dirjen minerba

Medanoke.com-Medan, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga sebagai penguasaha batu bara mengungkapkan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian telah diputuskan ada 37 kapal telah diisi batu bara dan siap kirim ke negara-negara di dunia.

“37 kapal yang sudah diisi dan (penuhi) domestic market obligation (DMO) batubara serta siap ekspor kita rilis malam ini,” tegas Luhut ditemui di kantornya, Rabu (12/1/2022).

Kendati demikian, Luhut tidak merinci ke 37 kapal pengangkut batubara tersebut dari perusahaan mana saja. Yang pasti, pemerintah juga bakal mulai membuka pengiriman batubara ke luar negeri secara bertahap. perusahaan yang bakal diberikan izin ekspor yang telah memenuhi komitmen DMO-nya.

Pemerintah Indonesia membantah jika pelonggaran kebijakan ekspor batubara ke luar negeri karena adanya desakan dari pihak asing kepada Indonesia.

Kendati demikian, dalih pemerintah mencabut larangan pengiriman batu bara ke luar negeri murni karena krisis pasokan batu bara ke PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah teratasi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Minerba (Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM (Energi Sumberdaya Manusia), Ridwan Jamaludin mengungkapkan dari 5,1 juta metrik ton batu bara penugasan untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), hanya 35.000 metrik ton atau kurang dari 1 persen yang dipenuhi untuk menyuplai ke pembangkit listrik. Bila pasokan batu bara minim disuplai ke PLTU, maka lebih dari 10 juta pelanggan PLN akan mengalami pemadaman.

Ketentuan larangan pengiriman batu bara ke luar negeri ini seharusnya berlaku 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Namun, karena banyak negara dan pengusaha yang memprotes kebijakan itu, pemerintah akhirnya menganulir peraturan tersebut.

“Jadi kalau sekarang ada yang bilang kok dibuka ekspor (pengiriman batu bara ke luar negeri), ya kan kita perlu uang,” kata Luhut yang juga tercatat sebagai pengusaha batubara papan atas. (Jeng)

Medanoke.com – Jakarta, Ekspor batubara pada awal tahun 2022 telah resmi dihentikan oleh pemerintah yang tertulis pada surat Dirjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Selaku Dirjen Minerba, Ridwan Djamaludin menjelaskan akhir tahun 2021 PLN mengalami krisis pasokan batu bara. Melalui dokumen tertulis, kebijakan ini dilakukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

“Kondisi pasokan batu bara saat ini untuk PLN dalam posisi kritis dan sangat rendah. Sehingga, kondisi ini menganggu operasional PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang akan berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis Ridwan yang dikutip, Sabtu (1/1/2022).

Lain sisi, Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan membuka kembali keran ekspor batu bara mulai Rabu (12/1/2022). Hal ini disampaikan langsung oleh luhut, Senin (10/1/2022).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan ekspor tidak akan dibuka secara penuh, tapi bertahap. Keputusan itu diambil karena saat ini kebutuhan batu bara untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) milik PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) sudah berangsur baik.

“Kemudian nanti kapan mau di buka ekspor? bertahap dimulai Rabu,” klaim Luhut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan ancaman krisis terjadi akibat rendahnya realisasi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) dari pengusaha batu bara.

Ia menambahkan realisasi itu membuat pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara pada akhir tahun kemarin. Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.

“Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas,” ungkap Ridwan seperti dikutip dari website Kementerian ESDM, Sabtu (1/1). (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Awal tahun 2022 merupakan akhir pengiriman batu bara ke-luar negeri, hal itu tertulis pada surat Dirjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Selaku Dirjen Minerba, Ridwan Djamaludin menjelaskan hingga (31/12/2021) PLN mengalami krisis pasokan batu bara. Melalui dokumen tertulis, kebijakan ini dilakukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

“Kondisi pasokan batu bara saat ini untuk PLN dalam posisi kritis dan sangat rendah. Sehingga, kondisi ini menganggu operasional PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang akan berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis Ridwan yang dikutip, Sabtu (1/1/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun, batu bara merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia yakni 32 persen banyaknya.

Sebuah studi global tentang emisi karbon yang diterbitkan dalam Jurnal Sustainability mengungkapkan, emisi karbon berdampak terhadap perubahan iklim. Beberapa studi tentang emisi karbon telah menarik perhatian para peneliti karena cuaca yang berubah dengan cepat menyebabkan kekhawatiran yang mengerikan.

Melalui film dokumenter Watchdoc, berjudul “Bara Dwipa” yang merekam perjuangan masyarakat Indonesia bertahan hidup dalam bayang-bayang asap pembakaran batu bara. Pemerintah harusnya bisa lebih tegas lagi dengan mengakhiri pertambangan batu bara untuk listrik dan beralih ke energi bersih terbarukan guna mengurangi emisi karbon.

“Para pemilik kontrak dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 januari hingga 31 januari 2022, Pelarangan ekspor ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batu bara untuk PLTU Grup PLN dan semua IPP,” jelas Ridwan. (Jeng)