Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik.
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan margin keuntungan ke depan,” terangnya.
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi. BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)
Ekonomi
Medanoke.com-Medan, Elviera MKn(52th) yang berprofesi sebagai notaris, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi sistemik kejahatan perbankan berbau kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.
Sang Notaris yang didampingi kuasa hukumnya tersebut dihadirkan dalam persidangan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Resky Pradhana Romli di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.
JPU Resky Pradhana Romli mendakwa Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bekerjasama dengan pejabat BTN Medan, dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.
Para saksi yang dihadirkan diantaranya; Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pincab 2013-2016)/Branch Manager (BM), AF Wakil Pincab 2012- 2014 (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial 2013-2016 (Head Commercial Lending Unit). Serta Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial 2012-2015. Keempat pejabat BTN Cabang Medan itu (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi tertanggal 24 Mei 2011. Mereka ditengarai nyata terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah).
Elviera terpaksa dijadikan terdakwa karena membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).
Dugaan Korupsi Sistemik di BTN Medan
Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB di antaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung, dan belum ada pelunasan.
Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan. Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank BTN kepada PT KAYA.
Terdakwa Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA dimana Direkturnya adalah saksi Canakya Sunan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar.
Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Hakim ketua, Immanuel Tarigan didampingi Eliwarti dan Rurita Ningrum melanjutkan persidangan pada Jumat (17/6/22) dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.
Usai persidangan, Elviera melalui penasihat hukumnya Tommy Sinulingga, mengaku akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam perkara itu. Menurutnya, keberadaan notaris adanya di akhir penjanjian antara kreditur dan debitur. “Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
“Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
Tommy menyampaikan, suatu bank pasti menerapkan prinsip kehati-hatian. artinya ketika sudah ada persetujuan dari pihak bank dan developer, maka prinsip kehati-hatian tersebut dianggap telah memenuhi syarat. “Notaris kan hanya membuat apa yang disetujukan oleh para pihak membuat perjanjian kerja. bagaimana mungkin kami atau klien kami disangkakan melakukan korupsi, padahal SOP mereka yang salah,” ujar tommy.
Selain itu, Tommy juga merasa janggal dengan sidang perdana tersebut, seharusnya bukan terdakwa yang lebih dulu disidangkan ke pengadilan. “Status klien kami adalah notaris, pejabat yang diberi kewenangan oleh UU membuat akta setelah para pihak yang memintakan dirinya membuat akta, setuju dengan konsep perjanjian tersebut,” ujarnya. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Senasib sepenagungan, para nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputra 1912, secara serempak menggelar aksi demo di setiap kantor Kejaksaan Tinggi masing masing provinsi se-Indonesia seperti Aceh, Sumut, Lampung, Jogjayarta dan kota kota lainya di Tanah Air
Di Sumatera Utara, mereka tergabung dalam Koordinator Daerah Sumut-Aceh Persatuan Korban Bumiputera 1912 Indonesia (PKBI) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kejati Sumatera Utara, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, pada Rabu (25/05/22).
Dalam orasinya, Ketua PKBI Ahmad Suriadi menduking Kejaksaan untuk membongkar Mafia penyalahgunaan dan salah kelola AJB Bumiputra 1912 dan meminta tanggung jawab Pengelola Statuter (PS) tahun 2016-2018, serta eprtanggungjawaban pernyataan sdr Riswinandi, pejabat OJK kepada PEMPOL atas statement-nya di Tempo.co dan CNBC pada 02 Februari 2022 dan di tanggal 3 nya di Investor Daily, yang meresahkan dan membuat gaduh. bila tidak dipenuhi maka ybs akan dilaporkan ke Kepolisian karena dugaan HOAX.
Selain itu, para demonstran berharap kepada Dewan Komisioner OJK yang baru untuk segera menyelesaikan carut marutnya AJB Bumiputera 1912 khususnya pembayaran klaim pempol.Meningkatkan kinerja OJK khususnya departement IKNB.
Ketua PKBI Ahmad Suriadi meminta Kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum atas tindakan pembiaran dan dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi yang dilakukan oknum pimpinan Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) baik secara bersama-sama maupun perorangan.
“Untuk itulah kita meminta Ketua Dewan Komisioner OJK RI, WS, Deputi Komisioner Pengawas IKAN II, MI, dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, R agar segera dipanggil dan diperiksa,” ungkap Ahmad.
Diketauhi bahwa pada tahun 2018 hingga saat ini, upaya penyelesaian “gagal bayar” klaim pemegang polis (nasabah) AJB Bumiputera, telah merugikan para nasabah diseluruh Indonesia dan telah merugikan keuangan negara hingga triliuyan Rupiah.
Menyambut aksi damai para korban AJB Bumiputra 1912, Jaksa dari Bidang Penerangan Hukum Kejati Sumut yang diwakili oleh Juliana PC Sinaga, Erna dan Dame, memperkenankan perwakilan masa aksi, untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntuta nya di PTSP Kejati Sumut.
Ketika diwawancarai medanoke.com, Ahmad menyampaikan “Kita akan mengikuti perkembangan lanjutan dari laporan serta permohonan perlindungan hukum!” ujar Ahmad.
“Kepada 11 BPA terpilih agar amanah dan dapat menyelesaikan permasalahan AJB Bumiputera dan segera membayaran klaim pempol dan kelangsungan operasional kembali, AJB Bbbumiputera 1912”.
Masalah ibi berawal saat pihak Manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tidak mampu membayar klaim para pemegang polisnya. akibatnya 3 juta orang pemegang polis terancam tidak dibayar.
Berdasarkan Data Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 , sebanyak Rp 9 Triliun dana pemegang polis belum dimanfaatkan oleh pengelolaan atau manajemen perusahaan.
ironisnya, OJK yang seharusnya menjadi dewa penyelamat, malah dianggap semakin memperburuk situasi dan keadaan oleh pihak pemegang polis/ nasabah. mereka memandang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lalai serta melakukan pembiaran terhadap kondisi AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami permasalahan dan berdampak kerugian pada konsumen, dan kelalaian OJK ini ini termasuk kategori maladministrasi.
Aksi damai yang berlangsung ditengah hujan gerimis di kota Medan ini pun mengundurkan diri dengan harapan pihak kejaksaan responsif terhadap tuntutan mereka dan mengusut tuntas perkara ini. para pengunjukrasa akhirnyaa membubarkan diri dengan didampingi petugas kepolisian dan keamana gedung Kejati Sumut.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut menggelar sosialisasi sistem OSS – RBA (Online Single Submission – Risk Base Approach). Tentu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut. OSS – RBA adalah perizinan berusaha (terintegrasi secara elektronik) berbasis risiko yang dibuat untuk menghapus jalur birokrasi ribet.
Digelar di Radisson Hotel, Medan, Senin (23/5/22), gawe sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumut, Arief S Trinugroho, dan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Denny S Wardhana. Juga Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Sumut, Desni Saragih, Sekretaris PHR Sumut Dewi Juita Purba, tim Dinas Perizinan, serta 50 pengusaha hotel member PHRI.
OSS RBA sejatinya dibangun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Prinsipnya, menurut Arief, BPKM siap membantu semua anggota PHRI Sumut dalam memproses perizinan berbasis manajemen risiko. Dia mengatakan, saat ini semua proses perizinan lebih dimudahkan.
Lalu mengapa OSS RBA dibutuhkan? Arief mengatakan, semua bisnis pasti butuh investasi. “Namun prakteknya, semua investasi harus mengikuti perizinan berlaku. Kita tidak perlu membahas fenonemena di lapangan, tapi biasanya timbul kesan mengurus izin itu butuh waktu lama dan mahal,” jelasnya.
“Bahkan dulu, mengurus izin harus berpindah-pindah dinas dan kantor. Namun dengan OSS, semua layanan jadi satu pintu. Bahkan di kantor kita pun ada yang namanya SIAP (sistem informasi aplikasi perizinan) untuk mendukung OSS.”sambung Arief,
Desni Saragih turut menimpali. Dia mengatakan OSS RBA merupakan lanjutan dari versi sebelumnya. Pada OSS terbaru ini, kata dia, dibuat skala berdasarkan risiko rendah, menengah dan tinggi. “Untuk usaha berisiko rendah cukup dengan memenuhi NIB (Nomor Induk Berusaha), sedangkan skala menengah harus ada NIB dan sertifikat standar, sedangkan berisiko tinggi harus ada NIB dan izin,” tuturnya.
Desni mengatakan, walaupun investasi tinggi tapi jika risikonya rendah bisa saja cukup dengan NIB. Khusus untuk hotel dan restoran, kata dia, kriterianya pada level menengah rendah dan menengah tinggi dengan ditandai 26 jenis serifikat standar. “Bukan izin ya. Tapi sertifikat standar. Semua sertifikat standar dan terverifikasi dengan kewenangan dari provinsi ada 26. Di tingkat provinsi sertifikat standar terverifikasi untuk sektor pariwisata ada 26 yang tadinya ini adalah TDUP (tanda daftar usaha pariwisata),” jelas Desni.
“Nah kehadiran kita di hadapan bapak ibu tentu membantu pengusaha hotel dan restoran menerapkan OSS berbasis risiko,” sambungnya. Desni mengimbau bagi yang pernah mendaftar di OSS versi sebelumnya, kini tinggal meng-up-grade ke versi terbaru.
Sementara, Ketua PHRI Sumut, Denny S Wardhana, menyebut sosialisasi ini digelar guna merespon aspirasi para member PHRI. “Saya kira ini akan menjadi salah satu topik penting bagi kita dalam industri pariwisata. Sosialisasi tentang OSS berbasis risiko ini untuk meng-up-date semua yang berkaitan dengan perizinan,” kata Denny.
Denny, yang Ketua PHRI Sumut dua periode, juga mengungkap perkembangan industri hotel dan restoran di propinsi ini. “Saya kira dengan momen paska pandemi sekarang, bisnis hotel dan restoran mulai terbuka, jadi akan banyak (kegiatan) yang bisa kita lakukan,” tuturnya seraya mengaku akan terus menyerap aspirasi member PHRI.
“Ya, sekarang kita mengajak anggota memberi masukan. Melibatkan mereka dalam banyak kegiatan. Karena bagaimana pun, organisasi (PHRI) ini hadir untuk menyahuti perkembangan bisnis pariwisata di Sumatera Utara,” imbuh Denny.
“Sama-sama bergerak membesarkan organisasi ini dan merasakan kehadiran PHRI di tengah-tengah kita semua. Karena konsep ini merupakan bagian dari visi misi yang sudah digaungkan saat terpilih tahun lalu,” tandasnya.
Dalam acara, sejumlah member PHRI tampak antusias bertanya soal OSS RBA. Saking antusias, Desni, salah satu pemateri, jadi grogi. “Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, baru kali ini saya agak grogi memberi paparan. Padahal saya biasa menjadi narasumber,” ujar Desni. Pengakuannya kontan bikin suasana acara jadi ger-geran. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan diri mendatangi kantor PW Al Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (20/5/22) diselasela lawatan simgkatnya di Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi dan temu ramah dengan keluarga besar Al Washliyah, Menteri yang telah melakukan gebrakan pembersihan di perusahaan “plat merah” ini berharap dapat membantu merajut pondasi ekonomi keummatan dan kerakyatan.
Di sambut oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Eric Thohir mengajak ormas terbesar di Sumut menjadikan keseimbangan ekonomi menjadi sebuah keharusan dan jangan sampai masyarakat muslim terbesar di Indonesia hanya menjadi buih bukan menjadi ombak yang memiliki dorongan yang besar secara bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri alias tercerai berai.
“Insya Allah kehadiran saya hari ini di PW Al Washliyah Sumut dengan kerendahan hati kami ingin membantu merajut pondasi ekonomi kerakyatan dan tidak kalah pentingnya keummatan,” ucapnya dihadapan Alim Ulama dan para tokoh Al Washliyah seperti Rektor UMN Al Washliyah Hardi Mulyono, Rektor Univa Medan HM Jamil, pengurus Al Washliyah Sumut, PD Al Washliyah se-Sumut dan keluarga besar Al Washliyah.
“Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya hari ini terus mengawal bagaimana keseimbangan ekonomi umat harus menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri harus sama-sama, BUMN nya bekerja, masyarakatnya juga, kita merajut untuk membangun kesejahteraan bersama,” harapnya.
Dia juga menyebutkan, Kementerian BUMN saat ini hadir di pondok pesantren dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN nya turut membantu ekonomi keummatan.
“Alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana kita sudah menggabungkan bank syariah milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah berdiri sendiri, tapi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita punya bank syariah yang masuk dalam 10 besar di Indonesia yaitu nomor 7 besar denga total aset Rp360 Triliun,” kata dia
Karena itu, Erick Thohir menugaskan BSI untuk membangun ekonomi keummatan bagian menciptakan muslim preuner bekerja sama dengan pondok pesantren dan pendidikan keislaman untuk menjadi Mercu suar peradaban yang harus dibangun serta bagaimana industri halal harus menjadi keseimbangan untuk ekonomi Indonesia.
“Nanti pak Dedi saya kenalkan dengan BSI, karena ditugaskan untuk memastikan industri halal, kita bisa bangkit dan menjadi kebutuhan nasional tidak mengimport barang dari negara lain, yang kata nya sebagai negara muslim terbesar di dunia,” katanya.
Untuk UMKM, Erick Thohir juga dorong bagaimana ibu-ibu mekar di desa-desa menjadi prioritas ekonomi rumah tangga. Bahkan saat Covid-19, nasabah mekar tumbuh 7,1 juta dan sekarang nasabahnya 12,7 juta dan kita dorong lagi menjadi 14,9 juta.
“Artinya kalau UMKM kita kuat di desa-desa dan membuka lapangan kerja di desa. Dan di Sumut perputaran uang Mekar Rp3,3 triliun dengan 844 ribu nasabah. Ini bisa ditingkatkan paling tidak 500 ribu ini luar biasa menjadi ekonomi ummat,” jelasnya.
Sementara Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar mengatakan kehadiran Menteri BUMN di Al Washliyah Sumut pertanda bahwa Erick Thohir merupakan keluarga besar Al Washliyah.
“Kalau saudara dan keluarga itu sama seperti bersahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Dalam riwayat hadis Tirmizi menyebutkan, Aku (Rasulullah) pergi bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, Aku masuk juga bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa persahabatan Rasulullah dengan sahabatnya termasuk juga kita bersahabat dengan bapak Erick Thohir,” harapnya.
Dedi Iskandar juga menyampaikan bahwa PW Al Washliyah Sumut telah mengusulkan gelar pahlawan Tuan Arsyad Thalib Lubis.
“Ini tahun kedua kami mengusulkan. Saya titip atas nama menteri, jika nantinpak Erick bertemu dengan menteri sosial dan pak presiden, izin kami. Pak gubernur dan wagub sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi dan insya Allah secara administratif tidak ada masalah. Kiranya negara berkenan memberikan apresiasi kepada Almukarram Tuan Arsyad Thalib Lubis, salah satu pendiri Al Washliyah,” ujarnya.
Al Washliyah adalah ormas Islam terbesar di Sumatera Utara dan ibadahnya Ahlussunah Waljamaah dengan Mazhab Syafii. Saat ini aset BPRS Al Washliyahencapai Rp15 miliar yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan membantu sekolah dan madrasah Al Washliyah yang merupakan cikal bakal pendidikan bagi pribumi pertama kali di Sumatera Utara pra kemerdekaan, 1930, saat kolonialisme masih mencengkram bumi pertiwi.
Sementara itu, Ijeck, panggilan akrab Wagubsu berharap kehadiran Menteri BUMN ini membawa angim sejuk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumut, “Semoga kehadiran Bapak dalam beberapa rangkaian acara di Sumut ini membawa satu harapan bagi warga Sumut. Kami berharap Bapak bisa sering datang kemari untuk pembangunan dan kemajuan di Sumut,” ungkap Ijeck.(aSp)
Medanoke.com- Medan, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus UNIVA (MPM UNIVA) Medan melalui ketuanya, Ismail Pandapotan Siregar mengapresiasi kinerja walikota Medan, Boby A Nasution dan jajaran Pemko Medan, atas kepedulianya terhadap umat Islam di Kota Medan melalui Program Mudik Gratis Lebaran 2022.
Apresiasi dan ucapan terimakasih yang dialamatkaan ke Bobby A Nasution ini dirasa tidak berlebihan dan malah sangat pantas diucapkan, karena progrsm “Mudik Gratis” ini dilaksanakan hanya di Jabodetabek dan Pemko Medan saja di wilayah Indonesia.
“Kami dari MPM UNIVA Medan mengucapkan rasa terimakasih dan mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Bapak Boboiy Afip Nasution, SE beserta seluruh jajaran Pemko Kota Medan yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan sangat membantu bagi masyarakat”, ujar Ismail Pandapotan Siregar, seraya mengacungkan dua jempol.
Persyaratan mudik gratis 2022 ini pun sangatlah mudah, Pemko Medan hanya meminta KTP pemudik, dan mengisi formulir pendaftaran. Jika berhasil daftar mudik gratis 2022, masyarakat harus mengambil tiket dan daftar ulang di Posko Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di Lapangan Merdeka saat itu.
Sebagai ketua dari MPM UNIVA Medan, Ismail Pandapotan Siregar berharap kepada walikota Medan dan Pemko Kota Medan, untuk tetap menjalankan program yang pro rakyat ini pada tahun yang akan datang dengan jangkauan rute yang lebih luas. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Bentuk kepedulian Altic Houseware bersama karyawan membagikan ratusan takjil dan nasi kotak dibeberapa titik kota medan, salah satunya pengguna jalan yang melintas di depan Swalayan Altic Houseware tepat nya di jalan HM. Joni, Minggu (24/04/22).
Halim Junus salah satu Owner Altic Houseware sangat mendukung kegiatan pembagian takjil dan nasi kotak kepada pengguna jalan dan anak jalanan untuk berbuka puasa.
“Kegiatan ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu, dan kebetulan para karyawan Altic Houseware ingin merencanakan kegiatan tersebut ya saya langsung respon agar kegiatan itu cepat terlaksana mengingat Ramadhan tinggal beberapa hari lagi,” Ujar Halim.
Lanjut, pembagian takjil dan nasi kotak dilaksanakan di seputaran simpang lampu merah jalan Juanda dan titik terakhir dikawasan Merdeka Walk.
Sasaran utama pembagian takjil dan nasi kotak ini terutama anak jalanan, tukang becak, dan ojek online.
“Kami bagikan takjil dan nasi kotak ini bentuk rasa peduli kami terhadap orang yang membutuhkan pada saat waktu berbuka puasa,” Ujar Fenny salah satu leader Altic Houseware yang ikut dalam kegiatan tersebut.
Lanjut Fenny mengatakan bahwa kegiatan ini baru perdana kami lakukan dalam bulan suci Ramadhan.
Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan banyak mengucapkan terima kasih kepada karyawan Altic Houseware yang membagikannya.
Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan prokes yang di atur oleh pemerintah dan tidak menyebabkan kerumunan saat membagikan takjil dan nasi kotak tersebut.(aSp)
Medanoke.com-Medan, Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi membantu ratusan sembako mendukung program sosial Bantuan Sembako Langsung (BSL) yang digagas Tim Safari Ramadhan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut, Jumat (22/4/22).
Bantuan ini diterima Ketua Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar di Sekretariat Forwaka Sumut Jalan AH Nasution Medan.
Zainul Arifin Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih nya pada Gubsu H Edy Rahmayadi atas program sosial membantu masyarakat kurang mampu.
Didampingi pengurus, Zainul Arifin menjelaskan, Tim Safari Ramadhan memprogramkan penyaluran Bantuan Sembako Langsung, bantuan ke anak anak Panti Asuhan, bantuan masyarakat Disabilitas, anak yatim dan kaum duafa.
“Kami melaksanakan program bhakti sosial yang sasarannya warga tak mampu. Sejak awal Ramadhan Tim Safari Ramadhan telah menyalurkan BSL dan secara simbolis,” ujarnya.
Selain itu, Tim Safari Ramadhan Forwaka membagikan takjil ke pengguna jalan AH Nasution.
Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut sebelumnya juga memberikan bantuan dan berbuka puasa bersama dengan Panti Asuhan Al Wasliyah Medan Johor.
Masyarakat mengapresiasi kegiatan Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut bersama Kejati Sumut yang memang dilaksanakan saat menjelang Idul Fitri dan saat kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid 19. (aSp)
Medanoke.com- Medan, Rudiawan Sitorus, Anggota DPRD Kota Medan, mendorong pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng (migor) dan memstabilkan harga pasar menjelang bulan suci Ramadan, yamg biasanya mengalami lonjakan kenaikan.
Selama ini, menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru dipastikan pasar mengalami lonjalan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah harus punya andil besar untuk mengendalikan setiap harga kebutuhan pokok. Terlebih harga minyak goreng menjelang bulan puasa tahun ini,” ujar Rudiawan Sitorus saat ditemui diruang kerjanya (23/03/22).
Kebijakan pemerintah mencabut penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pekan lalu, mengakibatkan harga komoditas tersebut semakin mahal.
Berdasarkan pantauannya di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumatera Utara, harga minyak goreng curah menyentuh Rp14 ribu per liter. Minyak goreng kemasan sederhana dan premium berkisar Rp18 ribuan hingga Rp20 ribuan lebih/ liter.
Sementara Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06/2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng.
“Ekonomi rakyat itu sangat tergantung ke UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sementara pelaku UMKM di Indonesia, khususnya Kota Medan sangat bergantung minyak goreng,” kata dia.
Penggunaan minyak goreng bagi pelaku UMKM di Kota Medan, kata dia, berdampak besar terhadap biaya produksi sehingga memengaruhi daya beli masyarakat setempat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, jumlah pelaku UMKM yang dibina Pemko Medan sekitar 27.000 unit dari total 70.000 unit yang terdata.
“Ini akan bernasib tidak baik bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Saya mengusulkan agar diberlakukan kembali HET minyak goreng,” kata Rudiawan.(aSp)
Medanoke.com- Medan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provsu), Thomas Dachi SH menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) yang gerak cepat atasi kelangkaan minyak goreng (migor) di masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumut asal pemilihan Sumut VIII (meliputi kepulauan Nias) kepada wartawan, Jumat (25/2).
Menurut Thomas, gerak cepat yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur akan menjawab keresahan masyarakat selama ini. Serta membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat dalam melayani dan menyahuti kepentingan masyarakat secara utuh.
“Atas nama masyarakat, saya Thomas Dachi menyampaikan terimakasi kepada Gubsu dan Wagubsu yang akan melakukan kegiatan operasi pasar di 33 kabupaten kota. Saya harap, antisipasi kelangkaan migor dapat terjawab,”ungkap politisi Gerindra tersebut.
Thomas menerangkan, dalam rapat koordinasi antisipasi kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara, pihak Pemerintah Sumut, Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu) telah bekerjasama dengan produsen minyak goreng. Nantinya, operasi pasar akan berlangsung di 33 Kab/Kota dengan melibatkan bupati maupun walikota.
“Kegiatan operasi pasar akan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 1 hingga 5 meret 2022, dengan total kuantiti 1.520.000 liter atau 40.000 liter per Kab/Kota,”ungkap komisi A ini.
Selain itu, Thomas juga menerangkan, untuk pembelian minyak goreng dibatasi 2 liter per orang dan khusus bagi UMKM 12 liter atau 1 dus. Dengan aturan, menyertai surat rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan setempat.
Khusus untuk masyarakat Nias, lanjut Thomas, masing-masing daerah mendapatkan kuantiti sebanyak 40.000 liter, seperti Kabupaten Nias, Nias Barat, Selatan dan Nias Utara. Dengan pendistribusian 8.000 liter perhari.
Namun, dalam kuantiti pendistribusiannya, dirinya tegas meminta agar PTPN Grub dan CP Disperindagsu tidak main-main dalam mendistribusikannya. Karena, kebutuhan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
“DPRD Sumut, khusunya saya akan mengawasi ketat operasi pasar dalam pendistribusian kuantiti migor ke masyarakat Nias. Dan ini saya ingatkan, jangan main main terhadap pelaksanaannya nanti,”tegas Thomas.(aFm)
