karena dia dipukuli di dalam (sel),” kata Veni, Senin (27/12/2021), terisak saat mengetahui kabar kematian sang suami.

Info dihimpun dari berbagai sumber di Mapolrestabes Medan menyebut, Zai ditemukan sekarat di selnya, Kamis (23/12/2021). Tubuhnya lalu dilarikan ke RS Bhayangkara Poldasu, Medan. Tapi sadisnya luka membuat nyawa Zai tak lagi tertolong. Laki malang ini tewas, Minggu (26/12/2021).

Pantauan Medanoke.com, sejumlah luka lebam ditemukan di sekujur jasad Zai, terutama di leher dan punggung  Luka diduga akibat sulutan bara rokok juga ditemukan di tubuhnya. Soal kasus kali kedua tahanan tewas ini hingga Senin (27/12/2021) belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan. “Kami akan menuntut keadilan soal kematian saudara kami ini,” kata seorang kerabat Zai (alm), ditemui di rumah duka, Jalan Multatuli, Medan.

Diantar puluhan sahabat dan sanak saudara, jenazah Zailani dimakamkan di TPU  Mandailing, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin12/2021) siang. Wartawan media online ini masih terus menelusuri misteri kasus ini. (AmdM)

Medanoke.com, Medan – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu SH, MH  membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 di Grand City Hall Medan, Senin (27/9/2021). 

Kajatisu IBN Wiswantanu beserta jajaran mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 dan mensukseskan pelaksaanaa PPKM serta percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara.

Rakor juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. RZ Panca Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi  Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI  Didied Pramudito, SE, Kepala  Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Para Kajari se-Sumatera  Utara, Bupati dan Walikota se-sumatera utara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu, SH, MH menekankan perlunya kewaspadaan bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan perlunya percepatan herd immunity melalui vaksinasivaksinasi kepada warga masyarakat Sumut.

Kajati Sumut menegaskan bahwa dalam hal membantu percepatanpenyerapan anggaran, Kejaksaan memberikan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Kejaksaan dapat memberikan bantuan pengawalan dan pendampingan, jika ada permintaan tertulis atau pemberian kuasa dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. 

“Dengan demikian aparat kejaksaan tidak akan  turut  serta dalam  pelaksanaan  kegiatan,  akan  tetapi  hanya  memberikan  pendapat hukum,  opini hukum, pendampingan hukum ataupun bantuan hukum, ” tandasnya.

Mantan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI ini  menyampaikan beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran

dan pelaksanaan  kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain Kejaksaan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) , melalui monitoring, pengawalan dan

pendampingan serapan anggaran di berbagai kegiatan yaitu realisasi anggaran untuk bantuan sosial, realisasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial, Jaksa  Agung mendorong realisasi anggaran dan menjamin tidak ada kriminalisasi.

“Kejaksaan telah membentuk  posko  PPKM di seluruh Kejaksaan Negeri untuk  pendampingan dalam penyerapan  anggaran serta memberikan pendapat  hukum, keselamatan dan keamanan

masyarakat adalah hukum tertinggi sehingga seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam menekan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kajati Sumut menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, itu sebabnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara secara berkesinambungan.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari BPK RI Wilayah Sumut juga memberikan pengarahan terhadap percepatan penyerapan anggaran Covid-19. Beberapa hal terkait aturan dan tata kelola anggaran untuk penanganan Covid-19 dipaparkan.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Semanjuntak menyampaikan masih minimnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 perlu dibangun sinergi dan komunikasi antara pemangku kebijakan.

“Aktifkan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah masing-masing agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran, ” kata Kapolda.

Rapat koordinasi yang diikuti unsur Forkopimda, termasuk para Kajari dan Bupati/Walikota di Sumatera Utara menerapkan protokol kesehatan.[Sp]

Medanoke- Medan, Upaya mencegah kecanduan terhadap penyalahguna dan korban narkotika/narkoba, tidak semesti berujung penyelesaiannya menjalani hukuman penjara, akan tetapi melalui direhabilitasi.

“Dari berbagai kasus yang ditemui di Sumut, para penyalahguna yang ditangkap kemudian ditahan dan dihukum penjara, ternyata bukanlah merupakan solusi atau membuat jera. Sebab setelah menyelesaikan masa hukuman bukan berhenti justru kecanduan dan malah ikut menjadi kurir,” ucap Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Kejagung, Darmawel Aswar sesuai acara jaksa menyapa di live Streaming RRI Medan, Kamis (27/05/21).

Kegiatan yang dihadiri oleh Aspidum Kejatisu Sugeng Riyanta, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian dan Kasi Pidum Kejari Medan, Riachard Sihombing, Darmawel pun menyampaikan bahwa ia banyak mendapatkan informasi di Sumut, penyalahguna yang dikenakan Pasal 127 justru dihukum penjara yang seharusnya rehabilitasi.

Bila merujuk pada SEMA No 4 Tahun 2010, lanjut Darmawel, seseorang dengan barang bukti sabu satu gram, atau ganja lima gram maupun delapan butir ekstasi, dikatagorikan penyalahguna. Kemudian meyakinkan pelaku sebagai pengguna, berkasnya dibawa kepada Tim Assement Terpadu (TAT) yang didalam terdiri dari pihak Kejaksaan, BNNP, Kepolisian dan tim medis serta Bapas, bila tertangkap masih dibawah umur untuk dilakukan analisis.

Nah, hasil rekomendasi ini nantinya mengajukan rehabilitas kepada pelaku dengan catatan si pelaku bukan merupakan residivis atau terlibat jaringan narkoba.

Diakui Darmawel, seharusnya dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut dapat menjelaskan tempat rehabilitasi dan berapa lama menjalani rehab. Sehingga penuntut umum dan majelis hakim bisa memutusnya berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Namun, sejauh ini Dir Narkotika Kejagung ini melihat penerapan terhadap Pasal 127 masih banyak pelaku yang dihukum penjara, termasuk di Sumatera Utara. “Tentu kedepannya inilah yang kita benahi regulasinya,” katanya.

Begitu pula bagi pelaku yang dikenakan pada Pasal 112 atau 114 juga harus tegas membacakan tuntutan terhadap pelaku, sehingga benar- benar memberikan efek jera bagi para pelakunya. Saat disinggung dalam pengajuan rehabilitasi ada dikenakan dana, Darmawel pun menegaskan, kalau tempat rehabnya milik swasta pasti bayar.

Namun bila di Lokasi seperti yang ada di Deli Serdang itu gratis. Nah timbul pertanyaan bagaimana bila suatu daerah tidak punya tempat rehab. Itu bisa ditentukan tempatnya seperti di Rumah Sakit Jiwa, Rumah Bhayangkara. Dan bisa juga ditempat Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dibawah naungan Kemensos dan Kemenkes.

Untuk Sumut, Ia menyebutkan ada 37 lokasi tempat,sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika/narkoba tersebut mengakhiri bincang- bincang  acara Jaksa Menyapa. 

Medanoke.com-Medan,Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Medan maimun merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman, pada Pilkada 9 Desember 2020.

Hal tersebut disampaikan Ketua PAC Partai Gerindra Medan maimun, rahmadhan nurdin, di sela diskusi pengurus PAC dan Ranting Partai Gerindra se-Kecamatan Medan maimun d jln mantri , kelurahan aur kec.medan maimun d kantor sementara minggu (11/11) lalu.

Sebagai pengurus yang baru dikukuhkan, kami nyatakan siap mengemban amanah untuk membesarkan Gerindra di Medan maimun, serta akan memenangkan Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman ,” kata rahmadhan nurdin,

Madhan mengatakan, tidak mudah mengemban amanah menjadi Ketua PAC Medan maimun. Karena tanggung jawab yg besar, harus meyakinkan kepada keluarga rekan dan masyarakat.namun rahmadhan nurdin yg biasa d sapa madhan yakin bisa membesarkan partai gerindra dan memenangkan bobby aulia dengan bekal penggalaman yg d punya,serta merangkul seluruh ranting yg berada d PAC medan maimun

Ada pun ranting yg terbentuk d 6 kelurahan yg sudah d kukuhkan bersama kemarin d jln.melati kelurahan hamdan kec.medan maimun rabu (28/10)
1.RANTING JATI YG D PIMPIN FIKRI AULIA
2.RANTING SEI MATI YG D PIMPIN MASRUL TANJUNG
3.RANTING KP.BARU YG D PIMPIN M ZAHAR
4.RANTING AUR YG D PIMPIN AHMAT SUKRI
5.RANTING HAMDAN YG D PIMPIN ILHAM
6.RANTING SUKARAJA YG D PIMPIN DENI

Madhan berharap seluruh kader partai gerindra khusus nya PAC medan maimun dan seluruh ranting yg berada d bawah kepemimpinan nya bekerja ikhlas untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yg sudah d usung dari partai gerindra, madhan pun ber kata akan siap perintah dan patuh terhadap DPC yg d pimpin KETUA IHWAN RITONGA DAN SEKJEN HIDAYAT TANJUNG tandas nya.(RED)

Medanoke.com – Medan, Puluhan pengacara yang tergabung dalam KAUM (Kantor Advokat Alumni UMSU) yang berada di Jalan Waringin No 29 A/ 30 CC Siap mengawal dan mendampingi proses hukum yang dihadapi oleh Yati Uce, istri dari Maya Dipa yang mengalami penganiayaan ketika mengantarkan surat pengunduran dirinya di Kantor SPBU jalan H Anif. Hal ini disampaikan oleh Mahmud Irsad Lubis, kepada Medanoke.com Kamis (07/05/2020).

“Kita akan siap mendampingi korban yang sudah sangat jelas alat buktinya jika beliau adalah korban penganiayaan dan bahkan fitnah. Ia korban dan harus dibela. Jangan image jika yang susah tidak mampu melawan sampai terjadi di negara hukum kita. Orang susah bukan berarti tidak boleh membela diri dari tirani pengusaha kaya,”ujar Mahmud Irsad

Dengan didampingi 35 pengacara lainnya, Mahmud Irsad terus memperjuangkan nasib Yati Uce yang dianiaya oleh anak Pengusaha Multi Bisnis berinisial MI dan WA. Ia dianiaya ketika mengantarkan surat resign dari jabatannya kasir di kantor SPBU di Jalan H Anif. Bahkan, suaminya tidak mampu menjemput dan menolongnya ketika ia berada dalam sekapan kedua terduga pelaku penganiayaan tersebut.

Akibat penganiayaan Yati Uce menderita bekas memar di matanya dan leher bekas cekikan. Penganiayaan itu didapati Yati setelah ia dtuduh melakukan penggelapan dana di tempat ia bekerja.

Tim pengacara KAUM pun atas hal ini langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan, dengan Nomor: STTLP/1145/YAN.2.5/YAN.2.5/K/V/2020/SPKT RESTABES MEDAN

“Atas peristiwa itu kami akan proses secara hukum” ujar Irsad.

Lanjut Irsad peristiwa itu terjadi Senin (04/05/2020) sekira pukul 14.00 Wib. Saat itu Yati diantarkan oleh suaminya Maya Dipa pada pukul 11.00 Wib untuk mengantarkan surat pengunduran diri setelah 5 bulan bekerja di SPBU tersebut. Atas surat resign tersebut Yati Uce di audit dan dituduh menggelapkan uang Rp 800 juta.

Namun selama berada di dalam kantor tersebut Maya Dipa pun mendapatkan kabar dari Yati jika ia disana mendapatkan intimidasi dan juga tekanan. “Ketika Dipa mencoba masuk kedalam mencari keberadaan istrinya ia dihadang dan dilarang masuk oleh penjaga,”ujar Irsad.

Tak kunjung kembali hingga pukul 00.00 Wib Dipa dan mertuanya terus mencoba menghubungi Yati Uce namun handphone tersebut sudah tidak aktif. Sampai keesokan harinya pada pukul 06.00 Wib keluarga mendapat kabar dari Yati jika ia telah dijebloskan ke penjara Polrestabes Medan.

“Sekitar pukul 06.00 Wib dihubungi Yati Uce suaminya Dipa menggunakan handphone orang penjara. Dan mengatakan jika ia telah berada di Polrestabes Medan. Ia dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut dan mendapatkan penganiayaan dan pemukulan di mata sebelah kanan oleh MI,”papar Irsad.

Lanjutnya, Ia dipaksa mengaku menggelapkan uang agar dibebaskan ketika di Polres. Tas, Handphone, ATM, buku nikah dan kunci Yati Uce juga ditahan oleh MI dan WA. Atas kondisi ini KAUM mengaku akan melakukan upaya hukum terhadap istri Maya Dipa yang dianiaya.

” Jelas ini tindakan main hakim sendiri dan adanya upaya pencurian terhadap barang-barang Yati selaku korban,”Pungkas Irsad.(*)

Medanoke.com – Medan, Tak terima terus diselingkuhi sang suami yang merupakan oknum polisi di sektor Medan Baru. Wanita yang baru saja melahirkan bayi berumur 40 hari ini, menggerebek suaminya di kamar hotel Katana, Padang Bulan, Medan, Senin (04/05/2020).

Penggerebekan yang dilakukan sang istri berisinisial HBS ini pun viral ketika ia membagikan postingan video ke media sosial miliknya. Dalam video berdurasai 2 menit tersebut, ia mengenakan kaos sambil menggendong bayinya mengetuk pintu kamar. Pintu kamar langsung dibuka oleh suami HBS yang mengenakan seragam tugas dan jaket.

“Halo selamat malam, selamat malam, mana kau, videokan-videokan” teriak sang istri yang membawa anak bayi tersebut. Kemarahan sang istri membuat OHS panik dan kemudian menghalangi istrinya agar tak bertemu dengan wanita selingkuhannya.

“Mana kau hei,” teriak sang istri lagi.

“Sudah keluar, keluar,” jawab sang suami yang mengenakan jaket hitam.
Namun dengan sekuat tenaga sang suami yang sudah ketahuan belangnya menghalangi niat istrinya untuk melabrak selingkuhan polisi itu.

Melihat situasi dan kondisi yang mulai mencekam, si anak bayi yang masih dalam dekapan sang istri sempat menangis karena mendengar suara teriakan orang tuanya dan nyaris terjepit.

Istri polisi itu sempat menarik tas selempang yang digunakan oleh selingkuhan suaminya. Melihat ada kamera yang menyorot ke arah wajahnya, selingkuhan polisi itu malu dan menutupi wajahnya dengan helm warna putih yang dipegangnya.

Dia sempat tersangkut saat berusaha untuk berlari menyelamatkan diri.

“Videokan, videokan,” teriak sang istri lagi.

Tak lama berselang, seorang pegawai hotel yang mengenakan kemeja batik warna biru corak batik coba datang untuk melerai.

“Bang, bang buka pintunya bang,” ucap selingkuhan polisi hendak mau melarikan diri.

Medanoke.com – Selingkuhan Oknum Polisi Medan Baru ini mencoba Keluar Dari Kamar Hotel Ketika Ia Direkam oleh Kerabat Istri Korban

“Jangan diapain, jangan dibuka pintunya,” pinta istrinya.

Kemudian pintu dibuka dan selingkuhan polisi yang mengenakan jaket putih langsung naik ke atas sepeda motor matik warna hitam miliknya.

“Jangan kayak gitulah kak,” kata selingkuhan polisi kepada wanita yang merekam video.

“Ih, kakak yang jangan kayak gitu seharusnya,” jawab wanita yang merekam video.

Kunci sepeda motor selingkuhan polisi itu sempat ditahan salah seorang yang ikut menggerebek, sampai akhirnya kunci sepeda motor pelakor itu diberikan.

Setelah mendapatkan kunci, wanita selingkuhan itu pun tergesa-gesa pergi dengan menaiki sepeda motor Beat hitam BK 5768 ZAK. Saat perempuan itu pergi juga sempat terekam.

Sudah Sering Selingkuh

Medanoke.com – Selingkuhan Oknum Polisi Mencoba Kabur dan Keluar Dengan Mengenakan Sepeda Motor

Kejadian di selingkuhi diakui HBS bukan kali pertama dilakukan suaminya OHS ia mengaku memvideokan aksi bejad sang suami dan mengunggah ke laman facebook miliknya karena merasa kesal dengan suaminya. Bahkan dia juga mengenal H, selingkuhan suaminya.

HBS menyebutkan jika Penggerebekan itu pun memang sengaja dilakukan. Termasuk mengunggahnya ke facebook. Sehingga dia tak lagi mendengar gosip soal suaminya, namun menyaksikan langsung di depan mata.

“Bisa tahu selingkuh ya karena sudah berulang kali seperti itu. Jadi mungkin sudah kuasa Tuhan menunjukkan kelakuan suami saya,” jelasnya.

Saat ini HBS masih trauma. Dia pun hanya ingin fokus mengurus bayinya yang masih berusia 40 hari, hasil buah cintanya dengan OHS.

Bahkan terlihat di halaman media sosial miliknya ucapan simpati dan dukungan memenuhi dinding halaman media sosialnya. (*)

Medanoke.com – Medan, Unit Operasional Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut berhasil meringkus empat begal sadis yang biasa beraksi di Kota Medan. Begal ini pun ditembak pada bagian kaki.

Pelaku yang ditangkap masing-masing HP alias Baweng (29), AGP(20), Pentus (21), dan YM alias Aan (20). Mereka disergap di tiga lokasi terpisah.

“Para tersangka diringkus tim dari Unit Opsnal Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut dalam dua hari terakhir,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (4/5).

Dalam penangkapan itu, keempat pelaku ditembak pada bagian kaki. Mereka dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapat pengobatan. Unit Operasional Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut berhasil menangkap empat orang yang diduga komplotan begal sadis yang beraksi di seputaran kota Medan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, aksi para pelaku begal ini, dengan cara merampas kendaraan dan melukai korbannya. Adapun aksi para pelaku yang berhasil didapat yakni kasus pembegalan ini terjadi di dua tempat di Jalan Cemara Kel Pulo Brayan, Medan Timur.

Korban bernama Anjari (57) warga Jalan Bilal Gang Lestari, Medan Timur.
Para pelaku juga diduga melakukan aksinya di Jalan AH Nasution, Under Pass depan KFC Titi Kuning Medan, korban atas nama Imanuel Refli Lumban Tobing (22) di Jalan Sumber Bhakti lingkungan XI, Marendal Patumbak.

Tatan mengatakan, bahwa keempat pelaku terpaksa ditindak tegas dengan melumpuhkan kaki, lantaran saat diamankan melakukan perlawanan.

“Dari empat pelaku, dua di antaranya diamankan saat petugas kami tengah melakukan patroli. Di mana identitas dan ciri-ciri nya sudah dikantongi,” ungkapnya, adapun identitas keduanya yakni, HP alias Baweng (29) dan AGP (20). Dimana, HP berperan sebagai joki dan menentukan lokasi target. Sementara AGP berperan mengeksekusi dan membawa sepeda motor korban.

“Keduanya kami amankan di Jalan Raya Jati III, pada Senin (4/5/2020),” Ungkapnya. Tidak puas sampai di situ, petugas juga berhasil menangkap pelaku begal lainnya yakni Pentus (21) warga Jalan Tuba II, Gang Tapanuli.

Dari keterangan yang didapat, Pentus sendiri berperan mengeksekusi, mendorong serta melukai korban dengan senjata tajam.

“Pelaku pentus ditangkap pada Minggu (3/5/2020) sekitar pukul 16.00 WIB di salah satu warnet di Jalan Tembung V, setelah menjual barang bukti. Untuk pelaku lainnya yakni YM alias Aan (20). Ia berperan sebagai joki di mana memepet dari samping untuk memberhentikan dan menjatuhkan korban. Ia diamankan di kediamannya,” jelas Tatan.

Lebih lanjut dikatakan Tatan, dalam pengungkapan kasus begal sadis ini, pihaknya terus melakukan pengembangan.

“Ke-4 pelaku yang kita ringkus dan saat ini berada di Dit Krimum Polda Sumut untuk melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk masyarakat sesegera mungkin melaporkan apabila ada tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kita pada kantor polisi terdekat. Agar dapat ditindak lanjuti. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mengingat saat ini sedang melaksanakan bukan suci ramadhan di tengah pandemic covid -19,” sebutnya.

Dari penangkapan komplotan begal ini, polisi amankan barang bukti yang diamankan dari pelaku yaitu sepasang plat no BK 1577 AHB, kendaraan bermotor hasil kejahatan. Dua unit kendaraan bermotor sarana kejahatan dan satu buah senjata tajam.

Tidak hanya keempat begal ini, polisi juga masih memburu komplotan lain. Salah satunya yang bertindak sadis di Jalan AR Hakim, Jumat (1/5) subuh. Dalam aksinya pelaku menebas tangan seorang perempuan setengah baya yang berupaya mempertahankan tasnya. Jari tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. “(Kasus) itu masih lidik,” sebut Tatan.(*)

Medan- medanoke.com – Sidang lanjutan perkara pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin kembali di gelar di ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (29/4) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kali ini jaksa dari kejaksan negeri (Kejari) Medan menghadirkan tiga orang saksi, masyarakat sekitar TKP penemuan mobil korban, dan sempat meluhat mobil tersebut hilir mudik di Desa Suka Dame, Kecaman Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Sumatera Utara.

Sebelum memberikan kesaksiannya, ,para saksi sebelumnya diambil sumpah menurut agama kepercayaanya masing masing didepan pensidangan. Sungkunen Sembiring, seorang saksi yang diambil keterangannya pertama kali mengaku bahwa dirinya sempat melihat mobil tersebut lalu-lalang di area dekat rumahnya. “Jadi waktu itu, mobil itu naik keatas. terus, turun lagi kearah tkp. Udah jauh orang itu jalan kebawah,” ungkapnya dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Erintuah Damanik.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jarak antara TKP dengan saksi berjarak sekitar 2 (dua) kilometer.
Terkait keterangan tersebut Hakim menanyakan bagaimana saksi dapat memastikan bahwa mobil yang lewat tersebut adalah milik korban, memgingat jauhnya jarak dari pandangan mata. “Dari BKnya (Plat tanda kendaraan Red) aku lihat pak, sama,” jawab Sungkunen Sembiring secara lugas dan pasti. Selain itu, ia menambahkan bahwa ada satu unit sepedamotor jenis matic didepan mobil tersebut.

Ketika ditanyai majelis Hakim terkait rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian, ia mengaku melihat dua terdakwa, dimana posisi Reza mengendarai sepeda motor matic tersebut. Sedangkan Jefri menyupiri mobil Prado milik korban.

Medanoke.com – Deliserdang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memperhatikan wilayahnya yang menjadi lokasi penambangan batu dan pasir (Galian C) ilegal di Sei Seruai Dusun 3 Buluh Nipis, Desa Tan­jung Sena, Kecamatan Biru-biru, Deliserdang. Walhi menambahkan agar Galian C ilegal tersebut segera ditutup. Pasalnya, selain merugikan masyarakat, galian tersebut juga merusak lingkungam hidup. Proses penggalian terus-menerus selama bertahun tahun tanpa Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) yang dilakukan oleh Oknum Pengusaha ACB (Inisial,red) hingga saat ini terus berlangsung dipstikan telah merusak ekosistem sekitar. Seharusnya kegiatan pengerukan tersebut mendapat tindakan tegas dari pihak Pemkab Deli Serdang dan pihak terkait, seperti BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Sumatera Utara, maupun Dinas Pertambangan dan Energi) Sumut,

Terkait Galian C ilegal di Sei Seruai Dusun 3 Buluh Nipis, Desa Tan­jung Sena, Kecamatan Biru-biru, Deliserdang yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun ibi, diakui oleh Kepala Desa dan sudah dilaporkannya secara resmi kepada pihak kecamatan. namun hingga sekarang masih belum ada tindakan yang konkrit dari pihak lecamatan.

Atas hal itu, Walhi Sumut melalui Direktur Esekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan mengatakan jika penambangan ilegal harus segera ditutup. “Fungsi Kepala Desa harusnya memberikan surat laporan ke Camat dan ditembuskan ke Kabupaten untuk ada tindakan dari Pemerintah untuk hal itu. Lalu sebaiknya memang pemerintah di tingkat kecamatan seharusnya tidak boleh tutup mata untuk hal seperti itu jika tidak terlibat dengan proyek tersebut,” ujarnya.

Bahkan menurut aktivis lulusan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan ini, meskipun pengusaha Galian ilegal tersebut telah membangunkan jembatan dan memperbaiki jalan seperti yang diterangkan oleh Camat Biru-biru (Wahyu Rismiana, SSTP, MAP.red), tidak sertamerta menjadi pembenaran atas usaha ilegalnya tersebut. “Apapun itu selama itu Ilegal itu menyalahi aturan dan melanggar hukum dan itu harus diberhentikan,” tegas Dana Prima. Ia juga menyatakan Camat seharusnya tidak bicara asal-asalan terkait sumber daya negara. “Tidak bisa seenak ngomong camat, bilang kan sudah dibangun jembatan dan masyarakat tidak rugi kok. Tidak bisa begitu, ini bicara masalah pengerukan Sumber Daya Alam Indonesia semua ada aturannya. Semua harus menggunakan mekanisme yang ada. Diluar itu semuanya melanggar hukum, berapa tahun mereka beroperasi tidak ada yang diberikan mereka kepada negara. Sementara mereka itu sudah menerima untung banyak,” terang pria yang telah malang melintamg didunia lingkungan hidup dan sosial selama 15 tahun lebih ini.
Menurutnya menjadi tanda tanya besar kepada Camat yang membiarkan kegiatan ilegal diwilayahnya, . “Ini bukan bicara masalah masyarakat terbantu atau tidak, ini melanggar hukum, dengan beroperasi tanpa izin, dan harus segera diproses secara hukum, masalah mereka kesulitan mendapatkan izin itu urusan mereka. Kalau kata terbantu dampak negatifnya kan pasti ada dan mereka tidak punya izin dan itu sudah pasti ilegal. Banyak itu perzinan mereka langgar, pajak mereka langgar banyak yang dilanggar. Dan selama tidak memiliki izin harus diproses. Dan kalau pun punya izin, tetap harus diproses kenapa masih ada dampak negatifnya, itu juga melanggar. Dokumennya harus diperiksa sesuai dengan dokumen yang mereka ajukan atau tidak. Jika dalam perizinannya harusnya tidak ada dampak negatif seperti itu tapi ada, itu juga melanggar mereka harus bertanggung jawab akan hal itu,” tegas pria kelahiran 37 tahun silam ini(*)

Medanoke.com – Deliserdang,   Proyek illegal Galian C selama 4 tahun hingga hari ini tetap berlangsung di Sei Seruai Dusun 3 Buluh Nipis, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Biru-biru, Deliserdang, dilakukan oleh Oknum Pengusaha ACB (Inisial,red) ), hingga kini tidak juga mendapatkan tindakan tegas dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Deli Serdang, maupun aparat terkait, bahkan terkesan seperti menghalalkkan atas adanya proyek illegal tersebut.
Pembiaran proyek illegal ini seperti angin segar bagi Pengusaha ACB.

Meski masyarakat telah mengeluh dan mengadu ke pihak perangkat Desa dan Kecamatan. Dimana akibat penggalian ini berdampak dengan longsornya persawahan masyarakat setempat dan effek negatif lainya. Hal ini seperti diakui oleh Camat Biru-biru, Wahyu Rismiana, SSTP, MAP, yang mengatakan jika pihaknya tidak mengetahui adanya kegiatan illegal yang terjadi diwilayahnya.

“Sama saya langsung tidak ada yang mengadu masalah galian C. tapi sama anggota akan saya tanya, ‘ Ungkap camat jebolan sekolah kepemerintahan ini (IPDN). Namun anehnya, camat berkacamata ini melanjutkan dan menyatakan, “Untuk galian C Ilegal yang sudah lama berlangsung, pihak kecamatan tahu itu sudah lama. Selagi masyarakat disitu ada kepentingan kita tidak bisa apa juga kan gitu.” Ungkapnya lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai kata “kepentingan” yang dilontarkan olehnya, sang camat menegaskan jika masayarakat memiliki keuntungan dari kegiatan illegal tersebut.

“Istilahnya kan masyarakat dapat keuntungan beli bahan dari yang bersangkutan. Tapi yang pasti saya lagi rapat dengan anggota ini nanti konfirmasi lagi ya,” tutupnya mengakhiri pembicaraan ketika medanoke berusaha menggali lebih dalam informasi keterlibatan Kecamatan atas rusaknya lahan persawahan dan irigasi masyarakat.(*)

Jakarta – Medanoke.com, Kabar duka sedang menyelimuti musisi di dunia musik Tanah Air. Salah satu penyanyi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya, Rabu (8/4/2020) malam.

Salah satu sahabat Glenn Fredly, Tompi memberi berita sedih ini.

“Telah berpulang saudara kami, Glenn Fredly, malam ini. Mohon dimaafkan semua salahnya. Dia yg selalu hadir menggerakkan kita semua,” tulis Tompi.

Di RS Setia Mitra Jakarta Selatan

Glenn Fredly meninggal dunia di RS Setia Mitra pada pukul 18.00 WIB. Namun mengenai penyakitnya belum diketahui pasti.

Jakarta – Medanoke.com, Kabar duka sedang menyelimuti musisi di dunia musik Tanah Air. Salah satu penyanyi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly menghembuskan nafas terakhirnya, Rabu (8/4/2020) malam.

Salah satu sahabat Glenn Fredly, Tompi memberi berita sedih ini.

Di RS Setia Mitra Jakarta Selatan

Glenn Fredly meninggal dunia di RS Setia Mitra pada pukul 18.00 WIB. Namun mengenai penyakitnya belum diketahui pasti.

Jaksa Sidangkan Pembunuh Jaksa Secara Online

MEDANOKE.COM-Medan, Sidang Perdana Pembunuhan Hakim, Jamaluddin, digelar Selasa (1/4) di Pengadilan Negeri Medan. Namun kali ini persidangan di buka tidak seperti biasanya. Persidangan digelar  secara online melalui Teleconfrence terkait adanya wabah Covid 19. Dimana, Majelis Hakim dan Jaksa berada di lokasi Pengadilan Negeri Medan, Sementara terdakwa berada di Rumah Tahanan (Rutan).

Dalam Video, Sidang yang beragenda dakwaan. Pembunuhan yang sempat menggemparkan masyarakat Medan, tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan (Kejari Medan), membacakan dakwaan yang dibacakan langsung oleh Kasipidum (Kepala Seksi Pidana Umum) Kejari Medan, Parada Situmorang, SH, MH.

Dalam dakwaan ia menjelaskan bahwa Zuraida Hanum sudah lama sakit hati kepada Jamaluddin (Korban), sehingga terdakwa berniat ingin membunuh Jamaluddin yang juga sebagai suami terdakwa.

“Bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Zuraida Hanum dengan korban tidak akur dan rukun, sehingga terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Ketidak harmonisan hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan terdakwa pada saksi Liber Junianto (supir) dimana terdakwa mengatakan sudah lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban,”  ungkap Parada dalam dakwaannya. Selasa (31/3).

Jaksa melanjutkan, pada sekitar tahun 2018 terdakwa berkenalan dengan saksi Jefri Pratama (berkas terpisah) karena pertemuan yang rutin dengan saksi Jefri, akhirnya Terdakwa dengan saksi Jefri saling menyukai.

sekitar bulan November 2019, Terdakwa menghubungi saksi Jefri mengajak bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan, lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya yang mana korban sering mengkhianati terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Jefri agar terdakwa mati saja karena sudah tidak sanggup menjalani pernikahahan seperti itu.

“Lalu saksi Jefri menjawab “NGAPAIN KAU YANG MATI, DIA YANG BEJAT, KOK KAU YANG MATI, DIA LAH YANG HARUS MATI. kemudian Terdakwa Zuraida mengatakan kepada saksi “IYA MEMANG saya SUDAH TIDAK SANGGUP, KALAU BUKAN AKU YANG MATI, DIA YANG HARUS MATI,” ucap Jaksa.

Bersama saksi Jefri, Zuraida berencana menghabisi korban dan mengajak saksi M. Reza Falevi. “Perbuatan terdakwa Zuraida Hanum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1,2 KUHPidana,” pungkas Jaksa. (red)

Medanoke.com-Medan, Sebanyak 23 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sumut menjadi yang paling banyak daerahnya melaksanakan Pilkada dan perempuan menjadi jumlah terbanyak Penduduk di Sumut.

Karena jumlahnya yang besar, kelompok perempuan menjadi sasaran politik uang para kandidat bakal calon atau calon hingga tim sukses. Melihat hal ini Bawaslu mengelar sosialisasi peranan perempuan sebagai pengawas partisipatif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, Senin (9/3/2020).

“Karena Sumut paling banyak, maka menjadi kewajiban kami dari Bawaslu RI untuk melihat langsung persiapan-persiapan teman-teman untuk menghadapi Pilkada 2020 termasuk tentu persiapan-persiapan yang dilakukan terhadap persiapan untuk pengawasan partisipatif dalam berbagai kelompok dan pada forum ini diperuntukkan untuk perempuan sebagai mitra strategis untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2020,” ujar Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo.

By: Admin

Ditendang dan Dipukul di Kemaluannya

Medanoke.com-Medan, Wajah tirus dan tubuh kurus menambah keseduan dirinya ketika menahankan rasa sakit memar di sekujur tubuhnya. Tak mampu menahan air matanya, LP (30) terbata bata menceritakan kisah pilunya semenjak berpacaran dengan HFS (32), sejak 2015 lalu. Perempuan tamatan SMK ini terus menangis ketika dirinya menerawang ke masa lalunya.

Sejak awal berpacaran dirinya kerap menerima perkataan kasar hingga perlakuan yang berujung pada penganiayaan. Orang disekitar selalu melihat dan mendengar pertengkaran dua kekasih yang tidak tahu berujung sampai dimana. Tidak ada seorangpun yang pernah melerai dan membelanya ketika teman prianya tersebut (HFS,red) menyerang tubuh lemahnya. Padahal ia sebagai seorang perempuan pantas dibela.

Menurut beberapa orang kerabat dan teman dekatnya yang harus membela dirinya sendiri adalah dia. Bahkan mereka berulang kali mengingatkan untuk segera pergi meninggalkan pria berkacamata minus tersebut. Karena perlakuan dan perbuatan terhadap dirinya tersebut sangat tidak pantas diluar pri kemanusiaan. Namun LP hanya bisa mengurut dada, karena sedari awal mereka berpacaran HFS telah merenggut kehormatannya dengan bujuk rayu iming imingi suatu mahligai pernikahan yang sempurna. 

By : Admin
Medanoke.com – Medan, Seratusan perempuan Sumut dari berbagai elemen, menolak Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai diskriminatif dan mengekang kaum perempuan untuk berkembang. Selain itu juga mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Hal ini terungkap dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Days /IWD) 2020 yang diikuti sedikitnya 160 peserta dari berbagai komunitas perempuan.   Sabtu (7/3) di Lapangan Merdeka. 

Sejumlah elemen perempuan yang tergabung dalam aksi tersebut, seperti Pesada, Bitra,  HWDI, Yapidi, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Selain itu juga dirangkai dengan diskusi dengan menghadirkan pemantik, Badikenita br Sitepu, anggota DPD RI asal Sumatera Utara.

JAKARTA – Virus Corona telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada perekonomian global juga Negara Tirai Bambu. Dan dalam dunia perdagangan International, China sebagai negara yang berpengaruh besar kepada Indonesia.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami China diperkirakan akan berpengaruh bagi Indonesia. Direktur PT Anugerah Megah Investama Hans Kwee menyatakan jika China mengalami penurunan 1% pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan Indonesia turun 0,3% sampai 0,4%.

“Bila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi China 1% kami perkirakan ekonomi Indonesia bisa turun 0,3% – 0,4% pada tahun ini,” ujar Hans Kwee.

“Impor dari China sebagian merupakan bahan baku dan alat produksi sehingga bila dampak virus korona berlangsung lama akan cukup merugikan,” Lanjut Hans Kwee yang menerangkan jika total impor Indonesia dari China sebesar Rp611 triliun atau USD44,6 miliar, yang setara dengan 30%.

Seperti diketahui, total ekspor Indonesia ke negara tirai bambu pada 2019 sebesar Rp353,5 triliun atau USD25,8 miliar. Angka ini setara dengan 16,7% dari total ekspor.(*)

MEDAN-MEDANOKE.COM,

Kejaksaaan Negeri Medan kamis pagi (25/2/2020) melaksanakan  Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan Narkotika senilai milyaran rupiah. Pemusnahan ini dilakukan terhadap perkara Kriminal lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckrah) periode Februari 2019, sampai dengan bulan Oktober 2019. 
Untuk perkara Narkotika sebanyak 928  perkara, terdiri dari narkoba jenis sabu-sabu  seberat 5.922,515 gram dengan nilai 5 Milyar Rupiah, Ekstasi seberat 690,904  gram senilai Rp 3,5 Milyar dan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1.394,24  gram  seharga Rp 1,5 Juta.
Adapun untuk perkara pelanggaran keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnegtibum) sebanyak 98  perkara, yang terdiri dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  sebanyak 7 perkara, terdiri dari obat-obatan, jamu, kosmetik.  
Untuk Perjudian sebanyak 47 perkara, barang buktinya terdiri dari koin, kalkulator, buku tulis. Untuk kasus yang melibatkan penggunaan senjata tajam terdapat 9 perkara, dengan barang bukti pisau, parang,. 
Sedangkan untuk kasus ITE (informasi dan teknologi Elektronik) terdapat 16 perkara berupa Screenshot percakapan. Selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi (Konservasi sumber daya alam hayati) sebanyak 3 perkara, yang terdiri dari kandang hewan, Burung Nuri Maluku, Kakatua Koki, Burung Kasturi Kepala Hitam. Untuk satwa jenis burung sudah dititipkan Pusat Penyelamatan Satwa BBKSDA di kawasan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang., Sumatera Utara.  
Sementara itu, untuk kasus Penganiayaan dan Pengrusakaada 9 perkara. barangbuktinya terdiri dari besi, kaca. Bersamaan itu turut juga dimusnahkan Kondom dan Telepon seluler, untuk perkara Human Trafficking (Perdagangan Manusia) terdapat 2 perkara. Untuk kejahatan terhadap anak ada 4 perkara, dengan barangbuktinya berupa pakaian dan alat bukti kejahatan lainnya.
Sedangkan kejahatan terhadap orang dan harta benda (OHARDA) terdapat 70 perkara yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penipuan/ penggelapan, pembunuhan, dan bukti kriminal lainnya.
Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti ini terus dilaksanakan secara periodik berdasarkan perintah Undang Undang, disamping untuk mencegah penyalahgunaan. “Melaksanakan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) dgn putusan dirampas utk dimusnahkan ” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Dwi Setyo Budi Utomo, SH., MH saat didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Parada Situmorang, S.H, M.H dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan Mirza Erwinsyah,S.H.,M.H. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Bapak Abdul Muis ,SH., MH mewakili PN Medan. Kasi Sidik BNNP Sumut Bapak P. Pasaribu SH, Kasi TP Terorisme Bapak Yusnar Yusuf SH, MH Kejati Sumatera Utara, dan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kanit 1 Narkoba Polrestabes Medan Bapak Rachmat Aribowo, SIK, MH, Kaur Narkoba Labfor Bapak Kompol Hendri Ginting,  Banum Narkoba Labfor Bapak Bambang Kurniawan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kasi/Kasubagbin dan pegawai Kejaksaan Negeri Medan.(*)