Langkat

Medanoke.com–Medan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meneliti berkas perkara 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada praktik kerangkeng manusia di rumah mantan Bupati Langkat TRP.
 
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum nya, Yos A Tarigan,SH,MH saat dikonfirmasi melalui via whatsapp, Jumat (3/6/22) menyampaikan bahwa berkas perkara 8 tersangka saat ini sedang diteliti berkasnya oleh jaksa yang telah ditunjuk menangani perkaranya.
 
Berkas perkara 8 tersangka adalah SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS dan HG. Sementara mantan Bupati Langkat TRP yang menjadi tersangka kesembilan dalam kasus ini, kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi. Untuk tersangka TRP kita baru menerima SPDP-nya.
 
“Kita telah terima berkas pelimpahan tahap 1 untuk diteliti kelengkapannya baik formil dan materil.Kalau belum lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik Polda Sumut untuk dilengkapi,” kata Kasi Penkum.
 
Lebih lanjut Yos menyebutkan bahwa ketajaman seorang JPU sebagai pengendali kebijakan penuntutan (dominus litis) akan menuntun penyidik bila kurang lengkap dalam menyusun berkas dan memberikan petunjuk baik formil maupun materilnya.
 
“Setelah dilakukan penelitian oleh Tim Jaksa Bidang Pidum Kejatisu, apabila berkas lengkap formil dan materil, selanjutnya jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik Polda Sumut,” tandasnya.(aSp)

Medanoke.com – Medan, Komnas HAM juga menyampaikan hasil investigasi sementara terkait penjara milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, yang mengungkapkan korban tewas di lokasi itu lebih dari satu.

“Yang meninggal lebih dari satu. Kami menelusuri dapat, Polda juga dapat dengan korban yang berbeda,” ujar komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Mapolda Sumut, Sabtu (29/1).

Anam mengatakan kerangkeng yang dijadikan tempat rehabilitasi itu tidak memiliki izin. Dia mengatakan ada penganiayaan yang terjadi di lokasi itu.

“Faktanya, kita temukan yang terjadi rehabilitasi yang cara melakukan rehabilitasinya penuh dengan catatan-catatan kekerasan sampai hilangnya nyawa,” ucap Anam.

Hal senada disampaikan Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Panca mengatakan pihaknya juga mendapatkan adanya korban tewas diduga dianiaya di kerangkeng tersebut.

“Temuannya sama seperti itu. Yang kita temukan lebih dari satu,” ucap Panca.

Hingga kini Komnas HAM maupun Polda Sumut masih mendalami hal ini. Sejumlah saksi masih terus diperiksa dalam kasus ini. Terbit yang saat ini mendekam di Rutan KPK pun segera diperiksa.

“Komnas HAM sejak beberapa hari yang lalu, kami berkomunikasi dengan teman-teman KPK untuk bisa akses ke tahanan KPK,” kata Anam.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Panca mengatakan pihaknya juga akan memeriksa Terbit Rencana jika diperlukan.

“Kami, penyidik akan meminta keterangan semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dimana pun dia. Jadi nggak usah khawatir,” ujar Panca.

Polda Sumatera Utara (Sumut) mengusut dugaan adanya penghuni yang tewas di kerangkeng rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Polisi akan mendalami dugaan penghuni tersebut dianiaya sebelum tewas.

“Kami sudah temukan orang yang mendapat kekerasan termasuk pemakaman korban meninggal. Kami terus dalami termasuk siapa yang bertanggungjawab atas peristiwa ini,” kata Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra dalam keterangan pers tertulis, Minggu (30/1/2022).

Panca menerangkan pihaknya juga menemukan adanya kepala yang berjaga di kerangkeng itu. Pihaknya akan mendalami itu.

“Ada jeda dari penyelidikan kita bahwa bukan saja pengguna narkoba tapi juga orang nakal. Ada satu saya sebut saja, itu kepala lapasnya, istilah mereka di sana, dia masuk bukan karena narkoba tapi karena nakal,” sebut Panca.

Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terus bergulir. Kini, terkuaknya ada korban jiwa dalam ‘penjara’ itu membuat polisi bergerak.
Temuan adanya korban tewas itu diungkap oleh LPSK. Korban tewas juga diduga dianiaya. Hal ini didapat berdasarkan keterangan dari pihak keluarga.

“Informasi yang kita dapatkan kemarin, dan sudah kita konfirmasi terhadap keluarga adanya korban tewas yang di tubuhnya terdapat tanda tanda luka, peristiwa tahun 2019,” kata Wakil Ketua LPSK RI Edwin Partogi Pasaribu saat jumpa pers di Medan, Sabtu (29/1/2022). (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Sesuai instruksi Mendagri(Menteri Dalam Negeri), Gubsu (Gubernur Sumatera Utara) Edy Rahmayadi melalui Surat Penugasan Nomor : 132/691/2022. Menugaskan Syah Afandin menjabat sebagai Plt (Pelaksana tugas) Bupati Langkat.

“Mulai Jumat 21 Januari 2022 Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin resmi menjabat Plt Bupati Langkat. Hal ini karena, Terbit Renanca Perangin Angin ditahan KPK,” ujar Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Langkat Indra Salahuddin di Stabat, Minggu (23/01/2022).

Ketentuan peraturan ini tertuang dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Karena Bupati sebelumnya tersandung OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan penerimaan suap proyek sebesar Rp 786 juta, pada Selasa (18/01/2022).

“Jadi ini memang ketentuan peraturan perundang-undangan negara, ketika kepala daerah berhalangan tetap menjalankan roda pemerintahan karena masalah hukum, maka wakil kepala daerah yang ditunjuk negara untuk menjadi pelaksana tugas”, terang Sekda.

Sedikit informasi, dari Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah terdapat kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Jeruji besi tersebut diduga kuat merupakan praktek perbudakan modern.

“Berdasarkan laporan yang diterima Migrant CARE, di lahan belakang rumah bupati tersebut, ditemukan ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktek perbudakan modern,” tutur Anis dalam keterangan persnya, Senin (24/01/2022). (Jeng)

Medanoke.com – Jakarta, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, resmi berstatus tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Nurul Gufron salah satu Pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Bupati Langkat tiba di Jakarta Kamis dini hari, Terbit kuat dugaan terlibat korupsi dana fee pengerjaan proyek mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Nurul Gufron, menyatakan telah mengamankan beberapa orang dengan teknik operasi senyap, terkait tindak pidana korupsi dihadapan para wartawan dan disiarkan langsung melalui media sosial resmi milik KPK.

“Perlu kami sampaikan bahwa, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya ,terkait di daerah Langkat, Sumatera Utara,” ungkap Nurul Ghufron.

Ia mengatakan, operasi tangkap tangan KPK berhasil mengamankan sebanyak 8 orang termasuk Bupati Langkat. Selain itu, turut pula diamankan Plt Kepala Dinas PUPR Langkat, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Langkat, seorang kepala desa dan pihak rekanan atau kontraktor. (Jeng)

Medanoke.com – Langkat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan pengawalan ketat Brimob Poldasu melakukan penggeledahan di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, setelah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) di cafe daerah Binjai.

“Tim KPK berhasil menangkap sejumlah pihak dalam kegiatan OTT dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat,” kata Ali Fikri Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

OTT itu disebut dilakukan pada Selasa, 18 Januari 2022. Para pihak yang ditangkap itu masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

“Saat ini tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi. Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ataukah tidak,” ujar Ali.

Kendati demikian, KPK belum dapat menjelaskan secara terperinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan terkait dugaan korupsi apa penangkapan di Langkat itu.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” pungkasnya. (Jeng)

Medanoke.com – Medan, Tim Peyidik Pidsus Penyidik Kejati Sumut, Rabu (12/02/02) melakukan pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di kawasan suaka margasatwa Karang Gading,, kab Langkat, Sumatera Utara.

Kawasan mangrove seluas 210 hektare yang merupakan suaka margasatwa ini, kini beralih fungsi perkebunan sawit berdalih koperasi petani dan telah ditanami sekitar 28.000 pohon sawit dan bahkan berproduksi sejak lama.

Ironisnya, di atas tanah tersebut terbit juga 60 sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi, yang diduga meyerobot tanah negara di Kabupaten Langkat.

Kajati Sumut, IBN Wiswantanu melalui KasiPenkum, Yos A Tarigan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, untuk menemukan & memdalami berbagai fakta hukum terkait penyerobotan, pengelolaan maupun alih fungsi kawasan suaka margasatwa tersebut.

Ketika dikonfirmasi medanoke, Yos Tarigan, Kasipenkum Kejatisu menyatakan bahwa, “Penyidik dalam hal ini menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi di Kawasan Marga Satwa Karang Gading Langkat dan dapat kita sebut dugaan adanya mafia tanah. Selain itu selama pemeriksaan mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” ungkap mantan Kasipidsus Kejari Deli Serdang ini.

Lebih lanjut menjelaskan saksi yang diperiksa yaitu, Kepala BPN Langkat 2002-2004 berinisial DH, R (Ketua Koperasi STM), KS (Eks Ka BPN Langkat 2015, SMT (Eks Kakan BPN Langkat 2012, dan AH (pemilik lahan). (Jeng)