JAKARTA- medanoke.com, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI memberi sinyal penundaan Pilkada 2024 yang diagendakan digelar pada November 2024.
Sinyal ini diutarakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rakor Kementerian dan Lembaga Negara yang diadakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7/23). Bagja khawatir jika Pilkada tetap digelar.
“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” ujar Bagja dalam keterangannya, Kamis (14/7/23).
Ia juga menyebut ada beberapa masalah lain terkait pemutakhiran data pemilih, pengadaan & distribusi logistik. Selain itu beban kerja penyelenggara yang terlalu riskan dan belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
“Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah,” jelasnya.
Menyinggung maraknya politik uang, Bagja menyebut tak optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye menjadi salah satu masalah.
Bagja kemudian bicara pengalaman Pemilu sebelumnya. Dia mengatakan banyak kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, penyebaran hoax dan sebagainya yang timbul pada Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan ‘hate speech’ akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi,” jelasnya.
Dia mengatakan Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah memperluas pengawasan partisipatif.
“Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif,” tuturnya
(Ist/aSp)
About Author
