Belum Satu Bulan Pemerintah Kembali Buka Ekspor Batu Bara Secara Bertahap

Medanoke.com – Jakarta, Ekspor batubara pada awal tahun 2022 telah resmi dihentikan oleh pemerintah yang tertulis pada surat Dirjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Selaku Dirjen Minerba, Ridwan Djamaludin menjelaskan akhir tahun 2021 PLN mengalami krisis pasokan batu bara. Melalui dokumen tertulis, kebijakan ini dilakukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

“Kondisi pasokan batu bara saat ini untuk PLN dalam posisi kritis dan sangat rendah. Sehingga, kondisi ini menganggu operasional PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang akan berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis Ridwan yang dikutip, Sabtu (1/1/2022).

Lain sisi, Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan membuka kembali keran ekspor batu bara mulai Rabu (12/1/2022). Hal ini disampaikan langsung oleh luhut, Senin (10/1/2022).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan ekspor tidak akan dibuka secara penuh, tapi bertahap. Keputusan itu diambil karena saat ini kebutuhan batu bara untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) milik PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) sudah berangsur baik.

“Kemudian nanti kapan mau di buka ekspor? bertahap dimulai Rabu,” klaim Luhut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan ancaman krisis terjadi akibat rendahnya realisasi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) dari pengusaha batu bara.

Ia menambahkan realisasi itu membuat pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara pada akhir tahun kemarin. Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.

“Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas,” ungkap Ridwan seperti dikutip dari website Kementerian ESDM, Sabtu (1/1). (Jeng)