Pendidikan

Medanoke.com-Medan, Fraksi Gabungan DPRD Medan (Hanura, PSI, PPP) menilai, realisasi penyerapan dana anggaran belanja pada program pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama masih sangat minim.

Untuk program pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) dialokasi anggaran sebesar Rp 102.704.638.346, ironisnya hanya 13 persen (Rp 13.842.300.155) dari seraapan dana yang mampu direalisasikan.
 
Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan belanja untuk Pendidikan Menengah Pertama (SMP), alokasi belanjanya sebesar Rp 50.952.351.998, yang terealiasasi hanya sebesar Rp.9.172.315.445  (18 persen).

Masalah ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi, Renville Napitupulu ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksinya tentang  Pertanggungjabawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022), dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
 
Dikatakannya, realisasi belanja Bidang Pendidikan pada APBD 2021 mencapai 89,28 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp.945.186.368.583, terealiasasi sebesar Rp.843.865.393.240.

“Bila persentase capaian ini dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan, maka dapat dinilai baik,” ucapnya.
 
Sehingga kata dia, Fraksi Gabungan menilai, dengan data realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok dinas pendidikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama perlu lebih ditingkatkan. “Untuk itu kami mohon penjelasan dari Wali Kota Medan, apa penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pada kedua program pengelolaan pendidikan  tersebut,” jelasnya.
 
Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjut Renville, dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.465.887.802.674, yang terserap hanya sebesar Rp.283.084.091.994 (60,76 persen).Jika dilihat realisasi program pembangunan kota, pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase realisasi anggaran hanya sebesar 65,52 persen.
 
Sedangkan program pembangunan drainase kota sebut Renville terealisasi  53, 91 persen, program penyelenggaraan jalan terealisasi 54,40  persen, pembangunan jalan 54,02 persen, rehabilitasi jalan 20,11 persen, pemeliharaan berkala jalan  6,77 persen, pembangunan jembatan 0,00 persen, dan rehabilitasi jembatan 7,34 persen.
 
Denga pencapaian tersebut, fraksi ini menilai daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Hal  ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2021 belum sesuai target yang ditetapkan. Sehingga adanya indikasi perencanaan kurang matang atau tidak optimalnya pekerjaan pelaksanaan kontraktor di lapangan. Akibatnya, volume pekerjaan berkurang yang menimbulkan adendum kontrak juga bertambahnya SiLPA atau anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.
 
“Fakta menunjukkan, kondisi infrastruktur di Kota Medan masih belum baik. Untuk itu kami mohon penjelasan atas rendahnya daya serap anggaran program infrastruktur.  Ungkap Renville

Namun kami mengapresiasi Dinas PU  mulai  terlaksananya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di tahun 2022  dengan sistim kontrak payung atau kesepakatan sejumlah pihak melakukan pengadaan barang dan jasa yang outputnya dapat melaksanakan pekerjaan di lapanngan jauh lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya dan  mutu yang lebih baik,” ungkapnya. (aSp)

Medanoke.com. DELISERDANG | Al Jam’iyatul Washliyah bertekad membangun konsolidasi organisasi secara buttom up. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Sumatera Utara dan Aceh ini, seakan ingin napak tilas para pendiri yang berdakwah mulai dari pelosok-pelosok desa.

“Bukan menghilangkan tradisi formalistik yang bersifat lazim dilakukan selama ini, namun kedepan Al Washliyah Sumut akan membangun konsolidasi dari bawah yaitu dimulai dari madrasah dan sekolah-sekolah yang dimiliki,” ucap Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Dr H Dedi Iskandar Batubara SH SSoS MSP pada pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di halaman MTs Al Washliyah 22 Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/5/2022).

Hadir Ketua Umum PB Al Washliyah Dr KH Masyhuril Khamis MM, Asisten I Pemkab Deliserdang Citra Efendi Capah, Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH, Forkopimda, alim ulama, MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan, Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah Sumut dan Organ Bagian serta Ormas Islam dan OKP.

“Ternyata gak harus di Medan buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini ramai hadir pada pengurus dan warga Al Washliyah, padahal tempatnya jauh. Tradisi ini harus diteruskan. Kita hadir dan melihat langsung sekolah kita dan kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al Washliyah,” tegasnya.

Kata senator asal Sumatera Utara ini, Al Washliyah Sumut harus membangun organisasi dari bawah. Buktinya teori Presiden Jokowi dengan konsep membangun negara ini dari desa atau pinggiran berhasil dilakukan.

“Kita lupa bahwa Al Washliyah Sumut paling banyak warganya di pinggiran. Kita jujur sepanjang pesisir dimulai dari Langkat yakni Pematang Jaya yang diujung berbatas dengan Aceh Tamiang. Kita harus mutar dan ada madrasah Tsanawiyah Al Washliyah disitu. Begitu juga di Pangkalan Susu, Secanggang sampai ke Tanjungbalai. Inilah cara kita hari ini untuk mengkonsolidasikan organisasi. Kita ingin hadir di semua madrasah dan sekolah Al Washliyah,” ujarnya seraya menyebutkan bukan sekadar organisasi mengintruksikan supaya datang ketika Milad Al Washliyah dan kedepan kita akan gilir sekolah sekolah untuk didatangi.

Dedi Iskandar juga mengatakan konsolidasi selanjutnya adalah organisasi juga bisa menjadi tempat pengaduan bagi semua lembaga pendidikan Al Washliyah sekaligus menjadi tempat solusi. “Kita ucapkan kepada Sekretaris PW Al Washliyah Sumut yang telah membangun relasi dan insya Alloh tahun ini ada 30 sekolah kita yang akan dibangun dari APBN dan bulan Juni mudah-mudahan bisa dieksekusi. Pemrovsu juga akan memberikan bantuan lagi untuk 100 sekolah Al Washliyah kita di PAPBD 2022,” ungkapnya seraya mengatakan dari sekolah Al Washliyah seperti MTs Al Washliyah Galang banyak menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Alim Nur Nasution dan AKBP (Purn) Enjang Bahri, Ketua paguyuban Masyarakat Banten Sumut.

Menurut Dedi, hal itu wajar diberikan kepada Al Washliyah yang nyata melalui programnya mencerdaskan anak bangsa.
“Saya bilang sebenarnya bukan meminta, tapi hak kita untuk memerolehnya. Negara ini belum ada tetapi Al Washliyah sudah menjalankan programnya mencerdaskan anak bangsa kita. Sebenarnya urusan menyekolahkan anak bangsa ini menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Tapi negara tidak mampu, kemudian masyarakat pun dilibatkan yakni Al Jam’iyatul Washliyah,” katanya sembari mengungkapkan tahun 1931 Al Washliyah Tebingtinggi sudah membangun sekolah.

“Pekerjaan Al Washliyah dari pertama berdiri, dan kami sudah pakarnya mengurusi sekolah, kami ahlinya. Tapi yang kami urus adalah masyarakat proretal (masyarakat kelas bawah), dan memang itu bagian kami dan kalau ada panca amal dan salah satu isinya mengurus fakir miskin, makanya ada panti asuhan Al Washliyah. Karena kita dari dahulu mengurusi orang miskin,” jelasnya lagi.

Dedi kembali menegaskan bahwa Al Washliyah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurusi ummat dan mencerdaskannya.
“Dan itu yang kita lakukan dan konsisten hingga hari ini. Alhamdulillah, kita juga mendapat bantuan dari Bu menteri tenaga kerja yang datang beberapa waktu lalu memberikan bantuan Rp2 miliar dalam bentuk BLK komunitas yang kita bangun sebanyak 2 unit dengan perunitnya Rp1 miliar, Alhamdulillah. Kita akan bangun di Seirampah dan Medan,” ungkapnya.

Selanjutnya konsolidasi yang dilakukan yakni membangun komunikasi yang baik dengan jajaran dan struktur.
“Cukup banyak tokoh yang datang ke Sumut dan semuanya minta agar diterima oleh PW Al Washliyah Sumut. Saya bilang konsep moderasi beragama digaungkan hari ini, kami sejak lahir sudah moderat. Dimana moderatnya Al Washliyah, namanya Al Jam’iyyah Al Washliyah, itu sudah moderat perkumpulan yang menghubungkan. Artinya gak boleh ada yang merasa tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan organisasi apapun. Bahkan dengan binatang pun kita ketika belajar ke Al Washliyahan. Artinya siapapun yang datang ke Al Washliyah silakan, mau yang seakidah dengan kita atau tidak. Supaya orang tau bahwa saudara-saudara yang tidak seakidah ingin bertemu dengan Al Washliyah Sumut,” kata Dedi.

Al Washliyah komitmen independen. Kalaupun datang calon presiden atau ketua Umum parpol, tujuan tersebut agar yang datang menjadi bagian dari Washliyah, karena rumah Washliyah merupakan perkumpulan yang menghubungkan. “Tapi ingat, kedatangan tokoh-tokoh itu tidak akan menggoyangkan aqidah kami, Shibghah kami, dan mengguncangkan khittah, perjuangan kami, Wijhah kami tidak bergeser dari Shibghah kami, Al Washliyah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum PB Al Washliyah KH Dr Masyhuril Khamis MM menyebutkan bahwa pendiri organisasi Islam dalam mengembangkan organisasi datang dari pintu ke pintu dan sekolah. “Makanya tidak heran jika Al Washliyah berada di pinggiran Sumatera Utara dimulai Langkat hingga ke pesisir Sibolga dengan kondisinya yang sangat memprihatikan,” katanya.

Masyhuril Khamis juga menegaskan bahwa apa yang diperoleh Al Washliyah saat ini merupakan hak yang harus diberikan. “Ketika hak itu diberikan, Insha Allah kewajiban itu akan kami tunaikan,” ujarnya.
Bahkan, katanya, apa yang terjadi pada saat ini yakni kepincangan, kebodohan dan perpecahan, Al Washliyah tetap komit dan bersatu dengan kepentingan serta progres pemerintah saat ini.

Tiga Hal yang Dikembangkan

Sejak memimpin PB Al Washliyah, Masyhuri Khamis mengatakan ada tiga hal yang harus dikembangkan dan diberikan solusinya. Pertama, percepatan konsolidasi yang harus dimatangkan di dalam rapat kerja.
Selanjutnya, penertiban aset . Dia berharap pada Rakerwil I. Secara regulasi, PB Al Washliyah sudah mendaftarkan organisasi Islam ini di Kemenkumham serta hak paten nama Al Washliyah.

“Pada saatnya kita akan menertibkan siapapun yang memakai nama, logo dan simbol Al Washliyah. Kita berharap dengan sertifikasi semua aset Al Washliyah serta prosesnya satu pintu, maka kalau di Sumut ada 600 lebih lembar sertifikat, maka 80 persen aset Al Washliyah ada di Sumut,” jelasnya.

Sebab, aset itu merupakan wakaf yang tidak boleh diwariskan, diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. “Sudah saya hitung total aset Al Washliyah sebesar Rp2 Trlilun. Jadi hidup kita ini yang dilihat orang adalah kontribusinya bukan durasinya. Salat itu 24 jam hanya 1 jam kita diajarkan untuk salat. Salat wajib, Sunnah, qiyamullail, setelah kita kumpul-kumpul hanya 1 jam dari 24 jam. Dengan kita salat dan kumpulkan waktu satu jam itu, kontribusinya sehari semalam kita selamat dari perbuatan mungkar. Artinya kontribusi kita bukan durasi,” jelasnya.

Dan yang ketiga adalah kaderisasi. Menurutnya, di Al Washliyah ada dua organ bagian yang konsen pada kaderisasi yakni Ikatan Pelajar Al Washliyah dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah. “Saya juga dikatakan kepada Ketua Pimpinan pusat IPA dan HIMMAH untuk membuat kaderisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya, seperti di pulau Jawa,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut, H. Junaedi Husda S.Ag, mengatakan pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah Sumut di Galang merupakan kesepakatan untuk melaksanakan di pinggiran Kota Medan.

Selanjutnya 28 Mei 2022, Rakerwil I dilaksanakan di Fave Hotel di Jalan S Parman Medan dengan peserta pengurus daerah dari 29 kabupaten, majelis, lembaga dan badan dan pengurus PW Al Washliyah, organ bagian.

Minggu 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB, penutupan dilaksnakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu. Penutupan Rakerwil I sekaligus halalbihalal.

Pada kesempatan itu, rombongan PB Al Washliyah dan PW Al Washliyah Sumut dan PD Al Washliyah yang hadir meninjau pembangunan kantor PD Al Washliyah Deliserdang.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Keumala Dewi, menegaskan larangan  siswa belum vaksinasi, untuk ikut Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kurang sejalan dengan Prinsip Hak Anak.

Hal ini disampaikannya, Selasa (8/3) nyampaikan hal terkait beredarnya surat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan yang berisikan siswa yang belum vaksinasi tidak dibenarkan untuk mengikuti PTM terbatas tetapi melaksanakan pembelajaran secara daring. 
 
Menurut Keumala, surat edaran itu tidak sesuai dengan Prinsip Hak Anak yakni, non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 
“Tidak boleh diskriminasi dalam pemberian pembelajaran secara tatap muka, karena hak anak untuk belajar di sekolah adalah sama,”ungkapnya.
 
Hal ini juga, tertuang dalam Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 
Keumala menambahkan, seharusnya status sudah vaksin atau belum, tidak boleh menjadi alasan anak untuk boleh masuk sekolah dan ikut Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) atau tidak.

“Karena sekolah tetap wajib menerapkan protokol kesehatan ketika pembelajaran dilakukan. Dan sudah vaksin, belum tentu bebas dari covid. Walaupun resiko menjadi lebih besar bagi anak belum di vaksin,”ungkapnya.
 
Menurut dia, seharusnya pihak Dinas Pendidikan lebih bijak dalam membuat keputusan. Sekolah yang sudah memberikan vaksin lebih 40 persen kepada anak murid, bisa tatap muka terbatas, dan ini berlaku bagi semua murid, baik yang sudah vaksin atau belum.

“Jadi subjek dari kebijakan Dinas Pendidikan adalah sekolah dan management serta protokolnya, agar mampu melaksanakan KBM/PTM  untuk semua siswa. Seharusnya arahan Surat Edaran itu adalah kepada sekolah dan managemennya, bukan siswa secara personal,”ungkapnya.
 
Terkait beredarnya Surat Edaran itu, Kabid Pembinaan SD Disdik Kota Medan, Fahmi membenarkan telah dibagikan kepada pihak sekolah.(aSp)