Bank BTN

Medanoke.com-Medan, Menanggapi informasi yang berkembang terkait korupsi penyaluran dana dari BTN ke PT. KAYA senilai Rp 39,5 M yang sedang ditangani oleh penyidik pidsus Kejati Sumatera Utara dengan 6 tersangka hanya satu berkas Elvira selaku notaris dilimpahkan tahap II dan di tahan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menjadi perhatian praktisi hukum di Sumut. Salah satunya Direktur PUSHPA, Muslim Muis SH.
 
Direktur PUSHPA mengatakan bajwa dengan dilimpahkannya tahap II berkas Elvira ke Kejari Medan dan dilakukan penahanan di Rutan perempuan Tanjung Gusta Medan. Sedangkan berkas 6 tersangka yakni, CS (Direktur PT KAYA) selaku pihak penerima kredit, pihak Bank (BTN) yaitu FS selaku Pimcab BTN (tahun 2013-2016), AF selaku Wakil Pimcab Komersial (tahun 2012-2014), RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial (tahun 2013-2016) dan AN selaku Analis Komersial (tahun 2012-2015) belum juga ditahap II dan ditahan. Menurut pemberitaan media ke 6 tersangka lebih dahulu diperiksa oleh penyidik pidsus Kejati Sumut dan berkasnya telah rampung, ucap Muis.
 
Dikatakan mantan wakil direktur LBH Medan ini, ” diduga telah terjadi pilih kasih terhadap ke 6 tersangka. Tersangka Elvira diperiksa dan ditahan, sementara ke 5 tersangka lainnya masih bisa menghirup udara’ bebas’. Sebenarnya melihat dari pemberitaan di media bahwa dalam korupsi dana kredit macat di BTN ini, antara tersangka yang satu dengan yang lain saling keterkaitan secara bersama-sama sesuai pasal 55 KUHP, papar Advokat Kondang ini.
 
Lanjut Muis, “Sehingga akan menimbulkan presepsi buruk di publik, “Kog bisa gitu ya”. Sehingga menjadi preseden buruk bagi penyidik pidsus Kejati Sumut. Bahkan dalam pidatonya presiden kita bapak Joko Widodo mengatakan, “Semua masyarakat sama dimata hukum dan tidak ada lagi tajam ke bawah tumpul ke atas”.
 
“Jadi kalau kita simak perkataan orang nomor satu di Indonesia ini artinya tidak adanya tebang pilih dan pilih kasih dalam penerapan hukum kepada siapapun. Nah kalau kita lihat dengan perkara kredit macat BTN ini, apakah sudah sesuai dengan amanah presiden dalam penerapan hukumnya terhadap para tersangka, Ungkap Alumni UNSYIAH.
 
Namun demikian kita tetap dukung kinerja Kejati Sumut dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumut.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu 06/4/22 kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana kredit senilai Rp1,3 Milyar di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pematangsiantar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum diruang sidang Cakra VII Senin kemarin.
 
Dalam persidangan terungkap modus operandi terdakwa yaitu melakukan penyaluran dana kredit ke Perusahaan Daerah Pembangunan & Aneka Usaha (PD PAUS) Kota Pematangsiantar. Pinjaman tersebut diajukan oleh direksi maupun pegawai PD Paus terungkap dalam persidangan,
 
 
Saksi Herowhin Tumpal Fernando Sinaga dan Pintalius yang menjabat Direktur Umum dan Keuangan PD Paus pada saat 2014-2015, membenarkan kalau PD PAUS ada melakukan pengajuan peminjaman dana kredit untuk pembelian lahan sawit di Labuhan Batu Selatan dan mengarahkan agar para direksi maupun pegawai untuk membeli lahan tersebut.
 
Namun dalam perjalanan lahan sawit yang dibayarkan melalui dana kredit para karyawan itu tidak pernah menjadi asset PD Paus. “Usulan peminjaman dana kredit ke BTN Cabang Pematangsiantar itu disampaikan dalam rapat direks.i Akan tetapi tidak pernah menjadi asset PD PAUS,” ucap Pintalius Waruhu dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Mohammad Yusafrihadi Girsang tersebut.
 
Setelah pencairan dana kredit sekira Desember 2014, tampak keganjilan diantaranya, Februari 2015 saksi diminta untuk datang ke Kantor PD PAUS yang berada di Gedung Juang Kota Pematang Siantar oleh terdakwa untuk menandatangi sejumlah perjanjian peminjaman dana kredit dengan pihak Bank Plat Merah tersebut (BTN)
 
 
Saksi mengsku dirinya ditelepon oleh terdakwa agar kembali ke Siantar, sementara saat itu saksi sedang berada di Jakarta untuk mengantarkan orangtuanya berobat.
 
“Keesokan harinya saksi didatangi Eduwater Purba selaku Pimpinan Cabang BTN Pematang Siantar, agar meneken sejumlah perjanjian termasuk jaminan PD Paus. Hal itu untuk dijelaskan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran,” ujarnya saksi.
 
 
Dalam persidangan terungkap juga dalam persidangan, Sebut Pintalius lagi, meski pembayaran bersifat perorangan akan tetapi karyawan yang meminjam tidak pernah dipotong gajinya termasuk anggaran dari PD Paus pun tidak berkurang.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Viktor, salah seorang staff keuangan di PAUS. ia membenarkan bahwa dirinya merupakan satu dari puluhan karyawan yang diperintah secara sistematis untuk melakukan pinjaman ke BTN, akan tetapi semua pinjaman senilai Rp43 juta langsung diserahkan kepada Pintalius.
 
Dia juga menerangkan bahwa pembayaran cicilan selama empat tahun, untuk perbulan satu juta lebih. “Jadi setelah uang cair diserahkan kepada saksi Pintalius karena itu perintah terdakwa,” Ujarnya.
 
Bahkan ketika dia berhenti bekerja dari PD PAUS sekitar 2015, saksi pun meminta pihak perusahaan melunasi agar tidak ada permasalahan kepada dirinya terkait peminjaman atas nama karyawan tersebut. Terlebih lagi peminjaman tersebut atas perintah bukan inisiatif para karyawan PD PAUS.
 
Kemudian menyikapi itu, Anggota majelis hakim Eliwarti mempertanyakan kebenaran kepada Pintalius tentang kesaksian Viktor tersebut, dibenarkan Pintalius.
 
Dikatakan Pintalius uang pengajuan peminjaman total Rp1,3 Milyar lebih ini pun terkumpul dari sembilan penarikan karyawan karena cair tidak serentak. Dan uang itu setiap pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa.
 
Kemudian terdakwa memerintahkan saksi melakukan transfer kepada Pandapotan Pulungan sebesar Rp 1 Milyar 50 juta, sedangkan sisa untuk terdakwa.Saksi juga diperintahkan terdakwa untuk menyetorkan uang kepada Paian dan Cyrus Sinaga sebesar Rp100 juta.
 
Namun sekitar 2015, Pintalius mengundurkan diri karena tak tahan lagi rumahnya terus diteror. Dan dikuatkan nya lahan dari hasil tersebut tidak diketahui lagi nasibnya. Saksi menuturkan tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut, Dirut dan para direksi lainnya.
 
Meski terdakwa menyangkal keterangan para saksi, namun saksi tetap pada keterangan yang disampaikannya dibawah sumpah.(aSp)

Medanoke.com – Jakarta, Sejumlah anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema rights issue. PMN ini dinilai penting dalam mendukung program pemerintah dalam perumahan rakyat.

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai pada dasarnya pelaku usaha yang mulai bangkit dari pandemi Covid-19 membutuhkan pembiayaan dari perbankan.

“Dalam konteks ini, permodalan bank mesti diperkuat. Modal bank mesti ditambah agar rasio kecukupan modal memampukan bank melakukan ekspansi. Jika tidak diperkuat, bank sulit ekspansi dan itu menjadi kerugian bersama semua pihak,” ujar Mekeng, Kamis (27/01/2022)

Untuk itu, Mekeng memandang wajar apabila BTN menggelar rights issue dalam menambah permodalan, yang didukung oleh pemerintah melalui PMN.

“Karena pemerintah harus mempertahankan porsi kepemilikan, maka mesti melakukan PMN. Ini logika umum dan sudah menjadi pemahaman bersama. Yang perlu dilakukan adalah percepatan realisasinya,” ujar Mekeng yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Pada dasarnya, Pemerintah dan DPR telah menyetujui PMN ke BTN senilai Rp 2 triliun sejak tahun 2021 lalu. Dengan modal ini, BTN akan menggelar rights issue dengan target dana di atas Rp 3,3 triliun pada tahun ini.

Namun, masih ada ketidakpastian kapan rekomendasi final atau PP (Peraturan Pemerintah) mengenai PMN ke BTN akan terbit. Hal ini tentunya mempengaruhi jadwal rights issue dari BTN.

“Kalau membuat PP itu itu pasti banyak kajian-kajian yg harus dipersiapkan. Menurut hemat saya, lama atau tidak itu relatif. Tapi, jangan juga terlalu molor karena industri perbankan juga berkejaran dengan waktu,” jelasnya.

Setali tiga uang dengan Mekeng, Anggota Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih menilai PMN untuk BTN mendesak untuk dilaksanakan segera.

“Target eksekusi di kuartal II atau kuartal III-2022. Agenda ini sudah cukup mendesak sehingga kami berharap bisa dieksekusi secepatnya,” ujar Politisi asal Bali yang akrab dipanggil Demer ini.

Menurutnya, rekomendasi final atau PP untuk PMN ke BTN memang harus memperhitungkan target agar rights issue sukses. “Semua pihak juga menghitung dan berharap agar pemegang saham publik juga mengeksekusi rights-nya, sehingga perseroan mendapatkan hasil optimal,” jelasnya.

Demer menegaskan kembali bahwa PMN untuk untuk BTN bukan hanya penting, namun juga mendesak. Bank ini merupakan tumpuan pemerintah dalam mewujudkan agenda pengadaan rumah untuk rakyat. Apalagi ini salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini.

“Tanpa penguatan modal, ruang ekspansinya akan terbatas, sementara pemerintah mesti mengakselerasi pengadaan rumah rakyat,” paparnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta kepada pemerintah agar rights issue BTN segera dilaksanakan dengan jadwal yang pasti. Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

“Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti,” ujarnya.

Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program 1 juta pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025,

“BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau engga mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal,” tegas Faisol. (Jeng)

Medanoke.com- Jakarta, 17 Januari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk langsung tancap gas menyambut tahun 2022 dengan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tak tanggung-tanggung, dalam sepekan, Bank BTN sudah membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6.000 unit.  Pencapaian tersebut diraih lewat akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia.

“Tahun 2022 banyak peluang dan tantangan dalam menyalurkan KPR, namun kami sangat optimistis  industri properti pulih dan demand masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atas rumah masih tinggi, dan KPR Sejahtera FLPP selalu  menjadi pilihan mereka,” kata Direktur Consumer & Commercial Banking Bank BTN, Hirwandi Gafar di Jakarta, Senin (17/1).

Akad massal yang digelar secara serentak di berbagai kantor cabang tersebut merupakan salah satu upaya Bank BTN untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP. 

Tidak hanya peningkatan kualitas layanan ke nasabah, Hirwandi juga menekankan peningkatan pelayanan kepada developer sebagai mitra mulai dari proses pencairan kredit konstruksi, pelayanan jemput bola, pengurusan dokumen dan yang penting bekerjasama dalam mengupayakan rumah berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimistis pada tahun 2022 ini, Bank BTN dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pangsa pasar Bank BTN di segmen KPR Sejahtera  FLPP karena tahun sebelumnya  pencapaian kami sesuai target, ” kata Hirwandi.

Hirwandi memaparkan, pada tahun 2021 lalu, Bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP senilai lebih dari Rp. 17 triliun untuk lebih dari 117 ribu unit rumah. “InsyaAllah  tahun ini kami dapat mencapai target penyaluran KPR Sejahtera FLPP lebih baik dari sebelumnya dengan dukungan stakeholder Bank BTN, para pengembang dan masyarakat Indonesia,” tutup Hirwandi. (Jeng)

Medanoke.com – Magelang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah menjalin kerjasama dengan Akademi Militer (Akmil) dalam penyediaan jasa dan layanan perbankan meliputi pembiayaan perumahan maupun pendanaan. Sinergi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Anggota Akademi Militer yang dilakukan Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar dan Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Akademi Militer yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank BTN sebagai mitra perbankan dalam ruang lingkup Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan bagi Anggota Akademi Militer,” ujar Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar usai penandatanganan kerjasama di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (11/01).

Hirwandi berharap, dengan kerjasama ini Bank BTN dapat mendukung segala kebutuhan Akademi Militer baik untuk kelembagaan maupun kesejahteraan prajurit. Anggota Akademi Militer juga dapat turut bergabung dalam menggunakan fasilitas dan layanan Bank BTN melalui produk-produk dan program unggulan seperti pembiayaan perumahan, Tabungan, Tabungan Haji dan Umroh, kemudahan bertransaksi melalui Mobile Banking, Cash Management System, SPP Online serta produk-produk lainnya.

Menurut Hirwandi, kerjasama ini juga akan semakin memudahkan Anggota Akmil yang berjumlah sekitar 2.600 orang untuk bisa memiliki rumah idaman.

“Kerjasama yang dilakukan adalah untuk mendorong ekosistem perumahan yang menjadi fokus Bank BTN saat ini untuk mendukung Program Satu Juta Rumah,” tambah Hirwandi.

Sementara itu, Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko menambahkan, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para Prajurit maupun PNS ketika menghadapi masa purna tugas adalah masalah perumahan. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi manakala Prajurit ataupun PNS yang bersangkutan memiliki perencanaan yang tepat dan benar dalam menghadapi masa purna tugas.

“Kami berharap kerjasama ini menjadi solusi bagi para Prajurit dan PNS untuk bisa memiliki rumah idamannya,” tegasnya. (Jeng)