Bank BTN

Medan – Medanoke.com, Mujianto, pengusaha papan atas kota Medan yang diamankan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) terkait perkara kredit macet Rp 39,5 miliar  di bank BTN Medan, dalam waktu dekat ini diperkirakan segera duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara sebesar Rp 39,5 Milyar.

Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) yang dikenal licin bak belut dalam “lobi-lobi” kelas atas ini akhirnya tersungkur dan menjadi penghuni Hotel Prodeo di Tanjung Gusta Medan.

Humas Pengadilan Negeri Medan, Imanuel Tarigan membenarkan pelimpahan perkara bos properti ini oleh pihak Kejatisu, untuk segera disidangkan. Menurutnya, berkas itu segera diteliti Ketua PN Medan, selanjutnya penunjukan hakim dan penetapan jadwal persidangan.

Sebelumnya Elvira, oknum Notaris juga terseret dalam perkara “Kejahatan Kerah Putih” ini, telah menjalani persidangan sebagai terdakwa.

Secara terpisah Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Tarigan juga membenarkan bahwa JPU sudah melimpahkan  berkas perkara Mujianto itu ke pengadilan. Selasa  (26/7/2022).

Kredit Macet

Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menyampaikan Direktur PT ACR Mujianto ditetapkan tersangka dan ditahan dalam perkara kredit macet di Bank BTN yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp39,5 miliar.

Berdasarkan penyidikan, Kejaksaan telah menemukan dua alat bukti yang cukup menjerat Mujianto yang juga pengusaha media ini, terkait perkara dugaan korupsi  di Bank BTN Medan.

Kronologis perkara ini berawal pada, tahun 2011. Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada CS seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

“Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya CS mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di Bank BTN Medan dengan plafon Rp39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ungkap Kasipenkum Kejatisu, Yos Tarigan.

Diduga dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 Miliar

Atas perbuatan Mujianto diduga melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU (Undang Undang) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (aSp)

Medanoke.com- Jakarta, Pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tahun ini menjadi momentum paling tepat, seiring dengan booming komoditas yang berdampak langsung terhadap lonjakan permintaan kredit properti tahun ini.
 
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.
 
“Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” terangnya.
 
Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran  kredit kepemillikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak singifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.
 
Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Right issue BTN bisa membantu meningkatkan likuiditas BTN agar bisa semakin kuat dalam menyasar bisnis sektor properti,” terangnya.
 
Nafan Aji juga mengatakan bahwa rights issue BTN tahun ini juga diprediksi akan diminati investor. Hal ini ditopang faktor kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung membaik dan tren kenaikan permintaan kredit BTN yang bisa memicu peningkatan kinerja keuangannya.
 
Antusiasme investor ini mesti dijaga dengan satu syarat: BTN harus melakukan rights issue sesegera mungkin. Jangan sampai Amerika keburu resesi yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2022 atau awal 2023. Faktor timing menjadi sangat penting karena menentukan kesuksesan bank spesialis kredit properti ini dalam menggalang dana publik. 
 
Topang Pertumbuhan
Sementara itu, analis Mandiri Sekuritas Kresna Hutabarat dan Bobby Kristanto Chandra mengatakan, aksi rights issue BTN dalam waktu dekat akan menjadi penentu pertumbuhan kinerja keuangan pesat ke depan.
 
Mereka mengatakan, aksi korporasi ini ditargetkan bisa menambah modal perseroan berkisar Rp 3,3-5 triliun atau setara dengan 15-23% dari nilai buku ekuitas BTN pada kuartal I-2022. “Masuknya dana segar baru akan menaikkan modal inti perseroan, sehingga kemampuan penyaluran kredit bertumbuh pesat ke depan. Hal ini tentu akan berimbas positif terhadap pergerakan sahamnya,” terangnya dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, belum lama ini.
 
Mandiri Sekuritas menyebutkan bahwa rights issue akan menaikkan kecukupan modal perseroan dari level 13% menjadi minimal 17%. “Penambahan modal tersebut akan mempermudah BTN untuk merealisasikan target pembiayaan 250-270 ribu rumah setiap tahun dalam 3-5 tahun. Masuknya dana segar dari rights issue juga akan berimbas terhadap keberhasilan perseroan untuk menekan biaya pendanaan yang berujung terhadap peningkatan  margin keuntungan ke depan,” terangnya.
 
Selain itu, dia mengatakan, pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung pengembangan ekosistem pembiayaan kredit perumahan secara digital bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi.  BTN juga sedang meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking BTN, yaitu BTN Mobile. Sejumlah fitur baru akan dihadirkan untuk mendukung aktivitas nasabah baik transaksi ritel maupun lainnya.
 
BTN juga akan mendapatkan sentimen positif dari penjualan aset-set yang sudah tidak produktif maupun bermasalah. Nilai aset yang dilepas diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun dan dana hasil penjualan tersebut akan berimbas terhadap penurunan NPL.
 
Berbagai faktor tersebut mendorong Mandiri Sekurita untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 2.300. Saat ini, harga saham BBTN mencerminkan rasio PBV 0,74x. Valuasi ini masih sangat murah dan punya ruang kenaikan harga saham yang besar ke depannya. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Elviera MKn(52th) yang berprofesi sebagai notaris, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi sistemik kejahatan perbankan berbau kredit macet sebesar Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.
 
Sang Notaris yang didampingi kuasa hukumnya tersebut dihadirkan dalam persidangan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Resky Pradhana Romli di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan.
 
JPU Resky Pradhana Romli mendakwa Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bekerjasama dengan pejabat BTN Medan, dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.
 
Para saksi yang dihadirkan diantaranya; Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pincab 2013-2016)/Branch Manager (BM), AF Wakil Pincab 2012- 2014 (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial 2013-2016 (Head Commercial Lending Unit). Serta Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial 2012-2015. Keempat pejabat BTN Cabang Medan itu (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi tertanggal 24 Mei 2011. Mereka ditengarai nyata terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah).
 
Elviera terpaksa dijadikan terdakwa karena membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak BTN Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).
 

Dugaan Korupsi Sistemik di BTN Medan
 
Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB di antaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung, dan belum ada pelunasan.
 
Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan. Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank BTN kepada PT KAYA.
 
Terdakwa Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT KAYA dimana Direkturnya adalah saksi Canakya Sunan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp39,5 miliar.
 
Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Hakim ketua, Immanuel Tarigan didampingi Eliwarti dan Rurita Ningrum melanjutkan persidangan pada Jumat (17/6/22) dengan agenda mendengarkan nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.
 
Usai persidangan, Elviera melalui penasihat hukumnya Tommy Sinulingga, mengaku akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam perkara itu. Menurutnya, keberadaan notaris adanya di akhir penjanjian antara kreditur dan debitur. “Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
“Karena sudah adanya persetujuan para pihak antara BTN dan Developer (PT Kaya) barulah masuk ke notaris yang menuangkan perjanjian tersebut berdasarkan persetujuan para pihak tersebut,” ucap Tommy.
 
Tommy menyampaikan, suatu bank pasti menerapkan prinsip kehati-hatian. artinya ketika sudah ada persetujuan dari pihak bank dan developer, maka prinsip kehati-hatian tersebut dianggap telah memenuhi syarat. “Notaris kan hanya membuat apa yang disetujukan oleh para pihak membuat perjanjian kerja. bagaimana mungkin kami atau klien kami disangkakan melakukan korupsi, padahal SOP mereka yang salah,” ujar tommy.
 
Selain itu, Tommy juga merasa janggal dengan sidang perdana tersebut, seharusnya bukan terdakwa yang lebih dulu disidangkan ke pengadilan. “Status klien kami adalah notaris, pejabat yang diberi kewenangan oleh UU membuat akta setelah para pihak yang memintakan dirinya membuat akta, setuju dengan konsep perjanjian tersebut,” ujarnya. (aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melimpahkan berkas dugaan korupsi kredit macet PT KAYA di Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp 39,5 miliar ke Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/5/2022) lalu. Berkas perkara yang melibatkan notaris Elvira SH itu, diserahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu dan Kejari Medan ke Panitera Muda Tipikor melalui PTSP PN Medan.
 
Kasi Intel Kejari Medan, Simon SH MH membenarkan hal itu. Kali ini berkas tersangka Elvira yang dilimpahkan ke pengadilan. Sementara untuk lima tersangka lainnya belum dilimpahkan.
 
“Kami baru menerima berkas dengan tersangka E (Elvira), sedangkan (berkas) yang lainnya belum ada menerima,” ucap Simon menjawab wartawan melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (31/5/2022).
 
Simon mengaku belum mengetahui tim penuntut umum yang akan bersidang terkait kasus tersangka Elvira. “Belum tahu. Nanti kita lihat kembali berkasnya. Yang pasti, seingat saya tim JPU terdiri dari Kejatisu dan Kejari Medan,” ujarnya.
 
Ditanya pasal apa yang diterapkan dalam dakwaan tersangka Elvira, menurut Simon tersangka didakwa dengan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang UU  tindak pidana korupsi, subsidair pasal 3 Jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang UU tindak pidana korupsi.
 
“Setelah pelimpahan kami tinggal menunggu pemberitahuan jadwal persidangan dari Pengadilan,” tukas Simon.
 
Hal senada disampaikan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana. Menurut Agus, pihaknya baru menerima berkas tersangka E, sedangkan yang lain belum ada. “Baru satu berkas, yang lain (5 tersangka) kami gak tahu,” tandasnya.
 
Sebelumya Kejatisu sempat melakukan penggeledahan kantor Bank BTN Jalan Pemuda Medan pada 30 Juni 2021 lalu. Kasus kredit macet ini ditengarai terkait dengan kejahatan koorporasi yang sistemik. Indikasi adanya dugaan kejahatan perbankan ini sempat diutarakan praktisi hukum Sumatera Utara, Arizal SH MH.
 
“Kita menduga ada konspirasi yang sistemik di balik kasus korupsi yang berdalih kredit macet. Kita mendukung secara moril dan mensupport Pidsus Kejati Sumut untuk mengusutnya hingga tuntas. Kalau uangnya mengalir di dalam nama-nama yang tertera di koorporasi, dipertanyakan uang apa. Dalam hal ini, pihak BTN yang paling bertanggungjawab atas bobolnya uang negara melalui kredit kepada PT KAYA,” ucap praktisi hukum Arizal SH MH kepada wartawan beberapa waktu lalu.
 
Arizal menilai kasus kredit macet BTN yang sedang ditangani Kejatisu, bukan hanya semata-mata pidana penggelapan, tetapi perlu penelusuran yang mendalam untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur korupsi atau terkait pencucian uang. Soalnya, ada indikasi bahwa kasus ini merupakan tindak kejahatan perbankan melalui koorporasi dari sebuah konspirasi yang sistemik.
 
“Di dalam undang-undang Perbankan ada yang dinamakan garansi. Ini harus ditelaah agar predikat crimenya terbuktikan . Ingat, pidana harus dibuktikan dengan modus operandi. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus mengejar modus operandinya,” sebut pengacara kondang Sumatera Utara ini.
 
Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, katanya, berarti alat buat bukti sudah lengkap dan harus ada penahanan. “Tersangka dalam kasus BTN ini tidak bisa ditetapkan kasus penggelapan, melainkan harus ditetapkan sebagai kasus korupsi karena memakai uang negara. Sedangkan penggelapan harus ada laporan dari direktur atau petinggi perusahaan, itu pun harus ditelusuri karena koorporasi itu bersifat sistemik,” paparnya.
 
Arizal juga mengingatkan Pidsus Kejatisu untuk segera melakukan penahanan. “ Jangan buat bola panas dalam selimut. Kalau kasus korupsi ini tidak ada penahanan, maka kredibilitas kejaksaan dinilai tebang pilih terhadap kasus korupsi lain, dan tidak ada asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat,” tuturnya.
 
Arizal juga menyinggung Pasal 55 dimana turut serta dalam tindak pidana harus bertanggungjawab. “Di kredit ada bagian analis, sebelum dicarikan ada analis yang melakukan peninjauan, survey lokasi, meneliti agunan atau jaminan yang diajukan kreditur kepada bank. Bila ditemukan pelanggaran SOP dalam penyaluran dana kredit Rp 39,5 miliar kepada PT KAYA, pihak BTN harus bertanggungjawab,” tegasnya.
 
Dalam undang-undang PT yang bertanggungjawab itu adalah perusahaan. “Dalam kasus ini, bisa dikategorikan tindak pidana koorporasi karena bertindak atas nama koorporasi. Aliran uang kredit di dalam nama-nama yang tertera di koorporasi perlu dipertanyakan uang apa. Pihak Pidsus Kejatisu harus jeli melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang predikat crime,” tukasnya. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Menanggapi informasi yang berkembang terkait korupsi penyaluran dana dari BTN ke PT. KAYA senilai Rp 39,5 M yang sedang ditangani oleh penyidik pidsus Kejati Sumatera Utara dengan 6 tersangka hanya satu berkas Elvira selaku notaris dilimpahkan tahap II dan di tahan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menjadi perhatian praktisi hukum di Sumut. Salah satunya Direktur PUSHPA, Muslim Muis SH.
 
Direktur PUSHPA mengatakan bajwa dengan dilimpahkannya tahap II berkas Elvira ke Kejari Medan dan dilakukan penahanan di Rutan perempuan Tanjung Gusta Medan. Sedangkan berkas 6 tersangka yakni, CS (Direktur PT KAYA) selaku pihak penerima kredit, pihak Bank (BTN) yaitu FS selaku Pimcab BTN (tahun 2013-2016), AF selaku Wakil Pimcab Komersial (tahun 2012-2014), RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial (tahun 2013-2016) dan AN selaku Analis Komersial (tahun 2012-2015) belum juga ditahap II dan ditahan. Menurut pemberitaan media ke 6 tersangka lebih dahulu diperiksa oleh penyidik pidsus Kejati Sumut dan berkasnya telah rampung, ucap Muis.
 
Dikatakan mantan wakil direktur LBH Medan ini, ” diduga telah terjadi pilih kasih terhadap ke 6 tersangka. Tersangka Elvira diperiksa dan ditahan, sementara ke 5 tersangka lainnya masih bisa menghirup udara’ bebas’. Sebenarnya melihat dari pemberitaan di media bahwa dalam korupsi dana kredit macat di BTN ini, antara tersangka yang satu dengan yang lain saling keterkaitan secara bersama-sama sesuai pasal 55 KUHP, papar Advokat Kondang ini.
 
Lanjut Muis, “Sehingga akan menimbulkan presepsi buruk di publik, “Kog bisa gitu ya”. Sehingga menjadi preseden buruk bagi penyidik pidsus Kejati Sumut. Bahkan dalam pidatonya presiden kita bapak Joko Widodo mengatakan, “Semua masyarakat sama dimata hukum dan tidak ada lagi tajam ke bawah tumpul ke atas”.
 
“Jadi kalau kita simak perkataan orang nomor satu di Indonesia ini artinya tidak adanya tebang pilih dan pilih kasih dalam penerapan hukum kepada siapapun. Nah kalau kita lihat dengan perkara kredit macat BTN ini, apakah sudah sesuai dengan amanah presiden dalam penerapan hukumnya terhadap para tersangka, Ungkap Alumni UNSYIAH.
 
Namun demikian kita tetap dukung kinerja Kejati Sumut dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumut.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu 06/4/22 kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana kredit senilai Rp1,3 Milyar di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pematangsiantar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum diruang sidang Cakra VII Senin kemarin.
 
Dalam persidangan terungkap modus operandi terdakwa yaitu melakukan penyaluran dana kredit ke Perusahaan Daerah Pembangunan & Aneka Usaha (PD PAUS) Kota Pematangsiantar. Pinjaman tersebut diajukan oleh direksi maupun pegawai PD Paus terungkap dalam persidangan,
 
 
Saksi Herowhin Tumpal Fernando Sinaga dan Pintalius yang menjabat Direktur Umum dan Keuangan PD Paus pada saat 2014-2015, membenarkan kalau PD PAUS ada melakukan pengajuan peminjaman dana kredit untuk pembelian lahan sawit di Labuhan Batu Selatan dan mengarahkan agar para direksi maupun pegawai untuk membeli lahan tersebut.
 
Namun dalam perjalanan lahan sawit yang dibayarkan melalui dana kredit para karyawan itu tidak pernah menjadi asset PD Paus. “Usulan peminjaman dana kredit ke BTN Cabang Pematangsiantar itu disampaikan dalam rapat direks.i Akan tetapi tidak pernah menjadi asset PD PAUS,” ucap Pintalius Waruhu dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Mohammad Yusafrihadi Girsang tersebut.
 
Setelah pencairan dana kredit sekira Desember 2014, tampak keganjilan diantaranya, Februari 2015 saksi diminta untuk datang ke Kantor PD PAUS yang berada di Gedung Juang Kota Pematang Siantar oleh terdakwa untuk menandatangi sejumlah perjanjian peminjaman dana kredit dengan pihak Bank Plat Merah tersebut (BTN)
 
 
Saksi mengsku dirinya ditelepon oleh terdakwa agar kembali ke Siantar, sementara saat itu saksi sedang berada di Jakarta untuk mengantarkan orangtuanya berobat.
 
“Keesokan harinya saksi didatangi Eduwater Purba selaku Pimpinan Cabang BTN Pematang Siantar, agar meneken sejumlah perjanjian termasuk jaminan PD Paus. Hal itu untuk dijelaskan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran,” ujarnya saksi.
 
 
Dalam persidangan terungkap juga dalam persidangan, Sebut Pintalius lagi, meski pembayaran bersifat perorangan akan tetapi karyawan yang meminjam tidak pernah dipotong gajinya termasuk anggaran dari PD Paus pun tidak berkurang.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Viktor, salah seorang staff keuangan di PAUS. ia membenarkan bahwa dirinya merupakan satu dari puluhan karyawan yang diperintah secara sistematis untuk melakukan pinjaman ke BTN, akan tetapi semua pinjaman senilai Rp43 juta langsung diserahkan kepada Pintalius.
 
Dia juga menerangkan bahwa pembayaran cicilan selama empat tahun, untuk perbulan satu juta lebih. “Jadi setelah uang cair diserahkan kepada saksi Pintalius karena itu perintah terdakwa,” Ujarnya.
 
Bahkan ketika dia berhenti bekerja dari PD PAUS sekitar 2015, saksi pun meminta pihak perusahaan melunasi agar tidak ada permasalahan kepada dirinya terkait peminjaman atas nama karyawan tersebut. Terlebih lagi peminjaman tersebut atas perintah bukan inisiatif para karyawan PD PAUS.
 
Kemudian menyikapi itu, Anggota majelis hakim Eliwarti mempertanyakan kebenaran kepada Pintalius tentang kesaksian Viktor tersebut, dibenarkan Pintalius.
 
Dikatakan Pintalius uang pengajuan peminjaman total Rp1,3 Milyar lebih ini pun terkumpul dari sembilan penarikan karyawan karena cair tidak serentak. Dan uang itu setiap pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa.
 
Kemudian terdakwa memerintahkan saksi melakukan transfer kepada Pandapotan Pulungan sebesar Rp 1 Milyar 50 juta, sedangkan sisa untuk terdakwa.Saksi juga diperintahkan terdakwa untuk menyetorkan uang kepada Paian dan Cyrus Sinaga sebesar Rp100 juta.
 
Namun sekitar 2015, Pintalius mengundurkan diri karena tak tahan lagi rumahnya terus diteror. Dan dikuatkan nya lahan dari hasil tersebut tidak diketahui lagi nasibnya. Saksi menuturkan tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut, Dirut dan para direksi lainnya.
 
Meski terdakwa menyangkal keterangan para saksi, namun saksi tetap pada keterangan yang disampaikannya dibawah sumpah.(aSp)

Medanoke.com – Jakarta, Sejumlah anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema rights issue. PMN ini dinilai penting dalam mendukung program pemerintah dalam perumahan rakyat.

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai pada dasarnya pelaku usaha yang mulai bangkit dari pandemi Covid-19 membutuhkan pembiayaan dari perbankan.

“Dalam konteks ini, permodalan bank mesti diperkuat. Modal bank mesti ditambah agar rasio kecukupan modal memampukan bank melakukan ekspansi. Jika tidak diperkuat, bank sulit ekspansi dan itu menjadi kerugian bersama semua pihak,” ujar Mekeng, Kamis (27/01/2022)

Untuk itu, Mekeng memandang wajar apabila BTN menggelar rights issue dalam menambah permodalan, yang didukung oleh pemerintah melalui PMN.

“Karena pemerintah harus mempertahankan porsi kepemilikan, maka mesti melakukan PMN. Ini logika umum dan sudah menjadi pemahaman bersama. Yang perlu dilakukan adalah percepatan realisasinya,” ujar Mekeng yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Pada dasarnya, Pemerintah dan DPR telah menyetujui PMN ke BTN senilai Rp 2 triliun sejak tahun 2021 lalu. Dengan modal ini, BTN akan menggelar rights issue dengan target dana di atas Rp 3,3 triliun pada tahun ini.

Namun, masih ada ketidakpastian kapan rekomendasi final atau PP (Peraturan Pemerintah) mengenai PMN ke BTN akan terbit. Hal ini tentunya mempengaruhi jadwal rights issue dari BTN.

“Kalau membuat PP itu itu pasti banyak kajian-kajian yg harus dipersiapkan. Menurut hemat saya, lama atau tidak itu relatif. Tapi, jangan juga terlalu molor karena industri perbankan juga berkejaran dengan waktu,” jelasnya.

Setali tiga uang dengan Mekeng, Anggota Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih menilai PMN untuk BTN mendesak untuk dilaksanakan segera.

“Target eksekusi di kuartal II atau kuartal III-2022. Agenda ini sudah cukup mendesak sehingga kami berharap bisa dieksekusi secepatnya,” ujar Politisi asal Bali yang akrab dipanggil Demer ini.

Menurutnya, rekomendasi final atau PP untuk PMN ke BTN memang harus memperhitungkan target agar rights issue sukses. “Semua pihak juga menghitung dan berharap agar pemegang saham publik juga mengeksekusi rights-nya, sehingga perseroan mendapatkan hasil optimal,” jelasnya.

Demer menegaskan kembali bahwa PMN untuk untuk BTN bukan hanya penting, namun juga mendesak. Bank ini merupakan tumpuan pemerintah dalam mewujudkan agenda pengadaan rumah untuk rakyat. Apalagi ini salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini.

“Tanpa penguatan modal, ruang ekspansinya akan terbatas, sementara pemerintah mesti mengakselerasi pengadaan rumah rakyat,” paparnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta kepada pemerintah agar rights issue BTN segera dilaksanakan dengan jadwal yang pasti. Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

“Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti,” ujarnya.

Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program 1 juta pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025,

“BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau engga mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal,” tegas Faisol. (Jeng)

Medanoke.com- Jakarta, 17 Januari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk langsung tancap gas menyambut tahun 2022 dengan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tak tanggung-tanggung, dalam sepekan, Bank BTN sudah membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6.000 unit.  Pencapaian tersebut diraih lewat akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia.

“Tahun 2022 banyak peluang dan tantangan dalam menyalurkan KPR, namun kami sangat optimistis  industri properti pulih dan demand masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atas rumah masih tinggi, dan KPR Sejahtera FLPP selalu  menjadi pilihan mereka,” kata Direktur Consumer & Commercial Banking Bank BTN, Hirwandi Gafar di Jakarta, Senin (17/1).

Akad massal yang digelar secara serentak di berbagai kantor cabang tersebut merupakan salah satu upaya Bank BTN untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP. 

Tidak hanya peningkatan kualitas layanan ke nasabah, Hirwandi juga menekankan peningkatan pelayanan kepada developer sebagai mitra mulai dari proses pencairan kredit konstruksi, pelayanan jemput bola, pengurusan dokumen dan yang penting bekerjasama dalam mengupayakan rumah berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimistis pada tahun 2022 ini, Bank BTN dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pangsa pasar Bank BTN di segmen KPR Sejahtera  FLPP karena tahun sebelumnya  pencapaian kami sesuai target, ” kata Hirwandi.

Hirwandi memaparkan, pada tahun 2021 lalu, Bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP senilai lebih dari Rp. 17 triliun untuk lebih dari 117 ribu unit rumah. “InsyaAllah  tahun ini kami dapat mencapai target penyaluran KPR Sejahtera FLPP lebih baik dari sebelumnya dengan dukungan stakeholder Bank BTN, para pengembang dan masyarakat Indonesia,” tutup Hirwandi. (Jeng)

Medanoke.com – Magelang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah menjalin kerjasama dengan Akademi Militer (Akmil) dalam penyediaan jasa dan layanan perbankan meliputi pembiayaan perumahan maupun pendanaan. Sinergi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Anggota Akademi Militer yang dilakukan Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar dan Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Akademi Militer yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank BTN sebagai mitra perbankan dalam ruang lingkup Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan bagi Anggota Akademi Militer,” ujar Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar usai penandatanganan kerjasama di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (11/01).

Hirwandi berharap, dengan kerjasama ini Bank BTN dapat mendukung segala kebutuhan Akademi Militer baik untuk kelembagaan maupun kesejahteraan prajurit. Anggota Akademi Militer juga dapat turut bergabung dalam menggunakan fasilitas dan layanan Bank BTN melalui produk-produk dan program unggulan seperti pembiayaan perumahan, Tabungan, Tabungan Haji dan Umroh, kemudahan bertransaksi melalui Mobile Banking, Cash Management System, SPP Online serta produk-produk lainnya.

Menurut Hirwandi, kerjasama ini juga akan semakin memudahkan Anggota Akmil yang berjumlah sekitar 2.600 orang untuk bisa memiliki rumah idaman.

“Kerjasama yang dilakukan adalah untuk mendorong ekosistem perumahan yang menjadi fokus Bank BTN saat ini untuk mendukung Program Satu Juta Rumah,” tambah Hirwandi.

Sementara itu, Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko menambahkan, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para Prajurit maupun PNS ketika menghadapi masa purna tugas adalah masalah perumahan. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi manakala Prajurit ataupun PNS yang bersangkutan memiliki perencanaan yang tepat dan benar dalam menghadapi masa purna tugas.

“Kami berharap kerjasama ini menjadi solusi bagi para Prajurit dan PNS untuk bisa memiliki rumah idamannya,” tegasnya. (Jeng)