Bulan: Januari 2022

Medanoke.com – Medan, Anggota DPRD Medan (Dewa Perwakilan Daerah Medan) dari Fraksi Grindra diduga tertipu sebesar Rp33.200.000 oleh napi (narapidana) yang mengaku polisi. Peristiwa itu terungkap berdasarkan penelusuran wartawan pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Medan (Pengadilan Negeri Medan), Minggu (16/1/2022), jika Siti Suciati (anggota DPRD Medan) melakukan VCS (vidio call sex) bersama Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea alias Muhammad Rajaf.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Porsea ini merupakan napi yang mendekam di lapas. Dia mengaku sebagai anggaota Polri yang bertugas di Papua, hingga berhasil menjebak korban dengan melakukan VCS dalam penjara.

Paulus tidak hanya menyebarkan potongan VCS, ia juga memeras Siti hingga puluhan juta. Dalam putusan yang diketok ketua majelis hakim Martua Sagala pada 30 Maret tahun kemarin, terdakwa terbukti dan mendekam di penjara 4 tahun, denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Maria Magdalena, JPU (Jaksa penuntut umum) dari Kejatisu, pada dakwaan perkara ini menyebutkan pada 29 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Komplek P Indah, tepatnya di Jalan Tentram, No 123, Medan Rengas Pulau, Medan Marelan, Kota Medan, saksi korban sedang berada di rumah dan tiba-tiba mendapat telepon dari Chairita dengan mengatakan “Kak itu di akun palsu kakak ada yang posting macam-macam, coba lihat dulu suruh hapus”.

Awal mulanya terdakwa yang berada di penjara menggunakan akun facebook Eligius Fernatubun, Paulus mencari korban dengan melihat-lihat dari pencarian facebook kemudian bertemu nama Siti Suciati, dan mengajaknya berteman.

Setelah pertemanan diterima, terdakwa memulai percakapan dengan menyapa melalui pesan facebook. Perkenalan tersebut dimulai saling cerita dan Paulus mengaku bertugas sebagai Polisi di Papua. Lalu, keduanya semakin dekat dan akrab. Tak hanya itu, terdakwa tak segan meminta nomor WA (WhatsApp) sambil merayu, menggombal serta memintanya untuk telanjang dan diturutinya.

Dari durasi 30 menit tersebut Paulus memotong video tersebut menjadi lima video masing-masing berdurasi tiga menit dan kemudian membuat akun palsu atas nama Siti Suciati dengan foto korban. Kemudian terdakwa mengajak bisnis dengan modus menjalankan batubara di Manokwari Papua Barat dan Siti menanggapi.

Lantas dari modus bisnis batubara tersebut terdakwa meminta Rp 20 juta untuk menyewa alat berat, lalu korban mentransfernya sebanyak tuga kali dengan rincian Rp10 juta, Rp 7 juta, dan Rp 3 juta yang dikirim melalui rekening Bank BRI Abang Johan Nababan alias Johan (berkas terpisah) yang diperintahkan Paulus.

Sebelumnya, video porno seorang wanita yang diduga oknum anggota DPRD Medan berinisial SS, beredar viral di group aplikasi pesan singkat WA. Dalam video berdurasi singkat itu, korban diduga berusia sekitar 40-45 tahun ini terlihat memamerkan alat vitalnya tanpa mengenakan baju. (Jeng)

Medanoke.com – Padangsidimpuan, Dua pelaku penjambretan yang menewaskan mahasiswi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kota Padangsidimpuan, berhasil ditangkap warga sebelum akhirnya polisi datang dan membawanya dengan luka lebam di tubuh. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raja Inal Siregar, Kecamatan Banuadua. Minggu, (16/1/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun, ketika peristiwa terjadi, Maslinda Nora Harahap (25) padahal baru usai mengantarkan ibunya ke sebuah Pondok Pesantren Tahfiz di Batang Bahal. Saksi mata di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjelaskan saat itu korban sedang melintas, tetiba dikejutkan saat tasnya ditarik dua pelaku penjambretan. Tak terima tasnya dijambret akhirnya Maslinda mengejar.

Namun belum jauh dari TKP, korban rupanya tidak mampu kendalikan sepeda motor hingga sebuah mobil pick up menyambarnya sampai tewas seketika. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar lantas mengejar penjambret dan berhasil menangkapnya.

“Setelah pulang, dia tadi pamit mau ke Batunadua. Kami sendiri tahu kejadian ini setelah dikabari pihak kepolisian,” kata Hamsar, keluarga korban.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini mengungkap, korban tewas Maslinda Nora Harahap (25) warga Desa Sigama Ujung Gading, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara). MNH tewas setelah sepeda motornya menabrak sebuah mobil (BB 8672 FP) tak jauh dari lokasi penjambretan.

Sedangkan untuk dua pelakunya, Kapolres mengatakan sedang mendapat pengobatan di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan setelah diamuk massa. Sampai berita ini diterbitkan, polisi masih mengumpulkan data terkait peristiwa ini. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Pemerintah memprediksi puncah Omicron terjadi pertengahan Februari sampai dengan maret 2022. Melalui konpres (konfrensi pers) evaluasi PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Menkes (Menteri Kesehatan) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan perhitungan dan antisipasi yang akan dilakukan. Minggu (16/1/2022).

“Beberapa negara sudah mengalami puncak kasus Omicron. Dan puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi, waktunya antara 35-65 hari,” kata Budi.

Menurutnya, Indonesia pertama kali terindentifikasi Omicron pertengahan Desember, namun kasus mulai naik di awal januari. Antisipasi kebutuhan perawatan di rumah sakit, lanjut Budi menyarankan belajar dari negara lain yang sudah lebih awal mengalammi lonjakan kasus Omicron.

“Jadi, meski kenaikannya lebih cepat dan tinggi jumlah kasus dan penularannya lebih cepat,” ujar Menkes. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengungkapkan Poldasu (Polisi Daerah Sumatera Utara) memiliki angka pelanggaran anggota yang tinggi. Dirinya menyebut penanganan pelanggaran harus dilakukan secara tepat.

“Terkait dengan tingginya pelanggaran anggota di Polda Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memaksimalkan penanganan pelanggaran secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta objektif,” ujar Sambo dalam akun Instagram resmi Divisi Humas Polri seperti dilihat, Minggu (16/1/2022).

Sambo datang bersama pejabat utama Div Propam Polri untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan mengurangi pelanggaran. Menurutnya merubah angka dapat memicu kebohongan di masyarakat.

“Kalau angka yang kita rubah, angka yang kita turunkan itu bisa menjadi kebohongan,” katanya.

Sambo meminta para personel Bidang Propam Polda Sumut untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil pun. Menurutnya, Propam merupakan garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga citra Polri.

“Rekan-rekan yang jadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga citra Polri. Bagaimana kita semua bisa menjadi benteng terakhir dan garda terdepan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh ada yang melanggar. Kita tidak boleh ada yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kita harus menjadi contoh terhadap seluruh satuan kerja yang lain,” ujar Sambo.

Diketahui, baru-baru ini nama sejumlah pejabat kepolisian di Polrestabes Medan Polda Sumut terseret dalam persidangan, di mana mereka disebut menerima uang suap dari bandar narkoba. Propam Polri dan Polda Sumut sedang mengusut kasus tersebut.

“Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada yang percuma yang kita lakukan. Saya selalu menyampaikan ada quotes ‘the power of giving’. Kekuatan memberi. Apa pun yang kita berikan pasti ada balasannya. Jadi kita senyum, maka kita akan dibalas senyum. Kalau kita kemudian memberi sakit kepada orang, maka itu akan dibalas sakitnya,” pungkasnya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Bripka Ricardo merupakan anggota dari Satgas (satuan tugas) Narkoba Polrestabes Medan. Dirinya didakwa mencuri uang barang bukti senilai Rp650 juta bersama rekan-rekannya yakni Matredy Naibaho, Toto Hartanto, Marzuki Ritongan dan Dudi Efni. Selain itu Ricardo juga didakwa menyimpan narkoba.

Berawal saat Matredy Naibaho, anggota Tim II Unit I Sat res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi terkait keberadaan bandar narkoba yang akrab disapa Jus. Dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Oloan Siahaan, Matredy bersama Dudi Enfi (Ketua Tim), Ricardo Siahaan dan Marjuki Ritonga dengan mengendarai mobil opsnal Toyota Innova warna hitam, siap menggerebek rumah diduga menyimpan barang terlarang di Jalan Menteng VII Gang Duku, Kecamatan Medan Denai.

Para terdakwa yang melihat pagar rumah Jus terbuka dan langsung melakukan penggeledahan yang didampingi oleh kepala lingkungan. Saat itu mereka disambut oleh istri Jus, Imayanti.

Usai penggeledahan, para terdakwa menyita sejumlah koper berisi uang yang ditotal sampai Rp650 juta. Kemudian menjadi masalah, sebab barang sitaan tersebut dibawa ke Polrestabes Medan tanpa dilengkapi surat izin penyitaan dari ketua PN (Pengadilan Negeri) dan berita acara penyitaan.

Selanjutnya, uang hasil penggeledahan di rumah Jus dibagi-bagi oleh para terdakwa di Jalan Gajah Mada Medan. Matredy Naibaho kecipratan Rp200 juta, Rikardo Siahaan Rp100 juta, Dudi Efni Rp100 juta, Marjuki Ritonga Rp100 juta dan Toto Hartono Rp95 juta dan dipotong uang posko Rp5 juta.

Belakangan, penyelidikan kasus Imayanti telah dihentikan karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: Surat Perintah/Lidik/183-a/VI/Res.4.2/2021 Res Narkoba tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Oloan Siahaan.

Pada tanggal 23 Juni 2021, Imayanti melalui anaknya, Rini Susanti membuat laporan ke Polda Sumut. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin oleh Dudi Efni saat melakukan penggeledahan secara melawan hukum telah mengambil uang dari dalam tiga buah tas berwarna putih, krem dan coklat di plafon asbes rumah milik Jusuf dan Imayanti.

Dalam kesaksiannya saat sidang pada Kamis (6/1/2022), Matredy Naibaho mengungkapkan bahwa mantan Kanit Satu Res Narkoba Polrestabes Medan AKP Paul Simamora ada menerima uang Rp 350 juta dari terduga bandar narkotika Imayanti usai diamankan. Hal itulah kata Matredy yang membuat mereka berani membagikan uang Rp 600 juta hasil penggeledahan rumah Imayanti yang tak dilaporkan ke kantor usai penggeledahan.

“Kurang lebih 1 minggu di posko uang itu. Lalu Imayanti dilepaskan dengan tebusan Rp 350 juta, yang menerima Kanit Paul Simamora dan diketahui Kasat (Oloan Siahaan), jadi kami berani (membagi uang) kami merasa aman, lalu dibagilah uang ini bu, saya dapat Rp 200 juta. Yang lain Rp 100 juta,” ucapnya menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang diketuai Ulina Marbun. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Terobos lampu merah dan tabrak mobil di Jalan Sudirman Medan, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Medan, pengendara sepeda motor mengalami patah tulang dibagian kaki kiri. Minggu (16/1/2022).

Menurut saksi mata bernama Rizky, saat itu sepeda motor melaju dari arah Taman Ahmad Yani Menuju Jalan S Parman, Kota Medan. Tetiba di persimpangan lampu merah sepeda motor menerobosnya.

“Sepeda motor itu nekat nerobos lampu merah, nggak ada lihat-lihat ke depan,” kata Rizky

Kembali dirinya ungkapkan, saat menerobos lampu merah seketika datang mobil dengan laju dari arah sebaliknya dan langsung menghantam sepeda motor.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Teuku Fathir Mustafa saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan saat ini petugas sedang menangani peristiwa tabrakan itu. Namun, Teuku belum membeberkan kronologis serta identitas para pengemudi.

Akibat kejadian ini pengendara sepeda motor mengalami patah tulang, lalu yang dibonceng mengalami luka ringan.

“Langsung di tolonglah sama warga yang melintas, dibawa ke Rumah Sakit Santa Elisabeth. Patah kaki yang bawa motor itu, yang dibonceng cuma luka-luka ringan aja nampaknya,” pungkas Rizky. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Perkara korupsi di Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Tebing Tinggi terkait kegiatan pengadaan buku panduan SD dan SMP TA 2020 yakni Efni Efridah dan Masdalena Pohan, rugikanan negara sebesar Rp696.149.410.

Data dihimpun dari penelusuran perkara online PN (Pengadilan Negeri) Medan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan Linton Sirait selaku ketua, Tidor Manullang dan Tigor Samosir (masing-masing anggota) dalam putusannya dua bulan yang lalu, menyatakan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan.

Sementara terdakwa lainnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tebing Tinggi H Pardamean Siregar (berkas penuntutan terpisah) selaku PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hingga Minggu siang tadi (16/1/2022), belum diputus PT (Pengadilan Tipikor) Medan.

Majelis hakim di ketuai Jarihat Simarmata, Senin (9/8/2021) lalu di Cakra 3 Pengadilan Tipikor Medan dalam amar putusannya menyatakan, Efni Efridah selaku selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar di (Disdik) Kota Tebing Tinggi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair JPU dari Kejari Tebing Tinggi Khairur Rahman.

Efni Efridah pun divonis 7 tahun penjara tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp392.686.410.

Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita JPU kemudian dilelang. Bila juga tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 3 tahun penjara.

Terdakwa sebelumnya dituntut agar dipidana 8 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar UP kerugian negara sebesar Rp696.149.410 subsidair 4 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Masdalena Pohan selaku Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP TA 2020 senilai Rp2,4 miliar (juga penuntutan terpisah) juga di ruangan dan majelis hakim yang sama divonis 4,5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Terdakwa sebelumnya dituntut agar dipidana 5,5 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa H Pardamean Siregar juga tidak dikenakan pidana tambahan membayar UP kerugian negara. Majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar yang sama subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa sebelumnya dituntut agar dipidana pidana 7 tahun penjara dan denda serta subsidair yang sama dengan Masdalena Pohan. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Penangkapan sejumlah publik figur karena kedapatan mengkonsumsi narkoba pada awal 2022, memicu penjara semkain penuh dengan kasus narkotika. Keadaan pandemi Covid-19 memaksa para artis gunakan barang terlarang untuk mengendalikan suasana hati.

Rentetan artis tertangkap polisi secara bergantian, sedikit membuat geger para penggemarnya. Total ada empat nama yang terseret kasus narkoba antara lain Naufal Samudra, Velline Chu, Ardhito Pramono, dan Fico Fachriza. Minggu, (16/1/2022).

Sementara itu Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Yasonna H Laoly, dalam keterangannya di acara Newsroom yang digelar September silam mendorong Revisi UU (undang-undang) Narkotika sebagai salah satu langkah mengurangi kondisi over kapasitas di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Indonesia.

“Biang kerok di lapas kami adalah over kapasitas, karena warga binaan narapidana narkotika. Selalu saya katakan sangat aneh sekali satu jenis crime yaitu kejahatan narkotika mendominasi lebih dari 50 persen isi Lapas,” ungkapnya.

Bukan rahisa umum lagi, pemidanaan pengguna narkotika seperti diatur UU Nomor 35 Tahun 2009 bukan cuma mengurangi keberhasilan penyembuhan pengguna, tetapi juga menyebabkan lapas dan rutan mengalami kelebihan penghuni. Menkumham menilai, pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi.

“Saya sudah laporkan tadi ke Pak Menkopolhukam, saya ditelepon pak Presiden, saya jelaskan masalahnya, kenapa? kalau pemakai itu hendaknya direhabilitasi,” kata dia.

Yasonna mengaku heran, banyak jenis kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, pemerkosaan, dan penganiayaan, namun apabila seluruh kasus itu diakumulasi. Maka kasus pada narapidana narkotika paling banyak. Lantas ia mengklaim selama tiga tahun terakhir selalu mengajukan Revisi UU Narkotika dalam Prolegnas. Tapi apadaya. masih ada perdebatan internal di pemerintah yang membuat keputusan polemik narkoba dikesampingkan.

“Jadi waktu saya ke Belanda, saya tanya kenapa di sini narkotika tidak masalah? mereka mengatakan, ‘kamu mendekati persoalan pemakai dari segi aspek kesehatan atau aspek pemidanaan?’. Sementara kita masih aspek pemidanaannya yang dilihat,” ujar Yasonna.

Hal mengerikan dari kelebihan beban di luar ambang batas yang wajar dapat menyebabkan kekacauan, bahkan melayangkan nyawa. Seperti sebelumnya terjadi kebakaran hebat di Lapas Kelas I Tangerang, tepatnya di Blok C2 pada bulan september tahun lalu. Dari kejadian itu, sebanyak 41 orang tewas, delapan orang luka berat, dan 73 lainnya luka ringan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkumham diketahui sebanyak 40 dari 41 narapidana yang tewas dalam kebakaran di Lapas Kelas I Tangerah merupakan tahanan kasus narkoba. Sedangkan korban tewas lainnya ialah kasus tahanan terorisme.

Selaras dengan itu, ICJR (Institute For Criminal Justice Reform) sepakat kebijakan narkotika yang membuat banyak pasal karet untuk memenjarakan pengguna menjadi penyebab penjara kelebihan kapasitas. Dari kasus narkoba bagi ICJR, mesti dinilai kondisi pengunaan narkotikanya dan dikaji latarbelakang kasusnya. Apabila ada indikasi pengunaan untuk kepentingan pribadi, maka semestinya pemakai dikeluarkan dari lapas.

“Terhadap pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan, maka harus diberikan hak rehabilitasi dengan pendekatan kesehatan, bukan penghukuman, mengedepankan pengurangan dampak buruk atau “harm reduction”. Sebagai catatan, rehabilitasi tidak musti berbasis kelembagaan dengan penempatan di lembaga, rehabilitasi bisa berbasis komunitas dan rawat jalan sesuai dengan penilaian kesehatan. Ini juga bisa menghemat biaya negara,” tulis ICJR dalam lamannya.

Lebih lanjut ICJR jelaskan pengarusutamaan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan bagi pengguna narkotika baik yang membutuhkan rehabilitasi atau tidak. Terdapat peluang alternatif dalam Pasal 14a dan 14c KUHP, SEMA No 3 tahun 2015 dan Pedoman Kejaksaan No 11/2021. Aturan tersebut menjelaskan bahwa jaksa dan hakim dapat juga memberikan tuntutan dan putusan pidana bersyarat dengan masa percobaan sehingga pidana penjara tidak perlu dijalani. Hukuman penjara bisa diubah dengan syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Jaksa berkoodinasi dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan).

“Dengan begitu juga, Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat lebih berfokus pada peredaran gelap narkotika dalam rezim kejahatan terorganisir, dan bukan malah menyasar tindakan penggunaan atau kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Kebijakan narkotika dengan pendekatan pemidanaan terutama pemenjaraan selama ini terbukti gagal, dengan begitu, perlu segera dikembalikan pada pendekatan Kesehatan,” pungkasnya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Kapoldasu (Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak angkat bicara terkait isu Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko diduga menerima suap puluhan juta dari istri bandar narkoba.

“Saat ini tim sedang bekerja dan kita tunggu hasilnya,” kata Panca dalam keterangan tertulis yang diterima dari Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Sabtu (15/1/2022).

Panca mengaku telah membentuk tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami keterangan terdakwa kasus narkoba, Bripka Ricardo.

Lebih lanjut Irjen Panca menilai, pernyataan terdakwa Ricardo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan berbeda dengan pemeriksaan berkas perkara di Propam maupun Direktorat Reskrimum.

“Kita tidak akan ragu menindak tegas Kapolrestabes Medan apabila terbukti melakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh para terdakwa,” katanya.

Lain sisi, sidang agenda keterangan saksi, Ricardo mengaku menerima suap dari istri bandar narkoba sebanyak Rp 300 juta.

Ricardo mengaku membagikan uang itu kepada atasannya.Isu dugaan suap itu pertama kali muncul dalam sidang terdakwa kasus narkoba Bripka Ricardo di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (12/1/2022).

Kombes Riko Sunarko membantah pernyataan Ricardo yang menyebut dirinya membeli motor hadiah anggota Kodam I/Bukit Barisan dengan uang suap.”Mana ada, mana ada. Enggak ada ah,” kata Riko, Rabu (12/1/2022). (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Penetapan empat kasus tersangka dan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan anggaran belanja penanganan Covid-19 kepada Sekda Samosir, Jabiat Sagala, eks Kepala ULP Samosir, Sardo Sirumapea, eks Kepala BPBD Samosir, Mahler Tamba dan rekanan Santo Edi Simatupang (Direktur PT Tarida Bintang Nusantara).

Pada 2021, Kejaksaan Negeri Samosir juga telah menetapkan Jabiat Sagala, Sardo Sirumapea, dan rekanan Santo Edi Simatupang (Direktur PT Tarida Bintang Nusantara) sebagai tersangka. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Balige, Sandro Sijabat dalam putusan sidang praperadilan, Senin, 12 Juli 2021, menyatakan penetapan Jabiat Sagala dan Kadishub Samosir, Sardo Sirumapea sebagai tersangka tidak sah secara hukum dan tidak sesuai dengan justifikasi hukum pada Kitab Hukum Acara Pidana dan KUHAP.

Tim Penyidik Tindak Pidsus (Pidana Khusus) Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) memanggil 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat 2020 di Kabupaten Samosir untuk memberikan keterangan di kantor Kejati Sumut pada Jumat (14/1/2022). Namun, semua pihak yang dipanggil tidak hadir memenuhi pemeriksaan penyidik.

“Keempat tersangka yang kita undang itu adalah JS (Sekda Samosir), SES (selaku rekanan), SS (PPK Kegiatan) dan MT (selaku PPK Kegiatan). Namun keempat tersangka tidak hadir,” jawab Yos, Sabtu (15/1/2022) siang.

Sampai batas pemanggilan sesuai waktu yang ditentukan pada jumat lalu, keempat tersangka tidak hadir. Ketika dikonfirmasi Kajatisu Yos Tarigan mengatakan ada kemungkinan akan dilakukan penahanan ketika para tersangka hadir pada pemanggilan kedua.

“Terkait penahanan terhadap tersangka, itu merupakan kewenangan penyidik, karena mereka mempunyai dasar kebijakan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Yos Tarigan. (Jeng)