Skip to content
Juli 11, 2025
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy

www.medanoke.com

Informasi Terkini Jempolan

Primary Menu
  • Home
  • Business
  • Sports
  • Stories
  • Lifestyle
  • WORLD
  • Health
  • #6755 (tanpa judul)
  • Privacy Policy
Live
  • Home
  • NEWSBEAT
  • Lawat Aceh, Presiden RI Laksanakan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat & Akui Ada 12 Peristiwa
  • Aceh, NAD
  • Edukasi
  • General
  • H.A.M
  • Hukum
  • Internasional
  • Latest
  • Medan
  • Nasional
  • Nature
  • NEWSBEAT
  • Pemerintahan
  • Sejarah
  • Sosial
  • Sumut

Lawat Aceh, Presiden RI Laksanakan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat & Akui Ada 12 Peristiwa

redaksi Juni 28, 2023

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru)Reddit
  • Lagi
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)Facebook
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)Cetak
  • Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru)Surat elektronik
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)LinkedIn
  • Klik untuk berbagi di X(Membuka di jendela yang baru)X
  • Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)Pinterest
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)Telegram
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)WhatsApp

PIDIE (NAD) – medanoke.com,
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. melakukan lawatan ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), untuk peluncuran perdana Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang dilaksanakan di Rumoh Geudong, Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Selasa (27/6/23). Dari 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, 3 diataranya terjadi di Aceh.

“Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM yang berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa”, ungkap Presiden RI ke 7 (tujuh) ini.

Kegiatan seremonial ini dilaksanakan untuk memungkinkan segera terwujudnya hak-hak para korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan & hak atas kepuasan.

Hal ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan hak-hak para korban pelanggaran HAM yang berat yang berorientasi pada pemulihan korban (Victim Centered) secara prioritas.

Dalam hal ini Presiden telah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada 11 Januari 2023 lalu. Untuk itu, Presiden Jokowi mengakui adanya insiden tersebut & menyesali kejadiannya.

Adapun 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui oleh Presiden sebagai Kepala Negara adalah ;

1. Peristiwa 1965-1966

2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985

3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989

4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989

5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999

8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999

9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999

10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002

11. Peristiwa Wamena, Papua 2003

12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Terkait hal ini, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaiaan secara yudisial.

Acara ini juga turut dihadiri Para Menteri Koordinator RI, Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar dari beberapa Negara, Para Forkopimda Prov. Aceh, Masyarakat Korban Konflik dan juga para Undangan.
(aSp)

About Author

redaksi

jurnalistik yang jujur anti hoax & Fitnah, Berimbang & tepat sasaran menuju Era informasi damai dengan Solusi

See author's posts

    Menyukai ini:

    Suka Memuat...
    Tags: 12 Peristiwa aceh hal azasi manusia HAM Indonesia Lawatan Presiden NAD Nangroe Aceh Darussalam Presiden Jokowi Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Terjadi

    Continue Reading

    Previous: Kejati Sumut Hentikan Penuntutan Perkara Penadahan & Penipuan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)
    Next: P21 Tahap II (P22) di Kejari Medan, AKBP Achiruddin ‘Tampel’ Tangan Wartawan

    Related Stories

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK
    • Hukum

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK

    Juli 10, 2025
    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD
    • DPRD Sumut
    • Hukum
    • Kriminalitas

    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD

    Juli 9, 2025
    Kapolrestabes Medan Bungkam Terkait Rp 6.4 M APBD Untuk Rehabilitasi Kantor Polrestabes
    • Pemerintahan
    • Pemko Medan

    Kapolrestabes Medan Bungkam Terkait Rp 6.4 M APBD Untuk Rehabilitasi Kantor Polrestabes

    Juli 8, 2025

    Trending News

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima 1

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima

    Juli 10, 2025
    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih 2

    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih

    Juli 10, 2025
    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M 3

    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M

    Juli 10, 2025
    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK 4

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK

    Juli 10, 2025
    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD 5

    Komisi III DPR RI Minta Polda Sumut Tangkap Pelaku Teror Terhadap Anggota DPRD

    Juli 9, 2025

    You may have missed

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima
    • Pendidikan

    KIA Efektif Sejak 2016, Namun Banyak Anak di Medan Yang Hingga Kini Belum Menerima

    Juli 10, 2025
    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih
    • Style
    • Technology
    • Teknologi

    Resmi Hadir, Pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7, HP Lipat Tercanggih

    Juli 10, 2025
    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M
    • Kejati Sumut

    Kejati Sumut Terima Laporan Irjen Kementerian PKP Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Susun Mencapai Rp6,5 M

    Juli 10, 2025
    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK
    • Hukum

    Pemeriksaan Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bentuk dan bukti independensi KPK

    Juli 10, 2025
    PT MEDIA CAHAYA BANGSA | MoreNews by AF themes.
    %d