Perbankan

Sidang Judi Online & Cuci Uang APIN BK Ditunda Hingga 23 Maret 2023

Sidang Judi Online & Cuci Uang APIN BK Ditunda Hingga 23 Maret 2023

admin Maret 14, 2023

Medan – medanoke.com, Meski sempat molor selama 4 jam dari waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Medan (pukul 10;00 WIB), persidangan perkara judi online & pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa bos judi Sumut, Apin BK, akhirnya digelar hanya untuk menunda sidang hingga pekan depan (Rabu,23 Maret 2023) oleh Hakim ketua, Dahlan dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Medan (13/03/23).

Sesuai dengan jadwal dan agenda sidang, Nelson,Jaksa penuntut rencananya akan menghadirkan 10 orang saksi terkait aliran uang hasil judi online dan pegelolaan tempat/ lokasi, namun gagal dihadirkan olehJaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) tersebut.

Kehadiran para saksi tersebut sangatlah penting dalam perkara pencucian uang hasil tindak pidana kriminal perjudian secara online degan terdakwa Apin BK.

Ke 10 orang saksi tersebut adalah pemilik rekening penampung uang hasil keuntungan judi online dan sewa tempat, serta website judi online milik terdakwa Apin BK, bos judi online nomor 1 di Sumatera Utara.

Dalam sidang yang hanya berlangsung selama beberapa menit saja, Ketua Majelis Hakim Dahlan mengelar sidang secara formalitas hanya untuk menunda jadwal sidang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Hakim ketua akhirnya mengetuk palu setelah menunda sidang hingga pekan depan, Rabu 22 Maret 2023,sesuai jam sidang yang telah ditetapkan, yaitu pukul 10.00 Wib, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(aSp)

Elviera Tak Ditahan, Vonis PT Medan Dinilai Mencederai Rasa Keadilan

Elviera Tak Ditahan, Vonis PT Medan Dinilai Mencederai Rasa Keadilan

redaksi Maret 13, 2023

MEDAN – medanoke.com, Pengamat Hukum Kota Medan Paul JJ Tambunan, SE, SH, MH, mengatakan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang tidak menahan Notaris Elviera dinilai telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Diketahui bahwa hakim PT Medan John Pantas menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta dengan subsider satu bulan kurungan. Namun, dalam isi putusan Notaris Elviera tidak ditahan, meski terbukti korupsi.

“Kan aneh, itu terbuki bersalah, dihukum dua tahun. Tapi, kok gak ditahan,” ucap Paul saat dikonfirmasi, Senin (13/3).

Menurut Ketua Biro Badan Pembantuan Hukum Pemuda Batak Bersatu (PBB) itu, akibat dari vonis hakim yang tidak tegas, dapat membuat para koruptor tidak takut lagi dengan hukum yang ada.

“Ditakuti ini bakal menjadi contoh bagi koruptor lain bang. Yah enak kali lah terdakwa kasus korupsi seperti itu tidak ditahan,” katanya.

Ditegaskan Paul, seharusnya PT Medan bisa bersikap tegas kepada terdakwa korupsi. Bukan malah seperti ini, yang seolah-olah mendukung perbuatan tindak pidana korupsi.

“Kita sepakat kalau korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa. Dan pemerintah juga gencar-gencarnya memberantas korupsi. Tapi, dengan vonis seperti ini, para koruptor itu bakal sepele dan tidak takut dengan hukum yang ada. Toh tidak ditahan, hukumannya juga ringan,” cetusnya.

Selain itu, kata Paul, Kekhawatiran kita jika terdakwa kasus korupsi bebas melenggang, maka mereka bisa saja mempengaruhi saksi lain dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, dan bahkan melarikan diri.

“Sehingga, tidak memberikan rasa takut bagi para pelaku korupsi ataupun orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi lainnya,” tegasnya lagi.

Paul menguraikan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat 4 huruf (a) tercantum alasan penahanan, yakni perbuatan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

“Korupsi adalah pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun. Jadi, seharusnya ini ditahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Immanuel Tarigan juga tidak menahan notaris Elviera dalam amar putusannya. Namun, hakim Immanuel menyatakan terdakwa Elviera bersalah dan dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Berbeda pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut yang menuntut Elvira dengan pidana penjara selama enam tahun dan memerintahkan agar Ia ditahan. Karena itu pula, jaksa mengajukan banding ke PT Medan.

Mengutip dakwaan jaksa sebelumnya menjelaskan, terdakwa Elviera selaku Notaris/PPAT bekerja di bank pemerintah di Medan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 00640/Mdn.I/LA/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 lalu diperpanjang lagi dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 20/PKS/MDN/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

“Dalam kerja sama itu, terdakwa memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya dalam memberikan kredit kepada PT Khrisna Agung Yudha Abadi (KAYA) dengan direkturnya Canakya Suman,” kata JPU ketika membacakan dakwaannya beberapa waktu lalu.

Lanjut dikatakan JPU, terdakwa Elviera membuat Akta Perjanjian Kredit No. 158 tanggal 27 Februari 2014 selaku kreditur dan PT. KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa SHGB atas nama PT ACR.

“Di mana 79 SHGB diantaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung dan belum ada pelunasan, membuat surat keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan bahwa seolah-olah terdakwa sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibalik nama dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan kredit modal kerja konstruksi kredit yasa griya (KMK-KYG) kepada PT. KAYA dapat dilakukan,” kata JPU.

Perbuatan terdakwa, lanjut JPU, bersama dengan empat tersangka lainnya dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA yang Direkturnya Canakya Suman, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar. (aSp)

Polemik Nasabah (PKBI) Vs Bumiputera Reda Karena Kado Spesial OJk Di Milad Ke 111 AJB Bumiputera 1912

Polemik Nasabah (PKBI) Vs Bumiputera Reda Karena Kado Spesial OJk Di Milad Ke 111 AJB Bumiputera 1912

redaksi Februari 13, 2023

MEDAN – medanoke.com, Seabad lebih (111 Tahun) usia Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) yang berdiri murni dari pemikiran 3 orang guru asli pribumi, yang notabene menuntut penjajah Belanda untuk mengakui adanya Bangsa Indonesia pada tahun 1912. padahal saat itu cengkraman kolonialisme masih dengan kokoh dan kuatnya menancapkan kuku di nusantara. Ironisnya, nilai sejarah di era milenial ini tak luput mengerus perusahaan asuransi ini dari bahaya laten KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme).

Berbagai skandal keuangan membuat satu satunya perusahaan yang bersifat mutual (bersama) di negara ini telah mengakibatkan gagal bayar klaim nasabah. cita cita idealis tokoh pendirinya nyaris kandas ditengah jalan, mereka pasti tidak menyangka perusahaan ini akan gagal bayar klaim nasabah dan berhutang dengan nilai fenomenal yaitu mencapai Rp 22,77 triliun.

Gelombang protes & aksi demo dari para korban yang membentuk PKBI (Persatuan Korban Bumiputera Indonesia) merebak di seluruh kantor dan cabang Bumiputra, dan bahkan kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. mereka tuding AJB ini bangkrut dan tuntut para punggawa hukum bertindak.

Namun tepat di hari jadinya (12/02/2023), pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi kado spesial, yaitu RPKP (Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan) yang artinya nasabah dapat pembayaran klaimnya 2 tahap yang dimulai bulan Februari ini (2023) dan pada Februari tahun depan (2024).

Situasi akhirnya berbalik, pihak nasabah yang tergabung dalam PKBI akhirnya merubah singkatan nama perhimpuna korban Bumiputera, menjadi Perhimpunan Keluarga Bumiputera. mereka pun secara kolektif menjadi panitia penyelengara sekaligus penyandang dana Milad AJB Bumiputera 1912 ke 111 tahun di Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912, jl Iskandar Muda, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, yang dimeriahkan dengan Bazzar, lomba mewarnai untuk anak anak, lomba Voly Ceria dan pemberian santunan ke penyandang disabilitas dan anak yatim.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh OJK Regional 5 (Sumut), Kepala Wilayah Sumbagut 1 Medan, M Nur Lubis, ketua DPP PKBI, Ahmad Suryadi dan para tamu undangan lain. Saat di wawancarai, Ahmad Suryadi menyatakan dukungannya kepada Bumiputera,

“Semoga AJB bumi putera 1912 bangkit kembali bersama pempol dan masyarakat luas Mari kita bersatu bergandengan tangan bersama new bpa management untuk memulihkan kesehatan nya (Bumiputera-red),” ungkap Ahmad Suryadi.

“Kepada teman pempol (pemegang polis) mungkin bertanya, kenapa setiap tahun yang lalu kita melakukan aksi, sementara hari ini kita justru merayakan HUT AJB Bumiputera, padahal Polemik Nasabah (PKBI) Vs Bumiputera Reda Karena Kado Spesial OJk Di Milad Ke 111 AJB Bumiputera 1912 padahal tidak kunjung membayar klaim pempol,” Katanya dalam sambutanya

Ia menuturkan ditemukan adanya beberapa point permasalahan sehingga klaim belum dibayarkan baik masalah di organ tubuh AJB Bumiputera maupun kebijakan pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia juga berharap dengan new bpa management, AJB Bumiputera dapat bangkit dan jaya kembali menjadi asuransi terdepan di Indonesia.

“Mari kita doakan kiranya di hut ajb bumi putera yang ke 111 ini ojk dapat menyetujui rpkp serta mencabut SK 13 sebagai hadiah hut ajb bumi putera” Pungkasnya.

Meski masalah keuangan ini terus bergulir hingga kini. Namun, manajemen Bumiputera sedang berusaha melakukan perbaikan dari sisi manajemen aset dan pengelolaan dana. Selain itu, mereka juga sedang berusaha melunasi seluruh utang klaim yang belum bisa terb okayarkan dengan cara menjual aset dan meluncurkan produk baru. (a$p)

Nasabah BTN Prioritas Bantu Wujudkan Masyarakat Miliki Rumah Impian

Nasabah BTN Prioritas Bantu Wujudkan Masyarakat Miliki Rumah Impian

redaksi Februari 6, 2023

SURABAYA – medanoke.com, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan dalam usianya yang memasuki 73 tahun pada 9 Februari 2023 akan terus berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu dapat memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah. Untuk bisa menyalurkan pembiayaan perumahan tersebut, salah satu dukungan yang diperlukan yakni sumber pendanaan berkelanjutan dari masyatakat.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan,
aspek penghimpunan dana pihak ketiga adalah merupakan hal yang penting bagi perbankan dalam mendukung aktivitas bisnis penyaluran kredit salah satunya pada penyaluran pembiayaan perumahan. Pengelolaan dana pada BTN Prioritas yang sustain juga akan memberikan dukungan yang optimal terhadap bisnis perseroan dibidang penyaluran pembiayaan perumahan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan dari Nasabah Prioritas Bank BTN yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya di Bank BTN. Keberhasilan Bank BTN tentunya juga dipengaruhi oleh dukungan dari Bapak/Ibu sekalian dan karena Bisnis Bank BTN adalah disektor perumahan maka Nasabah Prioritas Bank BTN juga telah membantu secara tidak langsung dalam upaya Bank BTN meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” ujar Haru pada acara BTN Prioritas “Market Outlook & Chinese New Year 2023” di Surabaya, Jumat (3/2).

Besarnya dukungan Nasabah Prioritas dalam pembiayaan perumahan perseroan, membuat Bank BTN tahun ini menargetkan kenaikan dana kelolaan BTN Prioritas sebesar 11% menjadi sekitar Rp51,5 triliun pada tahun 2023. Adapun peningkatan jumlah nasabah BTN Prioritas tahun ini diharapkan sebesar 15%.

Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin menambahkan, untuk mencapai target tersebut, Bank BTN akan melakukan tiga strategi inisiatif utama. Pertama, customer acquisition dalam meningkatkan nasabah baru BTN Prioritas dan penetrasi peningkatan dana nasabah existing di bawah Rp500 juta. Kedua, mengelola dan menekan penurunan balance melalui anti attrition dan loyalty program. Dan ketiga, meningkatkan average product holding yang memberikan solusi lebih kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasabah dengan upaya penetrasi cross selling.

“Untuk mendukung tiga strategi inisiatif utama tersebut, BTN Prioritas telah memiliki produk andalan yang sangat diminati nasabah dalam peningkatan dana kelolaan yakni Tabungan BTN Investa dan BTN Bisnis. Selain itu, peningkatan dana kelolaan BTN Prioritas juga berfokus pada solusi investasi dalam mata uang asing dan beberapa produk investasi lainnya dalam bentuk obligasi dan reksadana,” kata Jasmin.

Tingginya minat nasabah terhadap produk BTN Prioritas dikarenakan BTN Prioritas memberikan layanan special dan penawaran ekslusif salah satunya melalui layanan Platform Loyalty User (PLUS) yang merupakan program layanan membership BTN Prioritas. Selain itu, berbagai solusi keuangan tersedia dengan dukungan priority banking staff yang terlatih dan tersertifikasi serta sejumlah partners yang berpengalaman. “Saat ini BTN Prioritas telah bersinergi dengan sembilan manager investasi dan empat mitra asuransi untuk memberikan solusi keuangan terbaik untuk nasabah kami,” pungkas Jasmin.(aSp)

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

redaksi Januari 29, 2023

BTN Pastikan Hasil Rights Issue Tepat Sasaran Untuk Masyarakat Punya Rumah

JAKARTA – medanoke.com, Mengawali tahun 2023 kali ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melajui dengan rasa optimisme, terlebih setelah mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp 4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights Issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya (27/01/23). Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berharap dari PMN yang diberikan Pemerintah, Bank BTN dapat bersinergi dan memberi nilai tambah namun tetap memprioritaskan kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor perumahan.

“Jadi saya berharap, BTN tentu untuk bisa bersinergi dan memberi nilai tambah tapi BTN harus sehat, kalau anda sakit, sama kalau anda sakit punya Covid, mau join sama malah bisa nularin semua. So the first and the most important conditions BTN harus menjadi nilai tambah, anda harus sehat anda harus well governed, anda harus efisien,anda harus better manage, anda harus kompetitif anda baru memiliki nilai tambah,” kata Menteri Keuangan saat memberikan paparan pada a Rapat Kerja Bank BTN 2023, di Jakarta, Jumat (27/01).

Pada rapat kerja BTN yang khusus membahas target dan inisiatif Bank BTN tahun 2023 tersebut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya Bank BTN terus menjaga neraca keuangannya pada sisi fundamental meskipun diberikan amanah oleh Pemerintah untuk mendukung program perumahan yang ditetapkan Pemerintah. “Kita semuanya bisa ditugasi negara untuk tujuan apapun, tapi kalau kita ditugasi untuk menjadi professional adalah menjalankan amanah secara benar, efisien, tidak mudah puas dan terus haus terhadap prestasi dan meningkatkan serta menjaga tata kelola serta keuangan anda,” kata Menteri Keuangan menegaskan.

Menteri Keuangan menilai, dalam menetapkan target-target pencapaian dari penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun 2025.

“Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme , membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat dari sisi kuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga kepada anda,” kata Menteri Keuangan.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue. “Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.

KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.

Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah. Oleh sebab itu pada Rapat Kerja dengan tema Digital Disruption to Expand Mortgage and Beyond tersebut, Haru menegaskan perlunya transformasi digitalisasi bisnis yang diiringi dengan transformasi leadership.

“BTN berkomitmen untuk mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian.
Saat ini Bank BTN telah memiliki BTN Property, BTN Property for Developers & BTN Smart Residence yang dapat memberikan kenyamanan bagi Nasabah mencari rumah yang diiinginkan sekaligus dapat memberikan jasa after sales kepada Nasabah. BTN menciptakan sebuah ecosystem perumahan yang dapat diakses hanya dalam genggaman tangan. pengembangan ini akan terus dilakukan sebagai bagian komitmen Bank BTN menjadi the best mortgage Bank in Southeast Asia 2025,” kata Haru.

Adapun target tahun 2023 Haru menjelaskan, diantaranya, kredit tumbuh sekitar 9%, sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sekitar 8 %, sementara laba bisa meningkat sekitar 8% serta NPL bisa ditekan di bawah 3%.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Komisaris Utama BTN, Iqbal Latanro menyampaikan pandangan agar BTN mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi tahun 2023 antara lain, Bank BTN harus memperkuat muruah sebagai Bank Perumahan, peningkatan dana murah serta peningkatan fee based income atau pendapatan non bunga. “Selain itu dari sisi SDM, diperlukan peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan budaya melayani nasabah serta meningkatkan leadership,” tutup Iqbal. (aSp)