Bulan: April 2022

Medanoke.com- Samosir, Pidsus Kejari Samosir melakukan penahanan terhadap Kepala Unit (Kanit) KMP Sumut I dan KMP Sumut II, Marhan Simbolon (MS) yang merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan jasa Kepelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumut.
 
Sebagaimana dalam keterangan persnya, Kajari Samosir, Andi Adikawira SH, MH membenarkan penahanan terhadap tersangka MS.
 
Didampingi Kasi Pidsus Kejari Samosir Muhammad Akbar Sirait SH,MH dan Kasi Intel Kejari Samosir, Tulus Yunus Abdi SH MH, Kajari Samosir, Andi Adikawira mengatakan penahanan yang dilakukan JPU Kejari Samosir berdasarkan Pasal 21 KUHAP, dimana tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta tersangka belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
 
Kajari Samosir pun menegaskan bahwa penuntut umum melakukan penahanan tersangka MS di Lapas Pangururan selama 20 hari sejak tanggal 27 April 2022.
 
Untuk perkara ini MS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) , (3) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Masih dalam siaran persnya, Kasi Intel Kejari Samosir, Tulus Yunus Abdi SH MH, menyebutkan saat tersangka MS dari Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 tersangka MS selaku Kepala Unit KMP Sumut I dan KMP Sumut II tidak melakukan penyetoran hasil penjualan tiket kepal KMP Sumut I dan II Pelabuhan Simanindo-Tiga Ras ke rekening PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT.PPSU) di Bank Sumut.
 
Dimana terjadi selisih uang penyetoran hasil penjualan tiket PT. PPSU, sehingga perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara.
 
Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 229.742.557,- (Dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) selama periode Desember 2019 s/d Maret 2020 sesuai dengan Hasil Perhitungan Akuntan Publik Drs. Katio, MM, CPA.
 
Bahwa penanganan perkara ini juga menjaga potensi kerugian yang lebih besar dan bisa menjadi efek jera kepada pengelola yang baru sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan. Bahwa tahapan selanjutnya Tim JPU akan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Utara membagikan makanan berbuka puasa atau takjil di Kota Medan, Jumat (29/4/22).
 
Pembagian takjil ini mereka lakukan di persimpangan di kawasan Lapangan Merdeka Medan yang menjadi titik 0 (nol) kilometer, tepatnya persimpangan Jalan Balai Kota – Raden Saleh, Medan.
 
“Ada 1000 takjil yang kita bagikan hari ini bersama DPC Perindo Medan dan DPW Pemuda Perindo Sumatera Utara,” kata Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan didampingi para pengurus lainnya.
 
Rudi Zulham menjelaskan, bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan kegiatan yang selalu mereka lakukan setiap Bulan Ramadhan. Hal ini menjadi salah satu program oeduli masyarakat selain berbagai program lainnya seperti dukungan UMKM dan kegiatan sosial lainnya.
 
“Dalam kesempatan ini, Perindo Sumut juga mengucapkan selamat merayakan Idil Fitri 1443 H yang akan kita rayakan dua hari lagi,” ungkapnya.
 
Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, Ketus DPW Perindo Sumut secara khusus menyampaikan imbauan agar seluruh masyarakat yang mudik, mentaati protokol kesehatan (prokes) yang telah diterapkan pemerintah, meski telah diberi sefikit kelonggaran untuk pars pelaku transportasi.
 
Momen mudik Lebaran 2022 harus dilakukan dengan tetap menaati prokes agar terhindar dari penularan covid-19.
 
“Kami imbau mudik agar hati-hati dan menjaga prokes,” pungkasnya.(aSp)
 

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) gelar kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kejati Sumut lantai 3, kantor Kejati Sumut Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Rabu (27/4/22).

Pra Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, SH,MH dan seluruh Asisten seperti Asintel I Made Sudarmawan, Aspidsus Anton Delianto, Aspidum Arip Zahrulyani, Asdatun Dr. Prima Idwan Mariza, Asbin Sufari dan Aswas RM Ari Priyoagung.

Hadir juga Kabag TU Rahmad Isnaini, Kasi Penkum Yos A Tarigan serta para Kasi lainnya. Para Kajari dan Kasi di daerah mengikuti secara daring.

Pra Musrenbang ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI untuk kemudian hasil perencanaan terkait pembangunan Kejaksaan akan dibahas dalam Musrenbang secara Nasional di Kejaksaan Agung RI.

Seperti disampaikan Kajati Sumut Idianto, perencanaan yang dibahas tentunya akan menjadi wujud nyata di 2023. Apa yang diajukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

P wasada kesempatan itu, Kajati Sumut memberikan kesempatan kepada setiap Asisten untuk memaparkan perencanaanya di 2023, kemudian para Satker di wilayah hukum Kejati Sumut juga diberi kesempatan untuk menyampaikan paparannya terkait perencanaan pembangunan di Kejari masing-masing di tahun 2023 mendatang.

Di akhir kegiatan, Kajati Sumut Idianto membuka sesi diskusi terhadap setiap hal yang ada terkait perencanaan dan inisiatif dari setiap Satuan Kerja di daerah.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Koordinator Wartawan Unit DPRD Medan, Said Ilham Asegaf, SH mengucapkan terima kasih kepada DPW Pendawa Sumut dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Hardianto, SH MH. Ucapan itu disampaikan oleh Said Ilham saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Pendawa Sumut di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Selasa (26/4/22).

Rombongan wartawan yang dipimpin Said disambut langsung oleh Ketua DPW Pendawa Sumut, H Ruslan SE.
Said mengucapkan terimakasih atas sambutan dari Ketua Pandawa Sumut.

“Terimakasih atas sambutan dari abangda Ruslan Ketua Pandawa Sumut yang juga selaku penasehat/pembina Koordinator Wartawan DPRD Medan,” ucap Said.

Dimana ini merupakan kunjungan silaturahmi di bulan suci Ramadhan kepada para penasehat dan pembina koordinator Wartawan DPRD Medan.

Disebutkan Said, bahwa sosok bang Ruslan selain tokoh masyarakat juga orang yang dituakan dalam dunia jurnalis yang selalu memberikan saran, solusi dan memotivasi para insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Senada dengan H Ruslan atau akrab yang disapa Bang Rus menyampaikan terimakasih atas kedatangan teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator DPRD Medan.

Diakhir pertemuan, H Ruslan menyerahkan bantuan paket sembako dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto kepada teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Koordinator Wartawan DPRD Medan, yang secara simbolis diterima Ketua Koordinator Said Ilham Aseggaf.

Dikatakannya bantuan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Masih pada kegiatan itu, Said mengucapkan terimkasih kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan kepada Pandawa Sumut yang telah menyerahkan kepada wartawan unit DPRD Medan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Pendawa Sumut yang telah menyerahkan paket sembako kepada wartawan unit DPRD Medan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan menjadi berkah bagi Kabareskrim dan Pendawa Sumut,” ujar Said.(aSp)​

Medanoke.com- Medan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) Farianda Putra Sinik menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sumut Idianto, SH,MH dengan 28 Kejari dan 9 Cabjari di Sumatera Utara berhasil menerapkan Restorative Justice sebanyak 59 perkara hingga April 2022.

“Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restorative seperti diamanatkan dalam Perja No.15 tahun 2021 diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, karena rasa keadilan itu ada di hati nurani kita,” kata Farianda Putra Sinik, Senin (25/4/2022).

Tidak hanya penghentian perkara lewat Restorative Justice, lanjut Farianda. Keseriusan Kajati Sumut dan jajaran dalam memberantas mafia tanah juga patut diapresiasi. PWI Sumut juga mengapresiasi program dan langkah-langkah Kejati Sumut dalam pelayanan ke masyarakat serta penegakan hukum baik pencegahan dan penindakan.

“Kita harus dukung upaya penegakan hukum di Sumut bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua,” tandasnya.

Selain menyampaikan apresiasinya atas prestasi penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restorative, Farianda Putra Sinik juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kajati Sumut dan seluruh jajarannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk pegawai dan seluruh jajaran di Kejati Sumut.

Langkah cepat Kajatisu Idianto, lanjut Farianda dibuktikan dengan penahanan pelaku dugaan korupsi. Seperti diberitakan beberapa media, baru beberapa hari menjabat Kajati Sumut, Idianto langsung gerak cepat dan tegas dalam mengambil keputusan untuk segera menahan pelaku dugaan korupsi.

“Kita sangat mendukung upaya Kejati Sumut dalam memperbaiki citranya lewat berbagai hal dan terobosan, terutama terkait pelayanan. PWI Sumut siap mendukung upaya Kejati Sumut lewat pemberitaan-pemberitaan positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Kejati Sumut dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bisa tercapai dan terealisasi,” pungkasnya.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Bentuk kepedulian Altic Houseware bersama karyawan membagikan ratusan takjil dan nasi kotak dibeberapa titik kota medan, salah satunya pengguna jalan yang melintas di depan Swalayan Altic Houseware tepat nya di jalan HM. Joni, Minggu (24/04/22).

Halim Junus salah satu Owner Altic Houseware sangat mendukung kegiatan pembagian takjil dan nasi kotak kepada pengguna jalan dan anak jalanan untuk berbuka puasa.

“Kegiatan ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu, dan kebetulan para karyawan Altic Houseware ingin merencanakan kegiatan tersebut ya saya langsung respon agar kegiatan itu cepat terlaksana mengingat Ramadhan tinggal beberapa hari lagi,” Ujar Halim.

Lanjut, pembagian takjil dan nasi kotak dilaksanakan di seputaran simpang lampu merah jalan Juanda dan titik terakhir dikawasan Merdeka Walk.

Sasaran utama pembagian takjil dan nasi kotak ini terutama anak jalanan, tukang becak, dan ojek online.

“Kami bagikan takjil dan nasi kotak ini bentuk rasa peduli kami terhadap orang yang membutuhkan pada saat waktu berbuka puasa,” Ujar Fenny salah satu leader Altic Houseware yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Lanjut Fenny mengatakan bahwa kegiatan ini baru perdana kami lakukan dalam bulan suci Ramadhan.

Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan banyak mengucapkan terima kasih kepada karyawan Altic Houseware yang membagikannya.

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan prokes yang di atur oleh pemerintah dan tidak menyebabkan kerumunan saat membagikan takjil dan nasi kotak tersebut.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi membantu ratusan sembako mendukung program sosial Bantuan Sembako Langsung (BSL) yang digagas Tim Safari Ramadhan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut, Jumat (22/4/22).
 
Bantuan ini diterima Ketua Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar di Sekretariat Forwaka Sumut Jalan AH Nasution Medan.
 
 
Zainul Arifin Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih nya pada Gubsu H Edy Rahmayadi atas program sosial membantu masyarakat kurang mampu.
 
 
Didampingi pengurus, Zainul Arifin menjelaskan, Tim Safari Ramadhan memprogramkan penyaluran Bantuan Sembako Langsung, bantuan ke anak anak Panti Asuhan, bantuan masyarakat Disabilitas, anak yatim dan kaum duafa.
“Kami melaksanakan program bhakti sosial yang sasarannya warga tak mampu. Sejak awal Ramadhan Tim Safari Ramadhan telah menyalurkan BSL dan secara simbolis,” ujarnya.
Selain itu, Tim Safari Ramadhan Forwaka membagikan takjil ke pengguna jalan AH Nasution.
 
 
Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut sebelumnya juga memberikan bantuan dan berbuka puasa bersama dengan Panti Asuhan Al Wasliyah Medan Johor.
Masyarakat mengapresiasi kegiatan Tim Safari Ramadhan Forwaka Sumut bersama Kejati Sumut yang memang dilaksanakan saat menjelang Idul Fitri dan saat kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid 19. (aSp)

Medanoke.com- Medan, DPW Partai Perindo Sumut  dan DPD Perindo Medan membagikan ribuan takjil ke para pengendara (pelaku transportasi) di depan Masjid Raya Al Mashun, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sabtu (23/4/22).

Selain pengendara, para Pengurus dan kader Dpw Partai Perindo Sumut dan Dpd Medan juga membagi takjil kepada masyarakat disekitar masjid yang menjadi ikon kota Medan ini

Ketua DPW Perindo Sumut, Ir Rudi Zulham Hasibuan mengatakan bahwa, berbagi takjil ini merupakan bagian dari kegiatan rutin safari ramadhan yang selalu digelar Partai Perindo Sumut setiap bulan puasa.

“Ini kita lakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terpaksa berbuka di perjalanan. Total hari ini ada 1000 paket takjil yang kita bagikan,” ujar Rudi Zulham

Kegiatan  pembagian takjil di bulan suci Ramadhan ini,  akan terus dilakukan hingga mendekati akhir Ramadan nanti.

“Masih ada dua kali lagi kegiatan kita ini. Untuk tahun ini safari ramadan kita hanya pembagian takjil,” tukasnya.

Turut hadir dalam pembagian takjil itu, anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo, Jonius Taripar Hutabarat, jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, dan jajaran pengurus DPD Perindo Medan yang dipimpin, Dolli Sinaga.

Mendekati  azan magrib, Usai membagi bagikan takjil, para kader dan pengurus partai Perindo Sumut dan Medan            melaksanakan buka puasa bersama diselitar Masjid Raya Almansun Medan.           (aSp)

Medanoke.com-Medan, Komunitas Satu Hati bersama Wartawan Unit DPRD Medan melaksanakan peringatan Nuzul Qur’an yang berlangsung di Komplek Asia Megamas, Jumat (22/04/22), malam.
 
Hadir dalam peringatan tersebut, Ketum Satu Hati, Sartijpto King, Ketua Panitia Gebyar Satu Hati, Said Ilham Assegaf, Ketua Satu Hati Medan, Acuan, Tokoh masyarakat Tionghoa Jono Ngatimin, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut Syafii Sitorus SH, Lurah Sukaramai II, Taufik Rambe, Perwakilan Forwaka Sumut, Zainul Arifin dan Wartawan Unit DPRD Medan.
 
Dalam sambutannya, Ketum Satu Hati Sartijpto King yang diwakilkan Wakil Ketua Umum Satu Hati, Susilo menyebutkan bahwa peringatan Nuzul Qur’an bertepatan dengan terbentuknya Komunitas Satu Hati pada 2018 atau tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan.
 
Lebih lanjut, Susilo mengatakan makna memperingati Nuzul Qur’an dimana sebagai introspeksi sebagai bahan perenungan sudah sejauh mana kita membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungan Al Qur’an dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.
 
Senada dengan Ketua Panitia Gebyar Ramadhan Safari Ramadhan, Said Ilham Assegaf SH, bahwa malam nuzulul qur’an menjadi momentum berharga bagi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan.
 
Dikatakannya, bahwa Nuzulul qur’an dimana malam diturunkannya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tepatnya Jumat 22 April 2022/ 1443 Hijriah.
 
“Acara ini diharapkan bukan hanya sekedar menjadi seremonial saja tetapi seluruh nilai-nilai aqidah didalamnya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ujarnya sembari pada bulan yang penuh Berkah ini untuk saling berbagi.
 
Sementara itu dalam ceramahnya, Ustad Fuad Akbar menyampaikan di bulan yang penuh anugerah ini semakin meningkatkan ketaqwaan. Artinya setelah selesai Ramadhan semakin taat dalam melaksanakan dan amalan lain seperti sedekah, tidak mudah Marah atau penyabar.
 
Dikatakannya, kita diharapkan lebih dekat lagi dengan Qur’an, karena puasa seharusnya selalu dirangkai dengan bacaan Al Qur’an. “Karena di bulan suci inilah turunnya Al-Qur’an, dan kita sebagai umat muslim di harapkan bisa lebih dekat lagi kepada Al Qur’an, sebagai firman tuhan, sebagai petunjuk dan sebagai pedoman hidup,” ujarnya.
 
Fuad menuturkan, bulan suci Ramadan sebagai pengingat kita untuk lebih dekat dengan kegiatan kegiatan keagamaan.”Jadi kami berharap untuk semua pejabat dan aparatur negara, walaupun puasa, tentu harus bisa terus berkinerja dengan baik, tidak harus jadi alasan kalau sedang puasa, justeru dengan berpuasa itu, harus banyak ibadah, dan niatkan bekerja itu sebagai ibadah,” pungkasnya.
 
Sebelum pelaksanaan peringatan Nuzul Qur’an, dilaksanakan berbuka bersama para Komunitas Satu Hati dengan para insan media yang berpos di DPRD Medan, acara ini dimeriahkan dengan Musisi Jalanan, Akustik Nobank and Friends yang menghibur warga dengan tembang religius saat berbuka.(aSp)

Medanoke.com-Medan, Hermawati Warga jalan paku, Lingkungan III,  Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, kota Medan. Bersama Anaknya, Kamis (21/04/2022) Kemarin.

Hermawati, mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian terlapor bernama Sofyan Hasibuan (48) di Jalan Durung III Gg. Keluarga, Medan Marelan, Klumpang KB, Hamparan Perak, Deli Serdang.

Sofyan Hasibuan, dilaporkan oleh almarhum Muhammad Nur Hairullah, suami Hermawati atas penipuan jual beli tanah dengan surat palsu senilai Rp 200 juta rupiah. 

Kasus penipuan tersebut dilaporkan pada masa Muhammad Nur Hairullah semasa masih hidup dengan laporan polisi LP/ 29/ III/ 2020/ SPK Terpadu Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 18 Maret 2020.

” Sudah jalan 2 tahun kasus ini bang, cuma tidak ada prosesnya, sampe sekarang terlapor berkeliaran dengan bebas,” terang Hermawati dengan mata berkaca-kaca yang mengingat amanah almarhum suaminya.

Saat ditemui Awak Media, Hermawati sedang berada disebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian terlapor Sofyan Hasibuan. Namun telapor tidak sedang berada dirumah tersebut.

” Kami datang kesini ingin bertemu dengan sofyan dan meminta pertanggung jawabannya bang, tapi dia tidak ada, istrinya yang ada,” Kata Hermawati.

Saat ditemui, Hermawati menceritakan, Istri terlapor Sofyan bernama Dewi yang juga turut ikut menanda tangani surat tanah palsu tersebut berkelit-kelit tentang keberadaan sang suaminya, Sofyan.

” Dia sempat mengatakan telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu dan setelah dibawa bukti-bukti surat, dia mulai mengakui ikut menanda tangani surat tanah palsu itu,” bebernya.

Hermawati yang datang bersama anaknya, meminta pertanggung jawaban kepada Dewi atas perbuatan Sofyan yang merupakan suaminya, tetapi Dewi tidak bisa menjawab.

” Seharusnya pihak kepolisian dapat bisa bertindak tegas sesuai prosedur, keberadaan rumah Sofyan dan Dewi pun sudah kami beritahu, tapi sudah 2 tahun laporan kami hanya berjalan ditempat,” cetusnya.

Kini Hermawati bersama keluarga mengaku sudah pasrah dan lelah tidak tahu mau kemana lagi melapor kasus tersebut kepada siapa.

” Saya tidak tahu lagi mau kemana bang, semogalah Kapolda Sumut mendengarkan keluhan saya ini. Karena Kasus ini sudah 2 tahun berjalan,” tutupnya.

Diketahui, Alm. Muhammad Nur Hairullah membeli sebidang tanah berukuran lebih kurang 100 meter x 61 meter senilai Rp 200 juta rupiah dari Sofyan Hasibuan pada 10 Maret 2020 dan terletak di Jalan Danau Makalona, Lingkungan X, Kekurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara. (aSp)​


Penegak Hukum Tegakan Keadilan Demi Masyarakat

Mengacu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tak terhitung sudah aksi penghentian tuntutan dari kejaksaaan di seantero negeri ini. Tak terkecuali Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Inilah catatan kisah penyetopan sebuah perkara yang menyentuh hati masyarakat.

*Ditulis oleh :
Andi Syafrin Purba
Jurnalis Medanoke.com

NAMANYA Umar. Masih muda. Lajang lagi. Dia dipenjara karena mencuri sebuah ponsel plus dompet berisi duit Rp.92 ribu. Motifnya? Butuh uang demi bisa beli Narkoba? Ops, itu jauh panggang dari api.
Seorang filsuf ternama pernah berkata, “apa yang Anda dengar, itu bukanlah kebenaran. Bahkan yang Anda lihat juga masih setengah dari kebenaran”. Begitulah Umar.


Umar, maling kecil itu, sebenarnya bukanlah sosok kriminil tulen. Tapi kejahatan sekecil apa pun tetaplah kejahatan. Umar pun ditangkap dan masuk bui.


Nahas itu sontak membuat ibunya shock tak kepalang. Untung itu tak berlangsung lama.
Ceritanya, jelang persidangan dimulai, jaksa penuntut menemukan fakta mulia di balik kasusnya. Sejatinya, Umar memang bukan kriminil. Dia bahkan sosok pejuang keluarga.


Usut punya usut, Umar ternyata terpaksa mencuri demi mendapat uang guna biaya pengobatan ibunya yang lumpuh dan tak bisa mendengar. Ibu Umar sudah tua.
Sebelum menjalankan aksi mencuri, Umar diketahui telah berjuang bekerja guna dapat membiayai pengobatan ibu tercinta. Apa pun dikerjainya demi mendapatkan uang.

Tapi nasib tak selamanya mujur. Suatu tempo, Umar mendadak kehilangan pekerjaan. Laki ringkih ini bahkan lama menjadi pengangguran. Di fase inilah Umar menjadi gelap mata. Dia akhirnya mengambil Langkah nekat, mencuri.


Beruntung fakta miris di balik kejahatan Umar berhasil menggugah nurani jaksa. Tak hanya aparat penegak hukum, kisah motif tindak pidana Umar itu bahkan membuat hati korban aksinya terenyuh.Saking terenyuh, dia bahkan menjenguk Umar ke sel. Dan, dengan kebesaran hati, pencuri ponsel dan uangnya itu pun dipeluknya dengan luapan kasih. Sang korban mengaku ikhlas, bahkan memaafkan tabiat cela Umar. Pelukan dari korban ke Umar menjadi tanda penentu kalau hatinya memang sudah ikhlas.
Di sinilah pintu keadilan restoratif atau restorative justice terhadap Umar mulai dibuka. Pintu yang mengantarnya bebas dari jerat hukum itu didapat Umar dari Kejaksaan Negeri Gresik, baru-baru ini.

Restorative justice membuat Umar kini kembali bisa merawat ibu kandungnya. Hasil keputusan dari penegak hukum tu sontak membuat ibu Umar girang bukan kepalang.

Meski tak bisa bangkit, juga tak dapat mendengar, perempuan tua itu langsung merangkul Umar, anak yang selama ini selalu berjuang untuknya.

Diiring denting irama syahdu piano, video rekaman pertemuan haru Umar dan ibunya beredar luas di media sosial. Ditonton jutaan warga, video yang merupakan bagian dari kampanye penerapan restorative justice itu ditutup dengan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Pernyataan Burhanuddin berisi inti dari penerapan restorative justice.

“Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin, sekaligus pesan terhadap semua aparat penegak hukum di negeri ini.

Seperti Umar, restorative justice juga telah didapat oleh ribuan tersangka kasus kriminalitas lain di republik ini. Begitu pula di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.


Restorative justice adalah prinsip penegakan keadilan dengan cara menimang faktor-faktor kemanusiaan.
Seperti kepolisian dan Mahkamah Agung, kejaksaan juga mempunyai landasan penerapan restorative justice. Pijakan soal itu ada pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020.


Dengan Konsiderans Menimbang:
Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Itulah kiblat jaksa saat menghentikan proses penuntutan perkara demi menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Restorative justice menjadi dasar bagi jaksa melakukan penutupan perkara karena telah terciptanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terjadi setelah jaksa menimang sejumlah faktor. Poin-poin yang ditimbang adalah terkait subyek perkara, obyek, kategori, ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Lalu apa kualifikasi pelaku kejahatan yang bisa mendapat restorative justice? Ini penjelasannya.

Restorative justice hanya didapat oleh tersangka yang baru kali pertama melakukan tindak pidana. Selain syarat itu, tindak pidana yang menjeratnya pun hanya diancam dengan pidana denda atau hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun.

Nah, restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidananya juga tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).


Selain itu, prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.
Kebijakan mengenai keadilan restorative yang diterbitkan Kejaksaan Agung sendiri, melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, karena pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan, dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.


Atas putusan restorative justice tersebut kasus Umar Buang menjadi mendapatkan perhatian lebih. Kepulangannya ke masyarakat pun turut dibenahi sehingga ia tidak lagi mengulangi kesalahannya karena tekanan ekonomi dan tidak adanya jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Sehingga perbuatan criminal yang merugikan ia dan orang lain dapat ditekan.
Bahkan ia juga mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Sementara neneknya juga mendapatkan perawatan dari Dinas Sosial. Hal ini menginga terdakwa Umar Buang alias Sholikan terjerat kasus pencurian telepon seluler dan dompet. Saat itu, nenek Umar Buang alias Sholikan sedang sakit, sehingga nekat mencuri untuk membeli obat.
Atas program restorative justice, Umar Buang alias Sholikan mengucapkan banyak terimakasih kepada Kejaksaan. Sebab, di awal Bulan Suci Ramdan bisa Bersama neneknya di rumah.
“Saya sangat berterimakasih kepada Kejari Gresik. Saya tidak akan mengulangi kejahatan lagi. Saya akan merawat nenek,” kata Umar Buang.
Restorative Justice
Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Secara prinsip restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.
Dalam restorative justice, dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepatakan atas penyelesaian perkara pidana.
Prinsip utama dari restorative justice adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Tujuan lain dari restorative justice adalah untuk menciptakan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Saat ini prinsip restorative justice sudah mulai diterapkan oleh lembaga hukum di Indonesia.
Kejaksaan agung sendiri telah menyelesaikan 823 perkara di seluruh Indonesia dengan mekanisme restorative justice.
Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
Perkara tindak pidana umum telah diselesaikan oleh Kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative
Jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan banyak perkara yang ada. Sebab proses penghentian penuntutan restorative dilakukan secara selektif oleh Kejaksaan.
Restorative justice tersebut menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penutupan perkara karena telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan mempertimbangkan: subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
Mekanisme dalam proses restorative justice Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pelimpahan berkas.
Dalam penerimaan pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak-pihak terkait pada sidang yang telah ditetapkan.
Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal dengan memperhatikan barang atau nilai uang yang menjadi objek perkara. Hasil perdamaian dari para pihak ini menjadi dasar dalam penyusunan putusan hakim. Selain dalam tindak pidana tersebut, Mahakamah Agung juga telah mengarustamakan gender khususnya mengatur restorative justice pada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara pada anak.
Anda ada menemukan ciri latar seperti perkara yang pernah menjerat Umar si anak berbakti?.(*)

*Tulisan ini dibuat dalam rangka mengikuti lomba karya tulis jurnalistik bertema ‘Restorative Justice’ yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Medanoke.com-Medan, Warga Katolik dari sejumlah gereja bagi-bagi Easter Egg setelah ibadah Paskah di Medan, Minggu (17/4). Hal itu terlihat di seputar kompleks Gereja Katolik Santo Petrus Medan Timur, Medan. Seluruh warga yang melintas, diberi telur yang sudah direbus. Sebelumnya, gereja juga memberi bantuan bahan makanan yang di dalamnya ada telur.

Pengurus Dewan Pastoral Paroki (DPP) Gereja Katolik Santo Petrus Medan Timur, Donna Yulietta Siagian, mengatakan telur rebus diidentikkan dengan Paskah. “Yang dibagi-bagi pada publik, tidak dihias sebagaimana lazimnya Easter Egg yang diperuntukkan bagi anak-anak dalam perayaan Paskah tradisi Katolik,” paparnya.

Didampingi sejumlah tokoh seperti Silvester Gultom dan anggota Putra/i Altar (Pakral) yang bertugas dalam rangkaian ibadah Paskah, Donna Siagian mengatakan membagi Easter Egg pada Paskah 2022 juga sebagai bentuk kebahagiaan karena kebaktian kali ini tidak lagi diikuti peraturan ketat protokol kesehatan serta dilakukan tatap muka. “Tapi di sini, sesuai anjuran Uskup Keuskupan Agung Medan Mgr Kornelius Sipayaung OFMCap dan Pastor Paroki Gereja Katolik St Petrus, tetap membatasi jumlah peserta ibadah. Caranya dengan menambah frekuensi kebaktian,” jelasnya.

Di gereja tersebut, kebatian dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah dan Paskah dengan tambahan gelombang ibadah. Kebaktian dilayani Ps Thomas Saragi OFMCap, RP Poliaman Purba OFMCap dan RP Hugolinus Malau OFMCap.

Hal serupa dilakukan di Gereja Katolik St Paulus Paroki Pangkalanbrandan yang dilayani Pastor Beno Ola Tage OFMCap dari Keusupan Agung Medan.

Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatra Utara dari Majelis Keuskupan Agung tersebut melayani mulai Kamis Putih dan Jumat Agung. “Kita bersyukur, pandemi sudah dapat diatas hingga lebih leluasa beribadah.

Tapi tetap taat protkes,” ujar Pastor Beno Ola Tage OFMCap. (aSp)

Medanoke.com-Medan, Sidang lanjutan penyaluran dana kredit usaha kepada PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS) dari BTN Capem Pematangsuantar hanya perjanjian kerjasama dan pengecekan persyaratan kredit sehingga kerugian negara sebesar Rp1,3 Milyar.

 
Hal itu disampaikan Pegawai BTN  Abdul Aziz saat menjabat Kepala Unit Kredit Konsumer BTN Cabang Medan, didepan persidangan dengan agenda memberikan kesaksian terhadap  Tumpal Fernando Sinaga secara Virtual diruang Cakra VIII, Pengadilan Tipikor  Senin (18/04/22).

Dihadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Mohammad Yusafrihadi Girsang, menyatakan sekitar 2014-2015, saat menjabat selaku Kepala Unit Kredit Konsumer BTN Cabang Medan, ada prospek atau pengajuan pemimjaman modal usaha yang diajukan PD PAUS Pematang Siantar kepada Capem BTN Pematangsiantar.
 

Menurut saksi berdasarkan analisis yang dilakukan telah memenuhi persyaratan termasuk adanya kerjasama dan jaminan dari PD PAUS yang merupakan perusahaan daerah (Prusda),” ucap Abdul.

Senada dengan itu, Analisis kredit BTN Cabang Medan, Fani membenarkan bahwa pada waktu ia menganalisis pengajuan pemimjaman uang yang waktu itu ada 15 orang, disitu atas nama perorangan atau pegawai yang mengajukan. Dan adanya jaminan dari perusahaan yang notabene perusahaan daerah sehingga ia menilai lengkap dan mengajukan kepada Abdul yang merupakan pimpinannya.
“Jadi data yang diterima dari Capem BTN Pematang Siantar, diperiksa kelengkapan baik itu, ktp, kk, npwp dan jaminan perusahaan itu sudah lengkap serta adanya penandatangan MoU atau kerjasama dan dinyatakan lengkap,”ujarnya sembari menyebutkan pengajuan kredit dari pegawai yang dijamin perusahaan karena ada tandatangan pimpinan dari PD PAUS Pematangsiantar, Herowhin.
 

Namun saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kalau pemimjaman uang oleh pegawai kenapa akhirnya bermasalah?, keduanya menyatakan tidak tahu bermasalah sampai akhirnya mereka dipanggil oleh penyidik kejaksaan.
Abdul menyatakan ia tidak mengetahui kalau ada permasalahan sebab sudah pindah tugas dan penagihan dilakukan oleh Capem BTN Pematang Siantar.
,
Masih dalam persidangan itu, Abdul maupun Lina menjawab tidak pernah bertemu dengan terdakwa, hanya berkas saja yang mereka periksa dan disetujui untuk pencairan kredit, dimana pencairan uang dilakukan di BTN Capem Pematangsiantar. “Kami tidak pernah bertemu hanya saja meneliti berkas dan kemudian persetujuan pencairan,”ujar keduanya kepada penuntut umum Kejari Pematangsiantar, Elyna.
Menanggapi kesaksian keduanya, Penasehat Hukum terdakwa pun menanyakan jadi pihak BTN tidak pernah kroscek sebab bila dilihat persyaratan jaminan yang ditandatangi bukanlah tanda tangan miik terdakwa.
Berarti anda hanya tandatangan saja?, tanpa kroscek ulang, dimana kedua kembali menegaskan hanya meneliti berkas yang diterima dari Capem BTN Pematangsiantar. Dan itu sudah cukup.
Suasana menjadi hening, ketika pertanyaan pengacara terdakwa  menyinggung kenapa pihak BTN Cabang Medan, tidak melakukan cek dan kroscek lebih mendalam agar tidak terjadi kredit macat yang merugikan negara karena itu pengajuan kredit perorangan atau pegawai dan bukan atas nama PD PAUS atau terdakwa, yang tandatangannya masih diragukan.
Masih dalam persidangan Mantan Bendahara Penerima PD Paus, Trinitati membenarkan bahwa dirinya bersama puluhan pegawai untuk mengajukan pinjaman ke BTN Capem Pematangsiantar. “Kami terpaksa setuju karena bila tidak terancam status kepegawaian kami. Jadi pinjaman yang diajukan mengatasnamakan pegawai dan bukan keinginan dari para pegawai,”ucap Tri sembari mengatakan mereka dipanggil dalam ruang rapat dan setuju karena takut dengan status kepegawaian mereka.
Diakuinya meski pemimjaman atas nama masing-masing pegawai PD PAUS Pematangsiantar, akan tetapi gajinya tidak pernah dipotong hingga akhirnya resign atau pindah semua pembayaran dilakukan PD PAUS pada 2016. “Benar uang itu dicairkan atasnama dirinya dan kawannya yang lain akan tetapi uang itu langsung diserahkan kepada Tobing maupun Pintalius Waruhu, jadi tidak pernah uang dipakai olehnya,” ucapnya.
Jadi ketika ia tidak bekerja lagi, ia meminta kepada Dirut PD PAUS, Herowhin agar melunasi hutang uang mengatasnamakan tersebut karena khawatir namanya menjadi cacat.
Menanggapi terdakwa Herowhin menyampaikan ia merasa keberatan adanya surat jaminan pemimjaman sebagai tanda pengucuran kredit ke BTN, meski demikian pihak kedua saksi Abdul dan Fani menyampaikan tetap dalam kesaksiannya.
Untuk kesaksian Tri, Herowhin membantah tidak pernah mengundang rapat para karyawan/pegawai dan tidak tahu soal pemimjaman.
Usai melakukan pemeriksaan kepada ketiganya, Ketua Majelis Hakim menanyakan adakah saksi lain yang bakal diperiksa, menjawab itu penuntut umum menyatakan pihaknya telah memanggil pemilik lahan sawit, Pandapotan Pulungan.
Dimana pengajuan kredit usaha itu membeli lahan sawit di Labusel tersebut. Mendengarkan itu, Ketua Majelis Hakim memerintahkan pekan depan agar Pandapotan dipanggil dan diperiksa tentang kebenaran aliran dana tersebut.(aSp)​

Medanoke.com-Medan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan PMH yang diajukan Alamsyah, advokat di Deliserdang, terhadap perubahan Anggaran Dasar (AD) tentang pengangkatan kepengurusan Tiga Periode Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang dilakukan tanpa Munas.

Dengan putusan tersebut, maka masa kepemimpinan tiga periode Ketua Umum DPN Peradi yang dijabat Otto Hasibuan dinilai tidak sah.

Dalam temu pers seusai berbuka bersama, Alamsyah menyatakan bahwa gugatannya dikabulkan MA baru diketahuinya setelah ia melihat di SIPP Mahkamah Agung, namun ia belum menerima petikan dan putusannya. “Saya belum ada menerima putusannya. Setelah nanti saya terima, tentu akan dipelajari dulu. Apakah akan mengajukan eksekusi atau tidak, itu tergantung nanti,” tegasnya.

Dikatakannya, gugatan yang diajukannya itu terkait perubahan AD tanpa mekanisme organisasi. Perubahan tersebut dilakukan hanya melalui pleno dan bukan melalui Musyawarah Nasional (Munas).

Alamsyah sendiri mengaku ikut dalam Munas III DPN Peradi di Bogor pada 2020 lalu yang digelar secara zoom meting. Ia pun menyampaikan bahwa permasalahan perubahan AD melalui pleno ini dalam Munas Peradi tersebut.

“Saya dan kita semua sayang dengan Peradi. Kita ingin Peradi berjalan sesuai mekanisme aturan organisasi,” katanya.

Menyinggung isu bahwa dirinya sudah berdamai dengan pihak Otto, dengan tegas Alamsyah membantahnya. “Sampai saat ini belum ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk itu. Semua anggota Peradi itu bersaudara dan bersatu. Tidak ada perpecahan. Saya dan kawan-kawan melakukan gugatan, hanya untuk menegakkan aturan. Itu semua dilakukan untuk eksistensi organisasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah advokat yang tergabung dalam Peradi mengajukan gugatan atas perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Ketua Umum DPN Peradi. Sesuai AD hasil Munas, masa seseorang menjabat ketua umum hanya dibolehkan dua periode. Namun, DPN Peradi dibawa kepemimpinan Otto Hasibuan merubah AD itu melalui rapat pleno, dengan membolehkan masa jabatan tiga periode.

Perubahan AD tanpa mekanisme Munas itu membuat Alamsyah dan sejumlah advokat lain mengajukan gugatan. Alamsyah sendiri.menggugat melalui PN Lubuk Pakam. Sementara rekannya,Patar Silalahi ke Pengadilan Negeri Simalungun, Zulkifli ke PN Kisaran, Ronald Sitepu ke PN Karo dan Andreas Sinambela ke PN Jakarta Barat.

Dari semua gugatan itu, gugatan Alamsyah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 997/K/PDT tanggal 18 April 2022.(aSp)