Kejari medan

Medanoke.com – Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan menerima penyerahan pembayaran denda dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berlanjut tindak pidana kehutanan dari pihak terpidana a.n. Adelin Lis pada Kamis, 15 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Medan.

Bahwa penyerahan denda dan uang pengganti dilakukan oleh terpidana yang diwakili oleh Kendrik Ali (anak dari terpidana Adelin Lis) dan Adenan Lis (saudara kandung terpidana Adelin Lis) dan diterima langsung oleh Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan Agus Kelana Putra, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan rincian sebagai berikut :

  • Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran denda;
  • 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 302 lokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Madras Hulu seluas 769 M2 atas nama terpidana Adelin Lis.

Penyerahan denda tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah, SH, MH didampingi Kasi Intelijen Bondan Subrata, SH serta Kasi PBBBR Ida Mustika, SH, M.Hum.

Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah, SH MH., melalui Kasi Intelijen Bondan Subrata, SH menjelaskan bahwa penyerahan denda dan uang pengganti ini dilakukan atas upaya dari JPU melakukan pencarian harta benda terpidana untuk pembayaran denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 68/K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 kepada Kejaksaan Negeri Medan yang amar putusannya yaitu : 1). Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama; 2). Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3). Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.393.040,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US Dollar).

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.1.000.000.000,- diterima oleh JPU untuk selanjutnya disetorkan Rekening Kejaksaan Negeri Medan Penitipan Penerimaan Negara pada Bank BRI Cabang MPH.(red)

Kejari Medan Limpahkan Berkas Ke PN TIPIKOR Mantan Rektor UINSU, PPK dan Rekanan Jadi Pesakitan

Medanoke.com – Medan, Tiga tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu Kampus II UINSU TA 2018 ke Pengadilan Tipikor Medan, segera diadili dan duduk di kursi pesakitan, setelah berkas ketiganya dilimpahkan oleh Jaksa Kejari Medan ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

“Benar tadi sudah kita limpahkan berkas perkara ketiga tersangka ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,” ucap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Didampingi Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra, Kajari Medan menuturkan bahwa tiga berkas tersebut langsung diterima Panmud Tipikor PN Medan, Junain Arief.

Berkas yang dilimpahkan tersebut yakni Prof S dan Drs SS yang merupakan Mantan UINSU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UINSU sedangkan JS merupakan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) selaku Pelaksana pembangunan Gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2018.

Diterangkan Kajari, bahwa perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461,- yang dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa.

Namun pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara sesuai hasil audit kerugian negara yaitu sebesar Rp10.350.091.337,98. Setelah dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, terhadap para terdakwa tersebut. Senada dengan itu, Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata menegaskan pihak kejaksaan menunggu penetapan majelis Hakim untuk menentukan waktu persidangan.

Dalam perkara ini, terdakwa dikenakan Pasal l 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan

UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(red)

Medanoke.com – Medan, Dinyatakan lengkap Kejaksaan Negeri Medan terima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat Tahun Anggaran 2019, dengan tersangka Mantan Bendahara Puskesmas Glugur Darat Medan Esthi Wulandari.

Tim Penuntut Umum Kejari Medan akhirnya pada tahap 2 yakni penyerahan berkas dan tersangka dari penyidik Tipikor kepada Penuntut Umum Tipikor Kejari Medan.

Sebagaimana disampaikan Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah didampingi Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Kejari Medan, Agus Kelana Putra kepada wartawan, Kamis (8/7/21).

Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.496.229.000,- yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat, alat kesehatan dan kegiatan operasional puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, sejak April 2019 s.d. Desember 2019 tersangka EW selaku Bendahara Puskemas Glugur Darat Medan mempergunakan untuk dirinya sendiri Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Glugur Darat TA. 2019, dan tidak sesuai dengan peruntukkan yaitu salah satunya untuk mengikuti arisan online sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan kas sehingga mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp2.789.533.186,-.

Selanjutnya tersangka Esthi Wulandari yang saat ini sedang menjalani penahanan, tetap dilakukan penahanan oleh JPU di Rutan Perempuan Klas II.A Medan.

Dalam kepentingan Jaksa Penuntut Umum menyiapkan dakwaan serta melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan.(red)

Medanoke.com – Medan, Kejaksaan Negeri Medan memusnahkan barang bukti senilai Rp 2 miliar lebih dari berbagai perkara tindak pidana kejahatan, yang telah berkekuatan hukum tetap/ inckrah hingga bulan Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Medan. Pemusnahan yang dilaksanakan secara berkala ini adalah upaya Kejari Medan dalam mendukung program pemerintah meminimalisir dan mengantisipasi maraknya peredaran narkoba. Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman Gedung Kejaksaan Negeri Medan, Jalan Adinegoro No. 05 Medan, Sumatera Utara ini, barang bukti narkotika sebanyak 782 perkara, dengan rincian sabu-sabu seberat 2.300 gram atau senilai Rp 2,3 miliar, ekstasi seberat 129,020 gram atau senilai Rp 55 juta, dan ganja seberat 1 Kg lebih seharga sejuta rupiah, dimusnahkan dengan mengunakan mesin  incinerator dari Bpom Sumut, yang dinilai sangat effektif untuk membakar senyawa berbahaya dalam narkoba hilang. Diawali dengan memasukan narkotik ke dalam tungku pemanas dan hingga diakhiri dengan proses penguapan limbah zat adiktif tersebut.

Sedangkan barang bukti lain berupa kasus ganguan Keamanan Negara dan Ketertiban Umum sebanyak 93 perkara terdiri dari kasus obat-obatan dan makanan, kasus perjudian, ITE, penganiayaan, ditambah dengan kasus pidana terhadap Orang dan harta benda {Oharda}, seperti kasus pembunuhan, pencurian, penipuan dan penggelapan, dengan total sebanyak 205 perkara, dimusnahkan secara manual {dibakar}.

Menjelaskan pemusnahan barang bukti secara berkala kali ini, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Dwi Setyo Budi Utomo, SH,MH menyatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, dan dukungan corps Adhiyaksa terhadap program pemerintah, dalam rangka menghindari penyalahgunaan dan meminimalisir serta untuk mengantisipasi maraknya peredaran gekap narkoba, sehingga tercipta penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan amar putusan terkait barang bukti yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” ungkap Kajari Medan yang didampingi Kasi Barang Bukti Mirza Erwinsyah SH, MH dan Kasi Intelijen Bondan Subrata SH.

Pemusnahan barang bukti disaksikan langsung oleh perwakilan Lembaga dan Instansi lainnya, antara lain Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Wakil Ketua PN Medan Abdul Aziz, Kepala BPOM Medan, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa serta perwakilan dari BNN dan juga Dinas Kesehatan Kota Medan.

MEDAN-MEDANOKE.COM,

Kejaksaaan Negeri Medan kamis pagi (25/2/2020) melaksanakan  Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan Narkotika senilai milyaran rupiah. Pemusnahan ini dilakukan terhadap perkara Kriminal lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckrah) periode Februari 2019, sampai dengan bulan Oktober 2019. 
Untuk perkara Narkotika sebanyak 928  perkara, terdiri dari narkoba jenis sabu-sabu  seberat 5.922,515 gram dengan nilai 5 Milyar Rupiah, Ekstasi seberat 690,904  gram senilai Rp 3,5 Milyar dan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1.394,24  gram  seharga Rp 1,5 Juta.
Adapun untuk perkara pelanggaran keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnegtibum) sebanyak 98  perkara, yang terdiri dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  sebanyak 7 perkara, terdiri dari obat-obatan, jamu, kosmetik.  
Untuk Perjudian sebanyak 47 perkara, barang buktinya terdiri dari koin, kalkulator, buku tulis. Untuk kasus yang melibatkan penggunaan senjata tajam terdapat 9 perkara, dengan barang bukti pisau, parang,. 
Sedangkan untuk kasus ITE (informasi dan teknologi Elektronik) terdapat 16 perkara berupa Screenshot percakapan. Selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi (Konservasi sumber daya alam hayati) sebanyak 3 perkara, yang terdiri dari kandang hewan, Burung Nuri Maluku, Kakatua Koki, Burung Kasturi Kepala Hitam. Untuk satwa jenis burung sudah dititipkan Pusat Penyelamatan Satwa BBKSDA di kawasan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang., Sumatera Utara.  
Sementara itu, untuk kasus Penganiayaan dan Pengrusakaada 9 perkara. barangbuktinya terdiri dari besi, kaca. Bersamaan itu turut juga dimusnahkan Kondom dan Telepon seluler, untuk perkara Human Trafficking (Perdagangan Manusia) terdapat 2 perkara. Untuk kejahatan terhadap anak ada 4 perkara, dengan barangbuktinya berupa pakaian dan alat bukti kejahatan lainnya.
Sedangkan kejahatan terhadap orang dan harta benda (OHARDA) terdapat 70 perkara yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penipuan/ penggelapan, pembunuhan, dan bukti kriminal lainnya.
Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti ini terus dilaksanakan secara periodik berdasarkan perintah Undang Undang, disamping untuk mencegah penyalahgunaan. “Melaksanakan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) dgn putusan dirampas utk dimusnahkan ” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Dwi Setyo Budi Utomo, SH., MH saat didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Parada Situmorang, S.H, M.H dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan Mirza Erwinsyah,S.H.,M.H. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Bapak Abdul Muis ,SH., MH mewakili PN Medan. Kasi Sidik BNNP Sumut Bapak P. Pasaribu SH, Kasi TP Terorisme Bapak Yusnar Yusuf SH, MH Kejati Sumatera Utara, dan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kanit 1 Narkoba Polrestabes Medan Bapak Rachmat Aribowo, SIK, MH, Kaur Narkoba Labfor Bapak Kompol Hendri Ginting,  Banum Narkoba Labfor Bapak Bambang Kurniawan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kasi/Kasubagbin dan pegawai Kejaksaan Negeri Medan.(*)