Bank

BTN BUKUKAN LABA RP3,04 TRILIUN

redaksi Februari 16, 2023

Jakarta – medanoke.com, Menutup tahun 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan perolehan laba bersih yang positif mencapai Rp3,04 triliun per 31 Desember 2022. Perolehan tersebut disumbang dukungan besar Pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau di Indonesia.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan peran besar Pemerintah dalam mendukung perumahan rakyat serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil menjadi pendorong bisnis perseroan. Dukungan Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan peningkatan alokasi dana untuk perumahan subsidi, tambah Haru, juga menjadi bukti nyata dukungan Pemerintah untuk rumah rakyat.

“Kami terus berupaya untuk terus memberikan hasil terbaik di tengah situasi ekonomi yang kondusif ini. Tujuannya, agar kami dapat terus mendukung Pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat Indonesia,” jelas Haru pada Konferensi Pers Kinerja per 31 Desember 2022 di Jakarta, Kamis (16/2).

Laporan keuangan emiten bersandi saham BBTN ini menunjukkan laba bersih Bank BTN per 31 Desember 2022 senilai Rp3,04 triliun tersebut, naik 28,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp2,37 triliun di periode yang sama tahun 2021. Peningkatan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang solid, perbaikan proses bisnis dan kualitas kredit, serta kenaikan simpanan.

Capaian tersebut, lanjut Haru, juga tidak terlepas dari racikan strategi manajemen Bank BTN untuk berlayar di tengah kondisi pandemi. Haru merinci, Bank BTN telah melakukan relokasi kantor sejak 2020 ke daerah potensial. Selain itu, perseroan berinovasi meluncurkan produk inovatif untuk menjawab kebutuhan pasar seperti KPR BTN Rent to Own dan KPR BTN Gaess. Kemudian, ujar Haru, Bank BTN juga memaksimalkan lini ekosistem perumahan digital dengan berbagai aplikasi yang mudah digunakan.

Kredit dan pembiayaan yang tumbuh solid menjadi penopang perolehan laba bersih Bank BTN. Laporan keuangan perseroan mencatat kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 8,53% yoy dari Rp274,83 triliun menjadi Rp298,28 triliun per 31 Desember 2022.

Kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi motor terbesar pergerakan bisnis Bank BTN. Secara total, KPR di Bank BTN tumbuh 9,23% yoy menjadi Rp233,68 triliun per 31 Desember 2022. Di segmen ini, KPR Subsidi tumbuh 11,61% yoy menjadi Rp145,86 triliun pada akhir 2022. Dengan kinerja tersebut, Bank BTN tercatat masih memimpin pasar KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 83%.

Di samping akselerasi pada kredit, Bank BTN juga berhasil meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,77% yoy dari Rp295,97 triliun menjadi Rp321,93 triliun per 31 Desember 2022. Peningkatan DPK tersebut didorong oleh kenaikan dana murah (current account savings account/CASA) perseroan sebesar 19,13% yoy menjadi Rp156,2 triliun pada akhir Desember 2022. Dengan peningkatan tersebut, biaya dana (cost of fund/CoF) perseroan turun 53 basis poin (bps) yoy dari 3,13% pada akhir 2021 menjadi 2,60%.

Penurunan biaya dana juga ikut mengerek turun beban bunga (interest expense) hingga 14,94% yoy pada akhir tahun lalu. Dengan kinerja positif kredit dan DPK, aset bank yang berfokus pada pembiayaan rumah rakyat ini juga naik 8,14% yoy dari Rp371,86 triliun menjadi Rp402,14 triliun per 31 Desember 2022.

“Pertumbuhan bisnis tersebut juga diimbangi dengan penguatan modal, perbaikan kualitas serta peningkatan pencadangan, sehingga bisnis Bank BTN diharapkan terus tumbuh berkelanjutan,” ujar Haru.

Adapun, dengan adanya penambahan modal dari Pemerintah, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tier 1 Bank BTN mencapai sebesar 16,13% atau naik 233 bps per 31 Desember 2022. Kemudian, perbaikan proses bisnis turut menekan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross Bank BTN sebesar 32 bps yoy menjadi 3,38%. Rasio pencadangan (coverage ratio) Bank BTN pun tetap naik sebesar 1.383 bps yoy menjadi 155,65% per 31 Desember 2022.

Per 31 Desember 2022, loan to deposit ratio (LDR) Bank BTN juga tetap stabil di level 92,65%. Di samping itu, rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) berada di level yang sehat sebesar 238,50%.

Bisnis Syariah Melesat

Sementara itu, bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga melesat hingga akhir 2022. Laba bersih BTN Syariah tersebut tercatat naik 80,12% yoy menjadi Rp333,58 miliar per 31 Desember 2022 dari Rp185,20 miliar.
Kenaikan laba bersih UUS Bank BTN tersebut ditopang oleh peningkatan pembiayaan syariah dan perbaikan kualitas pembiayaan.

Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 14,79% yoy menjadi Rp33,62 triliun dan non-performing financing (NPF) gross turun 101 bps yoy menjadi 3,31% per 31 Desember 2022. DPK BTN Syariah juga ikut menanjak di level 18,38% yoy menjadi Rp34,64 triliun pada akhir 2022. Dengan kenaikan tersebut, aset BTN Syariah naik 18,18% yoy menjadi Rp45,33 triliun per 31 Desember 2022.(NSp)

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

redaksi Januari 29, 2023

BTN Pastikan Hasil Rights Issue Tepat Sasaran Untuk Masyarakat Punya Rumah

JAKARTA – medanoke.com, Mengawali tahun 2023 kali ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melajui dengan rasa optimisme, terlebih setelah mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp 4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights Issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya (27/01/23). Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berharap dari PMN yang diberikan Pemerintah, Bank BTN dapat bersinergi dan memberi nilai tambah namun tetap memprioritaskan kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor perumahan.

“Jadi saya berharap, BTN tentu untuk bisa bersinergi dan memberi nilai tambah tapi BTN harus sehat, kalau anda sakit, sama kalau anda sakit punya Covid, mau join sama malah bisa nularin semua. So the first and the most important conditions BTN harus menjadi nilai tambah, anda harus sehat anda harus well governed, anda harus efisien,anda harus better manage, anda harus kompetitif anda baru memiliki nilai tambah,” kata Menteri Keuangan saat memberikan paparan pada a Rapat Kerja Bank BTN 2023, di Jakarta, Jumat (27/01).

Pada rapat kerja BTN yang khusus membahas target dan inisiatif Bank BTN tahun 2023 tersebut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya Bank BTN terus menjaga neraca keuangannya pada sisi fundamental meskipun diberikan amanah oleh Pemerintah untuk mendukung program perumahan yang ditetapkan Pemerintah. “Kita semuanya bisa ditugasi negara untuk tujuan apapun, tapi kalau kita ditugasi untuk menjadi professional adalah menjalankan amanah secara benar, efisien, tidak mudah puas dan terus haus terhadap prestasi dan meningkatkan serta menjaga tata kelola serta keuangan anda,” kata Menteri Keuangan menegaskan.

Menteri Keuangan menilai, dalam menetapkan target-target pencapaian dari penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun 2025.

“Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme , membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat dari sisi kuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga kepada anda,” kata Menteri Keuangan.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue. “Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.

KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.

Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah. Oleh sebab itu pada Rapat Kerja dengan tema Digital Disruption to Expand Mortgage and Beyond tersebut, Haru menegaskan perlunya transformasi digitalisasi bisnis yang diiringi dengan transformasi leadership.

“BTN berkomitmen untuk mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian.
Saat ini Bank BTN telah memiliki BTN Property, BTN Property for Developers & BTN Smart Residence yang dapat memberikan kenyamanan bagi Nasabah mencari rumah yang diiinginkan sekaligus dapat memberikan jasa after sales kepada Nasabah. BTN menciptakan sebuah ecosystem perumahan yang dapat diakses hanya dalam genggaman tangan. pengembangan ini akan terus dilakukan sebagai bagian komitmen Bank BTN menjadi the best mortgage Bank in Southeast Asia 2025,” kata Haru.

Adapun target tahun 2023 Haru menjelaskan, diantaranya, kredit tumbuh sekitar 9%, sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sekitar 8 %, sementara laba bisa meningkat sekitar 8% serta NPL bisa ditekan di bawah 3%.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Komisaris Utama BTN, Iqbal Latanro menyampaikan pandangan agar BTN mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi tahun 2023 antara lain, Bank BTN harus memperkuat muruah sebagai Bank Perumahan, peningkatan dana murah serta peningkatan fee based income atau pendapatan non bunga. “Selain itu dari sisi SDM, diperlukan peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan budaya melayani nasabah serta meningkatkan leadership,” tutup Iqbal. (aSp)

BTN Siapkan Tim Task Force Dalam Penyelesaian Sertifikat.

BTN Siapkan Tim Task Force Dalam Penyelesaian Sertifikat.

admin Desember 30, 2022

Ombudsman apresiasi kinerja BTN dalam penyelesaian masalah sertifikat debitur.

JAKARTA – medanoke.com, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) serius menangani pengaduan nasabah terkait keterlambatan penyerahan sertifikat dengan membentuk Tim Task Force Penyelesaian Sertifikat.

Tim khusus yang berada di bawah Credit Operation Division (COD) tersebut bertugas melakukan profiling guna upaya percepatan penyelesaian sertifikat, serta melakukan Freeze kepada Notaris/PPAT yang tidak perform.

“Pembentukan tim ini menjadi bukti keseriusan Bank BTN dalam merespon adanya segelintir pengaduan nasabah yang mengalami keterlambatan penyerahan sertifikat setelah KPR-nya lunas,” kata Direktur Human Capital Compliance & Legal BTN Eko Waluyo, usai menghadiri rapat konsultasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut Eko, hingga Desember 2022 jumlah pengaduan nasabah terkait keterlambatan penyerahan sertifikat angkanya masih sangat kecil.

Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia, jumlah pengaduan konsumen terkait keterlambatan penyerahan sertifikat di seluruh Indonesia jumlahnya hanya sekitar 22 pengaduan.

Meski demikian, BTN tetap merasa perlu menindaklanjuti adanya pengaduan konsumen tersebut. Selain membentuk Tim Task Force, Bank BTN juga telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait percepatan penyelesaian Sertifikat dengan pihak Kementerian ATR/BPN.

“PKS antara Bank BTN dengan Kementerian ATR/BPN tersebut, selanjutnya diikuti dengan penandatangan dengan Kanwil BPN dan 206 Kantor Pertanahan, pembentukan Pokja antara BTN, Notaris dan Kantor Pertanahan serta membuat program One Day Service (ODS) terkait penerbitan Sertifikat,” kata Eko.

Dia menambahkan, sejak 2021 lalu Bank BTN sendiri telah membentuk Customer Care Division yang bertugas untuk memenuhi POJK No 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan pembentukan Unit Customer Protection.

“Divisi ini memiliki kebijakan terkait perlindungan nasabah yang terbaru sebagai upaya melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan masyarakat. Sehingga penyelesaian pengaduan nasabah bisa lebih cepat dan tuntas,” jelasnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya perbaikan layanan yang dilakukan oleh Bank BTN, yang selama ini menjadi satu-satunya bank yang paling fokus terhadap persoalan perumahan di Indonesia.

Ombudsman RI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar memberikan kewewenangan kepada Bank BTN untuk menggantikan peran developer sebagai pihak pemohon penerbitan sertifikat, jika ada keterlambatan penyerahan sertifikat kepada konsumen.

“Sebenarnya sudah ada aturannya, dimana apabila Bank BTN sudah memiliki hak tanggungannya dan developer belum juga menyerahkan sertifikat kepada konsumen, maka BTN bisa menggantikan developer untuk mengajukan permohonan sertifikat ke BPN,” ungkap Yeka.

Dia menambahkan, hal tersebut sukses dilakukan Bank BTN di wilayah Banten, dimana sebelumnya ada sekitar 29 ribu sertifikat yang tertahan di developer, namun dengan kerjasama yang baik antara BTN dengan Kantor Pertanahan setempat, jumlah sertifikat yang masih tertahan saat ini hanya tersisa 9 dan dalam proses penyerahan.

Strategi BTN Kejar Target 28.000 Unit KPR Subsidi di Sumatera

Strategi BTN Kejar Target 28.000 Unit KPR Subsidi di Sumatera

redaksi Oktober 7, 2022

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Kantor Wilayah 4 menargetkan bisa menyalurkan KPR Subsidi sekitar 28.000 unit hingga akhir tahun ini di wilayah Sumatera.

“Untuk Kanwil 4 kami sudah mengucurkan realisasi KPR Subsidi sebanyak 18.314 unit yang diproses melalui 11 cabang di seluruh Sumatera. Bank BTN sendiri berencana akan mengucurkan sampai dengan 28.000 unit untuk tahun ini di wilayah Sumatera,” ungkap Regional Office Head Bank BTN Kanwil 4 Medan, M Amin Sholeh dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut, Bank BTN memberikan kemudahan bagi calon debitur dalam proses pengajuan KPR, melalui program simplikasi berkas, dimana calon debitur hanya melampirkan KTP, NPWP, data gaji, form aplikasi bank maka berkas langsung dapat diproses oleh bank.

“Di Bank BTN semua ada semua bisa, mulai dari konsumen yang berpenghasilan tetap seperti PNS (dengan Program TAPERA) , BUMN/Swasta (dengan Program FLPP) bahkan konsumen yang berpenghasilan tidak tetap juga dilayani seperti wirausaha dengan program BP2PT,” jelasnya.

Terkait strategi dan target pasar, menurut Amin, hal tersebut bisa tercapai melalui jalinan kemitraan/kerjasama yang harmonis dengan seluruh asosiasi developer dan untuk mempererat hubungan tersebut, Bank BTN berinisiatif mengadakan BTN Property Expo pada tanggal 17-23 Oktober 2022 di Mall Center Point Medan. Bekerja sama dengan DPD REI Sumut, DPD Apersi Sumut, DPD Himperra Sumut, DPD Apernas Sumut,Perum Perumnas Medan serta Arebi di Kota Medan.

“Selain itu, Bank BTN juga mendukung upaya DPD REI Sumut yang mengadakan REI Expo di 6 Komisariat di berbagai kota seperti Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kisaran, Pematang Siantar dan Rantau Prapat,” tambahnya.

Untuk pengembang/developer, lanjut dia, Bank BTN memiliki program segmentasi berupa kebijakan kepada developer untuk mendapatkan benefit yang luar biasa dalam memproses KPR di Bank BTN. Di mana pengembang terbagi menjadi Platinum, Gold, Silver dan Bronze.

Disisi lain, Amin menuturkan, kebutuhan digitalisasi perbankan saat ini semakin tinggi. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan sebagai upaya meningkatkan efisiensi bisnis dan menjaga agar bisnis tetap kompetitif. Oleh karena itu, perbankan juga perlu untuk melakukan akselerasi layanan digital kepada nasabah.

“Maka Bank BTN dalam mewujudkan End to End Mortagage Ecosystem Digital telah melakukan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile phone seperti btnproperti dan btn smart residence,” ujarnya.

Selain itu, calon debitur dapat melakukan pengajuan kredit secara online melaui website BTN Property dimana pengaplikasiannya cukup mudah sekali hanya dengan mengisi data diri dan data pekerjaan maka pengajuan kredit akan diproses oleh Bank BTN.

“Calon debitur juga dapat mengetahui setiap saat sampai dimana proses permohonan KPR nya dan cukup datang pada saat akad kredit saja,” pungkasnya.

Bank Mandiri Syariah Alami Kerugian Hingga 32 M, Kejati Sumut Serahkan 2 TSK medanoke - dua tsk BSM diserahkan ke rutan pancur batu

Bank Mandiri Syariah Alami Kerugian Hingga 32 M, Kejati Sumut Serahkan 2 TSK

redaksi Maret 30, 2021

Medanoke.com – Medan, Tim penyidik Kejaksaan Agung RI menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai hasil temuan audit BPK RI terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada PT Tanjung Siram (TS), dengan kerugian negara sebesar Rp 32.565.870.000 , Selasa (30/3/2021).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum Sumanggar Siagian SH MH mengatakan dana pinjaman berbentuk agunan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Bank Syariah Mandiri Perdagangan, Simalungun – Sumatera Utara.

Namun setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI, berbagai penyimpangan mencuat, mulai dari perencanaan hingga pencairan dana pinjaman dan bahkan sampai perusahaan tak bayar.

“Sesuai hasil penyidikan, Dhani dan Memet ditetapkan menjadi tersangka, dan saat ini telah dititipkan di Rutan Pancur Batu. Dan surat penahanan 20 hari kedepan sambil menunggu sidang di Pengadilan Tipikor. Jadi, Kejagung RI sesuai prosedur melimpahkan perkara tahap dua ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya diserahkan ke penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun,”kata Sumanggar saat diruangannya, Selasa (30/3/2021) sekitar pukul 19.15 WIB.

Sumanggar menjelaskan motif para tersangka, bahwa tersangka Dhanny SS (41) selaku Kepala Cabang Pembatu (KCP) Bank Mandiri Syariah Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan pihak PT Tanjung Siram.(Red)