kejaksaan

Medanoke.com-Medan,Jaksa Agung RI Burhanuddin memberikan apresiasi atas kerja keras 5 (lima) Kejaksaan Tinggi (Kejati) peraih penghargaan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Anggaran Terbaik Tahun 2021.

Penghargaan ini diberikan lantaran para Kejati memberikan tata cara pelaporan yang disajikan telah memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan.

“Untuk itu saya minta agar laporan tersebut menjadi standar bagi Kejaksaan Tinggi lain, dan segera melakukan studi tiru sehingga terdapat kesamaan kualitas pelaporan,” ujar Jaksa Agung RI.

Adapun 5 (lima) Kejaksaan Tinggi peraih penghargaan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Anggaran Terbaik Tahun 2021 yaitu Juara I : Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Juara II : Kejaksaan Tinggi Lampung, Juara III: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Juara IV: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Juara V: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Di samping itu, Jaksa Agung RI juga turut mengapresiasi langkah modernisasi yang dilakukan oleh jajaran bidang Pembinaan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran atau SICANA, yaitu aplikasi yang memudahkan perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, sehingga bermuara pada reformasi birokrasi.

Begitu juga dengan langkah modernisasi yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan meluncurkan Halo JPN dan CMS Datun.

Jaksa Agung RI berharap semuanya dapat semakin menunjang pelaksanaan tugas, dan dipergunakan secara konsisten, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.
Penghargaan dan apresiasi disampaikan oleh Jaksa Agung RI pada saat Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang telah berlangsung sejak Senin 23 Mei 2022 s/d Rabu 25 Mei 2022. (aSp)​

Medanoke.com-Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin,  mengimbau seluruh jajaran kejaksaan di Tanah Air memahami arah kebijakan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2022.

Musrenbang tahun ini mengusung tema ‘Peranan Kejaksaan dalam Mendukung Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’, seperti yang diungkapkan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam siaran pers resminya, Senin (25/5/22)

Tema dimaksud selaras dengan tema Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.Dengan arah kebijakan yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan dan pendidikan,   penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job.

Memotivasi pemulihan dunia usaha, revitasisasi industri dan penguatan riset terapan, embangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Konsentrasi arah kebijakan merupakan suatu kesinambungan dari 7 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Oleh karena itu, Saya pandang perlu dalam menyusun draft rencana kerja dan anggaran kejaksaan ini disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan pada Pagu Indikatif Kejaksaan.

Sehingga kita dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi kita guna menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, ST Burhanuddin berharap keseriusan seluruh jajaran dalam menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program, dapat mengoptimalisasi alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas, tugas, fungsi Kejaksaan yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia.

Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2022 dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada, Senin 23 Mei 2022 hingga Rabu 25 Mei 2022 dengan mematuhi protokol kesehatan.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Bidang Penerangan Hukum (Penkum) pada Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar kegiatan Jaksa Menyapa di radio KISS 105 FM Jalan Cut Nyak Dien, Medan.
 
Kegiatan yang digelar pada Selasa (24/5/22), menghadirkan nara sumber Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH, Jaksa Fungsional Joice V Sinaga dan Lamria Sianturi serta dipandu host Galuh mengangkat topik tentang “Peranan Penerangan Hukum Kejati Sumut dalam Memperkenalkan Institusi Kejaksaan serta Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat”.
 
Joice V Sinaga menyampaikan peran Penkum adalah sebagai bidang yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum.
 
Selain itu juga sebagai humas Kejaksaan, yaitu menyiapkan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai kegiatan atau pun masalah menyangkut kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 
“Dan biasanya Penkum ini bekerjasama dengan wartawan atau media massa, media sosial, media elektronik, serta radio untuk mempublikasikan kegiatan dan program Kejaksaan agar masyarakat mengenal Kejaksaan,” kata Joice V Sinaga.
 
Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) ada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) yang bertanggungjawab dengan segala kegiatan di Bidang Penkum dan Kasi Penkum juga sebagai juru bicara di Kejati Sumut.
 
Dalam kesempatan itu, Joice V Sinaga juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang Penkum. Mulai dari penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, kampus dan pesantren. Kegiatan penyuluhan hukum ini tujuannya adalah untuk mengenalkan norma-norma hukum agar siswa atau mahasiswa bisa mengenal hukum dan menjauhi hukuman.
 
“Ada juga kegiatan jaksa menyapa di radio atau televisi, menerima unjuk rasa, mempersiapkan pers release untuk media massa, materi untuk media sosial serta pemberitaan di website Kejati Sumut, dengan motto ‘informasi Anda adalah kewajiban kami’,” kata Lamria Sianturi.
 
Penkum Kejati Sumut itu, kata Lamria Sianturi memiliki tugas memberikan informasi penting terkait dengan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut. 
 
Di akhir kegiatan, Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan bahwa Bidang Penkum Kejati Sumut memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menginformasikan dan menyampaikan apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Kejati Sumut, termasuk kinerjanya.
 
“Sampai sejauh ini, Bidang Penkum Kejati Sumut terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan informasi penting terkait penanganan hukum di wilayah hukum Kejati Sumut,” ungkapnya.
 
Bidang Penerangan Hukum juga menjadi motor di Intelijen untuk menerima aksi unjuk rasa dengan santun dan dengan cepat sehingga aspirasi masyarakat dapat sampai ke pimpinan.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara kembali mengusulkan 3 perkara tindak pidana umum untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dan disetujui Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana, Jumat (20/5/22).
 
Tiga perkara yang diusulkan secara online oleh Kajati Sumut Idianto, SH, MH, didampingi Wakajati Edyward Kaban, SH, MH, Aspidum Arip Zahrulyani, SH, MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf Hasibuan, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kajari Humbahas, Kajari Sibolga dan Kacabjari Karo di Tiga Binanga.
 
Menurut Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan 3 perkara yang disusulkan adalah tersangka Ranto Sihombing dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  wa
Kemudian, tersangka Joko Aminoto Zebua alias Joko Zebua alias Pak Iqbal dari Kejaksaan Negeri Sibolga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tersangka Marlena Br Tarigan dari Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tiga Binanga yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Tiga perkara ini, lanjut Yos sudah disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
 
“Adapun alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan penerapan restorative jusctice, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian dibawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga,” katanya.
 
Yang pasti, tambah Yos antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Proses pelaksanaan perdamaian juga disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta difasilitasi oleh Kajari, Kacabjari dan jaksa yang menangani perkaranya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH,MH, Kamis (12/05/2022) memimpin kegiatan rapat yang diikuti para Asisten, para Kajari, Koordinator, Kabag TU, Kacabjari dan para Kasi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,  di Aula Lantai 3 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Kajati Sumut Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan SH MH, menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti arahan dari Jaksa Agung. Sebelumnya, Kajati Sumut pada bulan Maret 2022 lalu, juga telah menyampaikan ke Satker untuk memaksimalkan kinerja jajaranya.

“Untuk meningkatkan kinerja di masing-masing Satker, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja,” jelas Kasi Penkum Kejatisu

Rapat ini diikuti oleh para Kajari, Kacabjari dan para Kasi yang ada di wilayah hukum Kejati Sumut secara daring (zoom), Kajati Sumut Idianto menyampaikan arahan terkait pencapaian kinerja masing-masing Satker agar tetap fokus dan menjalankan apa yang sudah diprogramkan.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan paparan terkait capaian kinerja pada bidang masing-masing serta hambatan, kendala dan rencana kinerja tahun 2022

“Dalam rapat tersebut, Kajati juga berdialog langsung dengan para Kajari dan menampung usulan-usulannya. Para Asisten juga menyampaikan pencapaian kinerja dan berdialog dengan para Kajari serta Kacabjari,” jelas Yos A Tarigan SH MH dalam siaran persnya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Hari pertama kerja usai cuti bersama hari Lebaran 1443 H, pelayanan publik di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jl AH Nasution, Medan, kembali berjalan seperti biasa, Senin (9/5/22).
 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH, MH menyatakan bahwa pelayanan publik yang dimaksud adalah menerima surat masuk, menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), melayani administrasi Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus, melayani tamu dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.
 
“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut sudah beroperasi secara normal sejak pukul 07.30 WIB, ” ungkap Yos A Tarigan.
 
Dari pantauan wartawan di setiap ruangan, terlihat para pegawai dan jaksa antusias masuk kerja pasca libur Lebaran satu minggu lebih. Lapangan parkir gedung Kejati Sumut juga terlihat padat seperti biasa. kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi area parkir.
 
Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, agar seluruh satker memberikan pelayanan publik dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan yang lebih responsif, tidak diskriminasi, lebih adil, lebih nyaman dan memiliki kepastian hukum yang berbasis Informasi Teknologi (IT).
 
“Harapan kita tentunya, pelayanan publik harus berjalan maksimal seperti biasanya. Persidangan, koordinasi berkas dan yang lainnya dengan penyidik di bidang Pidum serta bidang lainnya bisa berjalan sesuai harapan, ” jelas Kasipenkum Kejatisu.
(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) gelar kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kejati Sumut lantai 3, kantor Kejati Sumut Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Rabu (27/4/22).

Pra Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH,MH dan seluruh Asisten seperti Asintel I Made Sudarmawan, Aspidsus Anton Delianto, Aspidum Arip Zahrulyani, Asdatun Dr. Prima Idwan Mariza, Asbin Sufari dan Aswas RM Ari Priyoagung.

Hadir juga Kabag TU Rahmad Isnaini, Kasi Penkum Yos A Tarigan serta para Kasi lainnya. Para Kajari dan Kasi di daerah mengikuti secara daring.

Pra Musrenbang ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI untuk kemudian hasil perencanaan terkait pembangunan Kejaksaan akan dibahas dalam Musrenbang secara Nasional di Kejaksaan Agung RI.

Seperti disampaikan Kajati Sumut Idianto, perencanaan yang dibahas tentunya akan menjadi wujud nyata di 2023. Apa yang diajukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

P wasada kesempatan itu, Kajati Sumut memberikan kesempatan kepada setiap Asisten untuk memaparkan perencanaanya di 2023, kemudian para Satker di wilayah hukum Kejati Sumut juga diberi kesempatan untuk menyampaikan paparannya terkait perencanaan pembangunan di Kejari masing-masing di tahun 2023 mendatang.

Di akhir kegiatan, Kajati Sumut Idianto membuka sesi diskusi terhadap setiap hal yang ada terkait perencanaan dan inisiatif dari setiap Satuan Kerja di daerah.(aSp)​


Penegak Hukum Tegakan Keadilan Demi Masyarakat

Mengacu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tak terhitung sudah aksi penghentian tuntutan dari kejaksaaan di seantero negeri ini. Tak terkecuali Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Inilah catatan kisah penyetopan sebuah perkara yang menyentuh hati masyarakat.

*Ditulis oleh :
Andi Syafrin Purba
Jurnalis Medanoke.com

NAMANYA Umar. Masih muda. Lajang lagi. Dia dipenjara karena mencuri sebuah ponsel plus dompet berisi duit Rp.92 ribu. Motifnya? Butuh uang demi bisa beli Narkoba? Ops, itu jauh panggang dari api.
Seorang filsuf ternama pernah berkata, “apa yang Anda dengar, itu bukanlah kebenaran. Bahkan yang Anda lihat juga masih setengah dari kebenaran”. Begitulah Umar.


Umar, maling kecil itu, sebenarnya bukanlah sosok kriminil tulen. Tapi kejahatan sekecil apa pun tetaplah kejahatan. Umar pun ditangkap dan masuk bui.


Nahas itu sontak membuat ibunya shock tak kepalang. Untung itu tak berlangsung lama.
Ceritanya, jelang persidangan dimulai, jaksa penuntut menemukan fakta mulia di balik kasusnya. Sejatinya, Umar memang bukan kriminil. Dia bahkan sosok pejuang keluarga.


Usut punya usut, Umar ternyata terpaksa mencuri demi mendapat uang guna biaya pengobatan ibunya yang lumpuh dan tak bisa mendengar. Ibu Umar sudah tua.
Sebelum menjalankan aksi mencuri, Umar diketahui telah berjuang bekerja guna dapat membiayai pengobatan ibu tercinta. Apa pun dikerjainya demi mendapatkan uang.

Tapi nasib tak selamanya mujur. Suatu tempo, Umar mendadak kehilangan pekerjaan. Laki ringkih ini bahkan lama menjadi pengangguran. Di fase inilah Umar menjadi gelap mata. Dia akhirnya mengambil Langkah nekat, mencuri.


Beruntung fakta miris di balik kejahatan Umar berhasil menggugah nurani jaksa. Tak hanya aparat penegak hukum, kisah motif tindak pidana Umar itu bahkan membuat hati korban aksinya terenyuh.Saking terenyuh, dia bahkan menjenguk Umar ke sel. Dan, dengan kebesaran hati, pencuri ponsel dan uangnya itu pun dipeluknya dengan luapan kasih. Sang korban mengaku ikhlas, bahkan memaafkan tabiat cela Umar. Pelukan dari korban ke Umar menjadi tanda penentu kalau hatinya memang sudah ikhlas.
Di sinilah pintu keadilan restoratif atau restorative justice terhadap Umar mulai dibuka. Pintu yang mengantarnya bebas dari jerat hukum itu didapat Umar dari Kejaksaan Negeri Gresik, baru-baru ini.

Restorative justice membuat Umar kini kembali bisa merawat ibu kandungnya. Hasil keputusan dari penegak hukum tu sontak membuat ibu Umar girang bukan kepalang.

Meski tak bisa bangkit, juga tak dapat mendengar, perempuan tua itu langsung merangkul Umar, anak yang selama ini selalu berjuang untuknya.

Diiring denting irama syahdu piano, video rekaman pertemuan haru Umar dan ibunya beredar luas di media sosial. Ditonton jutaan warga, video yang merupakan bagian dari kampanye penerapan restorative justice itu ditutup dengan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Pernyataan Burhanuddin berisi inti dari penerapan restorative justice.

“Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin, sekaligus pesan terhadap semua aparat penegak hukum di negeri ini.

Seperti Umar, restorative justice juga telah didapat oleh ribuan tersangka kasus kriminalitas lain di republik ini. Begitu pula di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.


Restorative justice adalah prinsip penegakan keadilan dengan cara menimang faktor-faktor kemanusiaan.
Seperti kepolisian dan Mahkamah Agung, kejaksaan juga mempunyai landasan penerapan restorative justice. Pijakan soal itu ada pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020.


Dengan Konsiderans Menimbang:
Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Itulah kiblat jaksa saat menghentikan proses penuntutan perkara demi menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Restorative justice menjadi dasar bagi jaksa melakukan penutupan perkara karena telah terciptanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terjadi setelah jaksa menimang sejumlah faktor. Poin-poin yang ditimbang adalah terkait subyek perkara, obyek, kategori, ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Lalu apa kualifikasi pelaku kejahatan yang bisa mendapat restorative justice? Ini penjelasannya.

Restorative justice hanya didapat oleh tersangka yang baru kali pertama melakukan tindak pidana. Selain syarat itu, tindak pidana yang menjeratnya pun hanya diancam dengan pidana denda atau hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun.

Nah, restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidananya juga tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).


Selain itu, prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.
Kebijakan mengenai keadilan restorative yang diterbitkan Kejaksaan Agung sendiri, melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, karena pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan, dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.


Atas putusan restorative justice tersebut kasus Umar Buang menjadi mendapatkan perhatian lebih. Kepulangannya ke masyarakat pun turut dibenahi sehingga ia tidak lagi mengulangi kesalahannya karena tekanan ekonomi dan tidak adanya jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Sehingga perbuatan criminal yang merugikan ia dan orang lain dapat ditekan.
Bahkan ia juga mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Sementara neneknya juga mendapatkan perawatan dari Dinas Sosial. Hal ini menginga terdakwa Umar Buang alias Sholikan terjerat kasus pencurian telepon seluler dan dompet. Saat itu, nenek Umar Buang alias Sholikan sedang sakit, sehingga nekat mencuri untuk membeli obat.
Atas program restorative justice, Umar Buang alias Sholikan mengucapkan banyak terimakasih kepada Kejaksaan. Sebab, di awal Bulan Suci Ramdan bisa Bersama neneknya di rumah.
“Saya sangat berterimakasih kepada Kejari Gresik. Saya tidak akan mengulangi kejahatan lagi. Saya akan merawat nenek,” kata Umar Buang.
Restorative Justice
Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Secara prinsip restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.
Dalam restorative justice, dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepatakan atas penyelesaian perkara pidana.
Prinsip utama dari restorative justice adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Tujuan lain dari restorative justice adalah untuk menciptakan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Saat ini prinsip restorative justice sudah mulai diterapkan oleh lembaga hukum di Indonesia.
Kejaksaan agung sendiri telah menyelesaikan 823 perkara di seluruh Indonesia dengan mekanisme restorative justice.
Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
Perkara tindak pidana umum telah diselesaikan oleh Kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative
Jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan banyak perkara yang ada. Sebab proses penghentian penuntutan restorative dilakukan secara selektif oleh Kejaksaan.
Restorative justice tersebut menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penutupan perkara karena telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan mempertimbangkan: subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
Mekanisme dalam proses restorative justice Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pelimpahan berkas.
Dalam penerimaan pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak terkait pada sidang yang telah ditetapkan.
Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal dengan memperhatikan barang atau nilai uang yang menjadi objek perkara. Hasil perdamaian dari para pihak ini menjadi dasar dalam penyusunan putusan hakim. Selain dalam tindak pidana tersebut, Mahakamah Agung juga telah mengarustamakan gender khususnya mengatur restorative justice pada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara pada anak.
Anda ada menemukan ciri latar seperti perkara yang pernah menjerat Umar si anak berbakti?.(*)

*Tulisan ini dibuat dalam rangka mengikuti lomba karya tulis jurnalistik bertema ‘Restorative Justice’ yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Medanoke.com- Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH didamping Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH, MH apresiasi Kajari Toba Samosir Baringin, SH, MH resmikan Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja, Rabu (20/4/2022) di Kantor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba.
 
Kajati Sumut Idianto memberikan apresiasinya secara virtual kepada Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Baringin SH, MH yang diikuti Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Toba.
 
“Semoga Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja ini dapat dijadikan tempat bagi masyarakat Toba dalam pelaksanan RJ, dimana dalam penerapan RJ seluruh elemen terutama JPU melihat esensinya dan berpedoman pada Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, ” kata Kajati Sumut Idianto.
 
Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, dengan kampung Restorative Justice ini, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dan juga karakter budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya di Toba.
 
Peresmian Rumah RJ di Sigumpar juga mendapat apresiasi dari Bupati Toba Poltak Sitorus dan langsung mengimbau kepada setiap kepala desa maupun BPD untuk segera membuat Peraturan Desa (PerDes) tentang Restorative Justice, karena program tersebut dinilai sangat baik dan berguna untuk masyarakat.
 
Pada acara peresmian Rumah Restorative Justice di Kecamatan Sigumpar juga dihadiri Pj. Sekda Kabupaten Toba Augus Sitorus, Ketua PN Balige, Dandim 0210/TU, Kepala Rutan Balige, Ephorus HKBP, Kepala Kantor Kementrtian Agama, Tokoh Adat Desa Sigumpar Barat, Tokoh Masyarakat Desa Sigumpar Barat, Tokoh Agama Desa Sigumpar Barat serta undangan lainnya.
 
Peresmian Rumah Restorative Justice Sopo Adhyaksa Batak Naraja telah tertuang dalam Perdes Desa Sigumpar Barat Kabupaten Toba yakni Perdes No 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice Desa Sigumpar Barat Kecamatan Sigumpar Tahun 2022.
 
Kegiatan peresmian Rumah RJ Sopo Adhyaksa Batak Naraja di Kecamatan Sigumpar juga diikuti secara virtual oleh Aspidum Arip Zahrulyani, SH, MH, Kabag TU Rahmat Isnaini, SH, MH dan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH. Acara peresmian tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan acara berlangsung dengan sukses.(aSp)

Medsnoke.com- Medan, Diduga melakukan korupsi makan & minum penderita  penyakit Kusta binaan sosial (WBS) Dinas Sosial Sumut UPT Pelayanan Sosial eks RS Kusta Dinas Sosial Belidahan-Sicanang, 2 (Dua) tersangka dugaan korupsi makan dan minum bagi PMKS  Tahun Anggaran 2018-2019 ditahan Kejari Belawan.
 
Kedua tersangka berinisial CP selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan berinisial AS Direktur Utama CV GS selaku rekanan pelaksana pekerjaan. Kedua tersangka telah dititipkan Kejari Belawan ke Rutan Tanjung Gusta, Kamis (7/4) sore.
 
Kajari Belawan Nusirwan Sahrul dalam siaran pers yang diteken Kasi Intel Oppon Beslin Siregar diterima poskotasumatera.com, Kamis (7/3/2022) mengatakan penetapan tersangka keduanya berdasarkan surat perintah nomor Print-01/L.2.26.4/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan surat perintah Print-02/L.2.26.4/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.
 
Disebutkan Oppon, Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada kedua tersangka dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022. Kedua tersangka langsung ditahan, untuk tersangka CP dititipkan di Rutan wanita Tanjung Gusta dan tersangka AS dititipkan di Rutan Tanjung Gusta.
 
“Penahanan ini berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan mempertimbangkan tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, akan mengulangi dan melakukan tindak pidana serta untuk mempermudah dan mempercepat proses persidangan,” jelas Opon Siregar dalam siaran persnya.
 
Terpisah, Kasi Pidsus Aditya Christian Tarigan menajabarkan, perbuatan para tersangka berdasarkan perhitungan ahli, bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp875.148.401. Pada tahun 2018, ada pengurangan bahan makanan dan minuman oleh CV GS sebesar Rp356.351.400 dan kelalaian membayar realisasi kontrak kepada CV GS sebesar Rp66.933.276.
 
Kemudian, tahun 2019 pengurangan bahan makanan dan minuman oleh CV GS sebesar Rp383.001.525 dan kelalaian membayar realisasi kontrak kepada CV GS sebesar Rp68.862.200.
 
“Dari temuan itu, bahwa negara telah dirugikan atas perbuatan kedua tersangka. Penyidik saat ini sedang melengkapi berkas administrasi perkara untuk dilimpahkan ke penuntut umum untuk diteliti dan diproses yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan,” ungkapnya.
 
Dalam perkara ini, tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI 2001 Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP Subsidiair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI 2001 Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentanng perubahan atas Undang-Undang UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. (aSp)