Bulan: Februari 2022

APH dan APIP Jalin Kerjasama Bangun Sinergi Berantas Korupsi

Medanoke.com – Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan untuk membangun sinergi antara aparat penegak hukum (APH) dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam membangun kesamaan persepsi penegakan hukum di Sumatera Utara. Kegiatan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sumatera Utara yang digelar KPK ini dilaksanakan di Aula Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, (22/2/2022).

Kegiatan serupa juga sudah pernah digelar di Mapolda Sumut. Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata didampingi Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Inspektorat Pemprov Sumut Lasro Marbun serta perwakilan dari BPKP dan Pengadilan Tinggi Medan dalam konfrensi pers menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

“Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk  menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum dengan APIP khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Alexander Marwata.

Sekarang saatnya, lanjut Marwata antara APH dan APIP saling berkoordinasi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu dalam sambutannya menyampaikan bahwa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sumut sepanjang tahun 2021 kemarin berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,4 triliun dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp169 miliar.

“Dari fungsi Bidang Datun sebagai JPN itu berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara melalui litigasi sebanyak Rp 52.530.663.612 dan melalui non-litigasi sebanyak Rp 28.570.000.000. Kemudian menjalankan fungsi pemberian pendapat hukum untuk kegiatan senilai Rp 1.442.953.454.000. Melakukan pemulihan keuangan negara melalui fungsi bantuan hukum non litigasi sebanyak Rp 261.323.342.974,” papar Kajati Sumut.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejati Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan upaya penyelamatan aset BUMN/BUMD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut IBN Wiswantanu Kejati Sumut telah membuka Adhyaksa Corner di Kantor Gubsu dan Adhyaksa Estate di PTPN 3.

“Dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi, pentingnya APH dan APIP saling berkoordinasi. Dengan koordinasi akan tercipta sinergitas dan penguatan aparat penegak hukum,” kata IBN Wiswantanu.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dalam kesempatan rapat menyampaikan agar kegiatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang baik dan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kegiatan rapat koordinasi yang digelar KPK di Aula Kejati Sumut juga diikuti para Kajari, Kapolres, Inspektorat serta APIP lainnya lewat zoom meeting. Dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan, acara di Kejati Sumut juga diikuti peserta terbatas.(Mo)

Kajatisu dan Gubsu Hadiri Peluncuran Buku “Peranan JPN Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumut”

Medanoke.com -Medan, PTPN III meluncurkan buku tentang, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara” di Aula Elaeis guinensis PTPN III (Persero), Rabu (23/2/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ikut hadiri kegiatan peluncuran buku tersebut.

Direktur Pelaksana PTPN III (Persero) Ahmad Haslan Saragih menyerahkan langsung buku, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sumut dan tim yang telah berkontribusi menyelamatkan aset Pemprovsu dan BUMN. Seperti pembentukkan Adhyaksa Corner dan Adhyaksa Estate. Gubsu juga menyampaikan apresiasinya berupa kata sambutan dalam buku hasil karya Dr. Prima Idwan Mariza, SH,M.Hum (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara -Asdatun Kejati Sumut) dan Dr. Christian Orchard Perangin angin, SH, MKn (Karyawan BUMN PTPN III (Persero).

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pelaksana PTPN III (Persero) Ahmad Haslan Saragih, Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno, para SEVP PTPN III dan PTPN IV, Kasi Penkum Yos A Tarigan, serta undangan lainnya.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada penulis buku ini yang berhasil menjadikan mimpi besar saya di Sumut dalam bentuk buku “Peranan Jaksa Pengacara Negara Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara,” kata IBN Wiswantanu.

Harapan ke depan, lanjut Kajati buku ini bisa jadi referensi bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan role model dalam rangka penyelamatan aset di BUMN khususnya perkebunan, sehingga kehadiran institusi Kejaksaan memberi nilai tambah bagi penyelamatan aset dan perlindungan investasi khususnya di BUMN.

Direktur Pelaksana PTPN III (Persero) Ahmad Haslan Saragih juga menyampaikan harapannya, kelak buku ini bisa bermanfaat dan jadi referensi bagi BUMN khususnya perkebunan dalam penyelamatan aset dan perlindungan investasi.

Penulis buku Dr. Prima Idwan Mariza dan Dr. Christian Orchard Perangin angin menyampaikan bahwa penulisan buku tersebut waktunya sangat singkat. “Ide kreatif ini berasal dari Kajati Sumut, oleh Asdatun berkolaborasi dengan Christian yang merealisasikannya,” ujar Orchard Perangin angin dengan mengambil topik tentang penyelamatan aset perkebunan.

“Buku ini terdiri dari 325 halaman + xxviii dengan editor Dr. M Iqbal Asnawi, SH,MH dan dicetak oleh Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia),” kata Christian Orchard Perangin angin.

Pada kesempatan itu, Kajati Sumut IBN Wiswantanu menyerahkan penghargaan kepada Direktur Pelaksana PTPN III (Persero) Ahmad Haslan Saragih, kemudian PTPN III memberikan donasi buku 300 eksemplar kepada Kejati Sumut yang diterima Kajati Sumut IBN Wiswantanu dan donasi buku 100 eksemplar diterima Gubsu Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Kajati Sumut IBN Wiswantanu juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Dr. Christian Orchard Perangin angin atas Dedikasi dan Inovasi bersama Kejati Sumut dalam Penyelamatan Investasi dan Aset Negara di PTPN III (Persero) tahun 2021.(Mo)

Medanoke.com- Medan, Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Milyar Dana Hibah KPU Sergai kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, rabu (23/2/2022), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi rekanan.

Kali ini JPU menghadirkan Chairman alias Apin, Kabiro MNC/ iNewsTV Sumut, yang berperan sebagai Makelar/ Agen  yang diduga terlibat dalam penggunaan dana hibah langsung dari (KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), untuk  kegiatan “Debat Kandidat” yang di adakan di Hotel Grand Mercure Medan, sebagai puncak pesta demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 silam.

Saat ditanyai oleh Majelis, Chairman mengaku memberikan penawaran kerjasama dengan KPU Sergai, namun sayangnya keduanya terlibat kerjasama tanpa melalui proses tender yang resmi.

Chairman juga mengaku memprakarsai pembentukan suatu “Event Organizer” (EO) dengan merekut mantan karyawannya, karena menurutnya EO yang ada di Kota Medan tidak ada yang bagus.

Uang anggaran EO sebesar Rp109 Juta tersebutlah yang akhirnya dikembalikannya ke rekening sementara Kejaksaan Negeri Serdang bedagai sebesar Rp 98 Juta karena diketahui bermasalah. Hal ini di-amin-i oleh Jaksa Penuntut Umum, Ardiansyah Hasibuan.

Ketika dicecar JPU dari Kejari Sergai Ardiansyah dan Erwin Silaban, saksi pun mengakui sama sekali tidak pernah berurusan dengan orang-orang di Sekretariat maupun komisioner KPU Kabupaten Sergai untuk mengikuti proses lelang secara Penunjukan Langsung (PL).

Saksi hanya menandatangani kontrak seolah pekerjaan debat pasangan calon putaran kedua sesuai mekanisme, di ruang tamu rumah terdakwa Chairul Miftah Nasution.  Josua Siregar selanjutnya segera mentransfer Rp.98 juta ke pada Chairman alias  Apin, yang dipergunakannya untuk membayar sewa Kamera, Hotel dan orang orang yang bekerja padanya.

Sementara saksi lainnya,  Ketua KPU Kabupaten Sergai Erdian Wirajaya membenarkan ada 3 kali revisi pengajuan anggaran dana hibah pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Bupati / Wakil Bupati tahun 2020 ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Sumut.

Satuan Kerja di Sekretariat KPU Kabupaten Sergai semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 78 miliar kemudian mengerucut menjadi Rp36,5 miliar, karena hanya sejumlah itu yang disetujui oleh KPU RI. Dana hibah tersebut kemudian ditampung dalam Perubahan-Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai. (aSp)

Medanoke.com- Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, S.H., M.H., menghadiri acara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-55 Tingkat Kota Medan Tahun 2022 di Gedung OB Sya’af Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah Nomor 1 Kecamatan Medan Belawan, Jumat (18/02/2022).
 
MTQ Ke-55 ini dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., yang diawali dengan pemukulan beduk tanda dimulainya MTQ Ke-55 Tingkat Kota Medan Tahun 2022.
 
Pembukaan MTQ Ke-55 Tahun 2022 juga ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M., unsur Forkopimda Kota Medan diantaranya, Danlantamal I Belawan Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat, Kakan Kemenang Kota Medan, Impun Siregar, Ketua LPTQ Kota Medan, Palid Muda Harahap, serta para pemimpin tinggi lainnya.
 
Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan agar MTQ ke-55 Tingkat Kota Medan ini dapat melahirkan Qori dan Qoriah yang berkualitas yang mampu membawa nama harum Kota Medan ke ajang MTQ yang lebih tinggi lagi tingkatannya.
 
“Pesan ini selalu saya sampaikan agar para Pengawas dan Hakim dapat berlaku jujur dan adil dalam memberikan nilai kepada para peserta sehingga nantinya akan muncul Qori dan Qoriah kota Medan yang berkualitas,” kata Bobby Nasution.
 
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, S.H.,M.H., berharap kegiatan MTQ yang dilaksanakan ini dapat mewarnai wajah umat islam yang damai dan dapat membumikan Al-Qur’an.
 
“MTQ yang telah membudaya di tengah masyarakat tidak hanya meningkatkan dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya saja, namun kegiatan ini harus dapat mewarnai wajah umat islam yang damai di Kota Medan, dan harus mampu membumikan Al-Qur’an sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dapat dipahami dan dilaksanakan umat islam”, kata Bahrumsyah.(aSp)

Medanoke.com –Medan, Serahkan mandat ke DPD Partai Perindo Tapanuli Utara, DPW Partai Perindo Sumut menargetkan 7 kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, untuk Pesta Demokrasi 2024 mendatang.

Target ini lebih tinggi jika dibanding perolehan kursi Perindo pada pemilu 2019 lalu, yakni 2 kursi. Hal ini diungkapkan Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, “Target kita tujuh kursi atau minimal lima kursi,” ungkapnya usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) DPP Perindo untuk Kepengurusan DPD Perindo Taput di Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (19/2/2022).

Sebagai penerima mandat, Ketua DPD Taput, Saut Matondang, Saat diwawancarai menyatakan,  “Kami akan terus memonitor, terutama saat ini bagaimana kami menyiapkan supaya lolos verifikasi,” sebutnya. Supaya semua target kita bisa dipenuhi,” pungkas Rudi. Sementara itu, Ketua DPD Taput, Saut Matondang, menyatakan siap memenuhi target yang dibuat DPW Perindo Sumut. untuk itu, DPW Perindo Sumut telah meminta DPD untuk menjaring para caleg yang dianggap potensial sejak awal.

Tujuh (7) kursi DPRD Taput tersebut merupakan sasaran Partai Perindo Sumatera Utara, untuk dapat mengajukan calon bupati di daerah itu pada 2024 mendatang. “Karena kita ingin menjadi pemenang. Kita punya calon Bupati di Taput 2024,” ujar Rudi. Agar memenuhi targe, pihaknya telah menunjuk pengurus DPW Sumatera Utara untuk menjadi kordinator wilayah (korwil) yang akan mensupervisi langsung pengurus DPD dan DPC di Tapanuli Utara.

Mereka pun akan segera melakukan kerja-kerja politik untuk mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Untuk struktur kepengurusan kita di Taput saat ini sudah 100 persen sudah. Pengurus baru kita saat ini ada lebih dari 90 orang. Begitu juga untuk tingkat DPC, sudah 100 persen. Kita juga sudah siapkan juga program-program untuk masyarakat,” ungkap Rudi.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Pembangunan tembok dan gapura yang berada di Jalan Pembangunan, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, menjadi sorotan warga. Pasalnya, desain dari perumahan tersebut diketahui sudah menyalahi Perwal No 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Kota Medan No.5 Tahun 2012, Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan, termasuk juga ketinggian tembok yang melebihi batas ketinggian yakni 1,5 meter.

Salah seorang warga lingkungan VII, Budi Lubis yang rumahnya dengan perumahan tersebut mengatakan, jika bangunan tembok diketahui memiliki ketinggian menyalahi Perwal No.16 Tahun 2021 Pasal 17. Ketika dikonfirmasi mengenai dampak pembangunan tembok yang melebihi aturan, Budi malah mengaku sudah berulangkali menyuarakan,  “Gimana lagi pak,  capek dilaporkan 2 bulan, rdp suara sampek serak suara tidak ada tanggapan. Komisi 4 datang atau tidak juga tidak tahu. Tidak keberatan atas tembok sesuai peraturan yang ada itu berarti kalau pkppr monitor dan hasilnya benar atau salah. Atau ada pelanggaran peraturan yang ada ya silahkan tindak,” ungkap Budi melalui pesan WA, Jumat (18/2/22). Budi berharap Muspika, Satpol PP dan Dinas PKPPR kota Medan tidak tutup mata terhadap permasalahan tersebut.

Sementara itu, sekretaris  Komisi 4 DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, SH.MH ketika diminta tanggapannya terkait hal itu mengatakan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu di ruabg Komisi 4, Burhanuddin mengatakan jika izin bangunan dengan izin mendirikan tembok atau gapura terpisah. “Kita mau mempertanyakan Plank IMB yang informasinya telah dipampangkan oleh pengembang di depan Gapura perumahan apakah plank mendirikan bangunan (Perumahan) atau plank pendirian tembok atau gapura pada perumahan tersebut. Jangan sampai ada pembodohan masyarakat atas keberadaan Plank.IMB tersebut,” ujar wakil rakyat dari Partai Demokrat Kota Medan ini.

Burhanuddin  juga menyatakan jika proses pengurusan izin mendirikan bangunan itu sebelumnya harus melalui proses tahapan yang sudah di tentukan apalagi yang dibangun adalah perumahan yang berjumlah puluhan, ” Harus ada izin AMDAL  (Analisis Dampak Lingkungan) dan harus sempadan bangunan dengan Jalan. apalagi kita ketahui bahwa ditempat itu akan dibangun sebanyak 44 pintu rumah yang dimohonkan meskipun kabar yang kami dapat lagi hanya 36 pintu,” ungkapnya.

Komisi 4 DPRD Medan secepatnya akan memanggil pemilik bangunan dan akan meninjau langsung lokasi bangunan, dengan meminta dinas perizinan untuk membawa desain bangunan yang diajukan oleh pihak developer. (aSp)

Medanoke.com – Medan, Temuan pungutan liar (pungli), di SDN 060898 Medan membuat Wali Kota Medan, Bobby Nasution meradang. Ia pun menegur keras Kepala Sekolah ( Kepsek ) yang diduga melakukan hal tersebut terhadap bantuan dana program Indonesia Pintar (PIP). Alhasil, teguran keras dan sanksi disiplin diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara.

“Tindakan yang diambil untuk kepsek, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,”jelas Laksamana Putra Siregar, di Medan Jumat (18/2).

Langkah yang diambil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Intruksi yang diberikan untuk menindak oknum kepala sekolah berdasarkan aduan dari orang tua siswa dari sekolah tersebut.

Sebelumnya adanya temuan praktik pungli antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per siswa, terkait dengan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450.000 per tahun di SD Negeri 060898 Medan, Rabu (16/2).

” Pengembalian lebih dulu intruksi Wali Kota. Sehingga uang yang dipungut dikembalikan baru ada tahapan atas tindakan oknum kepsek tersebut,”ujarnya.

Sementara itu, sebelum mengintruksikan pengembalian uang tersebut Wali Kota sudah memastikan jika dana yang dipungut telah dikembalikan ke orang tua siswa. (Mo)

Medanoke.com- Padangsidimpuan, Salah satu pemerhati hukum, Adnan Buyung Lubis, SH, menilai, jika dana penanganan Covid-19 TA. 202 dialihkan untuk proyek pembangunan pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Padangsidimpuan, tentunya sudah menyalahi prosedur. Sebab, kata Adnan, seharusnya dana Covid-19 dipergunakan murni untuk penanganan pandemi, bukan ke proyek fisik.

“Untuk itu, saya juga sangat sepakat agar persoalan tersebut (dana Covid-19 digunakan membangun pagar RSUD Padangsidimpuan) dilidik (penegak hukum),” kata pria yang sehari-hari berprofesi sebagai Advokat itu ke awak media, Kamis (17/2/2022) di Kota Padangsidimpuan.

Menurut pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan itu lagi, apabila persoalan tersebut tidak diusut, maka artinya ada pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap mekanisme dalam perencanaan suatu proyek. Dan intinya, tegas Buyung, saat itu pembangunan pagar tersebut bukan skala prioritas.

“Mengingat, pemerintah pusat maupun daerah Sumut, masih intens mengucurkan dana untuk penanggulangan Covid-19 atau pun pemulihan ekonomi masyarakat, baik itu melalui bantuan langsung tunai atau lewat pemberian sembako dan lainnya,” terang Adnan.

Buyung berharap, kiranya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, untuk menyelidiki persoalan tersebut, terlebih lagi anggaran yang digunakan untuk membangun pagar RSUD itu berasal dari dana penanganan Covid-19.

“Supaya nantinya dapat diketahui, urgensitas (sejauh mana pentingnya) pembangunan pagar RSUD Padangsidimpuan itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) menilai, ada kejanggalan yang terjadi dalam proses pembangunan pagar di RSUD Padangsidimpuan. Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, diduga anggaran pembangunan pagar itu bersumber dari dana bantuan penanganan dan penanggulangan Covid-19.

“Untuk itu, kami (JPKP) mendesak supaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan segera memeriksa pembangunan pagar RSUD tersebut yang diduga bersumber dari dana Covid-19,” terang Mardan Eriansyah Siregar, SSos, Ketua DPD JPKP Padangsidimpuan saat ditemui awak media.

Mardan melanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan dengan nomor : 51.B/LHP/X.VII.MDN/08/2021 sesuai berita acara perhitungan bersama, telah terjadi kekurangan volume pada pembangunan pagar RSUD Padangsidimpuan, yakni sebesar Rp57.521.617,41 (Rp60.718.184,29 – Rp3.196.566,88).

Tak hanya itu, Mardan juga mendesak Walikota Padangsidimpuan, Irsan Effendi Nasution, agar menjelaskan ke masyarakat secara terbuka terkait apa alasan yang mendasar, sehingga dana yang seharusnya dipergunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, malah dialihkan ke pembangunan pagar RSUD.

“JPKP siap dialog dengan Walikota dalam forum apapun guna membahasa alasan hukum dari pemerintah terkait penggunaan dana penanganan dan penanggulangan Covid-19 untuk pembangunan pagar RSUD Padangsidimpuan,” tegas Mardan.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Struktur kepengurusan partai Perindo di Sumatera Utara sejauh ini berjalan dengan sempurna, baik untuk DPW provinsi maupun DPD kabupaten/kota.

Solidnya kepungurusan partai Perindo di Sumatera Utara ini merupakan modal utama DPW Perindo Sumut, untuk menyusun strategi partai untuk unggul menuju agenda politik 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dalam pertemuan dengan jajaran pengurus di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Medan, Kamis (17/2/2022).

“Dengan komposisi kepengurusan saat ini saya optimis kita masuk 5 besar. Sebelumnya dari nol kita masuk 10 besar, dan di 2024 saya optimis akan meningkat dan masuk di 5 besar,” kata Rudi Zulham didampingi sekretaris Donna Yulietta Siagian dan Bendahara Januazir Chuardi.

Rudi Zulham menjelaskan, saat ini Perindo memiliki amunisi besar menatap Pemilu 2024. Saat ini Partai Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumatera Utara dan 40 kursi di DPRD kabupaten/kota se-Sumut.

“Ditambah lagi beberapa tokoh-tokoh potensial yang bergabung dengan Partai Perindo. Ini yang menbuat saya sangat optimis,” ujar Rudi Zulham.

Rudi juga menegaskan bahwa pekerjaan besar dan kerja keras masih harus mereka lakukan berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU. Ia sangat yakin verifikasi tersebut akan mampu mereka lewati dengan komposisi yang ada saat ini.

“Hasil dari rapat kerja nasional (rakernas) kemarin, terungkap bahwa Perindo sudah kembali aktif 100 persen secara nasional. Dan dalam kesempatan tersebut SK Kepengurusan DPW se-Indonesia sudah diserahkan, termasuk Sumatera Utara,” pungkasnya.

Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian membacakan struktur pengurusan DPW Partai Perindo Sumut yang terbaru, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan struktur tersebut.

Dalam kesempatan yang sama,  DPW Perindo Sumut juga terus menjalin tali silaturahmi bersama insan pers kota Medan, dengan program khusus bertajuk “Kamis Optimis Bersama Jurnalis”. (aSp)

Bobby Ungkap Tiga Penyebab Medan Kembali PPKM Level 3

Medanoke.com – Medan, Saat ini Medan kembali berstatus PPKM Level 3, Wali Kota Bobby Nasution mengatakan tiga hal yang menyebabkan Medan kembali masuk ke status tersebut.

“Medan kembali ke level 3 setelah beberapa bulan terakhir ada di level 1. Per hari ini, keluar dari Inmendagri bahwa Medan masuk ke level 3 ada tiga poin data yang disampaikan,” Papar Bobby, Selasa (15/2/2022).

Dijelaskan Bobby, dalam intrusksi Mendagri No 11/2022 pada 14 Februari 2022, faktor pertama adalah karena terjadi penambahan kasus melebihi batas dari level 1 dan 2.

Tidak hanya itu, dilihat juga dari tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate/Bor) di Kota Medan mengalami kenaikan hingga 22 persen.

“Rata-rata per hari itu terkonfirmasi positif sudah di atas 300 dari beberapa hari kemarin. Berikutnya keterisian rumah sakit, BOR kita meningkat sampai hari ini ada 22 persen,” terang Bobby.

Hal terakhir yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat adalah tingkat kematian karena Covid 19 yang kini ada empat kasus.

“Tetap menjadi perhatian itu adalah tingkat kematian. Sampai hari ini ada 4 kasus kematian.Penambahan paling banyak terjadi itu kemarin tiga kasus kematian dalam satu hari yang sebelumnya Medan tingkat kematiannya masih di angka satu,” ujar Bobby.

Meski rendah, namun Bobby enggan menganggap sepele,”Memang kalau secara persentase termasuk rendah. Meski begitu, secara angka empat adalah nyawa manusia yang masyarakat kami yang perlu kita perhatikan ke depannya jangan sampai bertambah lagi,” tegas Bobby.(Mo)

13 Sekolah Tutup di Medan

Medanoke.com – Medan, Lonjakan kasus Covid 19 di Sumut mulai kembali merebak, tiga belas sekolah di Sumut tutup. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali digelar Pemerintah untuk mengantisipasi penularan lebih besar.

Tiga Belas sekolah tersebut yakni tiga Sekolah Dasar, dua Sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan Lima Sekolah Menengah Atas (SMA).

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Lasro Marbun, membenarkan kasus tersebut,Senin (14/2/2022).

Ia membenarkan lonjakan murid terpapar Covid 19 banyak terjadi di Kota Medan di 13 Sekolah baik SD, SMP dan SMA, sehingga melaksanakan PJJ.

Berikut data 13 Sekolah tutup di Medan :
1.MAN 1 Medan Jalan Willem Iskandar
2.MAN 2 Medan Jalan Willem Iskandar
3.MTS Guppi Jalan Medan Amplas,
4.SDN 060837 Jalan Sei Deli,
5.Sekolah Santo Thomas 1 Kecamatan Medan Petisah dan
6.Yayasan Assisi Kecamatan Medan Tuntungan.
7.SDN 060893 Jalan Darussalam,
8.Sekolah Santa Thomas 2 Jalan S Parman,
9.SMAN 1 Medan
10.SMAN 2 Kecamatan Polonia,
11.SMAN 3 Kecamatan Medan Berat,
12.SMAN 4 Kec Medan Petisah dan
13.SMAN 5 Kecamatan Medan Kota.

Untuk sekolah yang terpapar, Lasro Marbun menjelaskan jika pihak mereka sudah melakukan koordinasi secara Virtual dalam rapat yang digelar untuk penanganan serius Covid 19.

“Sekolah tingkat SMA sudah kita adakan rapat virtual terkait penanganan Covid-19 dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh untuk sekolah yang terpapar Covid-19,” ucapnya.

Meski belasan sekolah di Kota Medan sudah terpapar Covid 19. Pihaknya mengaku masih mengikuti peraturan dari SKB 4 Menteri dan 10 aturan dari Surat Edaran Gubernur Sumut. Sehingga pihaknya masih belum menutup seluruh sekolah dan melakukan pembelajaran daring.

“Apabila ada arahan dari Kementerian atau Gubernur maka pastinya akan kita ikuti sesuai aturan tersebut,” tegasnya.

Terkait ini pun Lasro meminta agar masyarakat dan pihak sekolah pun memberikan laporan kepada pihaknya jika ada info Covid 19.

“Jika ada temuan kasus Covid-19 di sekolah jangan ada ditutupi segera diberi tahu lapor ke Disdik atau Satgas kecamatan apabila ada yang terpapar,” tegas Lasro.(Red)

Yudi Krismen  ; Ingat Ya, 5 Orang Saksi Palsu dapat di jerat Hukuman Berat

Medanoke.com – SUMUT, Menindaklanjuti kasus laporan oknum Aperatur Sipil Negara (ASN) DPRD Provinsi Riau, Ferry Sasriadi dibuktikan melalui proses hukum. Pasalnya laporan polisi di Polresta, Pekanbaru telah ditindaklanjuti oleh Jajaran Penyidik di Sat Reskrim.

Iptu Helder Situmorang , Petrus Situmorang selaku penyidik beserta Penyidik Pembantu Bripka Novriadi SH, benar benar dihadapkan dengan Kepastian hukum yang Berlaku sesuai dengan Prosedur Kepolisian  yakni PRESISI


 Dua bentuk rekaman  CCTV, yang merupakan Barang Bukti (BB) ,penyidik Sat Reskrim  Polresta Pekanbaru diminta untuk menelaah dan membuka, apakah tersebut telah memenuhi kreteria unsur atau malah sebaliknya berbalik arah, karena pada dasarnya kewajiban polisi sebagai Aparat Penegak Hukum (APH )menerima setiap Laporan,  meski Laporan Polisi  (LP ) lebih sulit diterima jika di bandingkan Laporan Pengaduan  Masyarakat  (LAPDUMAS ).
Larshen  Yunus, yang merupakan  salah satu pihak yang dilaporkan mengungkapkan “Hal itu wajar-wajar saja, meskipun kita semua tahu, bahwa Polisi memegang teguh prinsip.  Pelapor tidak selamanya  Benar  dan Terlapor tidak selamanya salah, tinggal bagaimana cara meng-implementasikannya dengan konsep PRESISI-nya “ ujarnya.

Meski hanya menganggap hal itu sebagai bentuk, Konsekuensi dalam berjuang  melawan Tindakan Pidana Korupsi melawan ketidakadilan serta melawan pejabat yang diketahui tidak amanah, sekalipun otak yang menyuruh melaporkan itu sudah ada dalam catatan Peneliti Senior FORMAPPI Riau itu , jelas Aktivis Anti Korupsi,  Larshen Yunus , selaku Terlapor .
Copot dan Nonjobkankan, Masyarakat rugi besar dengan kualitas Penyidik Polresta
 
Dugaan kesaksian  palsu 5 orang dalam kasus di Ruang BK DPRD RIAU dapat berpotensi Hukuman berat bagi yang Menghalangi kerja Wartawan pasalnya laporan tersebut sangat kental dengan adanya upaya Pembungkaman,  Diskriminasi  dan Kriminalisasi. “ Kami tantang Penyidik untuk Membuktikan Laporan tersebut. Jangan seenaknya Melimpahkan kasus yang tak memenuhi unsur ke pihak Kejaksaan, itu sama saja kalian Lempar Batu Sembunyi tangan! Kami minta  Kapolresta Pekanbaru untuk menertibkan anggota yang Memble seperti itu! Copot dan Nonjobkan, masyarakat rugi besar kalau kualitas penyidik di Polresta seperti itu” tegas Larshen Yunus, Aktivis yang dikenal Pro terhadap kepentingan rakyat.
 
Berdasarkan informasi,  Laporan Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi telah diterima Bidang PROPAM POLDA Riau dan Polresta Pekanbaru. Khusus untuk Polresta Pekanbaru, laporan itu ditujukan kepada Kasat Reskrim, Kompol Andrie Setiawan SH S.IK,  para penyidik tersebut yakni? Iptu Holder Situmorang SH, Petrus Situmorang dan Bripka Novriadi SH

Bagi Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi Yanto, bahwa terhadap para penyidik yang dilaporkan wajib ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian, baik itu di Polresta Pekanbaru, Polda Riau hingga ke Mabes Polri.

Adanya pasal yang disangkakan, yakni pasal 406 dan pasal 167 KHUPidana  dengan sangkaan Pengrusakan, Masuk tanpa hak,  terjadi pada Rabu, (15/12/2021), pukul 16.00 wib di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau Wajib di Buktikan dengan Rekaman CCTV tersebut. Jangan justru para Penyidik bermain ditataran Sandiwara, karena sudah sangat jelas, bahwa Hukum adalah Pembuktian.

Gelar perkara yang melibatkan Pelapor dan Terlapor dengan barang bukti rekaman CCTV belum juga dilakukan penyedik padahal barang bukti rekeman tersebut sudah diterima dari si pelapor. Namun, dengan percaya dirinya (PD-nya ) menunjukkan beberapa unit barang yang dikatakan rusak, tanpa dasar hukum yang jelas.

“Atas kasus ini, kami sangat bersyukur! Kami berterimakasih kepada TUHAN Yang Maha Kuasa. Karena dengan demikian, kami dan masyarakat banyak sudah lebih tahu dan diyakinkan, bahwa masih banyak Penyidik di Kepolisian yang bekerja Memble, Latah bahkan bertolak belakang dengan semangat Kapolri dengan Konsep PRESISI-nya. Sekali lagi kami tegaskan! bahwa Hukum itu adalah Pembuktian! Mana buktinya kami melakukan hal seperti itu? Kalau ternyata Laporan itu tidak mendasar bahkan sarat akan Fitnah yang sangat Keji, maka kalian tunggu Laporan Balik dari Kami!” ujar Aktivis Larshen Yunus dan Jurnalis Rudi Yanto, dengan nada tegas.


Sementara itu, Dr.Yudi Krismen US DH MH, Penasehat Hukum Aktivis Larshen dan Jurnalis  Rudi Yanto,  menantang  Para Penyidik,  Pelapor dan Tim Pengacara dari Lawfirm serta partner yang katanya siap jadi saksi.


“ Ingat ya! bagi 5 orang yang katanya siap jadi saksi, maka kami akan siap menunggu aksimu. Tapi ingat! Kesaksian Palsu juga akan dijerat dengan hukuman yang sangat berat” tegasnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) sekaligus Doktor Hukum Lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan juga Pensiunan Polisi itu me ngatakan, bahwa para penyidik mesti hati-hati dan cermat atas perkara ini. Jangan sampai dugaan adanya Tekanan dan Titipan dari oknum Pejabat DPRD Provinsi Riau jadi diketahui publik. Kalau ketahuan, bisa-bisa tiarap semuanya. Jangan kalian korbankan karir hanya untuk hal-hal yang melanggar Prosedural, lanjutnya.

“Kalau saya fahami, kenapa penyidik tidak patuh dengan Peraturan Kapolri tentang Keadilan Restoratif Justice? Kenapa seakan memaksa perkara ini untuk naik? Apakah kalian semua tak tau prosedur penanganan perkara? Mau kalian langgar Peraturan Kapolri itu?” ungkap Dr Yudi Krismen SH MH, dengan penuh tanda tanya. (chie)

MEDAN-Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana telah menyetujui usulan penghentian penuntutan tindak pidana umum pencurian kelapa sawit dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice-RJ).

Setelah disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun (Kejari Simalungun) Bobby Sandri memimpin langsung pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice-RJ) sebanyak 5 tersangka tindak pidana umum perkebunan di halaman kantor Kejari Simalungun, Selasa (8/2/2022).

Sebelumnya, Senin (7/2/2022) Kajari Simalungun Bobbi Sandri, SH,MH langsung mengajukan RJ dengan melakukan Ekspose beserta jajarannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana. Usulan penghentian penuntutan disampaikan secara virtual dan disaksikan langsung Kajati Sumut IBN Wiswantanu SH, MH didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban SH,MH, Aspidum Dr. Sugeng Riyanta, Koordinator Salman SH, MH serta Kasi Kamnegtibum dan TPUL Kejati Sumut Yuliyati Ningsih SH,MH.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, SH,MH, Selasa (8/2/2022) saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa berdasarkan infomasi yang diperoleh dari Kejari Simalungun usulan RJ ke Jampidum telah disetujui dan ada lima tersangka tindak pidana umum perkebunan yang dihentikan perkaranya dengan pendekatan keadilan restoratif.

Lima tersangka yang perkaranya dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Darman Alias Leman (39) kasus pencurian kelapa sawit PTPN IV dan tersangka diancam dengan Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah berdamai dengan korban Fander Manalu (Asisten Personalia Kebun).

2. Zulham Yoyok Abdi (41) kasus pencurian kelapa sawit dan tersangka diancam dengan Pertama; Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua; Pasal 107 huruf D UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan telah berdamai dengan korban Bill C Hadinata Siagian (Asisten Personalia Kebun Gunung Bayu).

3. Angga Ramadhan (18) kasus pencurian kelapa sawit dan tersangka diancam dengan Pertama; Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua; Pasal 107 huruf D UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan telah berdamai dengan korban Nangani Bangun (Asisten Personalia Kebun Dusun Hulu).

4. Sutini (46) kasus pencurian kelapa sawit dan tersangka diancam dengan Pertama Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah berdamai dengan Bill C Hadinata Siagian (Asisten Personalia Kebun Gunung Bayu).

5. Suriana (39) kasus pencurian kelapa sawit dan tersangka diancam dengan Pertama; Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua; Pasal 107 huruf D UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan telah berdamai dengan Bill C Hadinata Siagian (Asisten Personalia Kebun Gunung Bayu)

“Kejari Simalungun melakukan penghentian penuntutan ini atas dasar peraturan Jaksa Agung No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dua tersangka yang dibebaskan adalah ibu rumah tangga (Sutini dan Suriana) yang melakukan pencurian karena desakan kebutuhan dan keadaan ekonomi keluarga,” kata Yos A Tarigan.

Restoratif justice ini diberlakukan berdasarkan peraturan Jaksa Agung No.15 tahun 2020, lanjut Yos tentunya dengan berbagai persyaratan dan Pasal 5 aturan itu menegaskan, diantaranya jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka dibawah dua setengah juta, tuntutan dibawah 5 tahun penjara, baru pertama kali melakukan aksi pencurian dan adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif keluarga.

“Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diberikan kepada 5 tersangka dan keluarganya merespons positif keinginan tersangka untuk meminta maaf dan berdamai dengan korban dan keluarganya, serta disaksikan penyidik, kepala desa dan tokoh masyarakat,” tandasnya.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan bahwa penerapan restoratif justice ini tentu ada aturannya dan tidak semua kasus bisa dihentikan penuntutannya. Yang paling penting adalah adanya perdamaian antara tersangka dan korban, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Pendekatan yang mengutamakan keadilan, tambahnya akan terus dilakukan dan diperluas. Dengan begitu, penegakan hukum diharapkan tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Kepada tersangka dan pihak keluarga juga diingatkan bahwa ini dilakukan sebagai bentuk peringatan agar ke depan tidak mengulanginya lagi, dan jika nanti kembali melakukan hal yang sama akan diproses secara hukum dan dituntut dengan hukuman yang berat,” tandasnya.(aSp)

Medanoke.com- Medan, Kejaksaan Negeri Belawan kembali membuat terobosan menghentikan penuntutan perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan sudah diusulkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr Fadil Zumhana serta disaksikan secara virtual oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu, Aspidum Dr Sugeng Riyanta serta staff Aspidum di Aula Lantai II Kantor Kejati Sumut, Rabu (9/2/2022).

Saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/2/2022) Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan bahwa untuk perkara dari Kejari Belawan disampaikan langsung oleh Kajari Belawan Nusirwan Sahrul, SH,MH didampingi Kasi Pidum dan JPU. Usulan RJ dari Kejari Belawan adalah atas nama Nanda Triatmaja alias Nanda (24) Pasal yang disangkakan adalah Pasal 362 KUHP Subs Pasal 367 ayat (2) KUHP (pencurian sepeda motor dan masih satu keluarga).

Kajari Belawan, lanjut Yos menyampaikan bahwa tersangka Nanda Triatmaja alias Nanda yang merupakan adik kandung dari suami korban Rahmawati dan tinggal serumah bersama korban, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Jalan Kawat V No.40 D Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tersangka mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 BK 2743 AEF milik korban Rahmawati.

“Kemudian, tersangka menggadaikan sepeda motor tersebut  sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Anto (DPO). Dan uang hasil kejahatan tersebut digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),” kata Yos A Tarigan.

Alasan dan Pertimbangan dilakukannya Penghentian Penuntutan dengan Restorative Jusctice ini, kata Yos berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Dimana, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, korban telah mencabut Laporan Pengaduan tanggal 02 Februari 2022, tersangka menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

“Antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan perdamaian dan masih satu keluarga dengan korban, yaitu tersangka adalah adik kandung dari suami korban,” tandasnya.

Sementara untuk untuk perkara dari Kejari Dairi disampaikan langsung oleh Kajari Dairi Chandra Purnama, SH,MH didampingi Kasi Pidum dan jaksa penuntut umum (JPU). Perkara yang diusulkan untuk dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah tersangka atas nama Rendah br Tarigan (62). Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (kasus pemukulan).

“Tersangka Rendah br Tarigan dengan korban Lompoh Pinem sudah bersepakat untuk berdamai,” kata Yos A Tarigan.

Restoratif justice ini diberlakukan berdasarkan peraturan Jaksa Agung No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, lanjut Yos tentunya dengan berbagai persyaratan dan Pasal 5 aturan itu menegaskan, diantaranya jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka dibawah dua setengah juta, tuntutan dibawah 5 tahun penjara, baru pertama kali melakukan aksi pencurian dan adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif keluarga.(aSp)