PLTU

Sabang – medanoke.com, Yayasan Srikandi Lestari (YSL) , melakukan aksi bentangkan spanduk di titik 0 Km Indonesia, Sabang, yang bertuliskan ‘Pensiunkan PLTU Pangkalan Susu Sekarang’. Kamis (16/03).

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) terdapat 30 nama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia meliputi Sumatera-Jawa-Bali terdaftar untuk pensiun dini.

Namun, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest) mewacanakan 31 PLTU di Indonesia yang akan pensiun dini, termasuk PLTU Pangkalan Susu.

“Sudah selayaknya energi fossil
diganti oleh energi bersih dan berkelanjutan, maka Pemerintah selayaknya mempensiunkan PLTU
Batubara Pangkalan Susu sekarang,” Ucap Mimi Surbakti Direktur Eksekutif YSL.

Berdasarkan data YSL, ditemukan pada Maret 2023 ada 5 anak di Desa Sei
Siur mengalami sesak nafas dan harus memakai alat bantu pernafasan. Bahkan kematian beberapa
orang dewasa di sekitar Ring 1 PLTU Batubara Pangkalan Susu juga terjadi dengan kondisi paru-paru
yang hancur.

“Yayasan Srikandi Lestari akan terus melakukan perjuangan menuju emisi nol ini mesti dilakukan dengan berbagai strategi perlawanan dan kampanye,” tutur Mimi.

Lebih dari itu, YSL melihat rusaknya lingkungan mempunyai efek domino salah satunya
menyebabkan kemiskinan pada masyarakat di tingkat tapak yang pada akhirnya mereka terpaksa
masuk dalam lingkaran perbudakan modern.

Rimba Zait Koordinator Fossil Free Sumut turut hadir dalam aksi, menyoroti pemakaian listrik surplus di Sumatera dan menyerukan kepada pemerintah untuk segera beralih ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan.

“Ya, di Sumatera sudah surplus dan energi listrik kita didominasi sama batubara yang mempercepat terjadinya krisis iklim. Pemerintah Indonesia sudah berjanji untuk ikut berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 0 persen, maka dari itu cepatlah lakukan transisi energi,” ucap Rimba demisioner BEM STIK-P Medan.

Dalam aksi ini juga diikuti dari berbagai lembaga pemerhati lingkungan yang berada di Sumatera, antara lain: APEL Aceh,
Anak Padi Lahat, LBH Padang, Kanopi Hijau Bengkulu, dan Fossil Free Sumut.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Krisis pasokan listrik batu bara di Indonesia terkuak melalui surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Mineral) melalui Ditjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara).

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2021 perihal krisis pasokan batu bara untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) PLN dan IPP (Independen Power Producer).

Berdasarkan data BP’s Statistical Review of World Energy 2021 yang dikutip pada Sabtu (1/1/2022), besar pengiriman batu bara Indonesia pada tahun 2020 mencapai 8,51 juta ton. Angka tersebut setara dengan 26,8 persen dari total besar pengiriman batu bara di dunia.

Rupanya batu bara Australia lebih banyak peminatnya dan menjadi negara posisi pertama yang sanggup mengirim batu bara ke luar negeri sebanyak 9,25 juta ton atau setara dengan 29,1 persen total pengiriman batu bara di dunia.

Berikut daftar negara pengirim batu bara terbesar di dunia pada tahun 2020:

1. Australia: 9,25 juta ton (29,1 persen)

2. Indonesia: 8,51 juta ton (26,8 persen)

3. Rusia: 5,66 juta ton (17,8 persen)

4. Kolombia 1,66 juta ton (5,2 persen)

5. Afrika Selatan 1,64 juta ton (5,2 persen)

6. Amerika Serikat 1,62 juta ton (5,1 persen)

Dijelaskan bahwa surat dari PLN pada intinya menyampaikan kondisi pasokan batu bara saat ini mengerikan dan ketersediaan batu bara sangat rendah.

“Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan IPP saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis surat tersebut, dikutip pada Sabtu (1/1/2022).

Imbas dari munculnya surat itu ialah pemerintah melarang para pengusaha tambang untuk berhenti mengirim batu baranya ke luar negeri dan fokus ke dalam negeri guna menghindari pemadaman listrik sebanyak 10 juta pelanggan di Indonesia. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Awal tahun 2022 merupakan akhir pengiriman batu bara ke-luar negeri, hal itu tertulis pada surat Dirjen Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

Selaku Dirjen Minerba, Ridwan Djamaludin menjelaskan hingga (31/12/2021) PLN mengalami krisis pasokan batu bara. Melalui dokumen tertulis, kebijakan ini dilakukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.

“Kondisi pasokan batu bara saat ini untuk PLN dalam posisi kritis dan sangat rendah. Sehingga, kondisi ini menganggu operasional PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang akan berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis Ridwan yang dikutip, Sabtu (1/1/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun, batu bara merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia yakni 32 persen banyaknya.

Sebuah studi global tentang emisi karbon yang diterbitkan dalam Jurnal Sustainability mengungkapkan, emisi karbon berdampak terhadap perubahan iklim. Beberapa studi tentang emisi karbon telah menarik perhatian para peneliti karena cuaca yang berubah dengan cepat menyebabkan kekhawatiran yang mengerikan.

Melalui film dokumenter Watchdoc, berjudul “Bara Dwipa” yang merekam perjuangan masyarakat Indonesia bertahan hidup dalam bayang-bayang asap pembakaran batu bara. Pemerintah harusnya bisa lebih tegas lagi dengan mengakhiri pertambangan batu bara untuk listrik dan beralih ke energi bersih terbarukan guna mengurangi emisi karbon.

“Para pemilik kontrak dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 januari hingga 31 januari 2022, Pelarangan ekspor ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batu bara untuk PLTU Grup PLN dan semua IPP,” jelas Ridwan. (Jeng)