LPJ


Medanoke.com-Medan, : DPRD Medan memaparkan plus minus kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah OPD) Pemko Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, Senin (06/06/22), Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.

Dalam Paripurna beragendakan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 itu, juru bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik menyooti soal masih adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Medan baru-baru ini.

Gerindra juga mengkritisi kinerja Dinas PU dalam penanganan infrastruktur, banjir dan perbaikan jalan berlubang.
 
“Persoalan ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Haris Kelana Damanik.
 
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
 
Selain Dinas Perhubungan dan PU, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja 9 OPD lainnya. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP dan Dinas Sosial.
 
Kinerja di Dinas Pendidikan misalnya. Menurut Haris Kelana, rotasi kepala sekolah dinilai tidak transparan. Termasuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
Selain mengkritisi kinerja sejumlah OPD, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap OPD yang dinilai berkinerja baik. Seperti penanganan Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 dan pembenahan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.
 
“Kita juga Gerindra mengapresiasi Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan. Ini perlu ditingkatkan lagi,” kata Haris Kelana.
 
Terhadap kinerja Satpol PP, kata Haris, Fraksi Gerindra meminta agar dalam setiap penegakan perda tidak tebang pilih dan tetap bersikap humanis dalam pelaksanaannya.
 
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan, baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
 
Sementara juru bicara Fraksi Demokrat Ishaq Abrar M Tarigan lebih menyoroti penerimaan pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau sekitar 96,43 persen dari anggaran pendapatan tahun 2021.
 
“Ini menunjukkan pendapatan sudah cukup baik. Namun serapan belanja daerah sebesar Rp4,49 triliun atau 78,50 persen menggambarkan bahwa belanja daerah belum maksimal,” kata Abrar.
 
Fraksi Demokrat juga menilai Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) sebesar Rp1,14 triliun pada pelaksanaan APBD 2021 cukup besar.
 
“Artinya banyak belanja yang belum terserap,” kata Abrar.
 
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja operasi pada APBD 2021 sebesar 81,19 persen, belanja modal 66,53 persen, belanja tidak terduga 62,25 persen. Penerimaan pembiayaan Rp622 miliar lebih dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 1,14 triliun.
 
Namun Fraksi Demokrat mengapresiasi pendapatan daerah Kota Medan sudah memenuhi target. Seperti PAD Rp1,90 triliun lebih atau 89,12 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2,97 triliun lebih atau 101,21 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(aSp)