reforma agraria

MEDANOKE – Deli Serdang, Beberapa anggota TNI AD (Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat) melakukan sikap arogan dan berkilah memiliki areal persawahan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Karena sudah mengikuti keputusan MA (Mahkamah Agung), Sekretaris Umum Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) A Kodam Bukit Barisan Letkol Caj Wendrizal, menurutnya cocok memasang plang di tanah Petani Desa Sei Tuan.

“Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah timur lahan,” kata Wendrizal.

Pasukan Puskopad dan Yon Zipur I/DD seperti telah memprediksi bakal terjadi gesekan, maka sebelum mencapai titik lokasi, mereka melakukan apel sekitar pukul 7.15 WIB, Selasa (4/1/2022)

Benar saja, sesampainya di lokasi pertama, gagal memasang plang karena tidak mendapat izin dari Petani Desa Sei Tuan. Akhirnya aparat TNI berpindah ke arah barat dan mencoba memasang lagi.

Kepala Desa Sei Tuan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar.

Karena Petani Desa Sei Tuan sudah menguasai tanah dari kakek-nenek moyangnya, mereka menolak tanah dimiliki TNI AD.

“Sesudah jadi bandara mereka ngaku-ngaku HGU nya. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan di jaman kakek saya. Semenjak ada bandara seperti ini,” ucap Parningotan Marbun.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Petani Desa Sei Tuan semakin ramai dan beberapa anggota TNI AD naik pitam akibat suara penolakan terdengar lalu memukuli Petani hingga terjungkal-jungkal.

“Terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan,” ungkap Wendrizal.

Melansir Kompas.com, pada pukul 11.30 WIB, saat pasukan mulai istirahat, Petani Desa Sei Tuan melakukan pengadangan jalan menggunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD karena kesal TNI AD mengklaim sepihak tanah persawahan.

Akibat aksi bar-bar TNI AD, pihak Petani Desa Sei Tuan terkena pijak sepatu salah satu anggota, hingga harus dibawa berobat.

“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai segitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” keluh Parningotan.

Sementara itu, Kasi Media Online Mayor Inf Masniar menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

“Info sementara tadi ada pemasangan patok lahan puskopad memang, masyarakat yg ribut keras duluan tapi kita tunggu aja lagi nanti ya,” kata Mayor Inf Masniar. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Sudah tidak asing lagi pastinya bahwa Indonesia mayoritas rakyatnya adalah petani. Namun petani hampir habis di negeri agraris.

Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Eka Yulian menyampaikan, terkait reforma agraria, pemerintah baru melampaui target dalam hal legalisasi aset.

“Akan tetapi kaitannya dengan redistribusi aset, baru mencapai sekitar 29,33 persen,” kata Bayu seperti dikutip dari laman IPB, Minggu (2/1/2021).

Dirinya bertutur, banyaknya konflik yang disebabkan reforma agraria kampir merata di seluruhh Indonesia. Paling besar berasal dari sektor perkebunan.

“Saat ini ada kecenderungan persawahan di desa mengalami penurunan,” ungkapnya.

Data menunjukan sektor perkebunan paling tinggi. Dari data sensus pertanian tahun 2003 hingga 2013, ada 5 juta petani kecil hilang. Para petani tersebut banting setir ke sektor informal di luar pertanian dan usaha-usaha industri dan jasa.

Merujuk Kepala Lembaga LPPM (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) IPB, Ernan Rustiadi, penguasaan lahan pertanian oleh petani gurem di Indonesia berada di bawah rata-rata negara Asia lainnya, yang karakteristik pertaniannya dikuasai small holder farmer.

“Kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dan perhutanan sosial ini ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (Jeng)