MEDAN-medanoke.com,
Masyarakat Melayu Kota Medan yang tergabung dalam Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Medan & elemen masyarakat melayu lainnya, Jumat (15/9/23) menggelar aksi solidaritas untuk masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau, di Tugu Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan.Bahwa tindakan refresif, terkait intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan, terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang pada tanggal 7 September 2023.
Aksi tak terpuji yang dilakukan aparatur negara terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang terjadi terkait rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang dan Galang untuk pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City.
Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) merupakan Mega proyek dengan nilai investasi yang fantastis. Namun dampaknya adalah upaya & rencana untuk me-relokasi (memindahkan) pemukiman penduduk. hal ini tolak oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi bentrokan antar masyarakat dan aparat, Kamis (7/9/2023).
Bentrok terjadi antara warga Pulau Rempang dan Galang dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP. Hal ini dinilai telah melanggar HAM dan mengabaikan Hak-hak adat terutama Hak tanah adat Melayu.
Terkait bentrokan ini Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau, dalam keterangan Pers nya tertanggal 9 September 2023 menyatakan bahwasanya masyarakat Pulau Rempang dan Galang telah menghuni pulau tersebut sejak ratusan tahun dan hidup turun temurun menetap di pulau itu (Batam, Kepulauan Riau/ Kepri)
Terkait hal ini, Ketua Umum LLBM Kota Medan, Datuq Awaludin mewakili seluruh elemen ormas yang berorasi, meminta seluruh jajaran pemerintah yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dan pihak pengembang dari PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk menahan diri dan membuka ruang dialog khususnya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Rempang dan Galang Kepulauan Riau.
“Melalui pemberitaan media kita dapat menyaksikan benturan fisik yang terjadi dalam beberapa hari ini, terkait penolakan warga Rempang dan Galang terhadap relokasi, dan hari ini kita juga melihat konflik tersebut meluas, ini tidak baik khususnya menjelang pemilihan umum tahun 2024, karena dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif,” ujarnya.
Awaludin juga meminta pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya aspek sejarah, bahwa suku entitas melayu dan suku-suku lain telah mulai bermukim di di Pulau Rempang dan Galang sejak tahun 1834 sebelum Negara Republik Indonesia Merdeka.
“Sebagai Putra melayu, saya prihatin dengan yang terjadi saat ini di Pulau Rempang dan Galang, dan itu menyadarkan kita sebagai putra melayu untuk mampu bangkit dan memiliki solidaritas antar sesama, bathin saya tersayat melihat kejadian yang terjadi pada warga pulau Rempang dan Galang, “Yang mana kita ketahui mereka itu adalah warga melayu asli, saya meminta pemerintah Pusat melakukan evaluasi, dan meminta Kapolri dan Panglima TNI menarik seluruh pasukan masing-masing yang ada pulau Rempang dan Galang” pungkasnya.
(aSp/Ist)
About Author
