Dinas Pariwisata

Medanoke.com-Medan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut menggelar sosialisasi sistem OSS – RBA (Online Single Submission – Risk Base Approach). Tentu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut. OSS – RBA adalah perizinan berusaha (terintegrasi secara elektronik) berbasis risiko yang dibuat untuk menghapus jalur birokrasi ribet.

Digelar di Radisson Hotel, Medan, Senin (23/5/22), gawe sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumut, Arief S Trinugroho, dan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Denny S Wardhana. Juga Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Sumut, Desni Saragih, Sekretaris PHR Sumut Dewi Juita Purba, tim Dinas Perizinan, serta 50 pengusaha hotel member PHRI.

OSS RBA sejatinya dibangun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Prinsipnya, menurut Arief, BPKM siap membantu semua anggota PHRI Sumut dalam memproses perizinan berbasis manajemen risiko. Dia mengatakan, saat ini semua proses perizinan lebih dimudahkan.

Lalu mengapa OSS RBA dibutuhkan? Arief mengatakan, semua bisnis pasti butuh investasi. “Namun prakteknya, semua investasi harus mengikuti perizinan berlaku. Kita tidak perlu membahas fenonemena di lapangan, tapi biasanya timbul kesan mengurus izin itu butuh waktu lama dan mahal,” jelasnya.

“Bahkan dulu, mengurus izin harus berpindah-pindah dinas dan kantor. Namun dengan OSS, semua layanan jadi satu pintu. Bahkan di kantor kita pun ada yang namanya SIAP (sistem informasi aplikasi perizinan) untuk mendukung OSS.”sambung Arief,

Desni Saragih turut menimpali. Dia mengatakan OSS RBA merupakan lanjutan dari versi sebelumnya. Pada OSS terbaru ini, kata dia, dibuat skala berdasarkan risiko rendah, menengah dan tinggi. “Untuk usaha berisiko rendah cukup dengan memenuhi NIB (Nomor Induk Berusaha), sedangkan skala menengah harus ada NIB dan sertifikat standar, sedangkan berisiko tinggi harus ada NIB dan izin,” tuturnya.

Desni mengatakan, walaupun investasi tinggi tapi jika risikonya rendah bisa saja cukup dengan NIB. Khusus untuk hotel dan restoran, kata dia, kriterianya pada level menengah rendah dan menengah tinggi dengan ditandai 26 jenis serifikat standar. “Bukan izin ya. Tapi sertifikat standar. Semua sertifikat standar dan terverifikasi dengan  kewenangan dari provinsi ada 26. Di tingkat provinsi sertifikat standar terverifikasi untuk sektor pariwisata ada 26 yang tadinya ini adalah TDUP (tanda daftar usaha pariwisata),” jelas Desni.

“Nah kehadiran kita di hadapan bapak ibu tentu membantu pengusaha hotel dan restoran menerapkan OSS berbasis risiko,” sambungnya. Desni mengimbau bagi yang pernah mendaftar di OSS versi sebelumnya, kini tinggal meng-up-grade ke versi terbaru.

Sementara, Ketua PHRI Sumut, Denny S Wardhana, menyebut sosialisasi ini digelar guna merespon aspirasi para member PHRI. “Saya kira ini akan menjadi salah satu topik penting bagi kita dalam industri pariwisata. Sosialisasi tentang OSS berbasis risiko ini untuk meng-up-date semua yang berkaitan dengan perizinan,” kata  Denny.

Denny, yang Ketua PHRI Sumut dua periode, juga mengungkap perkembangan industri hotel dan restoran di propinsi ini. “Saya kira dengan momen paska pandemi sekarang, bisnis hotel dan restoran mulai terbuka, jadi akan banyak (kegiatan) yang bisa kita lakukan,” tuturnya seraya mengaku akan terus menyerap aspirasi member PHRI.

“Ya, sekarang kita mengajak anggota  memberi masukan. Melibatkan mereka dalam banyak kegiatan. Karena bagaimana pun, organisasi (PHRI) ini hadir untuk menyahuti perkembangan bisnis pariwisata di Sumatera Utara,” imbuh Denny.

“Sama-sama bergerak membesarkan organisasi ini dan merasakan kehadiran PHRI di tengah-tengah kita semua. Karena konsep ini merupakan bagian dari visi misi yang sudah digaungkan saat terpilih tahun lalu,” tandasnya.
Dalam acara, sejumlah member PHRI tampak antusias bertanya soal OSS RBA. Saking antusias, Desni, salah satu pemateri, jadi grogi. “Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, baru kali ini saya agak grogi memberi paparan. Padahal saya biasa menjadi narasumber,” ujar Desni. Pengakuannya kontan bikin suasana acara jadi ger-geran. (aSp)

MEDANOKE – Jakarta, Berbagai potensi dari pengembangan wisata Bukit Lawang, Tangkahan di Kabupaten Langkat hingga rencana event bertaraf internasional, sport tourism WRC (World Raily Championship) di Kawasan Danau Toba pada tahun 2023 mendatang. Oleh karena itu Wagubsu (Wakil Gubernur Sumatera Utara) Musa Rajekshah meminta dukungan pada Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Sandiaga Salahuddin Uno, di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022).

Ijeck tidak sendiri, dirinya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Kepala Dinas Pariwisata Sumut Zumri Sulthony dan Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis dalam meminta dukungannya pada menteri.

“Destinasi wisata yang sudah dikenal wisatawan mancanegara ada Nias, Bukit Lawang dan Tangkahan. Kenapa kami mendorong Bukit Lawang dan Tangkahan, karena potensinya luar biasa di sana ada orangutan juga ada Taman Gunung Leuser yang memang sebelum pandemi sudah banyak sekali dikunjungi turis mancanegara. Masyarakatnya juga sudah terbiasa menerima tamu mancanegara,” ujar Ijeck.

Sementara itu, Sandiaga Uno menyambut baik program hingga rencana event yang akan dilakukan Pemprov Sumut untuk menarik wisatawan melalui sport tourism WRC. Ia mengaku, saat ini Kemenparekraf tengah mendorong desa-desa wisata di Sumut.

“Sebelumnya dua desa di Sumut, Desa Huta Tinggi di Kabupaten Samosir dan Desa Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan terpilih dalam Anugerah Desa Wisata 2021 dan kami mendorong agar desa-desa lain di Sumut juga bisa berkembang sehingga potensinya bisa dikenal seperti Bukit Lawang dan Tangkahan yang memang ini ekowisata berkelanjutan dan event juga sangat penting dan WRC sangat bagus sekali. Kita siap mendukung,” ujar Sandiaga.

Ijeck mengaku kehadirannya ke Kemenparekraf untuk meminta dukungan atas keterbatasan yang dimiliki Pemprov Sumut, baik itu dalam anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, pengalaman, konsep dan lainnya.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu juga mengaku siap memberikan pendampingan apalagi pemerintah saat ini memang mendorong sustainable ecotourism atau pariwisata yang berkelanjutan seperti Bukit Lawang dan Tangkahan.

“Sekarang kita memang lagi genjar mendorong pariwisata berkelanjutan. Kami sudah punya pedoman untuk pengembangan destinasi berkelanjutan, nanti kami share pedoman ini dan kami siap memberi dampingan untuk tata kelolah destinasi ini,” tambahnya. (Jeng)