Skip to content
Januari 23, 2026
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy

www.medanoke.com

Informasi Terkini Jempolan

Primary Menu
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy
Live
  • Home
  • News
  • “Lampu Pocong Tidak Diakui Sebagai Aset & Harus Dibongkar” Jawab Bobby Di Rapat Paripurna
  • DPRD Medan
  • Kominfo Medan
  • Medan
  • News
  • Pemerintahan
  • Pemko Medan
  • Politics

“Lampu Pocong Tidak Diakui Sebagai Aset & Harus Dibongkar” Jawab Bobby Di Rapat Paripurna

redaksi Juni 27, 2023

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru)Reddit
  • Lagi
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)Facebook
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)Cetak
  • Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru)Surat elektronik
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)LinkedIn
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)Pinterest
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)Telegram
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)WhatsApp

MEDAN – medanoke.com,
Bobby A Nasution,Wali Kota Medan Bobby menyatakan lampu jalan/ hias atau yang saat ini dinamai lampu pocong, harus dibongkar. Menurutnya, prouek tersebut tidak diakui sebagai aset Pemko Medan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, dengan agenda tanggapan Wali Kota Medan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan, atas RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah) Kota Medan, tentang LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (26/6/23) di DPRD Kota Medan.

Pernyataan Bobby ini untuk menjawab Ketua Fraksi Gabungan DPRD Medan Drs H Hendra DS, pada agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pekan lalu pada rapat paripurna.

“Untuk memberikan sanksi, kepala OPD selalu pengguna anggaran dan PNS yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) telah dijatuhi hukuman disiplin,” ungkap Bobby.

Adapun kendala dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lampu penerangan jalan, Bobby menjelaskan bahwa pemko memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap LPJU Llampu Penerangan Jalan Umum) yang rusak, sesuai laporan pengaduan dari masyarakat dan memasang titik LPJU baru pada lokasi yang dianggap rawan, Disamping membuka pelayanan pengaduan 24 jam, serta reaksi cepat dalam penanganan terhadap gangguan & perbaikan LPJU.

Dari 8 Fraksi di DPRD Medan yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gabungan, hanya Fraksi Gabungan yang mempertanyakan soal kelanjutan pembangunan lampu pocong. Bahkan, Fraksi PKS & Fraksi Demokrat yang partainya tidak mengusung pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman, juga tidak menyinggung soal lampu pocong dalam pemandangan umum nya.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua H Rajudin Sagala dan didampingi Wakil Ketua : H Ikhwan Ritonga serta H Bahrumsyah. Sedangkan Wali Kota Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Sekda Wirya Alrahman & sejumlah OPD. (aSp)

About Author

redaksi

jurnalistik yang jujur anti hoax & Fitnah, Berimbang & tepat sasaran menuju Era informasi damai dengan Solusi

See author's posts

    Menyukai ini:

    Suka Memuat...
    Tags: Aset Bobby Bobby A Nasution Harus Dibongkar Lampu Pocong Rapat Paripurna DPRD Medan Tidak Diakui walikota medan

    Continue Reading

    Previous: Begal…Polsek Medan Baru Amankan 4 Pelaku, Seorang Masih Sekolah
    Next: Mahasiswa USU Ikut Menyaksikan Espose Perkara Kejati Sumut Terkait Penghentian Penuntutan Perkara Dengan RJ

    Related Stories

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom
    • Politics

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom

    Januari 22, 2026
    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat
    • Pemerintahan

    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat

    Januari 22, 2026
    Nyaris Ricuh, Tanah Diserobot Developer, Ahli Waris Demo Ruko Mewah di Sunggal
    • Demonstrasi
    • Hukum
    • Kejagung RI
    • Kejati Sumut
    • Konflik
    • Medan

    Nyaris Ricuh, Tanah Diserobot Developer, Ahli Waris Demo Ruko Mewah di Sunggal

    Januari 21, 2026

    Trending News

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom 1

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom

    Januari 22, 2026
    Panasnya Skandal Jiwasraya, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK 2

    Panasnya Skandal Jiwasraya, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK

    Januari 22, 2026
    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat 3

    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat

    Januari 22, 2026
    Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan Akan Laporkan PT GRUTI dan PT Teluk Nauli ke Bareskrim Polri atas Perusakan Hutan di Pulau Nias 4

    Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan Akan Laporkan PT GRUTI dan PT Teluk Nauli ke Bareskrim Polri atas Perusakan Hutan di Pulau Nias

    Januari 22, 2026
    Isak Haru AMAL Nias Selatan Sambut Keputusan Presiden Prabowo Cabut Izin PT GRUTI dan PT Teluk Nauli di Bumi Nias Selatan 5

    Isak Haru AMAL Nias Selatan Sambut Keputusan Presiden Prabowo Cabut Izin PT GRUTI dan PT Teluk Nauli di Bumi Nias Selatan

    Januari 22, 2026

    You may have missed

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom
    • Politics

    PB-AMCI Duga Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Indonesia Berkaitan Dengan Kerjasama Multilateral Indonesia – United Kingdom

    Januari 22, 2026
    Panasnya Skandal Jiwasraya, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK
    • KORUPSI

    Panasnya Skandal Jiwasraya, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK

    Januari 22, 2026
    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat
    • Pemerintahan

    Muhammad Nuh: Cita-cita Ekonomi Kerakyatan Sebagaimana Diamanatkan UUD 45 Hingga Kini Jalan di Tempat

    Januari 22, 2026
    Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan Akan Laporkan PT GRUTI dan PT Teluk Nauli ke Bareskrim Polri atas Perusakan Hutan di Pulau Nias
    • Lingkungan Hidup

    Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan Akan Laporkan PT GRUTI dan PT Teluk Nauli ke Bareskrim Polri atas Perusakan Hutan di Pulau Nias

    Januari 22, 2026
    PT MEDIA CAHAYA BANGSA | MoreNews by AF themes.
    %d