ricuh

Kuasa Hukum & Warga Hadang Satpol PP, Mohon Perhatian Presiden  Jokowi

Medanoke.com- Medan, Warga Jalan Kejaksaan/Kompleks Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, Medan Johor berharap agar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar bisa memberikan instruksi kepada jajarannya agar menghentikan esekusi pada Kamis (3/2/2022) mendatang.

Hal tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan , Senin (31/1/2022) setelah ratusan personil gabungan dari Satpol PP Pemprovsu Sumut, TNI,  Kejari dan Dinas Pertanian Pemprovsu turun untuk melakukan esekusi terhadap 22 rumah.

Dimana, saat itu turut hadir Tuahnta Rama Jaya Saragih, Kasatpol PP Sumut,Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Baharuddin Siregar .

Namun, esekusi tersebut ditolak puluhan warga karena saat ini sedang dilakukan proses gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dari amatan wartawan adu mulut pun tak terhindari karena umumya warga menolak untuk dipindahkan karena tidak adanya ganti rugi.

” Kami menolak untuk mengosongkan rumah kami, mana ganti jangan sembarangan saja ,” ucap sejumlah warga saat itu.

Umumnya, warga kecewa dan khawatir sebab mereka belum memiliki tempat tinggal jika digusur.

“Bagaimanalah ya hidup ku nanti kalau digusur, rumah pun tak ada. Apalagi 3 hari lagi disuruh kosongkan. Binggung kali lah kalau sudah gini,” ungkap Israel Simatupang (54 thn).

Israel mengaku sejak 54 tahun hidup di komplek milik dinas pertanian itu. Dia bersama 5 anggota keluarganya sebenarnya tidak keberatan jika harus minggat dari sana.

Namun yang jadi soal, Israel tidak punya tempat tinggal kalau digusur. Apalagi pemerintah  juga tidak memberi kompensasi kepada 22 kepala keluarga disana.

“Ini anak ku mau nikah bulan Februari, mau sebar undangan rencana mau acara di rumah tapi 3 hari lagi mau digusur makin pening kepala ku. Apalagi tidak ada lagi kompensasi meski awak sudah dari kecil disini,” tambah dia.

Kuasa hukum warga , Dwi Ngai Sinaga SH MH juga terlibat adu mulut dan cekcok yang meminta agar esekusi tersebut ditunda sampai adanya keputusan inkrah PN Medan.

” Kita sudah ajukan gugatan ke pengadilan, sampai saat ini masih berproses, tolong harga ini, ” ucapnya seraya menunjukan surat gugatan.

Namun, beberapa personil Satpol PP tetap berupaya keras menghalau dan terkesan mengabaikan hal tersebut.

Tapi, karena melihat kerumunan warga semakin banyak akhirnya tim memilih mengalah serta menyatakan hanya akan melakukan pendataan.

Dwi Ngai Sinaga SH MH didampinggi Bennri Pakpahan SH , Angelius Agustinus Simbolon SH dan sejumlah advokat lainya mengatakan pihaknya tetap menolak esekusi tersebut.

” Pemerintah dalam hal ini pihak Pemprovsu melalui Dinas Pertanian  tetap ingin membongkar rumah warga. Kita liat keputusan itu tidak melihat sisi kemanusiaan apalagi warga tidak mendapat kompensasi apa pun ,” kata Dwi.

Sambung, Dwi pihaknya dengan tegas menolak keputusan tersebut.

” Disini kita harus melihat dari sisi nurani kemanusian para warga ini bukan binatang yang seenaknya diusir.Dulu ketika kawasan ini masih rawa atau hutan sama sekali tidak ada yang peduli.Tapi, sekarang setelah kawasan ini berkembang dengan gampangnya mau diusir, tanpa memberikan apa pun.Kondisi kehidupan saat ini sangat tinggi, kemana warga ini tinggal ,” kata Dwi.

Warga kata Dwi tetap bersikukuh bertahan di rumahnya sambil menunggu hasil pengadilan. Warga hanya akan pergi jika putusan pengadilan sudah inkra.

“Warga tidak akan pergi karena lahan itu masih bersengketa. Jika nanti putusan pengadilan memang mengharuskan warga pengosongan lahan warga akan pergi. Tapi itu atas dasar putusan pengadilan bukan surat edaran pemerintah,” ucapnya.

Sambung, Dwi dalam hal ini pihaknya tegas meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

” Kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar jangan semena-mena kepada rakyatnya.Tolong anda lihat rakyatmu katanya anda pemimpin yang peduli rakyat, tapi kenapa mau digusur dengan tidak memberikan apa pun ,” kata Dwi seraya tetap berharap agar hal ini menjadi perhatian untuk Presiden Republik Indonesia.

” Tidak hanya kepada Gubernur Sumut kita minta, tapi juga kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi yang akan datang ke Sumatera Utara ,” ucapnya.(aSp)

            

Medanoke.com- Medan, Riuh musik party di Dhops The Baristro mendadak terhenti menyusul puluhan massa menggeruduk bar di Jalan Multatuli, Medan, itu jelang Kamis dinihari (03/02/2022) tadi. Kericuhan pun terjadi antara pihak pengelola (manajemen) tempat hiburan itu dengan rombongan massa yang datang bersama tim aparat kelurahan.                                                  

Peristiwa berawal dari beredarnya laporan warga sekitar bar itu. Ceritanya, jam operasional bar live music itu dibilang menabrak aturan Wali Kota Medan di masa PPKM Level II. Saat virus Covid  varian Omicron kian mengganas, Dhops yang tampak selalu ramai pengunjung  tetap riuh hingga tengah malam.

Laporan miring itu menjalar liar dan pada Rabu (02/02/2022) siang, laporan itu masuk ke pesan WhatsApp Plt Camat Medan Maimun, Andi Mario Siregar. Malamnya, laporan senada soal D’hops yang disebutsebut menabrak aturan jam tutup juga protokol Covid- kembali diterima via seluler oleh Camat yang juga Kabag Tapem ini -pun bereaksi dan meneruskan laporan masyarakat tersebut ke jajarannya.  Jelang dini hari tadi, Asril Muslim, Lurah Hamdan yang menaungi lokasi bar Dhops, datang ke tempat ajeb-ajeb itu. Bersamanya turut pula puluhan aparat dari kelurahan dengan beratribut lengkap.                        

Info dihimpun MEDANOKE dari lokasi peristiwa menyebut, kericuhan pecah saat Lurah Asril bersitegang dengan Rangga, yang diketahui sebagai manajer Dhops. Asril dan rombongan aparatur kelurahan dihadang saat berusaha masuk. Di sinilah kepanikan massal mulai terjadi.                                                Alunan musik mendadak berhenti.  puluhan pengunjung bar jadi tegang. Sebahagian bahkan terbirit birit keluar dari Tempat hiburan malam tersebut. Wajah mereka tampak ketakutan. Apalagi, menit berikutnya, massa berkendara puluhan motor datang, turut menggeruduk bar. Mereka datang sambil meneriakkan yel-yel slogan sebuah Ormas. Kehadiran massa itu mengundang puluhan warga sekitar heboh berdatangan. para pengendara yang melintas pun mendadak berhenti dan menonton peristiwa itu.           
Alhasil, seratusan orang seketika tumpah ruah hingga ke badan jalan depan Dhops. “Tempat ini sudah melawan kebijakan Wali Kota Bobby,” teriak massa, berulang kali  “Panggil Satgas Covid 19, malam ini juga segel tempat ini,” teriak beberapa yang lain. Melihat massa kian berjubel, pihak D’hops akhirnya melunak. Sekira pukul 00.25 WIB, Lurah Asril diijinkan masuk ke bar. Begitu juga sejumlah anak buahnya. Mereka menggelar pertemuan tertutup dengan Rangga, manajer Dhops.                                              Sekitar setengah jam di dalam Dhops, lurah dan timnya keluar. Massa yang meluber di halaman Dhops dan badan jalan lalu diimbau bubar. Belum diketahui apa hasil pertemuan itu. Tapi hingga jelang Subuh tadi, sejumlah aparat keamanan dan kelurahan tampak masih berjaga di kawasan tempat hiburan itu.                                                 

Sementara itu, meski Dhops tak nampak disegel, Camat Andi Mario menyebut pihaknya telah menutup tempat ajojing malam itu. “Sesuai arahan dari Bapak Wali Kota Medan,” tulisnya lewat pesan WhatsApp pada wartawan media ini. Dia belum menjelaskan soal masa sanksi penutupan itu.                                        Dhops The Baristro  adalah tempat clubbing berkonsep bar and resto. Tempat ini dilengkapi karaoke. Juga lounge live music dan dijey. Dhops terbilang pendatang baru dalam kancah bisnis hiburan malam di Medan. walaupun baru, lokasi ini diketahui berulang kali dirazia tim Satgas Covid 19 karena kerap tak mengindahkan aturan pemerintah.

Tak hanya rentan akan adanya penyebaran virus Corona, kehadiran Dhops juga dituding menjadi biang sebuah aksi  kriminalitas. Setidaknya demikian laporan Mur (32), warga yang tinggal dekat Dhops.                                 
“Sekitar sebulan lalu, beberapa pengunjung di situ keluar, mabuk dan memukuli seorang anak di sini. Anak itu dikeroyok. Kami kasihan melihatnya. Itu terjadi di depan Dhops,” kata Mur, minta namanya disingkat.  “Dan kejadian itu tak sampai ke kantor polisi, karena pengobatan korban ditanggung hingga sembuh” sambungnya.     Mur bersama sejumlah tetangganya mengaku resah dengan aktifitas malam Dhops.  Hingga kemarin (03/02/2022), kebenaran laporannya belum terkonfirmasi ke pihak Dhops. (afm)

MEDANOKE – Deli Serdang, Beberapa anggota TNI AD (Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat) melakukan sikap arogan dan berkilah memiliki areal persawahan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Karena sudah mengikuti keputusan MA (Mahkamah Agung), Sekretaris Umum Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) A Kodam Bukit Barisan Letkol Caj Wendrizal, menurutnya cocok memasang plang di tanah Petani Desa Sei Tuan.

“Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah timur lahan,” kata Wendrizal.

Pasukan Puskopad dan Yon Zipur I/DD seperti telah memprediksi bakal terjadi gesekan, maka sebelum mencapai titik lokasi, mereka melakukan apel sekitar pukul 7.15 WIB, Selasa (4/1/2022)

Benar saja, sesampainya di lokasi pertama, gagal memasang plang karena tidak mendapat izin dari Petani Desa Sei Tuan. Akhirnya aparat TNI berpindah ke arah barat dan mencoba memasang lagi.

Kepala Desa Sei Tuan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar.

Karena Petani Desa Sei Tuan sudah menguasai tanah dari kakek-nenek moyangnya, mereka menolak tanah dimiliki TNI AD.

“Sesudah jadi bandara mereka ngaku-ngaku HGU nya. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan di jaman kakek saya. Semenjak ada bandara seperti ini,” ucap Parningotan Marbun.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Petani Desa Sei Tuan semakin ramai dan beberapa anggota TNI AD naik pitam akibat suara penolakan terdengar lalu memukuli Petani hingga terjungkal-jungkal.

“Terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan,” ungkap Wendrizal.

Melansir Kompas.com, pada pukul 11.30 WIB, saat pasukan mulai istirahat, Petani Desa Sei Tuan melakukan pengadangan jalan menggunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD karena kesal TNI AD mengklaim sepihak tanah persawahan.

Akibat aksi bar-bar TNI AD, pihak Petani Desa Sei Tuan terkena pijak sepatu salah satu anggota, hingga harus dibawa berobat.

“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai segitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” keluh Parningotan.

Sementara itu, Kasi Media Online Mayor Inf Masniar menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

“Info sementara tadi ada pemasangan patok lahan puskopad memang, masyarakat yg ribut keras duluan tapi kita tunggu aja lagi nanti ya,” kata Mayor Inf Masniar. (Jeng)