Sumut

Medanoke.com – Medan, Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Aditia Warman diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy menerima penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, Senin (16/11/2020) di Adi Mulia Hotel Jalan Diponegoro Medan.

Selain Kajati, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, dan Pangdam I/BB Mayjend TNI Irwansyah, MA, MSc juga menerima penghargaan atas partisipasi dan dukungannya dalam membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah agraria di Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto secara khusus menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan unsur Forkopimda yang telah mendukung Kementerian ATR/BPN dalam mensukseskan program strategis Nasional seperti program infrastruktur yang saat ini masih terus berjalan.

“Pada dua hari ini, kami akan menggelar Rakerda dan melakukan evaluasi kinerja pada seluruh satker yang ada dan semoga dari Rakerda ini kita bisa mempersiapkan program di 2021 dengan lebih baik dari tahun ini,” tandas Himawan Arief Sugoto.

Sebelumnya, Kakanwil BPN Provinsi Sumut Dr.H.Dadang Suhendi, SH, MH menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan unsur Forkopimda dalam mensukseskan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN menyelesaikan konflik-konflik agraria di Sumatera Utara.

Medanoke.com – Medan, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Aditia Warman, SH, MH menyampaikan bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan selama masa pandemi Covid-19 adalah terkait dengan penempatan/penitipan tahanan yang telah diserahkan oleh penyidik (Tahap II) dan Tahanan yg telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( Incraht)terkendala dalam pelaksanaan di Beberapa Kejari diWil Hukum daerah Sumut.

Hal tersebut disampaikan Aditia Warman dihadapan Anggota Komisi III DPR RI pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2020-2021 Bidang Hukum, HAM dan Keamanan di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (12/2020).

“Setelah terbitnya Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.PK.01.01-04 tanggal 24 Maret 2020 Hal Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran Covif-19, Kejaksaan dalam hal ini menghadapi permasalahan dimana penyidik sudah menyerahkan tahanan/tersangka kepada Kejaksaan tetapi Rutan tidak mau menerima tahanan tersebut,” katanya.

Medanoke.com – Medan, Pihak kepolisian telah menahan 3 orang yang diduga terkait dengan kelompok KAMI dan terlibat dalam aksi demo penolakan UU Cipta Kerja di Medan beberapa waktu lalu. Satu diantaranya merupakan Ketua (KAMI) Medan, Khairi Amri. Ketiganya kini telah dibawa ke Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas hal tersebut, Ketua KAUM (Korp Advokat Alumni Umsu), Mahmud Irsad Lubis, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (19/10), mendaftarkan gugatan praperadilan atas penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka kliennya dalam ricuh unjuk rasa penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (19/10).

“Dari perjalanan kasus ini ada tiga aspek diajukan praperadilan ini, pertama aspek penetapan tersangka, aspek penangkapan dan aspek penahanan klien kami atas nama Khairi Amri,” tegas Mahmud Irsad di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam akta permohonan praperadilan nomor 37/Pid.Pra/2020/PN.MDN itu, sebanyak 34 pengacara dari Korps Advokat Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menjadi kuasa hukum Khairi Amri selaku pemohon. Sedangkan selaku termohon yakni Kapolri, Kapolda Sumut, dan Kapolrestabes Medan.

“Berdasarkan keputusan MK semua peristiwa yang kami dalilkan termasuk penyitaan dan penggeledahan harua dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Namun klien kami ditangkap waktu aksi unjuk rasa tanpa alat bukti yang cukup,” tambah Mahmud.

Dia mengatakan Khairi Amri ditangkap dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian dan menghasut untuk melakukan tindak kekerasan di grup whatsapp yang beranggotakan 50 orang.

“Khairi Amri tidak pernah membuktikan hal tersebut. Dan WA itu didapatkan setelah dia ditangkap dan ditahan. Kami memandang penangkapan dan penahanan itu yang didahului dengan penetapan tersangka tidak sah dengan peraturan yang ada,” jelasnya.

Bahkan kliennya juga dituding mendanai aksi unjuk rasa ricuh di DPRD Sumut pada 8 Oktober 2020 kemarin. Padahal kliennya hanya menyalurkan bantuan makanan dari donatur untuk para mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

“Beliau ini (Khairi Amri,red) tukang ojek ini, jadi tukang ojek yang berusaha meruntuhkan negara. Kita belum bisa berpikir ke sana. Dana pribadi yang masuk ke dia, dia share ke grup WA, lalu ada bantuan Rp300 ribu dan Rp100 ribu. Uang itulah digunakan untuk membeli nasi mahasiswa. Lalu apa negara ini bisa runtuh hanya dengan Rp300 ribu rupiah?” ujar Mahmud.

Atas dasar itu, pihaknya menilai penangkapan dan penahanan kliennya terlalu dipaksakan sehingga cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Dia juga menilai Mabes Polri tidak punya hak membawa Khairi Amri ke Jakarta untuk ditahan.

“Khairi Amri ditangkap Polrestabes Medan bukan Mabes Polri. Sprindik apa yang digunakan Mabes Polri membawanya ke sana. Klien kami ditangkap dahulu baru digelar perkara untuk penangkapan. Kita memandang tak boleh itu dilakukan. Kami minta klien kami dibebaskan,” tegasnya.

Polisi mengamankan 337 orang yang melakukan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja pada hari kedua unjuk rasa di DPRD Sumut, Jumat (9/10)Aksi massa tolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan DPRD Sumatera Utara, 9 Oktober 2020. (CNN Indonesia/ Farida)
Tak hanya menempuh upaya praperadilan, pihaknya juga akan mengadukan kasus itu ke Ombudsman RI dan Komnas HAM.

“Besok (Selasa, 20/10) pengacara Khairi Amri akan datang ke Jakarta untuk melakukan tindakan perlawanan hukum ke Ombusdman dan ke Komnas HAM, agar bisa membebaskan Khairi Amri karena penangkapan itu sangat dipaksakan dan prematur,” urainya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 9 orang sebagai tersangka dugaan penghasutan terkait demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. Mereka diduga memiliki peran masing-masing dalam memicu ricuhnya demo di sejumlah daerah itu.

Adapun 9 tersangka yang ditetapkan yakni Khairi Amri (KA), Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP). Kemudian Juliana (JG), Novita Zahara S (NZ), Wahyu Rasasi Putri (WRP), Kingkin Anida (KA), dan Deddy Wahyudi (DW).

Khairi Amri, yang merupakan Ketua KAMI Medan ditangkap di Medan bersama tiga tersangka lainnya yakni Juliana, Novita Zahara S, Wahyu Rasasi Putri, yang juga merupakan aktivis. Khairi diduga berperan sebagai admin grup WhatsApp (WAG) KAMI Medan.

Dalam WA itu, Khairi diduga menyampaikan ujaran kebencian terhadap DPR RI. Khairi menghasut anggota grup untuk berbuat rusuh. Dia juga disebut memotivasi agar anggota grup WA tersebut tidak takut untuk membuat rusuh saat demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja.(*)

Medanoke.com – Medan, Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun. Untuk wilayah Sumatera setiap tahun terdata setidaknya ada 250 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dapat masuk ke dalam Prolegnas prioritas dan segera disahkan.

Hal itu terungkap dalam konfrensi pers yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di Sumatera yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung melalui platform zoom, Kamis (25/9).
Rahmi Meri Yenti dari WCC Nurani Perempuan menyebutkan kalau saat ini situasi darurat kekerasan seksual sudah terjadi di Sumatera. “Kita ini sudah darurat kekerasan seksual, lebih dari 250 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya,” ujar Rahmi.

Dipaparkannya, untuk provinsi Sumbar, jumlah kasus kekerasan seksual berdasarkan data WCC Nurani Perempuan tahun 2016 sebanyak 56 kasus, 2017 sebanyak 82, 2018 sebanyak 65, 2019 sebanyak 52 dan tahun 2020 sebanyak 34. Provinsi Jambi berdasarkan data dari APM Jambi, tahun 2016 sebanyak 19, 2017 sebanyak 7, 2018 sebanyak 18, 2019 sebanyak 12 dan tahun 2020 sebanyak 8. Bengkulu berdasarkan data WCC Cahay Perempuan dan PUPA Bengkulu, tahun 2016 sebanyak 21, 2017 sebanyak 26, 2018 sebanyak 23, 2019 sebanyak 16 dan 2020 sebanyak 25.


Berikutnya, provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data WCC Palembang tahun 2016 sebanyak 126 kasus, tahun 2017 sebanyak 112 kasus, tahun 2018 sebanyak 106 kasus, tahun 2019 sebanyak 93 kasus dan tahun 2020 sebanyak 57 kasus. Sumatera Utara berdasarkan data PESADA Sumut, Aliansi Sumut Bersatu, Pusaka, Hapsari dan LBH Apik Medan, tahun 2016 sebanyak 42 kasus, tahun 2017 sebanyak 70, tahun 2018 sebanyak 64, tahun 2019 sebanyak 75 dan tahun 2020 sebanyak 61.

Provinsi Aceh berdasarkan data dari LBH APIK Aceh dan Flower Aceh, tahun 2016 belum terdata, 2017 sebanyak 81, tahun 2018 sebanyak 27, tahun 2019 sebanyak 72 dan tahun 2020 sebanyak 17 kasus. Bandar Lampung berdasarkan data LBH Bandar Lampung, tahun 2016 hingga tahun 2018 belum terdata, tahun 2019 sebanyak 40 kasus dan tahun 2020 sebanyak 45 kasus. Riau berdasarkan data LBH Pekanbaru tahun 2016 belum terdata, tahun 2017 sebanyak 2 kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus dan tahun 2019 serta tahun 2020 masing-masing sebanyak 7 kasus.


Total keseluruhan kasus kekerasan seksual tahun 2016 sebanyak 264 kasus, tahun 2017 sebanyak 378 kasus, tahun 2018 sebanyak 308 kasus, tahun 2019 sebanyak 367 kasus dan tahun 2020 sebanyak 254 kasus.

(lebih…)

Medanoke.com – Medan, Unit Operasional Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut berhasil meringkus empat begal sadis yang biasa beraksi di Kota Medan. Begal ini pun ditembak pada bagian kaki.

Pelaku yang ditangkap masing-masing HP alias Baweng (29), AGP(20), Pentus (21), dan YM alias Aan (20). Mereka disergap di tiga lokasi terpisah.

“Para tersangka diringkus tim dari Unit Opsnal Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut dalam dua hari terakhir,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (4/5).

Dalam penangkapan itu, keempat pelaku ditembak pada bagian kaki. Mereka dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapat pengobatan. Unit Operasional Ditreskrimum dan Resmob SatBrimob Polda Sumut berhasil menangkap empat orang yang diduga komplotan begal sadis yang beraksi di seputaran kota Medan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, aksi para pelaku begal ini, dengan cara merampas kendaraan dan melukai korbannya. Adapun aksi para pelaku yang berhasil didapat yakni kasus pembegalan ini terjadi di dua tempat di Jalan Cemara Kel Pulo Brayan, Medan Timur.

Korban bernama Anjari (57) warga Jalan Bilal Gang Lestari, Medan Timur.
Para pelaku juga diduga melakukan aksinya di Jalan AH Nasution, Under Pass depan KFC Titi Kuning Medan, korban atas nama Imanuel Refli Lumban Tobing (22) di Jalan Sumber Bhakti lingkungan XI, Marendal Patumbak.

Tatan mengatakan, bahwa keempat pelaku terpaksa ditindak tegas dengan melumpuhkan kaki, lantaran saat diamankan melakukan perlawanan.

“Dari empat pelaku, dua di antaranya diamankan saat petugas kami tengah melakukan patroli. Di mana identitas dan ciri-ciri nya sudah dikantongi,” ungkapnya, adapun identitas keduanya yakni, HP alias Baweng (29) dan AGP (20). Dimana, HP berperan sebagai joki dan menentukan lokasi target. Sementara AGP berperan mengeksekusi dan membawa sepeda motor korban.

“Keduanya kami amankan di Jalan Raya Jati III, pada Senin (4/5/2020),” Ungkapnya. Tidak puas sampai di situ, petugas juga berhasil menangkap pelaku begal lainnya yakni Pentus (21) warga Jalan Tuba II, Gang Tapanuli.

Dari keterangan yang didapat, Pentus sendiri berperan mengeksekusi, mendorong serta melukai korban dengan senjata tajam.

“Pelaku pentus ditangkap pada Minggu (3/5/2020) sekitar pukul 16.00 WIB di salah satu warnet di Jalan Tembung V, setelah menjual barang bukti. Untuk pelaku lainnya yakni YM alias Aan (20). Ia berperan sebagai joki di mana memepet dari samping untuk memberhentikan dan menjatuhkan korban. Ia diamankan di kediamannya,” jelas Tatan.

Lebih lanjut dikatakan Tatan, dalam pengungkapan kasus begal sadis ini, pihaknya terus melakukan pengembangan.

“Ke-4 pelaku yang kita ringkus dan saat ini berada di Dit Krimum Polda Sumut untuk melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk masyarakat sesegera mungkin melaporkan apabila ada tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kita pada kantor polisi terdekat. Agar dapat ditindak lanjuti. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mengingat saat ini sedang melaksanakan bukan suci ramadhan di tengah pandemic covid -19,” sebutnya.

Dari penangkapan komplotan begal ini, polisi amankan barang bukti yang diamankan dari pelaku yaitu sepasang plat no BK 1577 AHB, kendaraan bermotor hasil kejahatan. Dua unit kendaraan bermotor sarana kejahatan dan satu buah senjata tajam.

Tidak hanya keempat begal ini, polisi juga masih memburu komplotan lain. Salah satunya yang bertindak sadis di Jalan AR Hakim, Jumat (1/5) subuh. Dalam aksinya pelaku menebas tangan seorang perempuan setengah baya yang berupaya mempertahankan tasnya. Jari tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. “(Kasus) itu masih lidik,” sebut Tatan.(*)

MEDANOKE.COM-MEDAN,

Salah satu alasan KPK dibentuk adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Utamanya untuk lingkungan pemerintah daerah karena kedudukannya yang sangat dekat dengan masyarakat, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat mengunjungi kantor Bank Sumut, pada Selasa (10/3), Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia berharap upaya jangka pendek dari pencegahan korupsi di pemda dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya pembangunan sistem di instansi penyelenggara negara dan pelayanan publik.

“Kemudian dalam jangka menengah hasil evaluasi harus dapat diukur apakah sistem sudah dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan. Dan, untuk jangka panjang diharapkan sistem yang berjalan baik mampu mengubah budaya dan pola pikir masyarakat menjadi lebih produktif, inovatif dan bagaimana layanan publik dapat beroperasi secara maksimal,” ujarnya.