Medan, medanoke.com | Kehadiran Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution, sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Medan, ternyata berbuntut panjang di internal partai.
Sejumlah kader Partai Demokrat di Sumut dikabarkan dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dimintai klarifikasi. Informasi yang dihimpun wartawan pada Selasa, 28 April 2026, menyebutkan bahwa pemanggilan ini menyasar beberapa kader, salah satunya Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat Medan, Mikhael Siregar, ST.
Pemanggilan tersebut merujuk pada surat resmi DPP Partai Demokrat bernomor 142/INT/DPP.PD/IV/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal, Herman Khaeron.
Dalam surat itu, para kader diminta hadir untuk memberikan keterangan kepada tim klarifikasi yang terdiri dari Wakil Sekjen Syahrial Nasution, Kepala BHPP Muhazir, dan Deputi Bappilu Anis Fauzan.
Langkah DPP ini diduga berkaitan dengan kehadiran para kader yang datang ke Pengadilan Tipikor Medan dengan mengenakan atribut partai. Kehadiran mereka disebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap proses persidangan, khususnya kepada majelis hakim, agar mengadili secara transparan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara korupsi jalur kereta api tersebut.
Namun, di balik dalih “dukungan moral”, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah kehadiran kader partai di ruang sidang perkara korupsi justru berpotensi menimbulkan persepsi tekanan terhadap independensi peradilan?
Seyogianya para kader dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 April 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Kepada awak media, Mikhael Siregar membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia mengakui sempat bersiap memenuhi panggilan DPP, bahkan telah berada di Bandara Kualanamu sehari sebelumnya.
“Memang ada sejumlah kader partai yang dipanggil ke DPP. Saya sebenarnya sudah mau berangkat, tetapi karena sesuatu hal, saya batalkan,” ujar Mikhael.
Ia juga mengungkapkan adanya kejanggalan informasi yang diterimanya menjelang keberangkatan.
“Di luar logika politik saya, situasi saat itu sangat tidak masuk akal. Ada informasi yang tidak sinkron dari DPP, sehingga saya memutuskan membatalkan keberangkatan dan langsung kembali dari bandara,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait hasil klarifikasi terhadap para kader tersebut. Publik pun masih menunggu: apakah ini sekadar penertiban internal partai, atau ada persoalan yang lebih serius di balik mobilisasi kader dalam perkara hukum yang tengah bergulir. (**)
About Author
