JAKARTA-medanoke.com, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Dupito Simamora sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, bersama 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di Istana Negara, Jakarta.
“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para dubes sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id.
Usai mendiktekan sumpah dan janji jabatan, Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang baru saja dilantik.Dupito Simamora adalah Deputi Direktur Eksekutif CPOPC periode 1 Juni 2019 – 31 May 2022. Sebelumnya, lulusan Monash University, Melbourne, Australia berkarir di KBRI Brussel sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI. Selain itu, pria kelahiran Tapanuli Utara pernah menjabat Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dupito Simamora adalah Deputi Direktur Eksekutif CPOPC periode 1 Juni 2019 – 31 May 2022. Sebelumnya, lulusan Monash University, Melbourne, Australia berkarir di KBRI Brussel sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI. Selain itu, pria kelahiran Tapanuli Utara pernah menjabat Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Pelantikan Dupito Simamora didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51/P dan 55/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang masing-masing ditetapkan pada tanggal 14 Juni dan 23 Juni 2023 oleh Presiden Joko Widodo.Turut
hadi dalam pelantikan ini, antara lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto.(aSp)
About Author
