JAKARTA – medanoke.com, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melalui tahun 2022 dengan gemilang. Pada tahun yang sangat menantang itu, BUMN spesialis pembiayaan rumah ini berhasil memperbaiki fundamental, melakukan transformasi digital, kembali ke khittah di bisnis kredit rumah tapak, dan kini sedang menuntaskan aksi korporasi penerbitan saham baru.
Berbagai upaya itu membuat manajemen optimistis terhadap pencapaian kinerja 2022. Wakil Direktur BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan aset bank diperkirakan akan tembus Rp400 triliun dan laba bersih diestimasi mencapai Rp3 triliun (unaudited), alias di atas konsensus analis sebelumnya yang memperkirakan laba bersih berada di kisaran Rp2,8 triliun.
Salah satu penopang utama laba bersih adalah keberhasilan manajemen menurunkan biaya dana secara signifikan dengan memperbanyak porsi dana murah (current account saving account/CASA) melalui inovasi digital. “Ini sejarah buat BTN, di mana efisiensi biaya dana bisa membuat aset kita akhir tahun 2022 bakal tembus Rp400 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun,” ujar Nixon beberapa waktu lalu.
Selain mengubah struktur biaya dana, perbaikan fundamental juga dilakukan dengan memperbaiki kualitas kredit. Ada tiga cara yang dilakukan. Pertama, menjual atau mengalihkan kredit macet senilai Rp1 triliun. Karena kredit macet ini berhasil dikeluarkan dari neraca, manajemen dapat menurunkan biaya pencadangan dan meningkatkan kemampuan menyalurkan kredit baru.
Kedua, kembali ke khittah sebagai bank penyalur kredit rumah. Nixon menjelaskan, manajemen belajar banyak dari kekeliruan membiayai proyek apartemen. Segmen ini bukanlah bisnis utama BTN. “Keahlian kami di pembiayaan rumah tapak. Potensi pasarnya bukan hanya sangat besar, juga menjanjikan margin tinggi. Yang perlu kami lakukan adalah menciptakan inovasi tapi tetap dalam konteks pembiayaan rumah tapak,” kata Nixon.
Ada beberapa inovasi yang ditempuh manajemen. Antara lain meluncurkan KPR dengan skema rent to own untuk menggarap pasar milenial dan pasangan mudah, memberikan top up loan untuk debitur eksisting hingga menyalurkan kredit berbasis ekosistem dengan menggandeng digital platform yang fokus pada pemenuhan kebutuhan rumah.
“Kita sudah puluhan tahun menyalurkan KPR dan kondisi debitur tentu terus berubah setiap waktu. Penghasilan mereka, kebutuhan dan rencana finansial lainnya. Ini tentu peluang bagus bagi kami untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan men top up KPR,” katanya.
Ketiga, mendigitalisasi proses pemberian KPR. Terkait halmjni, Direktur IT dan Digital BTN Andi Nirworto menjelaskan, digitalisasi KPR bukan hanya memangkas waktu dan memberikan kepastian kepada calon debitur, juga berhasil memenuhi keinginan nasabah masa kini. “Milenial dan para keluarga muda sangat menginginkan KPR yang prosesnya mudah, cepat dan bisa dijangkau oleh aplikasi. Kami menjawab kebutuhan itu dan responnya sangat tinggi,” kata Andi.
Andi menjelaskan BTN Digital Mortgage Ecosystem dirancang untuk dapat menyediakan layanan digital yang memenuhi empat aspek yakni living, renting, buying, dan selling. Dengan begitu, nasabah tidak hanya mudah mencari properti dan mengajukan pinjaman, tapi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk perawatan dan kebersihan hunian.
Demi menunjang fitur-fitur layanan super apps, BTN menggandeng inovator dan provider yang relevan. “Open banking memungkinkan kita bekerja sama dengan para inovator, termasuk start up-start up yang sesuai,”katanya.
Andi menuturkan, dana yang dibelanjakan untuk mengembangkan aplikasi supper apps yang rencananya diluncurkan Februari 2023 ini tidak sampai Rp10 miliar. Sedangkan secara keseluruhan, dengan memperhitungkan biaya infrastruktur dan keamanan, kebutuhan dana masih di bawah Rp50 miliar. “Kita menargetkan di tahun pertama, super apps akan mendorong penambahan 1 juta pengguna baru, yang dikombinasikan dengan kenaikan 25-30 persen volume transaksi,” ujarnya.(aSp)
Bank BTN
Bali – medanoke.com, Menindaklanjuti hasil konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar sebelumnya di Denpasar, Bali, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama World Saving Bank Institute (WSBI) atau asosiasi Bank ritel dan tabungan internasional menyelenggarakan Pertemuan ke 28 WSBI Asia Pacific Regional Meeting dengan tema “Sustainable and Resilient – Savings and Retail Banks in the Post-Pandemic Era”.(15/11/22) Sejalan dengan tema tersebut, terdapat sejumlah agenda diskusi yang digelar dari tanggal 15 hingga 16 Desember 2022, diantaranya mengenai digitalisasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan dan “green finance”, serta inovasi, fintech, dan pembayaran.
Haru menjelaskan, pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya anggota WSBI seperti Peter Simon, Managing Director dari WSBI European Saving & Retail Bank, Shantan Yoosiri Senior Executive Vice President of Government Saving Bank Thailand dan sejumlah delegasi dari berbagai negara seperti Government Saving Bank of Thailand, Cambodian Bank, Xalk Bank Uzbekistan, Amonat Bank, Tajikistan, Post Bank, Iran, Kenya Post Office Savings Bank, La Poste, Burkina Faso, Bostwana Savings Bank, Bostwana, European Investment Bank , Uni Eropa dan lain sebagainya.
“Kami berterimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada BTN untuk dapat berkolaborasi dengan WSBI untuk membahas secara bersama dalam diskusi, bertukar informasi mengenai langkah-langkah dan strategi penguatan digitalisasi, inklusi keuangan dan “green financing” serta membahas hasil G20 sebelumnya,” kata Direktur Utama, Haru Koesmahargyo di Bali, Kamis (15/12).
“Stabilitas perekonomian negara-negara pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir sangat tergantung pada peran perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi, dan peningkatan inklusi keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah,” kata Haru.
Bank BTN, lanjut Haru, mendukung pemulihan ekonomi Indonesia khususnya dari sektor properti. Pandemi telah memacu perbankan menguatkan digitalisasi dalam layanan bank, termasuk BTN yang tahun lalu telah meluncurkan website dan aplikasi BTN Properti for Developer, Smart Residence dan transformasi dengan penerapan beberapa inisiatif strategi setelah terbukti menunjukkan hasil yang positif. “Beberapa hal yang kami jalankan adalah dengan memperkuat sentralisasi proses bisnis dan memfokuskan kantor cabang pada penjualan, kami juga memperkuat pencadangan kredit bermasalah untuk memperkuat pondasi Bank BTN dalam menjalankan ekspansi bisnis serta meningkatkan jumlah dana murah yang terbukti berhasil menurunkan cost of fund secara signifikan,” katanya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Peter Simon, Managing Director dari WSBI European Saving & Retail Bank, menyampaikan bahwa perbankan menjadi garis pertahanan utama yang menyokong stabilitas perekonomian. Setelah pandemi, Simon mengungkapkan tantangan perekonomian tetap lebih menantang khususnya di benua Eropa.
“Banyak yang berharap, setelah pandemi berakhir, seolah-olah dalam beberapa bulan semuanya bisa kembali seperti sebelum Januari 2020. Apa yang kita semua lihat agak berbeda. Sekarang jelas bahwa tahun-tahun pandemi meninggalkan sejumlah perubahan permanen bagi kita. Krisis di Ukraina, prospek geopolitik yang lebih rumit, dan meningkatnya inflasi di Eropa dan Amerika Utara mempersulit kami untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut,” kata Simon.
Terkait dengan tema pertemuan WSBI hari ini, Simon menjelaskan bahwa Perbankan dituntut oleh para pemangku kepentingan, Pemerintah mapun masyarakat untuk meningkatkan digitalisasi dan perekonomian berkelanjutan. Ia menilai urgensi transisi ke model ekonomi yang lebih berkelanjutan semakin nyata.
“Tantangan terbesar kita di abad baru ini adalah mengambil ide yang tampak abstrak yaitu pembangunan berkelanjutan dan mengubahnya menjadi kenyataan bagi semua orang di dunia,” kata Simon.
Simon menilai ada sejumlah prioritas untuk merealisasikan ide mengenai hal tersebut di atas, diantaranya berinvestasi dalam solusi berbasis alam, proaktif berkolaborasi dengan masyarakat, dematerialisasi model bisnis dan meningkatkan tata kelola dan kolaborasi global yang efektif.
“Saya percaya bahwa ada alasan kuat untuk optimisme di masa depan. Namun Keberlanjutan dan Ketahanan itu hanya akan dapat dilanjutkan dan dicapai jika kita memiliki strategi yang matang,” jelas Simon.
Kemudian menurut Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa pandemi dan kondisi geopolitik mempengaruhi perekonomian negara-negara sehingga tentangan semakin besar.
”Meski banyak tantangan tapi tanda-tanda pemulihan ekonomi juga terlihat,” kata Rionald. Peran perbankan, lanjut Rionald, memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung pemulihan ekonomi, memperluas akses layanan perbankan dan disisi lain menghadapi tantangan profitabilitas sambil beradaptasi dengan perubahan konsumsi masyarakat. “Meskipun demikian, hal ini membuahkan peluang bagi perbankan, misalnya digitalisasi yang mendatangkan kesempatan unik bagi perbankan untuk menggapai meningkatkan layanannya dan menambah nasabah baru khususnya dari usaha kecil mikro dan menengah,” kata Rionald.
Rionald juga menambahkan Fintech memiliki potensi untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih besar, dan memberikan solusi inovatif untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor perbankan ritel. “Dan kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan ini (fintech) dibuat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” kata menegaskan. (aSp)
BANDUNG – medanoke.com, Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor properti dalam negeri diyakini masih tumbuh positif pada tahun depan, didorong oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat.
Optimisme ini didasari atas fakta masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
“Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo dalam acara Media Gathering di Bandung, Kamis (24/11/2022).
Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah. Pada tahun 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.
Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi. Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, sehingga pada tahun 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi.
Lebih lanjut Haru menuturkan, tahun 2023 banyak tantangan yang dihadapi perbankan seperti kenaikan suku bunga acuan serta kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 akan berakhir pada Maret 2023. Kemudian berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR dan Countercyclical Buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bsinis.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank BTN telah menyiapkan enam usulan inisiatif jangka pendek 2023. Enam usulan tersebut yakni penerapan suku bunga tertentu untuk setiap kelompok desil penghasilan (desil 4-5:5%, desil 6-8: 7%), penyesuaian masa subsidi KPR menjadi 10 tahun, pemfokusan kuota FLPP ke Bank Fokus Perumahan, pemberian subsidi premi asuransi, percepatan kepesertaan Tapera dan Piloting KPR MBR Informal.
Haru menerangkan dari enam usulan tersebut, Bank BTN akan menyiapkan terobosan baru dalam skema pembiayaan perumahan. Pertama menghadirkan, New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun. Kedua, New KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun.
Ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat memiliki rumah, manajemen juga memperkenalkan skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun. Skema ini memugkinkan nasabah menyewa rumah terlebih dulu untuk kemudian diubah menjadi hak milik.
Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap. Dan kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR. “Kami berharap, usulan yang digulirkan Bank BTN tersebut bisa diterima oleh pemerintah, sehingga bisa lebih menggairahkan sektor pembiayaan perumahan,” tegas Haru.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menuturkan, realisasi penyaluran KPR FLPP hingga 18 November 2022 mencapai Rp21,27 triliun atau sebanyak 191.197 unit. Bank BTN menjadi penyalur KPR FLPP tertinggi dengan kontribusi lebih dari 53%. Sedangkan posisi kedua tertinggi ditempati BTN Syariah dengan kontribusi sebesar 11,85%. Jika kedua data tersebut digabungkan, pangsa pasar BBTN di penyaluran FLPP mencapai lebih dari 65%.
Sementara itu, realisasi pembiayaan Tapera mencapai Rp636,7 miliar atau sebanyak 4.256 unit. Dari jumlah tersebut, BTN menjadi penopang utama dengan menyalurkan pembiayaan Tapera sebanyak 3.093 unit rumah, atau lebih dari 72%. “Kami berharap bank lain ikut meningkatkan lagi kontribusi dan perannya dalam penyaluran program KPR untuk rakyat, baik dalam bentuk penyaluran dana Tapera ataupun FLPP. Tanpa partisipasi aktif perbankan, kita akan sulit menekan angka backlog perumahan sebagaimana amanat pemerintah,” katanya.
Adi mengungkapkan, salah satu yang akan menjadi fokus BP Tapera untuk mengurangi backlog perumahan dengan menyalurkan pembiayaan perumahan ke pekerja sektor informal. Namun ada beberapa tantangan yang menjadi pekerjaan rumah dalam menangani pekerja informal diantaranya, pekerja informal tidak memiliki catatan keuangan yang lengkap dan sulit diverifikasi.
Kemudian pekerja informal juga memiliki keterbatasan kapasitas menabung karena penghasilan yang diperoleh umumnya habis untuk kebutuhan sehari-hari serta pekerja Informal belum sepenuhnya affordable terhadap program perumahan.
Adi mengungkapkan, tantangan berikutnya yakni dari sisi produk belum ada program pembiayaan perumahan yang spesifik untuk pekerja informal. “Sedangkan tantangan dari sisi ekosistem pembiayaan perumahan belum tersedia data yang terintegrasi untuk segmen pekerja informal dan mayoritas segmen ini berada di perdesaan yang relatif sulit terjangkau,” tegasnya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inflasi perumahan yang terus naik dan kebijakan UMP 2023 yang ditetapkan max 10%, dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Hal ini membuat pemerintah harus membuat strategi perumahan dengan mencari titik keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan melalui pengendalian harga jual dan besaran bantuan pembiayaan perumahan. “Tren inflasi dan suku bunga yang terus terus naik, menjadikan strategi pemerintah dalam mendorong demand side dan supply side menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan sektor poperti,” papar Herry.
Menurut Herry, untuk menjawab tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder ekosistem terkait akan melakukan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan. Dari sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan perencanaan program dan anggaran pembiayaan perumahan, melakukan mitigasi risiko terhadap isu kualitas bangunan dan ketepatan sasaran, penyiapan program pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal dan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif.
Sedangkan dari BP Tapera, pemerintah mengharapkan optimalisasi penyaluran FLPP, optimalisasi skema pembiayaan perumahan bagi MBR sektor formal dan informal, meningkatkan kerja sama dengan lembaga Bank Penyalur untuk memperluas layanan serta efisiensi pengelolaan dana Tapera dan dana FLPP.
Sementara dari Bank Pelaksana seperti Bank BTN, pemerintah berharap meningkatkan partisipasi dalam program pembiayaan pemerintah kepada MBR, meningkatkan pelayanan dan efisiensi pembiayaan perumahan kepada MBR dan non MBR dan menerbitkan pembiayaan perumahan yang terjangkau. (aSp)
Jakarta – medanoke.com, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2022.
Bank spesialis kredit perumahan ini sukses membukukan laba bersih hingga akhir September 2022 senilai Rp2,28 trililun. Perolehan tersebut melonjak 50,11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,51 triliun.
“Transformasi Bank BTN yang sejalan dengan Transformasi dari Kementerian BUMN telah membuahkan hasil yang positif. Sehingga kinerja perseroan pada kuartal III/2022 ini semakin baik dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Paparan Publik Kinerja Keuangan Bank BTN Per 30 September 2022 di Jakarta, Kamis (27/10/22).
Menurut Haru, kenaikan laba bersih perseroan, ditopang oleh keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis di kuartal III/2022 antara lain peningkatan penyaluran kredit, biaya dana (cost of fund) yang berhasil ditekan seiring dengan peningkatan penghimpunan dana murah ditambah juga dengan suksesnya Bank BTN melakukan perbaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan) yang terus menurun hingga akhir September 2022.
Haru menjelaskan, Sepanjang periode Januari-September 2022, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit mencapai Rp289,6 triliun meningkat 7,18% dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp270,27 triliun. Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada kuartal III/2022.
Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir September 2022 mencapai Rp256,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal lII//2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp140,97 triliun tumbuh 8,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp129,97 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,4% menjadi Rp87,11 triliun pada kuartal III/2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,87 triliun.
“Penyaluran kredit yang berkualitas dengan melakukan sentralisasi proses kredit telah berhasil membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan) Bank BTN terus membaik. NPL Gross pada kuartal III tahun 2022 ini berada pada level 3,45%, lebih rendah dari sebelumnya di level 3,94%, Sedangkan NPL Nett sebesar 1,23%, turun dari posisi 1,50%,” kata Haru.
Kenaikan kredit berdampak pada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 31,84% pada kuartal III/2022 menjadi Rp11,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,75 triliun. Lonjakan NII tersebut membuat rasio net interest margin (NIM) Bank BTN juga mengalami kenaikan dari 3,52% pada akhir September 2021 menjadi 4,51% di kuartal III/2022.
Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Haru mengungkapkan pada kuartal III/2022 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp312,84 triliun naik 7,41% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp291,26 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp143,59 triliun naik sebesar 18,7% dibandingkan akhir September 2021 sebesar Rp120,96 triliun. “Kenaikan CASA yang cukup tinggi tersebut membuat kontribusi dana murah mengalami kenaikan menjadi 45,9% dari total DPK Bank BTN pada kuartal III/2022,” jelasnya.
Haru menegaskan, kenaikan dana murah Bank BTN berhasil menekan biaya dana atau cost of fund Bank BTN pada akhir September 2022 menjadi 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,28%. Menurut Haru, kinerja Bank BTN pada akhir September 2022 yang cukup gemilang ini, mendorong aset perseroan meningkat sebesar 5,77% menjadi Rp389,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp368,05 triliun.
Kinerja BTN Syariah Tumbuh Positif
Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada kuartal III/2022. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak 66% dari Rp141,74 miliar pada kuartal III/2021 menjadi Rp235,27 miliar pada periode yang sama tahun ini.
Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada kuartal III/2022, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 11% menjadi Rp30,35 triliun dibandingkan akhir September 2022 sebesar Rp27,35 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah mencapai Rp31,05 triliun tumbuh 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,92 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,07% menjadi Rp41,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp36,51 triliun.(red)
Jakarta – medanoke.com, Menjawab kebutuhan masyarakat khususnya generasi Millenial maupun generasi Z, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meluncurkan program KPR BTN Rent To Own. Program ini berangkat dari konsep pemilikan rumah yang menggunakan mekanisme sewa untuk membantu masyarakat memiliki rumah dalam jangka waktu tertentu dan memberikan pilihan untuk memiliki rumah dengan cara kredit di masa akhir sewa.
“Kami memahami bahwa sebagian besar generasi saat ini lebih memilih untuk mengontrak atau menyewa rumah karena alasan belum mempersiapkan uang muka atau Down Payment atau belum mampu membeli rumah di lokasi yang dekat dengan lingkungan kerja yang biasanya berlokasi di perkotaan, sehingga mereka ragu memiliki rumah, jadi dengan KPR BTN Rent to Own, maka masyarakat dapat membayar uang sewa setiap bulan sekaligus mengalokasikan tabungan untuk pembelian rumah. Selain itu, Rent to Own juga dapat membantu mereka yang ingin memiliki rumah namun termasuk masyarakat yang belum bankable karena dengan menggunakan skema Rent to Own mereka terlatih untuk membayar cicilan secara teratur dan akan menjadi penilaian dalam pemberian KPR setelah masa sewa selesai,” kata Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gafar saat acara peluncuran KPR Rent To Own di Jakarta, Rabu (12/10).
Hirwandi menjelaskan untuk mendorong penyaluran KPR Rent to Own, BTN menggandeng 2 (dua) Rent To Own Provider (RTO Provider) yaitu CicilSewa dan TapHomes. Keduanya merupakan RTO Provider yang sudah memiliki kerjasama dengan banyak developer, dan memiliki pilihan hunian yang banyak dan bervariasi untuk ditawarkan ke konsumen.
“Kedua mitra kami baik CicilSewa dan TapHomes menjadi mitra strategis BTN dalam menyalurkan KPR BTN Rent To Own, karena keduanya memiliki infrastruktur yang bagus, dengan fitur yang menarik dan memudahkan konsumen untuk memiliki rumah impiannya,” kata Hirwandi.
Kerjasama dengan TapHomes dan CicilSewa juga menjadi wujud komitmen Bank BTN dalam membangun ekosistem perumahan digital dan sebagai one stop shopping untuk perumahan.
Dalam paparannya usai menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RTO Provider di atas, Hirwandi menerangkan bagaimana proses pelanggan untuk mengajukan KPR BTN Rent To Own. Pertama, pelanggan dapat memilih rumah yang telah terkualifikasi oleh RTO Provider. Kedua, pelanggan kemudian membayar uang muka (DP) mulai dari 5%. RTO Provider dan pelanggan melakukan perjanjian sewa dengan opsi pembelian sesuai harga yang telah disetujui di awal. Ketiga, pelanggan memasuki masa sewa dan membayar sewa bulanan yang mencakup tabungan uang muka. Nah yang keempat, setelah pelanggan memiliki tabungan uang muka sebesar 10%, pelanggan dapat mengajukan KPR BTN Rent To Own. Namun jika pelanggan memilih untuk tidak melanjutkan masa tinggal, RTO Provider menjual rumah dan pelanggan mendapatkan pengembalian sebesar persentase tertentu dari tabungan.
“Persyaratan debitur yang dapat mengajukan KPR Rent To Own diantaranya berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, berpenghasilan tetap sebagai pegawai atau penghasilan usaha untuk wiraswasta dan professional dimana penghasilannya cukup dan menjamin kelancaran angsuran selama jangka waktu kredit dengan pengalaman kerja/usaha minimal 1 (satu) tahun, sementara suku bunga kredit KPR BTN Rent To Own sama dengan KPR Non Subsidi,” kata Hirwandi.
Hirwandi menilai, program KPR BTN Rent To Own tidak hanya memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, namun juga membantu pengembang perumahan untuk memasarkan huniannya.
“Saat ini sudah lebih dari 20 pengembang hunian tapak maupun vertikal bekerjasama dengan RTO provider, ke depan akan makin banyak lagi tentunya,” kata Hirwandi.
Untuk target penyaluran KPR Rent To Own, Hirwandi menargetkan setidaknya ada sekitar 1000 pemohon yang masuk selama setahun pertama program ini dirilis. “Kami akan gencar melakukan sosialisasi lewat pameran dan program komunikasi pemasaran lainnya untuk mengenalkan program ini,” kata Hirwandi.
Sementara itu, Direktur Utama CicilSewa, Andrew Buntoro, salah satu RTO Provider Bank BTN menjelaskan kolaborasi dengan perbankan, khususnya Bank BTN tentunya akan mendukung dalam proses perluasan pasar, sehingga CicilSewa dapat semakin gencar dalam menyediakan kemudahan kepemilikan rumah. “Melalui program Rent to Own, kami berharap pengajuan program KPR akan semakin mudah, dan semakin banyak penduduk Indonesia yang dapat memiliki rumah,” jelas Andrew.
Andrew menjelaskan bahwa CicilSewa merupakan perusahaan manajemen properti yang menyediakan dua layanan: Flexirent, untuk sewa properti, dan Rent to Own, untuk membeli rumah. Dengan Flexirent, penyewa dapat menyewa properti secara bulanan, baik untuk keperluan usaha maupun hunian. Sedangkan program RTO memungkinkan pelanggan untuk menyewa rumah secara bulanan, dan setelah periode sewa berakhir mereka dapat mengajukan program KPR.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama TapHomes, Victor Kwan, salah satu Provider Rent-to-Own yakin bahwa kolaborasi dengan BTN mampu meningkatkan awareness keluarga Indonesia mengenai dampak positif program Rent-to-Own. Akses terhadap kepemilikan rumah yang lebih inklusif memudahkan keluarga Indonesia mendapatkan rumah yang diidam-idamkan.
“Kolaborasi BTN dan TapHomes kami sambut dengan antusiasme tinggi. Dengan kerjasama ini, kami optimis mampu menjadi agen yang dapat dipercaya untuk menjalankan misi peningkatan kepemilikan rumah di Indonesia” katanya.
Victor menambahkan, dengan Rent-to-Own konsumen tidak perlu menunggu lama untuk bisa menghuni rumah impian mereka, sembari menabung dana untuk down payment KPR. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat tambahan yang memungkinkan konsumen untuk membangun riwayat kredit alternatif yang ideal.(aSp)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Kantor Wilayah 4 menargetkan bisa menyalurkan KPR Subsidi sekitar 28.000 unit hingga akhir tahun ini di wilayah Sumatera.
“Untuk Kanwil 4 kami sudah mengucurkan realisasi KPR Subsidi sebanyak 18.314 unit yang diproses melalui 11 cabang di seluruh Sumatera. Bank BTN sendiri berencana akan mengucurkan sampai dengan 28.000 unit untuk tahun ini di wilayah Sumatera,” ungkap Regional Office Head Bank BTN Kanwil 4 Medan, M Amin Sholeh dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).
Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut, Bank BTN memberikan kemudahan bagi calon debitur dalam proses pengajuan KPR, melalui program simplikasi berkas, dimana calon debitur hanya melampirkan KTP, NPWP, data gaji, form aplikasi bank maka berkas langsung dapat diproses oleh bank.
“Di Bank BTN semua ada semua bisa, mulai dari konsumen yang berpenghasilan tetap seperti PNS (dengan Program TAPERA) , BUMN/Swasta (dengan Program FLPP) bahkan konsumen yang berpenghasilan tidak tetap juga dilayani seperti wirausaha dengan program BP2PT,” jelasnya.
Terkait strategi dan target pasar, menurut Amin, hal tersebut bisa tercapai melalui jalinan kemitraan/kerjasama yang harmonis dengan seluruh asosiasi developer dan untuk mempererat hubungan tersebut, Bank BTN berinisiatif mengadakan BTN Property Expo pada tanggal 17-23 Oktober 2022 di Mall Center Point Medan. Bekerja sama dengan DPD REI Sumut, DPD Apersi Sumut, DPD Himperra Sumut, DPD Apernas Sumut,Perum Perumnas Medan serta Arebi di Kota Medan.
“Selain itu, Bank BTN juga mendukung upaya DPD REI Sumut yang mengadakan REI Expo di 6 Komisariat di berbagai kota seperti Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kisaran, Pematang Siantar dan Rantau Prapat,” tambahnya.
Untuk pengembang/developer, lanjut dia, Bank BTN memiliki program segmentasi berupa kebijakan kepada developer untuk mendapatkan benefit yang luar biasa dalam memproses KPR di Bank BTN. Di mana pengembang terbagi menjadi Platinum, Gold, Silver dan Bronze.
Disisi lain, Amin menuturkan, kebutuhan digitalisasi perbankan saat ini semakin tinggi. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan sebagai upaya meningkatkan efisiensi bisnis dan menjaga agar bisnis tetap kompetitif. Oleh karena itu, perbankan juga perlu untuk melakukan akselerasi layanan digital kepada nasabah.
“Maka Bank BTN dalam mewujudkan End to End Mortagage Ecosystem Digital telah melakukan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile phone seperti btnproperti dan btn smart residence,” ujarnya.
Selain itu, calon debitur dapat melakukan pengajuan kredit secara online melaui website BTN Property dimana pengaplikasiannya cukup mudah sekali hanya dengan mengisi data diri dan data pekerjaan maka pengajuan kredit akan diproses oleh Bank BTN.
“Calon debitur juga dapat mengetahui setiap saat sampai dimana proses permohonan KPR nya dan cukup datang pada saat akad kredit saja,” pungkasnya.
Medan – Medanoke.com, Mujianto, pengusaha papan atas kota Medan yang diamankan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) terkait perkara kredit macet Rp 39,5 miliar di bank BTN Medan, dalam waktu dekat ini diperkirakan segera duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara sebesar Rp 39,5 Milyar.
Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) yang dikenal licin bak belut dalam “lobi-lobi” kelas atas ini akhirnya tersungkur dan menjadi penghuni Hotel Prodeo di Tanjung Gusta Medan.
Humas Pengadilan Negeri Medan, Imanuel Tarigan membenarkan pelimpahan perkara bos properti ini oleh pihak Kejatisu, untuk segera disidangkan. Menurutnya, berkas itu segera diteliti Ketua PN Medan, selanjutnya penunjukan hakim dan penetapan jadwal persidangan.
Sebelumnya Elvira, oknum Notaris juga terseret dalam perkara “Kejahatan Kerah Putih” ini, telah menjalani persidangan sebagai terdakwa.
Secara terpisah Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Tarigan juga membenarkan bahwa JPU sudah melimpahkan berkas perkara Mujianto itu ke pengadilan. Selasa (26/7/2022).
Kredit Macet
Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan Direktur PT ACR Mujianto ditetapkan tersangka dan ditahan dalam perkara kredit macet di Bank BTN yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp39,5 miliar.
Berdasarkan penyidikan, Kejaksaan telah menemukan dua alat bukti yang cukup menjerat Mujianto yang juga pengusaha media ini, terkait perkara dugaan korupsi di Bank BTN Medan.
Kronologis perkara ini berawal pada, tahun 2011. Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada CS seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
“Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya CS mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di Bank BTN Medan dengan plafon Rp39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ungkap Kasipenkum Kejatisu, Yos Tarigan.
Diduga dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 Miliar
Atas perbuatan Mujianto diduga melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (aSp)
Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik.
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan margin keuntungan ke depan,” terangnya.
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi. BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)
Medanoke.com-Medan, Elviera MKn(52th) yang berprofesi sebagai notaris, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi sistemik kejahatan perbankan berbau kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.
Sang Notaris yang didampingi kuasa hukumnya tersebut dihadirkan dalam persidangan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Resky Pradhana Romli di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.
JPU Resky Pradhana Romli mendakwa Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bekerjasama dengan pejabat BTN Medan, dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.
Para saksi yang dihadirkan diantaranya; Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pincab 2013-2016)/Branch Manager (BM), AF Wakil Pincab 2012- 2014 (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial 2013-2016 (Head Commercial Lending Unit). Serta Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial 2012-2015. Keempat pejabat BTN Cabang Medan itu (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi tertanggal 24 Mei 2011. Mereka ditengarai nyata terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah).
Elviera terpaksa dijadikan terdakwa karena membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).
Dugaan Korupsi Sistemik di BTN Medan
Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB di antaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung, dan belum ada pelunasan.
Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan. Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank BTN kepada PT KAYA.
Terdakwa Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA dimana Direkturnya adalah saksi Canakya Sunan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar.
Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Hakim ketua, Immanuel Tarigan didampingi Eliwarti dan Rurita Ningrum melanjutkan persidangan pada Jumat (17/6/22) dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.
Usai persidangan, Elviera melalui penasihat hukumnya Tommy Sinulingga, mengaku akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam perkara itu. Menurutnya, keberadaan notaris adanya di akhir penjanjian antara kreditur dan debitur. “Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
“Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
Tommy menyampaikan, suatu bank pasti menerapkan prinsip kehati-hatian. artinya ketika sudah ada persetujuan dari pihak bank dan developer, maka prinsip kehati-hatian tersebut dianggap telah memenuhi syarat. “Notaris kan hanya membuat apa yang disetujukan oleh para pihak membuat perjanjian kerja. bagaimana mungkin kami atau klien kami disangkakan melakukan korupsi, padahal SOP mereka yang salah,” ujar tommy.
Selain itu, Tommy juga merasa janggal dengan sidang perdana tersebut, seharusnya bukan terdakwa yang lebih dulu disidangkan ke pengadilan. “Status klien kami adalah notaris, pejabat yang diberi kewenangan oleh UU membuat akta setelah para pihak yang memintakan dirinya membuat akta, setuju dengan konsep perjanjian tersebut,” ujarnya. (aSp)
Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melimpahkan berkas dugaan korupsi kredit macet PT KAYA di Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp 39,5 miliar ke Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/5/2022) lalu. Berkas perkara yang melibatkan notaris Elvira SH itu, diserahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu dan Kejari Medan ke Panitera Muda Tipikor melalui PTSP PN Medan.
Kasi Intel Kejari Medan, Simon SH MH membenarkan hal itu. Kali ini berkas tersangka Elvira yang dilimpahkan ke pengadilan. Sementara untuk lima tersangka lainnya belum dilimpahkan.
“Kami baru menerima berkas dengan tersangka E (Elvira), sedangkan (berkas) yang lainnya belum ada menerima,” ucap Simon menjawab wartawan melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (31/5/2022).
Simon mengaku belum mengetahui tim penuntut umum yang akan bersidang terkait kasus tersangka Elvira. “Belum tahu. Nanti kita lihat kembali berkasnya. Yang pasti, seingat saya tim JPU terdiri dari Kejatisu dan Kejari Medan,” ujarnya.
Ditanya pasal apa yang diterapkan dalam dakwaan tersangka Elvira, menurut Simon tersangka didakwa dengan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang UU tindak pidana korupsi, subsidair pasal 3 Jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang UU tindak pidana korupsi.
“Setelah pelimpahan kami tinggal menunggu pemberitahuan jadwal persidangan dari Pengadilan,” tukas Simon.
Hal senada disampaikan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana. Menurut Agus, pihaknya baru menerima berkas tersangka E, sedangkan yang lain belum ada. “Baru satu berkas, yang lain (5 tersangka) kami gak tahu,” tandasnya.
Sebelumya Kejatisu sempat melakukan penggeledahan kantor Bank BTN Jalan Pemuda Medan pada 30 Juni 2021 lalu. Kasus kredit macet ini ditengarai terkait dengan kejahatan koorporasi yang sistemik. Indikasi adanya dugaan kejahatan perbankan ini sempat diutarakan praktisi hukum Sumatera Utara, Arizal SH MH.
“Kita menduga ada konspirasi yang sistemik di balik kasus korupsi yang berdalih kredit macet. Kita mendukung secara moril dan mensupport Pidsus Kejati Sumut untuk mengusutnya hingga tuntas. Kalau uangnya mengalir di dalam nama-nama yang tertera di koorporasi, dipertanyakan uang apa. Dalam hal ini, pihak BTN yang paling bertanggungjawab atas bobolnya uang negara melalui kredit kepada PT KAYA,” ucap praktisi hukum Arizal SH MH kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Arizal menilai kasus kredit macet BTN yang sedang ditangani Kejatisu, bukan hanya semata-mata pidana penggelapan, tetapi perlu penelusuran yang mendalam untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur korupsi atau terkait pencucian uang. Soalnya, ada indikasi bahwa kasus ini merupakan tindak kejahatan perbankan melalui koorporasi dari sebuah konspirasi yang sistemik.
“Di dalam undang-undang Perbankan ada yang dinamakan garansi. Ini harus ditelaah agar predikat crimenya terbuktikan . Ingat, pidana harus dibuktikan dengan modus operandi. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus mengejar modus operandinya,” sebut pengacara kondang Sumatera Utara ini.
Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, katanya, berarti alat buat bukti sudah lengkap dan harus ada penahanan. “Tersangka dalam kasus BTN ini tidak bisa ditetapkan kasus penggelapan, melainkan harus ditetapkan sebagai kasus korupsi karena memakai uang negara. Sedangkan penggelapan harus ada laporan dari direktur atau petinggi perusahaan, itu pun harus ditelusuri karena koorporasi itu bersifat sistemik,” paparnya.
Arizal juga mengingatkan Pidsus Kejatisu untuk segera melakukan penahanan. “ Jangan buat bola panas dalam selimut. Kalau kasus korupsi ini tidak ada penahanan, maka kredibilitas kejaksaan dinilai tebang pilih terhadap kasus korupsi lain, dan tidak ada asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat,” tuturnya.
Arizal juga menyinggung Pasal 55 dimana turut serta dalam tindak pidana harus bertanggungjawab. “Di kredit ada bagian analis, sebelum dicarikan ada analis yang melakukan peninjauan, survey lokasi, meneliti agunan atau jaminan yang diajukan kreditur kepada bank. Bila ditemukan pelanggaran SOP dalam penyaluran dana kredit Rp 39,5 miliar kepada PT KAYA, pihak BTN harus bertanggungjawab,” tegasnya.
Dalam undang-undang PT yang bertanggungjawab itu adalah perusahaan. “Dalam kasus ini, bisa dikategorikan tindak pidana koorporasi karena bertindak atas nama koorporasi. Aliran uang kredit di dalam nama-nama yang tertera di koorporasi perlu dipertanyakan uang apa. Pihak Pidsus Kejatisu harus jeli melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang predikat crime,” tukasnya. (aSp)
