Adhyaksa

Medanoke.com-Medan, Suparji Ahmad, Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus berupaya membongkar skandal minyak goreng. Terbaru, jajaran yang digawangi Jaksa Agung ST Burhanuddin itu berhasil meringkus pria berinisial LCW.
 
Suparji menilai penangkapan ini langkah progresif karena yang bersangkutan dikenal sebagai pengamat ekonomi dan juga dikabarkan konsultan perusahaan eksportir. Yang mana di antara oknumnya sudah ditetapkan seabagai tersangka.
 
“Kita mengapresiasi jajaran kejaksaan yang terus berupaya mengusut tuntas kasus yang sudah membuat masyarakat susah ini. Penetapan LCW juga merupakan langkah progresif dari kejaksaan,” kata Suparji dalam keterangan persnya.
 
Pria yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ini menduga kuat tersangka LCW mempunyai kepentingan bisnis dalam tata niaga minyak goreng. Terlebih perannya yang kemungkinan besar sangat sentral di lingkaran tersebut.
 
“Terlebih dalam waktu yang sama LCW sebagai orang swasta tanpa jabatan struktural diberikan peran di Kemendag untuk mengatur tata niaga minyak goreng bersama tsk IWW (dirjen daglu). Maka Kejaksaan perlu mendalami lebih jauh soal LCW itu,” tuturnya.
 
“Dalam pengambilan kebijakan itu, ternyata pemberian ijin eksport dilakukan secara melawan hukum karena syarat 20 % distribusi dimanipulasi seoalah-olah telah memenuhi syarat tanpa cek and ricek di lapangan,” sambungnya.
 
Supari berharap, tim penyidik tetap fokus terhadap penyelesaian perkara atas 5 tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik, kata dia, dalam penyelesaian perkara perlu fokus dan tidak bias dalam penanganan perkara.
 
“Artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yg tidak terkait dengan substansi perkara. Dan penyidik sampai saat ini tetap fokus dan belum mendapat keterangan dan fakta terkait pihak lain dan perusahaan pengekspor minyak lainnya,” tuturnya.
 
Di sisi lain, ia tetap mengimbau masyarakat terus mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan secara profesional berjalan sesuai temuan alat bukti. Yang terpenting, Suparji menekankan penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan yang beradab dan tidak berlaku zalim terhadap hak asasi setiap warga negara.(aSp)

Medanoke.com – MEDAN – Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan secara konkrit komitmen Kejaksaan dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Jaksa Se-Indonesia secara virtual saat penutupan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020, bertempat di Menara Kartika Adhykasa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Acara penutupan secara virtual juga diikuti oleh Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Wakajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, para Asisten, Kabag TU Raden Sudaryono dan Koordinator di Aula Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Rabu (16/12/2020).

Pada acara penutupan Rakernas, Jaksa Agung mengingatkan kembali betapa penting mewujudkan secara konkrit komitmen kita menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional, terlebih di dalam amanat Presiden RI Jokowi sebagaimana yang disampaikan dalam pembukaan Raker, bahwa “kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah, serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional”.

Seperti disampaikan di acara pembukaan, Rakernas menjadi acuan dan sarana evaluasi untuk melihat kembali pencapaian kinerja sepanjang tahun 2020 demi untuk perbaikan dan penyusunan program di tahun 2021.(red)