Bulan: Juni 2021

Medanoke.com – Medan, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan menyayangkan tindakan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sekuriti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem, Medan yang mengintimidasi dan mengajak jurnalis untuk berduel. Peristiwa ini terjadi usai para awak media melakukan peliputan vaksinasi COVID-19 terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Selasa (29/6/2021) pagi.

Ketua PFI Medan Rahmad Suryadi menuntut agar manajemen RSJ memberikan sikap tegas kepada para oknum tersebut. Sehingga kejadian itu tidak terulang lagi kepada para jurnalis yang tengah melakukan tugasnya.

“Sungguh ini perbuatan yang memalukan. ASN tersebut telah mencoreng citra dari RSJ. Peristiwa ini harus disikapi dengan bijak oleh manajemen. Harus ada tindakan tegas supaya ada efek jera terhadap oknum tersebut,”ujar Rahmad.

Harusnya, kata Rahmad, ASN selaku abdi negara bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi ASN dan sekuriti itu bertugas pada instansi pelayanan publik.

“Kita menyangkan kejadian ini. Kami menilai ini adalah bentuk pelanggaran terhadap jurnalis yang sedang bertugas,” ujar Rahmad.

Rahmad pun mendesak supaya manajemen RSJ melakukan evaluasi terkait ulah oknum pegawainya. Kejadian ini sesungguhnya malah membuat citra RSJ Muhammad Ildrem menjadi buruk sebagai lembaga pelayanan publik.

“Oknum ASN dan sekuriti tersebut harus dievaluasi kinerjanya. Manajemen juga harus memahami jika para jurnalis dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Rahmad.

Kronologi ASN dan sekuriti RSJ ajak jurnalis berduel hingga berupaya rampas kamera

Informasi yang dihimpun, kejadian itu bermula saat para jurnalis melakukan tugas jurnalistik di RSJ tersebut. Mereka meliput proses vaksinasi COVID-19 ODGJ. Selesai melakukan peliputan, para jurnalis berniat untuk pulang. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh ASN bernama Wahyu A Kaban dan sekuriti.

Peristiwa ini juga sempat terekam oleh lensa sejumlah jurnalis lainnya. Bahkan, video intimidasi itu kini viral di linimasa media sosial. Risky Cahyadi, jurnalis Tribun Medan menjadi salah satu korban intimidasi dan upaya perampasan kamera. Saat itu dia bersama sejumlah jurnalis lainnya di sana.

Wahyu mempertanyakan soal izin peliputan kepada mereka. Para jurnalis pun sudah menjelaskan jika mereka sudah mendapatkan izin dari Direktur RSJ Ria Novida Telaumbanua.

“Saat keluar dari gedung, kami diadang sama ASN itu. Dia malah mempertanyakan izin kami. Sudah kami jelaskan, tapi ASN itu malah bertindak arogan,” ujar Kiki, sapaan akrabnya.

Setelah mendengar jawaban dari para jurnalis, ASN itu malah bertindak arogan. Nada bicaranya pun meninggi. Bahkan Wahyu berupaya merampas ponsel yang digunakan Kikiuntuk merekam video. “Gak usah kau liput-liput,” ujar Wahyu sambil berupaya menarik kamera milik Kiki.

Jurnalis lainnya pada saat itu ikut membela Kiki. “Kamera saya beberapa kali berupaya untuk dirampas. Saya terus mempertahankannya. File gambar saya liputan juga diminta untuk dihapus. Yah karena  kami sudah dapat izin,” ungkapnya.

Wahyu pun malah menantang jurnalis untuk berduel. Tindakannya pun semakin arogan. Tiba-tiba, seorang pegawai perempuan keluar dari dalam rumah sakit. Dia menjelaskan kepada Wahyu, jika para jurnalis sudah mendapatkan izin dari Direktur RSJ. Wahyu kemudian masuk ke dalam rumah sakit.

Setelah Wahyu masuk, giliran seorang sekuriti yang bikin ulah. Sekuriti arogan itu malah menantang jurnalis untuk berduel. “Ayok lepas baju dinas kita yok,” ujar Sekuriti bernama Rahmat itu sambil membuka seragamnya. (Red)

Medanoke.com – Medan, PT. BANK BTN jalan Pemuda Medan, digeledah oleh Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut, Rabu(30/6-2021). Ini dilakukanatas adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit modal  kerja (KMK) oleh PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang medan selaku kreditur kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi selaku debitur tahun 2014.

Assintel Pidana Khusus (Aspidsus) Muhammad Syarifuddin SH MH mengatakan penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen yang dibutuhkan oleh team dalam menemukan alat bukti.

“Terkait perkara ini masih dalam penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Dalam penggeledahan tim berhasil menemukan bukti yang diperlukan. Sedang terkait perhitungan kerugian negara  masih menunggu perhitungan dari pihak BPKP”,katanya

Disebutkan, kasus ini berawal dari kredit macet Rp 17miliar dari permohonan kredit Rp 39,5 m untuk pembangunan perumahan Takafuna di Helvetia.Diduga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit karena tidak sesuai ketetuan dan peruntukannya.

 “Kasus ini muncul atas temuan Kejati Sumut serta laporan masyarakat. Permohonan dan pencairan  kredit dari tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp 39,5 m secara bertahap karena pembangunan rumah itu bertahap”, Tambahnya.(red)

Medanoke.com – Medan, Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penyitaan lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan No 34/SIT/PIDSUS-TPK/PN.MDN tgl 2 Juni 2021.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (29/6/2021) telah melaksanakan penyitaan lahan PT. PSU yang berlokasi di 2 (dua) Desa, tepatnya di Desa Simpang Koje  Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 518,22 Ha dan Desa Kampung Baru Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal seluas 106,06 Ha areal bertanam dan areal belum bertanam seluas 1,8 Ha.

“Dimana lahan tersebut merupakan lahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan bukan merupakan kawasan dari lokasi yang dapat dikelola oleh PT. PSU. Lahan ini juga masuk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. PSU Tahun 2007-2019,” tandasnya.(red)

Medanoke.com – Medan, Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke-61, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar kegiatan vaksinasi massal kepada 1500 warga masyarakat dari berbagai latar belakang di halaman kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (29/6/2021) .

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agus Salim dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian 1500 vaksin tahap I dan pemberian 1500 paket beras kepada masyarakat sebagai salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 Tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari Selasa dan Rabu (29/6/2021 sampai 30/6/2021).

“Dalam kesempatan ini saya mewakili Kajati Sumut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara & Pemko Medan yang telah memfasilitasi pengadaan vaksin dan tenaga kesehatan, dan seluruh Panitia sehingga acara hari dapat terlaksana dengan lancar dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi seluruh warga Sumatera Utara,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan hari ini, lanjut Agus Salim merupakan salah satu bentuk Program kegiatan Kejaksaan RI di seluruh Indonesia dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tahun 2021. Aksi kepedulian Kejaksaan dalam melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan sebagai bentuk dukungan penuh Kejaksaan atas program pemerintah Indonesia dalam memberikan Vaksin kepada masyarakat Indonesia di seluruh tanah air.

“Tujuan vaksinasi yang dilaksanakan hari ini memiliki banyak manfaat, walaupun kita ketahui bersama vaksin ini bukan obat untuk menyembuhkan Covid-19, tetapi memiliki manfaat lain, antara lain, mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19; mendorong terbentuknya herd immunity (kekebalan tubuh komunitas); dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, ” tandas mantan Wakajati Papua ini didampingi Ketua Panitia Asisten Intelijen DR. Dwi Setyo Budi Utomo.

Dari ketiga poin manfaat utama itu, kanjut Agus Salim poin ketiga inilah yang paling banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sediakala.

“Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah sebagaimana dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, ” tegasnya.

Setelah pelaksanaan vaksin tahap I ini, kata mantan Aspidsus Kejati Sumut ini dalam 28 (dua puluh delapan) hari kedepan akan dilaksanakan kembali vaksin tahap II pada tgl 27 Juli 2020 di Kejati Sumut.

“Perlu saya ingatkan, walaupun telah di vaksin, semua peserta yang ikut vaksin hari ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir selama 20 detik, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas), ” tandasnya.

Pelaksanaan acara vaksin di Kejati Sumut juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara, para Asisten, Koordinator dan para Kasi di lingkungan kerja Kejati Sumut.(*)

ASN Aniaya Isti Tak Ditahan Hingga P22

Medanoke.com – Medan, Selama satu dekade atau sepuluh tahun lamanya, Cindy Laurenchia Kaluku (32) warga Jalan Mega, Komplek Griya Mega Asri, Kel Tanjung Rejo, Kec Medan Sunggal, harus menahan rasa sakit ditubuh dan psikisnya akibat hujan pukulan oleh sang suami. Dalam mahligai rumah tangganya ia selalu diperlakukan kasar baik fisik maupun mental.

Kepada wartawan, Ibu dari 4 orang anak ini menceritakan kisahnya pada Jumat (11/6/2021), penganiayaan ini mulai dilakukan oleh Hadjral Aswad Bauty, pria menikahinya 10 tahun silam, sejak ia mulai mengandung anak pertama mereka.

“Hal seperti ini terjadi sejak saya hamil anak pertama, meskipun awalnya belum berupa kekerasan fisik, namun bentakan dan makian kerap saya terima meskipun tak ada kesalahan yang dibuat,” ujarnya.

Memiliki isti dengan paras yang cantik berkulit putih pun tak melembutkan hati suami Cindy. Bahkan tak cukup hanya menyiksa Cindy, bentakan dan intimidasi lainnya didapati ibu kandung Cindy, saat menjenguk dirinya seusai melahirkan anak keduanya.

“Bahkan mama saya juga sempat dibentak-bentaknya ketika menjenguk saya seusai melahirkan anak kedua. Akibatnya mama saya hanya dua hari di Medan dan langsung kembali ke Jakarta,” katanya.

Mantan pramugarari di salah satu maskapai penerbangan domestik ini juga mengaku selama berumahtangga dengan Hadjral, dirinya kerap tak diberi nafkah berupa uang oleh suaminya. Bahkan ia tak diizinkan bergaul dan harus menutup semua akses pertemanan dengan rekan-rekannya selama bekerja. Meski menurut itu tak juga menjadi alasan ia diperlakukan baik oleh sang suami. “Bahkan teman-teman saya saat bekerja dulu ada di Medan ingin ketemu, selalu saya tolak karena tidak mendapat izin dari dia. Selain itu, belanja pun selalu pas-pasan,” keluhnya.

Puncak dari semua perbuatan kasar yang dilakukan Hadjral Aswad yang diketahui sebagai salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, terjadi pada 17 Mei 2021 lalu, hanya karena perbedaan pendapat kecil saja, Cindy dihajar habis-habisan hingga babak belur dan mengakibatkan bengkak dan memar di lengan kiri, lecet di siku kanan, sakit pada kaki dan tangan.

Tak tahan dengan derita yang terus menerus dialaminya, Cindy lalu melaporkan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke Polsek Sunggal dengan Nomor Laporan LP/B/183/V/2021/SPKT. Polsek Sunggal, pada tanggal 19 Mei 2021.

Buah dari laporan ini sendiri Hadjral akhirnya diamankan pihak Polsek Sunggal. Namun setelah mengurus penangguhan penahanan, yang bersangkutan akhirnya ditangguhkan dan bisa sebentar menghirup udara bebas, sampai berkas laporan kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

Selain itu, Cindy juga mengatakan, pihaknya sudah menemui Kakanwil BPN Sumut untuk menjelaskan kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Cindy kembali menegaskan kalau dia sudah mantap untuk berpisah dan tidak mau berdamai dengan Hadjral Aswad Bauty.

Untuk itu, Cindy berharap agar, dirinya bisa mendapat keadilan dan suaminya mendapat ganjaran atas perbuatan yang sudah dilakukannya selama ini. “Saya berharap dia bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya kepada kami. Saya dan anak-anaknya yang sudah terkesan ditelantarkan. Selain itu, saya juga meneguhkan hati untuk berpisah dengan dia,” tutup Cindy.

Sementara itu, Polsek Medan Sunggal melalui Kanireskrim Iptu Budiman Simanjuntak menjelaskan, pihaknya masih melakukan proses untuk melengkapi berkas perkara. “Sudah kita kirim ke jaksa, tapi belum P21. Saat ini kita masih dalam proses,” singkatnya. (*)

Medanoke.com, medan – Pada hari Senin 21 Juni 2021 yang lalu diadakan sidang lanjutan perkara Terdakwa Anwar Tanuhadi di Pengadilan Negeri Medan Dengan Agenda Pledoi dari Penasehat Hukum Anwar Tanuhadi yang membuat masyarakat menyaksikan persidangan tercengang dan geleng-geleng kepala, Bahkan sampai ada yang merinding.

Suasana itu terjadi pada saat Henry Yosodiningrat Penasehat Hukum dari Anwar Tanuhadi membacakan nota pembelaan yang mengatakan kalau Surat-surat dan Dokumen dari Proses tahapan laporan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan Anwar Tanuhadi di Polsek Medan timur adalah Palsu dan tidak pernah ada hanya sebuah Rekayasa. Begitu juga dengan tanda tangan dari Kanitreskrim Polsek Medan timur di Palsu kan melalui pengakuan M Parhusip yang merupakan Penyidik Polsek Medan timur, Pada saat Gelar Perkara di Bid Propam Polda Sumut atas Laporan Anwar Tanuhadi.

Berawal dari penangkapan Anwar Tanuhadi di rumahnya Jakarta yang dilakukan 4 orang personil dari Polsek Medan timur dengan cara diluar dari prosedur atau bisa dikatakan seperti penculikan.

Tanpa memberikan Anwar Tanuhadi kesempatan untuk mengganti bajunya yang pada malam itu memakai baju tidur, Bahkan tidak mengizinkan Anwar Tanuhadi untuk membawa dompet, uang, dan identitas tetapi hanya membawa Handphone yang juga dirampas saat didalam mobil, Tanpa tau dibawa dalam urusan apa.

Saat kejadian anak Anwar Tanuhadi tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan dan hanya tau orang tuanya akan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dari ucapan orang yang membawa tanpa memberikan surat apapun, Tetapi ketika di cek keluarga ke Polres Metro Jakarta Selatan Anwar Tanuhadi tidak ada.

Ternyata Anwar Tanuhadi dibawa berputar-putar dengan tangan diborgol selama di mobil dan akhirnya menuju ke Polres Metro Jakarta Pusat bukan ke Polres Metro Jakarta Selatan, yang kemudian dimasukkan ke Sel tahanan bercampur dengan tahanan lainnya tanpa mengindahkan Prokes.

Sekitar pukul 03.00 dinihari Anwar Tanuhadi dengan tangan diborgol dibawa ke Bandara Soekarno Hatta dan pukul 07.00 WIB diterbangkan ke Medan dengan Batik Air tanpa identitas dan tanpa diketahui keluarga. Bahkan tangan tetap diborgol hingga tiba di Kuala namu, selanjutnya dibawa ke Polsek Medan timur.

Saat pemeriksaan di Polsek Medan timur Anwar Tanuhadi mengalami tekanan dengan suasana yang menegangkan bahkan ” Menakutkan ” tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Tidak sampai disitu saja Anwar Tanuhadi pun mendapatkan ancaman dan ditakut-takuti sehingga khawatir akan keselamatan dan kesehatannya yang memang memiliki riwayat sakit jantung. Anwar Tanuhadi dipaksa membayar 5 Milyar beserta ongkos mencarinya di Jakarta oleh Kanitreskrim Polsek Medan timur.

Demi keselamatan dan kesehatannya Anwar Tanuhadi memenuhi permintaan Polsek Medan timur. sehingga dibebaskan, itupun tidak bebas murni hanya surat penangguhan dengan alasan masih 2,5 Milyar dan sisanya dengan cek.

Akan tetapi Anwar Tanuhadi tidak terima atas perlakuan dan tuduhan yang tidak diperbuat nya dan bersama Penasehat
Hukum, pada tanggal 11 Februari membuat laporan pengaduan ke Bid Propam Polda Sumut.

Namun pada tanggal 10 Maret 2021 saat memenuhi panggilan dari Bid Propam Polda Sumut, Anwar Tanuhadi ditangkap lagi secara Brutal oleh Polsek Medan timur ditempat menginap bersama Penasehat Hukum nya di JW Marriott dan sampai hari ini Anwar Tanuhadi masih mendekam di penjara.

Akibat dari Rekayasa Polsek Medan timur dengan membuat Surat-surat dan Dokumen Palsu yang sebenarnya tidak pernah ada dibuat sewaktu tanggal 3 Oktober 2019 melainkan dibuat pada bulan Januari 2021 dengan cara memalsukan tanda tangan Pra Peradilan yang diajukan Anwar Tanuhadi di tolak Hakim sehingga terjadi ” Peradilan sesat “.

Ada juga yang perlu dicatat sewaktu gelar perkara di Bid Propam Polda Sumut dimana yang seharusnya menjadi tersangka adalah Octoduti yang sudah merayu Joni Halim utk meminjamkan uang 4 Milyar dan Dadang Sudirman sebagai orang yang di laporkan harus diperiksa terlebih dahulu.

Begitu juga terhadap Anwar Tanuhadi seharusnya diperiksa dahulu sebagai saksi dan sebagai tersangka. Dengan melihat kenyataan ini apakah persidangan masih diperlukan didalam Perkara Anwar Tanuhadi.(*)

Medanoke.com – Medan, Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke-61, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan mengadakan vaksin Covid-19 kepada 1000 orang warga masyarakat Kota Medan di halaman kantor Kejati Sumut, Selasa (29/6/2021) dan Rabu (30/6/2021).

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Jumat (25/6/2021) menyampaikan kegiatan vaksin massal yang akan digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HBA yang ke-61, pesertanya terdiri dari warga masyarakat yang sudah didata oleh panitia HBA ke-61 Kejati Sumut dan bertujuan untuk memutuskan mata rantai Penularan Virus Covid 19 disekitar Lingkungan Kerja dan tempat Tinggal masing – masing peserta..

“Vaksin massal kepada 1000 orang warga masyarakat ini sudah disosialisasikan ke Kejari Deli Serdang,Kejari Serdang Bedagai Kejari Medan, Kejari Belawan dan Kejari Binjai. Kita juga mengumpulkan data warga masyarakat di beberapa kecamatan untuk mengikuti vaksin massal. Seperti dari Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur yang langsung kita sosialisasikan dan jemput datanya,” kata Kasi Penkum Sumanggar Siagian.

Pengumpulan data, kata Sumanggar berkoordinasi langsung dengan Camat, kemudian Camat mendistribusikan ke Lurah Kepling untuk mendata warganya yang akan ikut vaksin.

“Jumlah orang yang akan divaksin dalam memeriahkan HBA ke-61 ini, datanya sudah ada di tangan panitia dan sudah disinkronkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor telepon/handphon peserta vaksin,” tandas Sumanggar.

Camat Medan Perjuangan Afrizal, MAP menyambut baik program Kejati Sumut melibatkan warga Kecamatan Medan Perjuangan untuk ikut menjadi peserta vaksin massal pada peringatan HBA ke-61 tahun 2021.(*)

Bobby Nasution : Saya Akan Menyampaikan Ke Penegak Hukum Dan Peradilan (Forkopimda).

Medanoke.com – Medan, Satuan Mahasiswa Jokowi 2 Periode Sumut gelar aksi unjuk rasa di PN Medan dan Kantor Wali Kota Medan yang di komandoi Ketua #J2P Sumut Farrel Hutapea dan Sekjen #J2P Sumut Triendo Kevin Naibaho sebagai pendukung pada saat Pilpres 2019 Jokowi-M.Amin dan pada saat Pilkada 2020 Bobby Nasutian-Aulia Rachman. Senin (21/06/2021).

Pada aksi tersebut Ketua Satuan Mahasiswa #J2P Sumut Farrel Hutapea mendapat arahan dari Ketua #J2P Sumut Donald Panggabean, SE dan Ijin dari Ketua Umum #J2P Pusat Irjen Pol (P) Dr. Drs. Anton Charliyan MPKN untuk giat membantu Pemerintah memberantas Mafia Hukum sesuai pesan Presiden Jokowi.

Ketua Satuan Mahasiswa Jokowi 2 Periode, Farrel Hutapea menilai banyak terjadi kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat Anwar Tanuhadi dan meminta kepada PN Medan supaya terdakwa Anwar Tanuhadi dibebaskan.

Mereka juga meminta agar pihak berwenang memeriksa Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Anwar Tanuhadi 3 tahun 8 bulan penjara.

Saat wawancara, Ketua Satuan Mahasiswa #J2P Sumut mengatakan “Dapat kita lihat dari standar pengerjaan itu dari pihak kepolisian dimana SOP yang diterapkan Kepolisian itu tidak sesuai dengan SOP yang harusnya dijalankan.

Kenapa orang yang menerima duit dan yang meminta tolong meminjam duit itu tidak tertangkap,” kata Farrel Hutapea, di depan PN Medan,

Kemudian aksi dilanjutkan di Kantor Wali Kota Medan,tak berselang lama Bobby Nasution menemui pengunjuk rasa bersama Wakil Wali Kota, H. Aulia Rachman di depan Kantor Wali Kota Medan.  Setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua Satuan Mahasiswa #J2P Sumut Farrel Hutapea, Bobby Nasution mengatakan, dia telah mendengar aspirasi para pengunjuk rasa ini dan saya akan berkoordinasi kepada penegak hukum dan peradilan yang juga tergabung dalam Forkopimda Medan.

“Kami, Pemko Medan, tentunya akan menyampaikan aspirasi teman-teman. Apa yang teman-teman suarakan tentunya akan kami sampaikan.”ujar Boby.

Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan hanya bisa memberikan masukan kepada Forkopimda agar menegakkan hukum seadil-adilnya, setegak-tegaknya, dan tidak berpihak.

Pada saat itu, Bobby Nasution mengingatkan pengunjuk rasa bahwa saat ini pandemi Covid-19 masih melanda.  Karena itu, dia meminta pengunjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk menghindari kerumuman dan kembali ke rumah setelah menyampaikan aspirasi.(red)

Medanoke.com – Deli Serdang – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke-61, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kejari Deli Serdang bersinergi dengan Pemkab Deli Serdang serta PTPN II melaksanakan penanaman 1000 pohon di lahan eks HGU PTPN II seluas 10 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat (18/6/2021).

Hadir dalam kegiatan penanaman pohon Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Waka jati Sumut Agus Salim, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Dirut PTPN II Irwan Perangin-Angin, Kajari Deli Serdang Jabal Nur, Kapolres Deli Serdang, para Asisten Kejati Sumut, Koordinator, ibu-ibu IAD Wilayah Sumut serta Forkopimda Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Kajati Sumut IBN Wiswantanu menyampaikan bahwa acara penanaman pohon ini adalah merupakan rangkaian peringatan HBA yang ke-61. Berhubung karena masih masa pandemi Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan juga dibatasi.

“Sekadar saran kepada Bupati Deli Serdang, agar bumi ini kembali hijau, satu kelahiran satu pohon. Agar ke depan kita memiliki investasi Oksigen kepada anak cucu kita di masa depan, ” katanya.

Selanjutnya, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan menyambut baik program penanaman pohon yang digelar Kejati Sumut.

“Harapan kita dengan penanaman pohon ini, kita ikut mendukung program penghijauan yang digaungkan pemerintah. Ini adalah investasi kita ke masa depan. Pohon yang kita tanam hari ini adalah pohon durian, semoga pohon yang kita tanam ini menghasilkan buah dan bisa kita nikmati ke depan,” kata Ashari Tambunan.

Selanjutnya, Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Wakajati Sumut Agus Salim, serta undangan lainnya melaksanakan penanaman pohon secara simbolis. Dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.(red)

Penangkapan,Penahanan,Dan Dakwaan Ke Anwar Tanuhadi Tanpa Dasar Hukum.
H Salom, SH : Pemerintah Harus Bersihkan Mafia Hukum Dan Optimis Hakim Akan Bebaskan Terdakwa Apabila Sportif.

Medanoke.com – Medan,Kru Media Pada Selasa 15 Juni 2021 Mewawancarai seorang Praktisi Hukum yang juga merupakan Direktur Polri Watch yakni H Abdul Salam Karim, SH atau lebih dikenal dengan panggilan H Salom dikalangan penegak hukum dan masyarakat luas, terkait perkara Anwar Tanuhadi di Pengadilan Negeri Medan yang pada hari Senin 14 Juni 2021 di tuntut 44 Bulan penjara oleh JPU Chandra Naibaho.

H Salom berpendapat harusnya Jaksa membebaskan dari tuntutan dan dakwaan karena fakta-fakta di persidangan kan sudah jelas, tidak ada sangkut pautnya Anwar Tanuhadi karena yang mengambil uang itu Dadang Sudirman, dan juga Dadang ini siapa atau gimana ?Bahkan Dadang Sudirman menerima uangnya pun dari Joni Halim melalui Octoduti dan Albert.

Dari penyidikan awal kepolisian pun sudah menyalah, dalam hal ini seharusnya tuntutan bebas kalau sportif, Tapi kasus ini sepertinya sudah ada intervensi mafia hukum. Makanya Anwar Tanuhadi sampai dituntut dan diusahakan untuk dihukum. Sebenarnya tidak bisa mestinya yang mengambil dan menerima uang.

Awalnya Anwar Tanuhadi hanya niat membantu untuk kredit ke Bank sehingga akhirnya dia membuat akte jual beli sebagai pembeli yang beritikad baik sesuai prosedur administrasi dan rapat pemegang saham yang sah bahkan sudah dilapor ke Kemenkumham. Dan beliau tidak ada urusan nya dengan pelapor bahkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu, Begitu juga dengan terlapor yakni Dadang Sudirman (DPO), beliau juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu.

Makanya saya merasa ini seperti pesanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Anwar Tanuhadi, karena seperti inilah biasanya penyimpangan-penyimpangan Hukum yang dilakukan oleh Mafia di Medan Sumatera Utara, Saya rasa Pemerintah harus membersihkan ini.

Kemudian Kru Media bertanya tanggapan H Salom terkait keputusan Hakim nantinya. H Salom dengan tegas mengatakan Saya beranggapan dan Optimis yakin dalam kasus ini Hakim pasti membebaskan Anwar Tanuhadi dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa, bahkan saya sangat yakin dan optimis walaupun kita belum tau pemikiran Hakim, Tapi Optimis saya yakin ini orang bebas. Pak Anwar Tanuhadi harus Bebas untuk tuntas membersihkan mafia peradilan ujar Direktur Polri Watch di akhir wawancara.

Seperti di pemberitaan sebelumnya terjadi peminjaman uang oleh Dadang Sudirman (DPO) dengan jaminan sertifikat milik PT Cikarang indah kepada Joni Halim sebesar 4 Milyar selama sebulan kembali 6 Milyar melalui perantara Octoduti dan Albert Di Medan yang kemudian dana yang 4 Milyar dari Joni Halim dibawa dan diserahkan Octoduti dan Albert kepada Dadang Sudirman di Jakarta.

Setelah sebulan Dadang Sudirman ingkar janji, kemudian Octoduti dan Albert kembali bertemu dengan Joni Halim untuk meminta sertifikat PT Cikarang indah karena kata Dadang Sudirman ada yang bisa mengagunkan sertifikat ke Bank dengan nilai 30 Milyar Di Jakarta.

Dadang Sudirman diberitahu oleh Diah respatih yang saat ini di Rutan Pondok Bambu dalam kasus yang berbeda. kalau Diah respatih punya teman bernama Budianto (DPO) yang kenal dengan pengusaha punya plafon pinjaman besar di Bank Panin yakni Anwar Tanuhadi.

Ternyata setelah diteliti Anwar Tanuhadi bahwa pemilik Sertifikat adalah Budiman Suriato sebagai Direktur PT Cikarang indah yang membuat PPJB bukan AJB dengan Dadang Sudirman dengan perjanjian Dadang Sudirman akan membayar 5 Milyar kepada Budiman Suriato dalam batas waktu 3 bulan, dikarenakan Budiman Suriato punya hutang dengan orang lain. Akan tetapi Dadang Sudirman ingkar janji dan melewati batas waktu.

Oleh karena itu Anwar Tanuhadi menyerahkan kembali sertifikat PT Cikarang indah kepada Budiman Suriato sebagai pemilik yang sebenarnya, sehingga membuat Joni Halim, Octoduti, Albert, dan Diah respatih marah yang membuat Joni Halim melaporkan Dadang Sudirman ke Polsek Medan timur.

Seperti yang kita ketahui bersama kalau Dadang Sudirman sebagai obyek perkara si terlapor sampai hari ini masih sebagai DPO dan belum pernah dimintai keterangan nya sebagai saksi baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di Pengadilan.(Red)