MEDAN–medanoke.com, Meski berbagai prasyarat dan sejumlah peraturan telah diciptakan untuk mencegah KKN dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh Negara/ Negeri di Tanah Air, namun trnyata masih jauh panggang dari api.
Karena yang kerap terjadi (meski tidak keseluruhnya) para oknum pemangku sistem, tetap dapat menciptakan peluang untuk meraih & mendapatkan keuntungan secara pribadi.
Hal tak menyenangkan bagi Wali/Orangtua murid ini terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1(SPENSA) Medan, Jl Bunga Asoka No.10, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.
Diwadah pendidikan yang dikenal favorit bagi khalayak kota Medan ini, para orang tua/wali murid dari golongan ekonomi menengah ke bawah dikecewakan. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak terpenuhi, mereka menuturkan bahwa telah mendaftaran melalui zonasi (salah satu jalur yang sah sesuai persyaratan). membingungkan warga. Tidak hanya itu, dengan adanya sistem yang dianggap memberatkan warga, muncul rumor bahwa penerimaan siswa/ siswi bisa main jalur samping alias main titip amplop.
” Payahlah ngikuti sistem sekarang. Jarak rumah ke sekolah kalau ditarik lurus hanya berjarak 500 meter, tapi tidak masuk. Kan aneh itu ” ucapnya, Kamis (6/7/23).
Warga yang enggan dituliskan namanya ini bertempat tinggal di Jalan Setia Budi atau tepatnya di Tasbih ll. Ia juga menuturkan nilai yang tinggi juga bisa kalah di sekolah SPENSA Medan ini.
Keinginan warga untuk menyekolahkan anaknya terkendala di sistem. Meski dari jarak sudah tergolong dekat. Warga lainnya juga yang bermukim di Jalan Mega Kelurahan Medan Sunggal juga kecewa anaknya tak lolos di SMPENSA Medan ini. Ironisnya warga ini adalah penerima program bantuan kemiskinan PKH dari pemerintah.
” Tak ngerti aturan sekolah ini. Anak saya tak lolos disitu, sementara anak tetangga tahun lalu yang rumahnya kalau hitung meter lebih dekat rumah saya, anak tetangga lolos disitu, sementara anak saya tahun ini tak lolos” ucapnya.
Sistem ini termasuk memaksa warga berekonomi lemah untuk bersekolah di sekolah swasta, artinya mau tak mau daripada tak sekolah, diketahui sekolah Yayasan atau Swasta biaya sangat mahal.(aSp)
About Author
