Pemprov Sumut

Medanoke.com- Medan, Pelayanan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Pemprovsu dinilai sangat buruk. Buktinya, pejabat dan pegawai di instansi ini, pada Rabu (29/6/22) hingga Jumat (1/7/22) kemarin, tidak ada yang beraktivitas. Ruangan kantor untuk pelayanan masyarakat, selama tiga hari berturut kosong melompong. Akibatnya, warga yang hendak mengurus surat menyurat, khususnya penyandang disabilitas, menelan rasa kecewa berat.
 
“Ini sangat mengecewakan. Se-Indonesia hanya ada di Sumatera Utara instansi pemerintahan yang absen melayani masyarakat selama tiga hari berturut-turut pada hari kerja. Sungguh luar biasa,” ucap Ketua LSM Gerakan Rakyat Azas Keadilan (Gerak), Drs Togar Sirait SH MH, kepada wartawan, Jumat 1 Juli 2022.
 
Togar mengaku berulang kali, mulai Rabu (29/6/2022) hingga Jumat (1/7/2022), menyambangi Dinas Sosial Provsu untuk suatu keperluan. Mirisnya, kantor pemerintahan itu kosong. Tidak ada aktivitas pelayanan publik.
 
“Informasi yang didapat, kantor kosong karena semua pegawai dan pejabat Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi selama tiga hari, Rabu sampai Jumat. Mungkin mereka ada kegiatan sambil pelesiran. Tapi, seharusnya kantor tidak boleh kosong dan pelayanan publik tidak boleh terhenti hanya karena mereka kegiatan di luar kota,” sebut Togar.
 
Pegiat sosial itu menilai bahwa absennya pelayanan publik selama tiga hari di Dinas Sosial Sumut merupakan bukti kepala dinas tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Sang Kepala Dinas telah memberikan contoh buruk dalam pelayanan masyarakat.
 
“Kosongnya Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumut ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya, banyak masyarakat maupun instansi yang ingin berurusan ke kantor tersebut mengalami kerugian, baik materi maupun waktu, apalagi mereka dari luar kota. Coba bayangkan berapa banyak kerugian yang mereka derita,” sesalnya.
 
Togar berharap Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeckshah dapat mengawasi kinerja bawahannya, khususnya Dinas Sosial yang memindahkan aktivitas kepegawaian ke Berastagi selama tiga hari. “Pak Gubsu dan Pak Wagubsu, punya tanggungjawab untuk mengawasi kinerja Dinas Sosial. Apa mungkin kosongnya pelayanan publik di Dinas Sosial selama 3 berturut-turut itu, atas perintah Gubsu atau Wagubsu? Toh, nyatanya kantor itu kosong dan membuat banyak pihak yang kecewa,” katanya.
Seharusnya, sebut Toga, Dinas Sosial sebelum mengosongkan kantor dari pelayanan public terlebih dahulu membuat pengumuman bahwa kantor tutup. “Seharusnya Dinas Sosial membuat pengumuman kantor tutup dari tanggal 29 Juni sampai 01 Juli 2022, supaya masyarakat tidak sia-sia atau kecewa datang ke Dinas Sosial untuk suatu keperluan,” ujarnya.
 
Togar menyesalkan pejabat dan pegawai Dinas Sosial Sumut berada di Berastagi melakukan kegiatan Outbon di hari kerja. “Kegiatan seperti itu seharusnya di hari libur, supaya pelayanan kantor dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tukasnya.(aSp)

Medanoke.com- SUMUT, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu) Jacob Hendrik Pattipeilohy mengajak insan pers dan aparat penegak hukum di Negeri ini bersinergi untuk memutus mata rantai Covid -19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy setelah mengikuti acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 secara daring oleh Wagub Sumut Musa Rajekshah, Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto mewakili Pangdam I/BB, para Kepala Dinas, Ketua PWI Sumut H Hermansjah, Ketua SMSI Sumut Zulfikar Tanjung, Ketua IJTI Sumut, mantan Gubernur Sumut H Syamsul Arifin, serta undangan lainnya di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Selasa (9/2/2021) .

Medanoke.com-Acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 secara daring

Lebih lanjut Jacob menyampaikan bahwa insan pers memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi terkait masalah hukum dan upaya-upaya lainnya yang bisa menyadarkan masyarakar agar taat hukum.

Acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 seperti disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari pada awalnya akan dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, karena pandemi Covid-19 belum juga reda, pusat perhelatan HPN 2021 diputuskan dialihkan ke Jakarta, baik secara luring maupun daring.

Keputusan mengalihkan tempat pelaksanaan HPN 2021 ke DKI Jakarta itu juga diikuti dengan pemilihan tema sebagai semangat perlawanan terhadap masifnya serangan virus Corona.

Tema besar HPN 2021 kemudian ditetapkan menjadi “Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”, dimana pada acara kali ini bertindak sebagai tuan rumah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Baswedan pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah ikut bersama-sama dengan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa pers adalah mitra pemerintah dalam menyuarakan upaya-upaya positif dalam mensosialisasikan beberapa hal berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kita akan siapkan sekitar 5000 vaksin untuk para wartawan yang sehari-hari bertugas di lapangan. Diperkirakan akhir Februari atau awal Maret nanti kita akan realisasikan, ” kata Joko Widodo.

Setelah acara peringatan HPN secara Nasional selesai, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memutar video sejarah pers di Sumatera Utara. Pada kesempatan itu, PWI Sumut juga memberikan penghargaan kepada mitra pers seperti Pemprov Sumut yang diterima Wagubsu Musa Rajekshah, Kajati Sumut diwakili Wakajati Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kapolda yang diterima Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto, mantan Gubsu H Syamsul Arifin, Bank Sumut, TPL serta yang lainnya.(red)